0

KAMIS 9 JULI 2015 Edisi No 374 12 HALAMAN Harga Rp 2.000 Dihargai 29 Juta Poundsterling Rusman: Saatnya Mengubah Bangka Tengah Lebih Baik Warga Koba Minta Saham Mayoritas PT Bemban Babel Belum Bisa Beroperasi S ejumlah warga Koba, Rabu (8/7) mendatangi Gedung DPRD Bangka Tengah, mereka meminta agar Bangka Tengah mendapatkan saham mayoritas atau lebih besar dari daerah lain dalam pengelolaan eks Koba Tin. Namun sehari sebelumnya sejumlah perwakilan warga Koba juga mendatangi Gedung DPRD Bangka Tengah dan meminta agar eks Koba Tin segera dioperasikan serta mengesampingkan masalah pembagian saham dan bisa diatur dikemudian hari. Kedua kubu ini akhirnya, Rabu (8/7) sama-sama mendatangi Gedung DPRD Bangka Tengah, mereka tidak berunjuk rasa namun langsung menggelar audensi dengan pihak legislatif. Seketaris Tim Kerja Kelanjutan Eks PT Koba Tin, Rusman Raziz mengatakan sebelumnya mereka telah menemui Bupati Bangka Tengah. Dalam pertemuan tersebut Bupati Bangka Tengah mendukung agar Bangka Tengah mendapatkan saham mayoritas. “Inilah saatnya mengubah Bangka Tengah menjadi lebih baik, selama 43 tahun Koba Tin berrjalan di Koba tidak pernah sedikit pun pemerintah daerah maupun masyarakat lokal memperoleh kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur kebijkan dalam hal apapun,” ungkap Rusman saat menyampaikan aspirasinya di ruang Paripurna DPRD Bateng, Rabu(8/7) Menurut Rusman adalah hal yang wajar jika sekarang masyarakat minta diberi kesempatan mengolah aset eks PT Koba Tin. “Kita harus menyentuh kegiatan penambangan timah lebih besar, namun sesuai dengan koridor dan aturan berlaku,” kata Rusman. Rusman menambahkan, agar hal ini berjalan mulus maka pihaknya bersama warga Koba lainnya akan meminta dukungan kepada Gubernur Bangka Belitung. “Kami juga minta agar DPRD Bateng membubuhkan tanda tangannya di pernyataan sikap menuntut hak kepemilikan saham mayoritas untuk daerah Bateng,” tukas Rusman. Hal serupa juga diungkapkan Ketua Tim Kerja Kelanjutan Eks PT Koba Tin, Syahrial. Dia mengungkapkan tutupnya      perekonomian masyarakat terpuruk. “Kita kasihan dimana-mana masyarakat ngeluh cari uang susah sejak Koba Tin tutup. Artinya, dampaknya sangat luar biasa sekali. Pedagang mengaku sepi karena tidak ada yang beli, kemudian pengangguran banyak sekali. Dampak lainnya kalau perekonomian terus melesu, maka tindak kriminalitas akan terus meningkat sehingga menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan,” ungkap Syahrial. Syahrial mengaku tidak berbicara mengenai kepentingan politik, tidak ada Belum Beroperasi SEBELUMNYA, Sekretaris PT Timah Tbk, Agung Nugroho mengatakan perusahaan yang bakal mengelolah eks PT Koba Tin itu sudah dipersiapkan sejak tahun 2013 lalu, yakni PT Bemban Babel. “Saat itu Kementerian ESDM RI memberikan komposisi saham 40 persen dikelolah PT Timah, Sisanya 60 persen dikelolah oleh BUMD Provinsi Babel, BUMD Kabupaten Bateng dan Basel. Namun, hingga sekarang pembagian kompoisi saham itu belum tuntas, maka berdampak pada belum beroperasinya PT Bemban Babel,” tukas Agung beberapa waktu lalu kepada wartawan.(ron) SANTUNI LANSIA -- Bangka Tengah Erzaldi Rosman beserta istri, Melati Erzaldi pada hari ke 20 Ramadhan melakukan buka puasa bersama dengan warga Desa Cambai Kecamatan Namang, Selasa (7/7). Pada kesempatan ini Erzaldi memberikan sembako murah kepada warga Desa Cambai yang kurang mampu dan bantuan 14 paket sembako gratis bagi lansia.(koranbabel/roni) 600 Pekerja PT BBL Tuntut THR “Kamipun sudah menyarankan agar semua pekerja dipanggil lalu diberikan hak THRnya. Alhamdulillah sampai sekarang SMS minta THR dibayarkan tersebut tidak masuk lagi ke saya.” Jokowi: Tak Ada Kata Mundur Hal.2 Polres Bangka Dirikan 4 Pos Hal.4 Samsir Pesimis Raperda Kelas Yunani Hal.5 Kehabisan Uang KORAN BABEL -- Presiden Joko Widodo menegaskàn tidak ada kata mundur untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) serentak tahun 2015. Seperti dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Ashiddique, Presiden meminta pelaksanaan pilkada tetap dilakukan. “Saya mengutip pernyataan Presiden, ‘Tidak ada kata mundur dalam pelaksanaan Pilkada 2015’,” kata Jimly, menirukan ucapan Jokowi, di kantor Presiden, Rabu (8/7). Jimly menambahkan, Jokowi juga meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memperlakukan semua partai politik secara sama. Termasuk partai yang kini sedang berkonflik kepengurusan. “Ini menjadi komitmen penyelenggara pemilu. Kami ingin mengimbau, khususnya        nal, maka dipastikan bahwa harus ada islah terbatas,” ujarnya. Jimly mengatakan kesepakatan dalam pencalonan adalah setiap kubu harus dapat mencalonkan sama. “Kalau itu bisa dilakukan, islah terbatas bisa dilaksanakan.” Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan syarat partai politik sengketa bisa ikut pilkada hanya dua, yaitu islah atau menunggu keputusan inkracht. Namun, menurut dia, bukan islah kepengurusan yang bersengketa. “Sekarang islah itu harus satu calon. Bukan hanya calon, paketnya juga sama untuk wakilnya,” ucap Yasonna di Istana Negara. Menurut Yasona, ini demi aspek kemanfaatan. Ini diskresi dan melihat kepentingan konstitusional setiap partai yang ingin menggunakan haknya. “Tapi, soal teknis, nanti akan kami teruskan bertemu dengan parpol untuk diformalkan di DPR nanti.” (bbs/temp) Kinerja DPR Hampa Prestasi “Perilaku sebagian besar anggota DPR, secara khusus semua elite pimpinan DPR, menandakan perlunya revolusi mental di kalangan mereka sendiri,” KORAN BABEL -- Rendahnya kinerja DPR RI periode 2014-2019 di bidang legislasi terus menuai kritik. Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, menilai, situasi demikian merupakan bukti bobroknya lembaga DPR RI dan rendahnya moral para anggotanya. Nico di Jakarta Ràbu (8/7) mengatakan, “Kinerja DPR hingga masa sidang terakhir ini adalah bukti nyata buruknya kinerja lembaga, bobroknya dan rendahnya moralitas anggota DPR yang tidak bisa menjalankan fungsi legislasi dan hampa prestasi.” Lebih lanjut Nico mèngatakan, “DPR periode sekarang menjadi beban dan bagian dari persoalan bangsa. Sebab, selain minimnya kinerja, mereka masih saja melakukan tindakan tidak terpuji seperti berkelahi, tidur saat sidang, bolos rapat, hingga mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan nurani rakyat.” Beberapa hal yang diingat Nico, antara lain, pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang dinilai menghina buruh, pernyataan sejumlah anggota DPR yang mendukung program dana aspirasi, rencana revisi Undang-Undang KPK, hingga mewacanakan diundurnya pilkada serentak. Uji Kepakaran Ahli Hisab di Babel Gerhana Matahari 9 Maret 2016 Kemenag Otoritas Tunggal Penentu Awal Ramadhan Indonesia menghasilkan sejumlah rekomendasi guna pengembangan Ilmu Falak. Menurut AR Sugeng, salah satu panitia Halaqah Falakiyah Nasional, Rabu (8/7), peserta halaqah mendukung perlunya penyamaan persepsi untuk memberikan otoritas tunggal kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Agama, tentang penetapan awal bulan Hijriyah di Indonesia terutama pada penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. KORAN BABEL -- Halaqah Falakiyah Nasional di Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalaam, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo, berakhir. Kegiatan bertajuk Membumikan Ilmu Falak di Halaqah Falakiyàh juga mendorong perlunyà uji akurasi kepakaran ahli hisab pada Gerhana Matahari 9 Maret 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta halaqah mendukung perlunya kesepakatan kriteria untuk penenAdopsi Strategi Ridwan Kamil JIKA terpilih menjadi Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, vokalis grup band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha “Ungu” mengaku ingin meniru cara yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam melayani masyarakat. “Saya bangga dengan Pak Ridwan Pasha Ungu KORAN BABEL -- Sekitar 600 karyawan PT Bumi Bangka Lestari (BBL) di Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan menggelar aksi unjur rasa menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Rabu (8/7). Aksi yang dilakukan di Pos Satpam Kantor Besar PT BBL berlangsung mulai dari pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. Aksi mogok kerja tersebut dipicu lantaran adanya kebijakan dari PT BBL yang akan membayar THR karyawan secara proposional hari kerja sesuai Perjanjian Bersama pada tangggal 29 Juli 2013. Namun hal tersebut ditolak Pesatuan Unit kerja (PUK) PT BBL karena sesuai dengan Permen Nomor 04 Tahun 1999 menyebutkan pembayaran THR dihitung secara proposional masa

2 Hukum KAMIS 9 JULI 2015 Forkopimda Amankan Pangkalpinang Bersihkan Anjal dan Gepeng KORAN BABEL -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkapinang menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas kegiatan menjelang lebaran, saat lebaran dan sesudah lebaran Idul Fitri 1436 H di ruang pertemuan Pemkot Pangkalpinang, Rabu (8/7). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian, Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo, Kajari Pangkalpinang Sahruddin, Kasatpol PP Abdullany, dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. “Kami dari Pemkot Pangkalpinang intinya mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak mana pun, agar situasi wilayah kita jadi aman, terutama menjelang lebaran, saat lebaran maupun seduah lebaran. Sehingga kita semua dapat menjalankan lebaran dengan damai dan tenang,” ujar M Sopian. Kasatpol PP Pangkalpinang, Abdullany, mengatakan, pihaknya menyiapkan 60 personil guna membantu pihak kepolisian mengamankan situasi saat ini hingga usai lebaran. Selain itu sejak 24 Juni lalu pihaknya juga selalu ikut razia yang digelar, dan mereka juga sering menggelar razia. “Dari razia yang kita lalukan terjaring beberapa pemuda mapun remaja, kemarin Selasa (7/7) terakhir kami melakukan razia pengemis. Yang jadi sulit kita menangkap mereka karena pengemis beraksi jelang buka puasa, namun kami tetap berusaha akan melakukan tugas kami dengan baik,” tegasnya. Satpol PP juga melakukan razia terhadap PNS yang bolos pada jam kerja. Beberapa tempat seperti Ramayana, BTC dan tempat perbelanjaan lainnya pun disisir. “Alhamdulillah selama bulan puasa tidak ada PNS yang bolos kerja, mungkin mereka sudah belajar dari kasus-kasus yang sudah pernah kita tangani,” ujar Abdullany. Rentang waktu dari 24 Juni, pihaknya juga melakukan razia TI illegal di Kota Pangkalpinang dan bekerjsama dengan beberapa pihak. “Masih ada dua ponton TI di Air Mawar itu yang masih ada karena kemarin pas mau dibaAlhamdulillah selama bulan puasa tidak ada PNS yang bolos kerja, mungkin mereka sudah belajar dari kasus-kasus yang sudah pernah kita tangani,” kar, kita mendapat pelemparan dari warga hingga tidak bisa kami tertibkan,” ungkapnya. Sementara itu, Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo, mensinyalir ada keterlibatan oknum tertentu dalam aktivitas tambang tersebut, sehingga menyulitkan pihaknya menemukan barang bukti dari hasil tambang illegal tersebut. “Kalau rencana ada pos di sana , saya sangat mendukung kami juga akan membantu. Untuk penegakan hukum ini memang perlu alat bukti. Tapi pengungkapan kasus TI apung ini memang banyak kendala, terutanma faktor alam dan oknum tertentu yang mau ambil keuntungan, karena itu kami mohon petujuk dari Kajari dan semua stake holder yang ada,” jelas kapolres “Kasus TI apung yang saya tangai tidak ada alat bukti, saya yakin di belakang orang ini ada bekingnya. Nanti anggota intelijen mungkin dapat kita gunakan untuk mendapatkan alat bukti ini,” kata kapolres. Kapolres mengimbau, agar masyarakat selalu berhati-hati dimana pun berada. “Pencurian jelang lebaran marak terjadi, untuk saya mengimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada kemana pun berpergian dan berada,” tukas kapolres.(to) Polres Bangka Dirikan Lima Posko PAM KORAN BABEL -- Polres Bangka mendirikan lima Posko PAM atau Pos Pengamanan dan Pelayanan untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2015. “Untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2015, di Jajaran Mapolres Bangka, didirikan lima Posko yakni empat Posko Pengamanan dan satu Posko Pelayanan, yang tersebar di seluruh polsek-polsek di wilayah hukum Mapolres Bangka, ditempatkan di titik yang dianggap perlu dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dan gangguan kamtibmas,” ungkap Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana SIK “Untuk pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2015, di Jajaran Mapolres Bangka, didirikan lima Posko yakni empat Posko Pengamanan dan satu Posko Pelayanan melalui Kabag Ops Kompol Ridwan Raja Dewa SIK kepada wartawan, Rabu (8/7). Kompol Ridwan Raja Dewa mengatakan pentingnya mendirikan Posko berdasarkan hasil analisa dan juga data pada tahun sebelumnya, yang dianggap penting didirikan pos pengamanan yakni di sekitar Simpang Empat Jurung, Merawang, Pos Pelayanan di Balai FKPM Pusat Perniagaan Sungailiat, Pos Pam Pantai Matras dan Parai Sungailiat, Pos Pam Simpang Lumut, Riau Silip, dan Pos Pam di Perbatasan Puding dengan Mendo Barat. “Sedangkan untuk wilayah polsek yang tidak didirikan Posko, melakukan kegiatan imbangan dengan melakukan patroli pengamanan di wilayah masing-masing,” jelas Kompol Ridwan Raja Dewa. Kompol Raja Dewa menambahkan dalam Operasi Ketupat Menumbing 2015 pihaknya akan menurunkan 181 personil dan ditambah dengan instansi terkait lainnya.(ian) Kejari Sungailiat Gelar Bukber Bersamaan HUT ke-53 Kajari KORAN BABEL -- Keluarga besar Kejaksaan Negeri Sungailiat mengelar berbuka puasa bersama (Bukber) di Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Rabu (8/7). Acara Bukber ini juga dilaksanakan bersamaan dengan HUT ke-53 Kajari Supardi SH. Hadir pada acara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat Supardi SH, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Aroziduhu Waruwu SH, para pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Sungailiat, berserta para keluarga. Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat Supardi SH, melalui Kasi Intel Andi Andri Utama SH mengatakan kegiatan berbuka puasa bersama (Bukber) dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, dalam rangka mempererat tali siltaurahmi diantara para pegawai dan juga keluarga di lingkungan Kejaksaan Negeri Sungailiat. “Selain mengelar berbuka puasa bersama, kegiatan ini juga diisi dengan siraman rohani dengan mengundang penceramah yakni Ketua MUI Bangka Ustadz Syaiful Zohri, sambil menunggu waktu berbuka puasa,” ujar Kasi Intel Andi Andri Utama SH. Ketua MUI Bangka Ustad Syaiful Zohri, memberikan ceramah terkait makna dan Keutamaan mendapatkan malam Nuzulul Quran, malam turunnya Kita Suci Alquran di bulan Suci Ramadhan.(ian) AKBP Sekar Buka Rakor Lintas Sektoral Persiapan Pengamanan Lebaran KORAN BABEL -- Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Menumbing 2015, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mapolres Bangka, Rabu (8/7). Hadir pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Menumbing 2015, yakni Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Firdaus, Komandan Kompi Senapan B Sungailiat Kapten Hery, Kasat Pol PP Kabupaten Bangka Ismet, Komandan Satpam Pasar Kite Sungailiat M Jaya Tagor Siregar, perwakilan Lanal Babel, perwakilan Disperindagkop dan UKM, pihak pengusaha SPBU, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan umum dan Dinas Perhubungan. Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana SIK mengatakan, kehadiran para peser“Apel gelar pasukan untuk mengecek, kesiapan seluruh personil serta peralatan, prasrana pendukung yang akan digunakan untuk pengamanan nantinya,” ta Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Menumbing 2015, dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan pengamanan, sebaik mungkin kepada masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri nantinya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan bersilaturahmi pada hari raya dan kegiatan lainnya. “Sejak memasuki bulan Ramadhan, pada tanggal, terjadi peningkatan arus lalu lintas, barang dan lainnya, yang melintas di jalan seputaran, salah satunya guna memenuhi kebutuhan yang meningkat, akhir terjadi peningkatan arus orang, barang, dan kendaraan,” ujar kapolres. Kapolres juga berharap semoga pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat Menumbing 2015, dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat bersilaturahmi dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman, seperti harapan kita semua. Sementara itu, saat melakukan paparan, Kabag Ops Polres Bangka Kompol Ridwan Raja Dewa SIK mengatakan pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2015 merupakan operasi kemanusian dalam rangka pengamanan menjaga kondisi kamtibmas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Mapolres Bangka. Kabag Ops Polres Bangka Kompol Ridwan Raja Dewa SIK, pelaksanaan Operasi Ketupat Menumbing 2015 dilaksanakan serempak di Jajaran Mapolda Bangka Belitung, termasuk Polres Bangka, sejak tanggal 10 hingga 25 Juli 2015 nanti. Kabag Ops Polres Bangka Kompol Ridwan Raja Dewa SIK menambahkan, setelah selesai Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Menumbing 2015. Kemudian akan dilanjutkan dengan gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat Menumbing 2015, dengan tujuan untuk mengecek kesiapan seluruh personil serta peralatan, prasarana pendukung yang akan digunakan untuk pengamanan nantinya. “Apel gelar pasukan untuk mengecek, kesiapan seluruh personil serta peralatan, prasrana pendukung yang akan digunakan untuk pengamanan nantinya,” tukas Kompol Ridwan Raja Dewa.(ian)

G VERNMENT 3 KAMIS 9 JULI 2015 Harga Ikan Tenggiri Merangkak Naik Banyak Digunakan untuk Membuat Panganan Lebaran KORAN BABEL -- Harga pangan ikan mulai merangkak naik, terutama untuk jenis Ikan Tenggiri. Di daerah Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, ikan tenggiri dijual dengan harga Rp 85.000 perkilogram. Kenaikan ini lantaran ikan jenis tersebut banyak dijadikan bahan untuk membuat panganan Lebaran seperti pempek, tekwan dan lainnya. Stok Elpiji Aman Terkendali KORAN BABEL -- Setelah melakukan peninjauan ke agen Elpiji Bangka Lestari , Tim I Pemantauan Elpiji dan Harga Standar yang terdiri dari Disperindag, Humas, Bagian Perekonomian, melakukan pemantauan di Agen Elpiji di Pangkalan Elpiji di Kecamatan Merawang. Hasilnya, dipastikan stok elpiji hingga Lebaran aman dan terkendali. Hal tersebut terungkap pada saat peninjauan, Rabu (8/7) kemarin di Agen Elpiji dan Pangkalan Elpiji di Kecamatan Merawang serta di tokotoko yang ada di Kecamatan tersebut. “Dari hasil peninjauan hari ini (Rabu-red), stok Elpiji dan harga Elpiji aman dan terkendali. Selama Ramadhan hingga Idul Fitri nantinya masih aman dan lancar,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Zulkarnain Idrus. Dalam pantauan, tim melakukan pemantauan harga Elpiji yang ada di pangkalan dan eceran yang ada di toko-toko, dengan harga berkisar Rp 16.000 di pangkalan Elpiji CV. Eka Jaya Sakti, Merawang. Sedangkan untuk di tingkat eceran dijual dengan harga 18.000 pertabung ukuran 3 kilogram. “Untuk stok Elpiji kita dikirim dari Pangkalpinang setiap satu atau 2 minggu sekali. Stok selama puasa hingga lebaran nanti masih aman dan tersedia,” ungkap perwakilan CV. Eka Jaya Sakti yang ada di kecamatan Merawang. (tom) Kekurangan Biaya Pemilukada Ditutupi APBN “Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN.” ya sudah memetakan daerah rawan    Pemilukada. Seluruh personel yang dibutuhkan telah disiagakan, walaupun anggaran pengamanan belum semuanya turun. “Kekurangan anggaran masih sedang berproses. Kita tunggu maksimal yang bisa dipenuhi Pemda. Kemendagri dorong supaya Pemda penuhi kekurangan anggaran ini. Saya yakin akan terpenuhi,” ujar Kapolri. KORAN BABEL -- Presiden Joko Widodo meminta kekurangan biaya dalam penyelenggaraan Pemilukada 2015, ditutupi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), “Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7) kemarin. Selain anggaran pengamanan, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan pesta demokrasi 9 Desember 2015 itu, “Silakan berkoordinasi dengan KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” tuturnya. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut pihaknUndang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilukada menyebutkan, pendanaan kegiatan Pemilukada dibebankan kepada APBD, dan dapat didukung APBN. Akhir tahun ini, sebanyak 269 Pemilukada akan dilangsungkan serentak di tanah air, yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan 36 pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota. (*/ mtr) Pusat Pertimbangkan HGU Jadi 80 Tahun KORAN BABEL -- Pemerintah berencana memperpanjang masa kepemilikan lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 80 tahun. Hal ini guna mendorong pengembangan industri di Indonesia khususnya untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, secara umum saat ini masa kepemilikan lahan di Indonesia yakni 30 tahun dengan perpanjangan 10 tahun sebanyak dua kali. “Bagaimana ke depannya kalau “Bagaimana negara akan menjamin kalau mereka tidak akan dirugikan, bicara keuntungannya. Jangan sampai kita bicara masa kepemilikan 80 tahun namun ngurus izinnya bisa 20 tahun, matilah dia,” ditetapkan 50 tahun sekaligus diperpanjang 15 tahun kali 2 berarti 80 tahun,” kata Franky di Jakarta, Rabu (8/7). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan menilai. Selain perpanjangan masa yang terpenting adalah investor yang memberi permodalan mendapatkan jaminan untuk kemudahan perizinan. “Bagaimana negara akan menjamin kalau mereka tidak akan dirugikan, bicara keuntungannya. Jangan sampai kita bicara masa kepemilikan 80 tahun namun ngurus izinnya bisa 20 tahun, matilah dia,” jelas Ferry. (*/mtr) Hal tersebut terungkap pada saat pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baturusa Kecamatan Merawang, Rabu (8/7) kemarin oleh tim Pemda Bangka yang terdiri dari Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dispernak, BKP, Bagian Perekonomian dan Humas Setda Bangka. “Untuk harga Ikan Tenggiri memang mengalami kenaikan dari harga yang biasanya dijual dengan harga Rp 60.000/Kg di Merawang ini dijual Rp85 ribu,” ungkap Kepala DKP “Ikan jenis Tenggiri memang mengalami kenaikan untuk bahan membuat pempek dan panganan lebaran lainnya.” Bangka, Harrie Patriadie. Dikatakan Harrie lagi, kenaikan harga ikan tersebut memang dikarenakan menjelang Lebaran Idul Fitri permintaan untuk Ikan jenis tenggiri mengalami kenaikan untuk dijadikan panganan lebaran seperti pempek dan lainnya. Menyikapi hal tersebut, Kepala DKP meminta masyarakat bisa menyikapinya dengan mengalihkan bahan untuk panganan lebaran dengan ikan jenis lainnya yang lebih murah, “Ikan jenis Tenggiri memang mengalami kenaikan untuk bahan membuat pempek dan panganan lebaran lainnya,” ungkap Harrie. Sementara itu, Kabid Informasi dan Promosi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bangka Sukwanto, secara terpisah mengatakan bahwa Pemantauan tahap kedua yang dilakukan tim Pemda Bangka ini dilakukan di pekan terakhir menjelang Lebaran Idul Fitri 1436      pokok di Kabupaten Bangka. “Dari pantauan kita di Merawang dan Mendobarat harga-harga masih normal seperti daging 120 ribu perkilo. Disperindag sendiri juga sudah melakukan operasi pasar dengan paket sembako berupa beras 10 Kg, minyak goreng 2 Kg dan Gula Pasir 2 Kg dijual dengan harga Rp106 ribu untuk warga kurang mampu di tiap kecamatan,” ungkap Sukwanto. (tom) BLK Provinsi Didatangi Komisi IX DPR KORAN BABEL -- Komisi IX DPR RI, Rabu (8/7) kemarin meninjau ke Badan Pelatihan Kerja (BLK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) guna melakukan pengawasan terhadap kinerja serta sarana dan prasarana BLK. “Kunjungan kita ini merupakan pengawasan terhadap perkembangan pelatihan para peserta serta meninjau sarana dan prasarana di BLKI,” ujar Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Ketua rombongan, Syamsul Bahri di Pangkalpinang, kemarin. Ia menambahkan, hasil tinjauan yang mereka temui di lapangan, selanjutnya akan diajukan kepada Kementerian agar ditindak lanjuti se    ini (Rabu-red) akan berdampak pada kebijakan dan dukungan anggaran   katkan kualitas kerja.” bagaimana mestinya, “Pada tinjauan ini, kita mau melihat sekaligus ingin tahu apa-apa saja yang perlu diperbaiki, dan yang harus disuport regulasinya,” ucap Syamsul. Menurutnya, pengawasan yang mereka lakukan menyangkut dengan kebijakan dan dukungan anggaran agar pembangunan dan implementasi BLK bisa ditingkatkan, “Hasil tinjauan kita hari ini (Rabu-red) akan berdampak pada kebijakan dan dukungan anggaran nantinya demi meningkatkan kualitas kerja,” katanya. Menurutnya, peningkatan kualitas kerja juga sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 ini, karena itu pelatih di BLK juga harus ditingkatkan dan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. “Begitu juga sarana dan prasarana BLK sudah cukup memadai, namun ada beberapa yang harus ditambah seperti peralatan pelatihan,” pungkasnya. (jar)

4 G VERNMENT KAMIS 9 JULI 2015 Kemenkes Pastikan Pembalut di Pasaran Aman KORAN BABEL -- Adanya unsur klorin yang dipublikasikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap 9 merek pembalut dan 7 pantyliner menuai sorotan. Laporan tersebut, juga mendapat tanggapan Kementerian Kesehatan. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Maura Linda Sitanggang menyatakan, diperbolehkan adanya jejak residu klorin pada hasil akhir pembalut wanita, “Yang dilarang dalam proses pembuatan pembalut adalah pemakaian gas klorin, bukan senyawa klorin. Kalau bicara senyawa klorin, itu bisa ditemukan dimana saja dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada garam, pembersih kolam renang dan lain-lain,” jelasnya dalam konferensi pers di Kementrian Kesehatan RI, Rabu (8/7) kemarin. SIDAK MAKANAN -- Ketua BPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arnold Sianipar bersama Dinas Kesehatan dan Disperindag Kota Pangkalpinang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Ramayana sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Pangkalpinang. Sidak dilakukan dengan mengecek sejumlah produk makanan kedaluarsa dan parcel Lebaran. (koranbabel/dhina) Samsir Pesimis 23 Raperda Ketok Palu Semester I Baru 4 Raperda Disahkan KORAN BABEL -- Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Bangka Selatan mengaku pesimis Program Legislasi Daerah (Prolegda) periode 2015 dapat mencapai target. Pasalnya, sampai akhir semester I, DPRD Basel baru mengesahkan 4 Peraturan Daerah (Perda) dari 23 perda yang ditargetkan. “Kita sudah anggarkan dan sepakati ada 23 Raperda yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2015 ini. Dan sampai akhir semester baru mengesahkan 4 Perda,” demikian yang disampaikan Ketua Balegda DPRD Basel, Samsir Patholmu’in, Rabu (8/7) kemarin. Samsir mengungkapkan, saat ini ada 8 Perda yang sedang dalam pembahasan, empat diantaranya inisitaif    nal 2 Raperda dan yang 2 lagi akan menyusul. Dan melihat “Padahal ini sangat penting dalam hal memperbaiki LHP BPK sehingga pada tahun 2015 minimal kembali kepada opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).” kondisi ini saya sebagai Ketua Balegda sangat pesimis target Program Legislasi Daerah periode tahun 2015 tercapai,” ujar Samsir. Menurut Samsir, keterlambatan Prolegda tersebut dikarenakan ada beberapa pembahasan Raperda molor dari waktu yang sudah dijadwalkan, “Kami pesimis sangat beralasan, karena dari beberapa pembahasan akhir dalam bentuk konsultasi dan studi banding draft Perda Bantuan Hukum, seperti Raperda pertanggung jawaban APBD dan Raperda Menara Pengawas Telekomunikasi. Dimana satu kali konsultasi dan satu kali pembahasan tidak satupun yang diikuti oleh Tim Pembahas yang terdiri dari bagian hukum pemerintah kabupaten Bangka Selatan dan Satker terkait,” ungkap Samsir. “Dan hal ini sangat menggangu kelancaran proses pembahasan yang seharusnya ini dihadiri oleh SKPD terkait yang memahami teknis draft Perda tersebut,” sesalnya. Mirisnya lagi, Kata Samsir, saat pembahasan akhir, staff bagian Hukum Sekretariat Daerah tidak bisa hadir dengan alasan tidak mendapat ijin, “Alasannya tidak mendapat ijin dari atasannya dalam hal ini asisten Sekretariat Daerah,” kata Samsir. Ia juga mengatakan, pada saat konsultasi masalah Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2014, bagian Hukum maupun dari DPPKAD selaku SKPD terkait tidak satupun yang hadir, “Padahal ini sangat penting dalam hal memperbaiki LHP BPK sehingga pada tahun 2015 minimal kembali kepada opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” terangnya. Dalam kesempatan itu, Samsir berharap pemerintah Bangka Selatan serius untuk mengikuti proses pembahasan Raperda, karena Raperda merupakan regulasi hukum yang diperlukan dan penting untuk segera ditetapkan. “ Apalagi sangat berhubungan dengan peningkatan PAD seperti menara pengawas telekomunikasi dan penting juga untuk pembangunan yang pro rakyat seperti Raperda inisiatif DPRD penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin serta Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,” ujarnya. “Dan dalam waktu dekat, jika Perda inisiatif ini selesai dan ditetapkan maka kita akan menyampaikan 2 Raperda inisiatif lagi, yaitu perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan perlindungan terhadap masyarakat penyandang disabilitas di Bangka Selatan,” tutup Samsir. (ton) “Jadi, kalau sebuah pembalut diuji lalu ada jejak residu klorinnya, ya enggak masalah, dan tidak ada ambang batas juga untuk jumlahnya,” imbuhnya. Dijelaskan Maura, terdapat dua metode produksi pembalut wanita. Pada prosesnya, produksi pembalut wanita yang berasal dari serat organik selulose akan mengalami bleaching atau pemutihan. Dalam proses tersebut, Kemenkes melarang penggunaan gas klorin karena dapat menghasilkan senyawa “Jadi, kalau sebuah pembalut diuji lalu ada jejak residu klorinnya, ya enggak masalah, dan tidak ada ambang batas juga untuk jumlahnya.” dioksin. Sebagai informasi, dioksin adalah senyawa pencemar lingkungan yang dapat mempengaruhi beberapa organ dan sistem dalam tubuh. Sifat dioksin dapat larut dalam lemak, dan dapat bertahan dalam tubuh karena stabilitas kimianya. Zat dioksin akan dilepaskan melalui proses penguapan dengan suhu yang sangat tinggi, yakni 446,5 derajat. Berdasarkan acuan tersebut, Kemenkes menyatakan produk yang beredar di pasaran saat ini adalah aman. Hal tersebut telah diuji keamanan dan mutunya sejak 2012 hingga pertengahan 2015. (*/mtr) Dua metode bleaching yang diperbolahkan dalam produksi pembalut: 1. Elemental Chlorine-Free (ECF), merupakan pemutihan yang tidak menggunakan elemen gas klorin, tetapi klorin dioxide. Metode ini dinyatakan bebas dioksin. 2. Totally Chlorine-Free (TCF), merupakan pemutihan yang tidak menggunakan senyawa klorin, melainkan hidrohen peroksida. Metode ini dinyatakan bebas dioksin Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jangan Tergesa-Gesa KORAN BABEL -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa tujuan pembentukan daerah otonomi baru hanya satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang lain-lain, “Tidak ada yang namanya bagi-bagi jabatan atau karena pembagian kekuasaan atau karena perimbangan politik yang ada, tetapi sekali lagi hanya satu tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas 87 Rancangan Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Baru, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/7) siang. Presiden menegaskan, pembentukan Daerah Otonomi Baru harus betul-betul didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini, lanjut Presiden, harus ada Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan kementerian/lembaga terkait mempercepat pematangan dari PP tentang penataan daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang desain besar penataan daerah. “Jadi sekali kagi, harap diselesaikan terlebih dahulu PP-nya. Saya kira kita sulit dan tidak bisa membahas 87 usulan otonomi baru ini kalau PP-nya belum terbit,” tegas Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinet untuk memahami bersama, bahwa ruang    tara kalau ada pembentukan daerah otonomi baru artinya mau tidak mau harus ada. “Sekali lagi, kemampuan keuangan negara kita terbatas dan pembetukan daerah otonomi baru harus mempertimbangkan dan kemungkinan pengurangan dana transfer ke daerah yang lain. Karena kalau tidak, nantinya yang terjadi adalah belanja aparatur, belanja operasional semakin besar dan belanja barang, belanja modal menjadi kecil, sudah kecil menjadi terkurangi lagi,” tutur Jokowi. Terkait dengan problem-problem itu, Presiden memerintahkan Mendagri untuk mengkonsultasikan kepada DPR, DPD, bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, harus cermat lewat kajian yang mendalam, “Sekali lagi nanti golnya pembentukan Daerah Otonomi Baru ini hanya satu, sekali lagi kesejahteran rakyat, bukan yang lainnya,” tegas Presiden. Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Widjojanto, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (*/sk) Paripurna Penyampaian KUA PPAS Basel Kembali Ditunda KORAN BABEL -- Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Bangka Selatan, baik pada Perubahan Tahun 2015 maupun KUA PPAS tahun 2016 kembali molor. Ini dikarenakan Pemkab Basel belum berhasil menyelesaikan kedua KUA PPAS tersebut. Sekretaris Komisi 1 DPRD Basel, Samsir mengatakan, seharusnya jadwal penyampaian KUA PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA PPAS tahun 2016 disampaikan kepada DPRD Bangka Selatan pada 29 Juni 2015, “Dan ini merupakan penundaan kedua atas rencana penyampaian kedua KUA PPAS yang sebelumnya dijadwal pada tgl 29 Juni 2015 dan kemarin 7 Juli 2015,” ungkap Samsir, Rabu (8/7) kemarin. Kondisi ini disesalkan DPRD Basel, terutama Komisi I yang membidangi bidang pemerintahan. Samsir mengatakan, seharusnya pemerintah Kabupaten Bangka Selatan taat dan komit terhadap proses perencanaan Pembangunan yang ada di Bangka Selatan. “Seharusnya ini KUA PPAS tahun 2016 sudah disampaikan pada pertengah Juni sampai Akhir Juni tahun ini dan awal Juli sampai Akhir juli sudah melakukan pembahasan KUA PPAS 2016. Dan Kami yakin hal ini akan mempengaruhi kualitas pembahasan yang dilakukan oleh DPRD karena dengan mundurnya penyampaian KUA PPAS ini menyebabkan berubahnya semua tahapan proses perencanaan pembangunan. Yang lebih penting berkurangnya waktu yang diperlukan untuk melakukan pembahasan perencanaan pembangunan dalam hal ini “Seharusnya ini KUA PPAS tahun 2016 sudah disampaikan pada pertengah Juni sampai Akhir Juni tahun ini dan awal Juli sampai Akhir juli sudah melakukan pembahasan KUA PPAS 2016..” KUA PPAS sampai APBD Tahun 2016,” sesal Samsir. DPRD berharap Pemkab Basel segera menyelesaikan pembuatan KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS Perubahan tahun 2015. Komisi I juga menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengambil kebijakan umum APBD agar pro masyarakat dengan tetap berpedoman pada pedoman Penyusunan APBD tahun 2015, yaitu permendagri no 37 tahun 2014 dan pedoman penyusunan APBD tahun 2016 yaitu Permendagri no 52 Tahun 2015. Dijelaskan Samsir, dengan kondisi melemahnya daya beli masyarakat akibat ditariknya sejumlah subdisi seperti BBM, gas dan Listrik, maka pihaknya menyarankan dan mengharapkan pemerintah agar meng    mengambil kebijakan untuk membuat program yang bersifat swakelola dan subsidi yang bersifat stimulus untuk kelompok usaha masyarakat. Disamping itu ia menilai, karena perputaran uang di Bangka Selatan tergantung kepada keberadaan program pemerintah dan sejumlah PNS yang ikut menentukan daya beli masyarakat, “Maka kami mengharapkan kebijakan dari pemerintap kabupaten Bangka Selatan khusus sektor bangunan infrastrtuktur melalui Penunjukan Langsung dan Melalui Penunjukan Langsung agar memprioritaskan Pengusaha Lokal ( yang ada Di Bangka Selatan ) dan melibatkan Masyarakat Bangka Selatan sebagai Pekerjanya hal ini untuk menggerakkan roda pembangunan yang ada sehingga semua sektor masih bisa bergerak dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. tentunya yang memenuhi syarat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Samsir. (ton)

INTERNATI NAL 5 KAMIS 9 JULI 2015

6 RAMADAN KAMIS 9 JULI 2015 Erzaldi Sahur Bareng Warga Tanjung Berikat “Dalam kesempatan ini saya hanya berpesan kepada kita semua, sebagai umat Islam jangan sampai tidak melaksanakan puasa, kalau belum bisa berpuasa belajar dulu dan harus tetap dilaksanakan walau belum sempurna,” BUPTI Bangka Tengah Erzaldi Rosman SE,MM bersama sang istri Melati Erzaldi sahur bersama warga di Masjid Al Ikhlas Dusun Tanjung Berikat Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar. Sahur bersama di Dusun Tanjung Berikat ini diisi tausyiah yang disampaikan Ustadz Khairul Faizin. Ustadz Khairul Faizin mengatakan sekarang ini kita sudah memasuki 21 Ramadhan yang merupakan sepuluh malam terakhir. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sepuluh malam terakhir ini merupakan malam-malam yang dinantikan oleh semua umat Islam karena di sepuluh malam terakhir ada satu malam yang sangat bagus yaitu Malam Lailatur Qadar,” ungkap Faizin, Rabu (8/7) pagi. Lebih lanjut Faizin mengatakan Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari seribu bulan dan tidak semua orang bisa bertemu dengannya. “Selain itu Malam Lailatul Qadar ini hanya ada di Bulan Ramadhan,” imbuh Faizin. Erzaldi Rosman dalam sambutannya mengatakan sebagai umat Islam jangan sampai tidak berpuasa karena puasa ini memiliki banyak pahala dan manfaatnya serta wajib dilaksanakan oleh orang yang beriman. ”Dalam kesempatan ini saya hanya berpesan kepada kita semua, sebagai umat Islam jangan sampai tidak melaksanakan puasa, kalau belum bisa berpuasa belajar dulu dan harus tetap dilaksanakan walau belum sempurna,” pesan Erzaldi. Pada kesempatan ini Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman menyempatkan diri untuk menyerahkan bantuan dua buah sajadah dan bantuan zakat dari Baznas Bangka Tengah. “Semoga apa yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat Tanjung Berikat,” tukas Erzaldi. (adv/ron) Erzaldi Buka Bersama Warga Cambai Patrianusa Bukber di Desa Puput “Jangan banyak mengeluh, karet murah mengeluh, panas dikit ngeluh, masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kita misalnya pengungsi Rohingya yang kadang makan, kadang nggak dan mereka terusir dari negaranya,” BUPATI Bangka Tengah Erzaldi Rosman berserta istri, Melati Erzaldi pada hari ke 20 Ramadhan melakukan buka puasa bersama dengan warga Desa Cambai Kecamatan Namang, Selasa (7/7). Dalam kesempatan ini Erzaldi juga menyalurkan sembako murah kepada warga Desa Cambai yang kurang mampu dan bantuan sembako gratis bagi lansia dari Dinsosnakertrans Bangka Tengah serta dari Baznas Bangka Tengah. Bantuan sembako bagi lansia sebanyak 14 paket yang terdiri dari 10 kilogram beras, satu dus mie instan, susu bubuk, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Sedangkan dari Baznas sebanyak 22 paket dan sembako murah sebanyak 95 paket. Erzaldi mengatakan, harus banyak bersyukur, nikmati apa yang ada, yang didapat. “Kalau kita banyak bersyukur dengan apa yang ada, Insya Allah akan ditambah oleh Allah nikmat yang ada sekarang,” pesan Erzaldi. Erzaldi berpesan agar warga jangan banyak mengeluh lantaran masih banyak orang lain yang belum beruntung. “Jangan banyak mengeluh, karet murah mengeluh, panas dikit ngeluh, masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kita misalnya pengungsi Rohingya yang kadang makan, kadang ngak dan mereka terusir dari negaranya,” kata Erzaldi. Dalam pembagian sembako ini Erzaldi juga mengingatkan jangan ada rasa iri mengiri karena ada yang dapat sembako gratis dan ada pula yang bayar. ”Kemudian saya mengingatkan karena bantuan yang diberikan ada yang bayar yaitu sembako murah, sedangkan dari baznas dan dinsos itu gratis, jangan ada yang saling iri mengiri,” ujar Erzaldi. Sementara itu diwaktu yang bersamaan, Wakil Bupati Bangka Tengah Patrianusa juga melaksanakan buka bersama dengan masyarakat Desa Puput Kecamatan Simpangkatis sekaligus menyerahkan bantuan sembako bagi lansia dari Dinsosnakertrans Bangka Tengah.“Semoga bermanfaat apa yang sudah diberikan ini,” tukas Patrianusa.(adv/ron)

BISNIS KAMIS 9 JULI 2015 Jumlah Penumpang Jalur Laut Belum Meningkat PT. Pelni Tambah Dua Kapal KORAN BABEL -- Jelang H-9 Lebaran calon penumpang angkutan laut di PT. Pelni belum menunjukkan peningkatan jumlah yang berarti. Kepala Cabang PT. Pelni Pangkalpinang, Martin Tambunan mengatakan harga tiket jelang Lebaran tidak ada kenaikan harga dibanding hari biasa. Ditemui KORAN BABEL, Rabu (8/6) kemarin, Martin mengatakan pada tahun ini tersedia penambahan dua kapal yakni KM Lawit dari pelabuhan Belinyu tujuan Pontianak-Semarang dan KM Kelimutu dari pelabuhan Belinyu tujuan Kijang, Letung, TaremTahun 2015 ini belum ada penambahan atau penurunan (penumpang-red), kondisinya tanggal 4 Juli 2015 ada 150 orang ke Tanjung Pandan, ke Priok ada sekitar 146 orang. pa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan Surabaya. “Tahun 2015 ini belum ada penambahan atau penurunan (penumpang-red), kondisinya tanggal 4 Juli 2015 ada 150 orang ke Tanjung Pandan, ke Priok ada sekitar 146 orang. Kemarin dari Belinyu ke Pontianak ada 38 orang. Kalau hari hari biasa 100 paling sepi,” tuturnya. Martin menerangkan apabila melihat dari pengalaman tahun lalu pada H-7 jumlah penumpang paling dari Belinyu berkisar 300-400 an orang. Hingga kini harga pun sama seperti hari biasa yakni Rp.225.000 menuju Jakarta dan Rp.150 menuju Kijang. “Tidak ada perubahan, adapun kita cuma tingkatkan alatalat keselamatan kapal untuk penumpang. Jadwal kapal terakhir ke Kijang sudah terakhir tanggal 6 Juli 2015 kemarin, Pontianak nanti menunggu setelah tanggal Lebaran,” jelasnya. Selanjutnya, PT. Pelni melakukan penjadwalan Belinyu-Kijang pada dua kapal laut KM Kelimutu pada 25 Juli 2015 dan KM Bukit Raya tanggal 7 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015. Sedangkan kapal KM Lawit dari Belinyu tujuan Pontianak terjadwal tanggal 30 Juli 2015 dan KM Bukit Raya dari Belinyu tujuan Tanjung Priok akan tiba tanggal 18 Agustus 2015. (dhi) PP KEK Disiapkan, Daerah Dapat Insentif dan Tax Holiday KORAN BABEL -Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Termasuk didalamnya aturan terkait insentif yang akan diberikan untuk industri di wilayah KEK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan baru beberapa pembangunan KEK yang terealisasi, seperti Sei Mangke di Sumatera Utara dan Tanjung Lesung di Banten. “Sebagaimana diketahui Di KEK itu mereka boleh mendirikan rumah sakit, universitas yang di daerah-daerah luar KEK enggak bisa. Jadi segala bentuk insentif sudah diberikan, tinggal keluarkan PP nya saja. KEK itu kawasan ekonomi khusus. Makanya diberikan bermacam-macam insentif dari tax holiday sampai dengan diperbolehkannya pengelola KEK membangun infrastruktur sendiri yang nanti akan diberikan melalui mekanisme PP,” ungkap Sofyan, Rabu (8/7). Rencananya pemerintah bakal mengizinkan pengembang untuk mendirikan apartemen di wilayah KEK, “Di KEK itu mereka boleh mendirikan rumah sakit, universitas yang di daerah-daerah luar KEK enggak bisa. Jadi segala bentuk insentif sudah diberikan, tinggal keluarkan PP nya saja,” tandasnya. Dalam PP tersebut, lanjutnya, akan dijelaskan mengenai insentif yang bisa diperbolehkan di wilayah KEK. Contohnya, fasilitas pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu (tax holiday), “Jadi misalnya mereka membangun nanti pemerintah akan memberikan     Kemudian insentif pajak. Insentif tenaga asing boleh diberikan langsung,” tambahnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, “Insentifnya sebenarnya general, misalnya tax holiday di-PMK-kan ada sektor khusus tetapi di KEK diberikan perlakuan khusus di mana tax Holiday-nya bisa berlaku untuk industri utama di KEK tersebut yang industri utamanya tidak harus ada di PMK utamanya (PMK tax holiday),” ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian. Dia mengatakan, PMK mengenai tax holiday untuk KEK akan disesuaikan, “Selain industri A,B,C,D, E ada industri utama di KEK begitu saja, dengan begitu akan    Namun tax holiday hanya diberikan untuk Industri pengolahan, “Ya tergantung KEK nya, pariwisata enggak ikut. Ini untuk industri pengolahan,” tukasnya. (okz/mur) Penyaluran KPR BTN Tumbuh 18 % KORAN BABEL -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatatkan adanya percepatan pertumbuhan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga Mei tahun 2015. Hal ini disokong adanya program 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan tahunan dari Mei 2014 ke Mei 2015 yang mencapai 18,17% dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 123,3triliun. Bandingkan dengan pertumbuhan kredit pada Juni 2013 ke Juni 2014 yang hanya 16,61% dari Rp 91,4 triliun menjadi 106,58 triliun.       penyaluran kredit. Semester I tahun lalu kita tumbuh hanya 16,61%. Sementara tahun ini, dari Mei 2014 ke Mei 2015 pertumbuhannya sudah 18% lebih. Melihat posisi itu, kami optismistis untuk semeter I tahun ini pun lebih tinggi juga,” ujar Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Rabu (8/7). Maryono mengatakan, percepatan pertumbuhan ini disumbang oleh adanya program satu juta rumah yang digagas pemerintah sejak awal tahun ini, “Program 1 juta rumah ini cukup meningkatkan demand (permintaan) rumah terutama di kelas MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rumah). Jadi perlambatan ekonomi ini hampir nggak memberi pengaruh ke pembiayaan perumahan MBR,” ujarnya. Meski demikian, lanjut Maryono, hingga akhir tahun dampak perlambatan ekonomi tampak masih akan menghantui perekonomian tanah air. Sebagai antisipasinya, perusahaan berencana memangkas target penyaluran kredit di 2015 sebesar 1%. Pemangkasan target ini lebih rendang dibandingkan rata-rata industri perbankan yang mencapai 2%. “Sampai akhir tahun kami target 18-19%. Tapi kita ada rencana revisi karena melihat kondisi         17-18%. Tapi karena kinerja semester I lumayan bagus jadi kita bisa tahan hanya 1% pemangkasannya. Kalau bank lain bisa sampai 2%,” pungkasnya. (okz) Kunjungi Website Kami www.koranbabel.com

P LICE LINE 8 POLICE LINE DO NOT CROSS KAMIS 9 JULI 2015 POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS

P LHUKAM KAMIS 9 JULI 2015 9

KAMIS 9 JULI 2015 Perhimpunan Warga Anxi Bagikan 300 Paket Sembako ke Warga Kurang Mampu Rusia-Tiongkok Semakin Mesra KORAN BABEL -- Hubungan antara dua rival Amerika Serikat (AS), yakni Rusia dan Tiongkok semakin mesra. Semakin lengketnya kedua negara tidak lepas dari keterlibatan mereka pada dua organisasi baru yakni BRICS dan juga Shanghai Cooperation Organisation (SCO), yang kebetulan pertemuan puncak keduanya berlangsug di Moskow. BRICS merupakan organisasi yang berisi negara-negara berkembang, yang terdiri dari Afrika Selatan, Brazil, India, dan tentu saja Rusia dan Tiongkok. Sedangkan SCO adalah organisasi yang begerak dalam bidang kerjasama militer, politik dan juga ekonomi. SCO saat ini sudah menggelar pertemuan puncak mereka yang ke-15, sedangkan BRICS baru memasuki pertemuan puncak ketujuh mereka. Pertemuan puncak kedua organisasi itu akan digelar di Kota Ufa, yang berada dipinggiran Moskow. Kembali lagi kepada hubungan Tiongkok dan Rusia, semakin intensnya hubungan kedua negara juga terlihat dengan rencana pertemuan bilateral antara pemimpin kedua negara di sela-sela pertemuan puncak dua organisasi tersebut. Melansir Sputnik pada Rabu (8/7/2015), Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan telah menempatkan Presiden China Xi Jin-ping dalam daftar pertama Kepala Negara yang akan melakukan pertemuan bilateral dengannya. Menurut pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov, Putin dan Jin-ping akan membahas mengenai kerangka penguatan kerjasama bilateral kedua negara. Selain itu, keduanya juga akan menandatangani beberapa perjanjian, khususnya perjanjian ekonomi antara kedua negara. “Pertemuan itu akan fokus pada koordinasi Silk Road Economic Belt initiative dan Masyarakat Ekonomi Eurasia, SCO dan BRICS. serta memastikan interaksi lebih dekat kedua negara di kancah internasional,” kata Ushakov dalam sebuah pernyataan. (bbs)

Connection KAMIS 9 JULI 2015 Mengubah orang bupati atau wakil bupati atau orangnya penjabat DPRD lainnya. “Ini murni tuntutan kami, saat ini kami ingin Bateng mendapatkan saham mayoritas. Kalau kami sudah didukung oleh lembaga pemerintah, mudah-mudahan kedepan semua tercapai,” kata Syarial. Perwakilan warga Koba ini ditemui oleh Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman yang didampingin anggota Komisi III DPRD Bangka Tengah Pahlivi Syahrun dan Apri Panzupi. “Kita akomodir semua keinginan rakyat, apapun sifatnya ingin membangun tetap akan kita dukung sampai kemanapun. Kami siap membubuhkan tanda tangan, asalkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” kata Algafry Rahman Sebelumnya, seorang perwakilan warga Koba, H Tau   konomian Koba sudah lama THR kerja. Ketua PUK PT BBL, Jumlan meminta empat tuntutan yang harus disetujui oleh manajemen PT BBL, yakni pertama Pihak PT BBL harus membayar lembur pekerja dengan premi. Kedua, hari kerja dari empat hari harus menjadi lima hari, ketiga menginginkan Manajer PT BBL Edi Abnerta diganti. Keempat, agar THR segera dibayar. “Kami minta itu disetujui, kalau tidak maka seluruh pekerja akan terus melakukan mogok kerja,” kata Jumlan di hadapan ratusan pekerja lainnya. Sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua DPD SPSI Provinsi Babel Darusman bersama anggotanya menemui para buruh yang mogok kerja. Darusman sempat berorasi dengan menyampaikan agar para buruh tidak berbuat anarkis, kemudian SPSI akan terus berjuang menuntut hakhak normatif para pekerja. “Meskipun mogok kerja, kita minta agar gaji harus dibayar karena sudah sesuai aturan. Mogok akan terus dilakukan sampai THR dibayar dan menuntut agar manajer keluar dari PT BBL,” kata Darusman dalam orasinya Sekitar pukul 13.00 WIB digelar pertemuan di Kantor Besar PT BBL yang dihadiri PT BBL, Pengurus SPSI Provinsi Babel, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Bateng beserta staf serta pihaknya terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut belum didapat kesepakatan tentang kapan THR akan dibayar, karena tidak ada kepastian dari pihak PT BBL. Lantaran tak ada titik temu, maka sekitar pukul 15.00 WIB para karyawan PT BBL mengangsur-angsur membubarkan diri. DPR “Perilaku sebagian besar anggota DPR, secara khusus semua elite pimpinan DPR, menandakan perlunya revolusi mental di kalangan mereka sendiri,” ujar Nico. Nico berkelakar, seharusnya yang perlu dipecat bukanlah menteri Kabinet Kerja, melainkan anggota DPR RI yang tidak produktif. Nico yakin, kalaupun anggota DPR mengebut program legislasi pada masa sidang berikutnya, sangat mungkin hasilnya akan buruk dan banyak digugat di Mahkamah Hisab tuan kalender Hijriyah di Indonesia, termasuk untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk ukhuwwah wathaniyah dan ukhuwah Islamiyah di Indonesia. Juga merekomendasikan perlunya menjadikan materi Ilmu Falak sebagai muatan ajar didik di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan memadukan teoritik (hisab) dan observasi sebagai upaya kajian sains dalam Islam. Halaqah Falakiyah Nasional juga menyamakan persepsi tentang keberadaan kitab-kitab Falak di Indonesia untuk lebih mendalam lagi. Oleh karenha itu, perlu adanya halaqahhalaqah di pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab falak tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan teoritik (hisab) dan observasi (pengamatan) lebih mahir, perlu adanya pelatihan berjenjang dari tingkat dasar sampai mahir di bidang hisab rukyat, baik yang berbasis klasik maupun berbasis kontemporer, dengan konsep al-muhafadhah ala qadim al-sholih wal ahdzu biljadidil aslah. Untuk menyamakan persepsi pentingnya perpaduan antara teoritik (hisab) dan observasi (pengamatan) dalam kajian Ilmu Falak. (bbs) Konstitusi (MK). Ia berharap masing-masing partai politik ikut berbenah dengan memacu wakil-wakilnya agar lebih produktif. Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, hingga penutupan sidang keempat kemarin, baru dua UU yang selesai dibahas, yaitu UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. Fokus Bahas UU Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya. “Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah. (bbs/kcm) Dua Perusahaan Bermasalah Disosnakertrans Bangka Tengah(Bateng) menerima dua pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya(THR) selama satu minggu belakangan. Kepala Disosnakertrans Bateng, Siti Aswati mengatakan pihaknya menerima laporan masalah THR dari pekerja PT Kokindo bergerak di bidang produksi air mineral dan pekerja PT BBL bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Untuk alamat PT Kokindo di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis sedangan PT BBL di Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan. “Untuk kasus pertama, yakni masalah THR yang harus dibayarkan PT Kokindo. Awalnya, saya dapatkan SMS dari pekerja PT Kokindo yang meminta agar kami turun ke lapangan, karena PT Kokindo tidak akan memberikan THR di tahun 2015 ini. Sementara sesuai edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, menyebutkan THR harus dibayarkan sejak 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 H,” terang Siti Aswati kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/7). Pihaknya telah memanggil PT Kokindo, kemudian meminta mereka membayarkan THR sesuai aturan berlaku. “Kamipun sudah menyarankan agar semua pekerja dipanggil lalu diberikan hak THRnya. Alhamdulillah sampai sekarang SMS minta THR dibayarkan tersebut tidak masuk lagi ke saya, berarti kami anggap masalah THR PT Kokindo tuntas. Selain itu, mereka PT Kokindo juga berjanji akan memberikan THR secara proposional sesuai masa kerja dan kemampuan perusahaan, mengingat perusahaan mereka sudah mengalami penurunan omset,” terang Siti. Sementara itu, untuk kasus PT BBL , pihaknya telah melakukan pertemuan Bipatrit antara pekerja, PT BBL dan Disosnakertrans pada Senin(6/7). Namun, belum ada kesepakatan, lalu Selasa (7/7) dilakukan lagi Tripatrit dengan mengundang pihak perusahaan, pekerja, SPSI untuk melakukan dialog di Kantor Disosnakertrans. Sayangnya, pertemuan kedua itu, pekerja tidak datang. “Rabu (8/7) saya dengar pekerja melakukan aksi dengan upaya mogok kerja menuntut hak THR dan hak-hak lainnya,” kata Siti aswati Selaku instansi terkait, pihaknya bersama Disnaker Provinsi Babel datang ke Kantor PT BBL guna melakukan pertemuan lebih lanjut terkait tuntutan pekerja ini. “Pertemuan tadi belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak Disosnakertrans Bateng berencana akan melakukan pertemuan lagi dengan kedua bela pihak sehingga masalah THR ini kelar,”katanya Untuk masalah pekerja PT.BBL, pihaknya akan fokus masalah THR. Karena muaranya masalah THR, kemudian kembali merambat ke masalah sebelum-sebelumnya yakni tuntutan hak normatif. “Kalau masalah hak normatif lainnya, seperti uang lembur dan lain-lain kemarin sudah difasilitasi menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial(PHI)”katanya Dirinya berharap agar masalah THR ini tuntas, sehingga tidak ada lagi keluhan pekerja yang juga masyarakat Bateng. (ron) melemah, sekarang masyarakat jangan banyak bicara masalah komposisi saham. “Suruh jalan dulu, masyarakat bekerja. Jangan kita ribut masalah saham, tapi sampai sekarang tidak jalan-jalan,”        eks Koba Tin bisa beroperasi sehingga masyarakat memiliki pekerjaan. “Masalah porsi pembagian saham itu urusan belakang, terpenting bagaimana masyarakat ini bisa beker    Keinginan pihak Bangka Tengah untuk memilik saham mayoritas terhadap pengelolaan eks Koba Tin mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan. Sipioni Selaku Ketua DPRD Basel menilai keinginan Pemkab Bateng tersebut terlalu berlebihan. “KP lebih luas Basel harusnya porsi saham lebih besar Basel atau minimal porsinya sama dengan Bateng,” ungkap Sipioni kepada wartawan, Rabu (8/7). Menurut Sipioni, sah-sah saja Pemkab Bateng terus memperjuangkan saham lebih besar. Namun, dirinya berharap persoalan kepemilikan saham eks Koba Tin dapat diselesaikan dengan cara yang bijak tidak mengedepankan egoisme. “Saya harap pemerintah provinsi mampu menyelesaikan persoalan ini dan saya selaku ketua DPRD Basel berharap pemerintah provinsi adil,” kata Sipioni. Sipioni juga berharap agar Pemkab Bangka Selatan mampu memperjuangkan kepemilikan saham eks Koba Tin tersebut. “Kalau memang saham tidak mau dibagi rata silakah hengkan saja, tapi kalau Bateng tetap mau saham besar, tapi pabrik dibangun di Basel,” tukas Sipioni. (ton) Kamis Depan Sidang Isbat Idul Fitri 1436H KORAN BABEL -- Pemerintah akan menyelenggarakan sidang penetapan (isbat) hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah/2015 Masehi pada Kamis (16/7) pekan depan. Perwakilan ormas Islam, ahli astronomi dan tamu penting lainnya akan diundang dalam sidang tersebut. “Jadi terkait dengan penetapan isbat kapan 1 Syawal, pemerintah akan mengadakan sidang isbat dengan mengundang tokoh agama dan ahli astronomi tanggal 16 Juli,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (7/7). Di sela-sela acara Majelis Kemisan bertema “Islam Nusantara”, Lukman mengatakan Kementerian Agama akan mendayagunakan sejumlah perukyat yang berkompeten dan telah disumpah untuk menyaksikan bulan di titik-titik tertentu di Indonesia. Diakui Menag, terdapat kemungkinan Idul Fitri tahun ini tidak dilaksanakan bersama-sama oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, “Kalau hilal terlihat memenuhi syarat besok (16 Juli) maka sholat Ied dilakukan esok harinya, kalau tidak terlihat itu berpulang kepada peserta sidang isbat,” kata Lukman. Intinya, kata Menag, pemerintah menunggu keputusan hasil sidang isbat untuk penentuan Lebaran. Kendati demikian, Lukman tetap berharap agar Lebaran dirayakan secara bersama-sama di semua lapisan umat Islam. “Dari sisi kemungkinan beda itu ada, tetapi untuk disamakan juga besar peluangnya. Kami berharap semua satu pandangan menentukan hilal itu terlihat seperti apa. Tapi kalau perbedaan itu tidak bisa samakan, kita harus berjiwa besar untuk menghargai itu,” kata Lukman. Muhammadiyah Jumat Sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan 1 Syawal 1436 H akan jatuh pada hari Jumat, 17 Juli 2015. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan, Ijtimak jelang Syawal 1436 H terjadi pada Kamis Legi 16 Juli 2015 pada pukul 08:26:29 WIB, tinggi bulan pada saat terbenam di Yogyakarta +03      jud. Di seluruh Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. “Menggunakan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman Majelis Trajih dan Tajjid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada hari Jum’at, 17 Juli 2015,” kata Syamsul, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/7). (hk/es) PM Najib Gugat Wall Street Journal KORAN BABEL -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dilaporkan telah mengajukan gugatan pada media Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ). Media milik Dow Jones itu dituntut karena menuduh Najib korupsi. “PM Najib telah menginstruksikan pengacaranya untuk memulai proses hukum,” kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim yang ditemui di kantornya, Rabu (8/7). WSJ pada pekan lalu menerbitkan artikel hasil penyelidikan atas aliran dana lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam laporannya, WSJ menulis bahwa sebanyak US$ 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun dana 1MDB, mengalir ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib. Masih dalam laporan yang sama, WSJ menyebut ada lima deposito di dalam rekening Najib dengan dua transaksi terbesar senilai US$ 620 juta atau Rp 8,2 triliun dan US$ 61 juta atau sekitar Rp 812 miliar. Transaksi tercatat dilakukan pada Maret 2013 selama kampanye pemilu di Malaysia. PM Najib membantah semua tuduhan yang diajukan padanya dan memilih mengambil langkah hukum untuk membersihkan namanya. Zahrain mengatakan proses hukum telah dimulai dan kini tindakan yang bisa dilakukan adalah ‘wait and see’. “Mereka (pihak Dow Jones) punya waktu 14 hari untuk merespons,” ucap Zahrain. Zahrain mengatakan tuduhan pada PM Najib hanyalah skenario yang dirancang oleh tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad. Mahathir juga mantan PM Malaysia. “Ini agenda Mahathir untuk menyingkirkan PM Najib apapun caranya,” ucap Zahrain.Zahrain belum mengungkap apakah PM Najib juga akan melayangkan gugatan pada Mahathir. Zahrain juga menantang para penuduh PM Najib untuk mengungkap bukti-bukti yang mereka miliki. “Jika ingin menjatuhkan presiden, dokumen dan buktinya harus kuat dan masuk akal.” (bbs/temp) Ramadhan, BNN Panen Kasus Narkoba KORAN BABEL -- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim berhasil menyita sekitar 100 kilogram (kg) narkotika yang didominasi jenis sabu dalam kurun waktu pertengahan Juni hingga Juli 2015. Kepala Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika BNN Irjen Dedy Fauzy El Hakim mengatakan, tidak semua kasus diekspose ke masyarakat. “Sekitar 100 kilogram ya (narkotika yang disita),” kata Dedy di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2015). Para pengedar narkoba salah besar jika menganggap pengawasan BNN terhadap peredaran barang haram tersebut mengendor di bulan suci Ramadhan. Bahkan, karena terlalu banyak pengungkapan kasus, bulan Ramadhan sebagai bulan panen BNN mengungkap kasus narkoba. “Bulan puasa bukan berarti pengungkapan penyelundupan narkoba, transaksi narkoba berhenti. Bahkan mereka (sindikat narkoba) mungkin mengira petugas BNN mengendor. Tapi ternyata BNN malah panen pengungkapan,” tandas Dedy. Dalam sepekan terakhir BNN mempublikasikan beberapa kasus narkotika dengan modus unik. Antara lain penyelundupan sabu dengan cara memasukannya ke celana dalam dan penyelundupan sabu dengan modus menyamarkannya ke dalam mesin pemotongan rumput dan alat pompa air. (bbs/lip6) JK: Islam Nusantara Pemersatu Bangsa KORAN BABEL - Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini diramaikan dengan istilah Islam nusantara. Dikhawatirkan, istilah tersebut menimbulkan benturan terhadap ajaran Islam yang ada saat ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap isitilah Islam nusantara. Pasalnya, Islam nusantara merupakan upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam istilah Islam. JK saat buka puasa bersama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dan HMI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015) mengatakan. “Ramai dibicarakan Islam nusantara, Islam Indonesia semua sama, makna dari Islam itu ya seperti ini, silahturahim. Tentu kita selalu bersyukur kalau kita lihat Islam di mana pun, kita jadi tumpuan kedamaian.” Seraya mengucap rasa syukur, JK mengungkapkan bahwa dengan berbagai istilah Islam yang berbeda-beda, Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia masih mengedepankan kultur perdamaian masyarakatnya. Berbeda dengan Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, Islam Timur Tengah disebarkan dengan cara keras, sehingga sering terjadi benturan antara Islam satu dengan lainnya. Ini yang membuat penganut agama Islam di Timur Tengah menjadi tak aman. “Di Timur Tengah, Islam banyak disebarkan dengan cara keras. Kalau kita tidak ada, kita Islam datang dengan kultur transisional, dibawa oleh pedagang yang menjadi tumpuan kedamaian. Ini yang perlu kita jaga. Ada harmoni, ada peran penting di dalamnya,” pungkas JK. (bbs) Sah, Sutiyoso Pimpin BIN KORAN BABEL -- Usai melantik Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan pada Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/P Tahun 2015 yang berisikan memberhentikan dengan hormat Marciano Norman serta menPasha Kamil. Karena sedikit banyak, dia sudah melakukan sesuatu kepada masyarakat (Bandung). Walaupun maaf, hanya sekadar bikin taman. Tapi kan ada sesuatu,” ujar Pasha dalam wawancara di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015). Menurut Pasha, masyarakat Bandung sudah lama menantikan sosok pemimpin seperti Wali Kota yang akrab disapa kang Emil tersebut. “Mereka mendambakan sejak lama. Artinya, sederhana itu tak perlu spektakuler,” ucap Pasha. “(Ridwan Kamil) Hanya bikin taman, masyarakat langsung jatuh cinta,” sambungnya. Dalam bursa bakal pencalonan Wali Kota Palu, Pasha akan berpasangan dengan calon Wakil Wali Kota dari Partai Gerakan Indonesia Raya Thompa Yotokodi. Sedangkan, Pasha sendiri diusung oleh Partai Amanat Nasional. Sebagai calon Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, vokalis Pasha “Ungu” enggan disebut tidak memiliki kecakapan dan keahlian. Sebaliknya, Pasha justru menyindir para pejabat yang dianggap ahli di bidangnya tetapi malah menjadi tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Buktinya orangorang yang kita anggap bagus itu banyak juga sekarang yang ‘nongkrong’ di Kuningan (tahanan KPK) kan,” ujar Pasha. sMenurut Pasha, tak elok menilai seseorang hanya dari cakap atau tidak cakap. “Enggak bisa orang dibilang paling bagus atau tidak itu enggak punya nilai jual,” ujar dia. “Paling tidak dia bisa punya sesuatu yang bisa di bawa ke masyarakakat. Seperti saya di Palu, ketika punya cita-cita terhadap negara ini, kita harus menjadi bagian dari pemerintahan,” tukas Pasha.(kmps) gangkat Sutiyoso sebagai Kepala BIN dengan diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat dengan menteri. “Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh sungguh, saksama objektif berani dan profesional,” ujar Sutiyoso dalam pembacaan sumpah jabatannya di Istana Negara, Rabu (8/7/2015). “Bahwa saya, akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara di setiap tempat waktu dan dalam keadaan bagaimanapun juga bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya, akan memegang tegung segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimanapun juga,” sambungnya.Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja pun nampak telah sampai di istana. Di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dan menteri lainnya.(okz)

De Gea Senilai 29 Juta Poundsterling REAL Madrid akhirnya mencapai kesepakatan senilai 29 juta poundsterling dengan Manchester United untuk mendatangkan David de Gea. Demikian diklaim Express. De Gea saat ini akan menjalani tahun terakhir dari kontraknya di Old Trafford dan telah banyak disarankan untuk kembali ke Spanyol setelah negoisasi perpanjangan kontrak di United gagal dicapai. Dan Real Madrid telah muncul sebagai favorit untuk mendatangkan kiper Spanyol tersebut. Rumor demi rumor pun telah mengikuti nama De Gea dan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Setelah sempat meredakan rumor dengan mengaku akan kembali mengikut latihan perdana di Manchester United, kabar terbaru justru menyebut De Gea sedikit lagi akan pindah ke tim ibukota Spanyol itu. Adalah Express, yang mengutip laporan dari media Spanyol, El  yang mengklaim bahwa Real Madrid dan Manchester United telah sepakat dengan biaya 29 juta pound atau setara 40 juta euro. De Gea sendiri disebut akan menandatangani kontrak berdurasi enam tahun di Santiago Bernabeu. Dalam laporan El   super agen Jorge Mendes yang memiliki peran penting di balik tercapainya kesepakatan antara pihak United dan Madrid tersebut. Bukan hanya itu, Mendes juga disebut sebagai ‘sutradara’ kepindahan Iker Casillas ke Porto dalam waktu dekat demi memuluskan langkah De Gea.(bola.net) Siapkan Pelepasan Iker REAL Madrid dikabarkan telah menyiapkan upacara pelepasan untuk kapten dan legenda hidup mereka, Iker Casillas. Nama Casillas memang sangat santer disebut akan meninggalkan Santiago Bernabeu musim panas ini. Salah satu rumor yang paling santer adalah Casillas akan ber tuga, Porto. Sebagai gantinya, posisi Casillas akan ditempati David de Gea. Dan sebuah laporan yang dikeluarkan Marca, pihak Real Madrid telah menyiapkan upacara spesial di Santiago Bernabeu untuk melepas sang legenda. Upacara tersebut akan digelar di hadapan suporter Real Madrid dan diklaim akan menjadi upacara spesial bagi Casillas. “Kami tak ingin ini menjadi salam perpisahan,

1 Publizr

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Home


You need flash player to view this online publication