G VERNMENT 3 KAMIS 9 JULI 2015 Harga Ikan Tenggiri Merangkak Naik Banyak Digunakan untuk Membuat Panganan Lebaran KORAN BABEL -- Harga pangan ikan mulai merangkak naik, terutama untuk jenis Ikan Tenggiri. Di daerah Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, ikan tenggiri dijual dengan harga Rp 85.000 perkilogram. Kenaikan ini lantaran ikan jenis tersebut banyak dijadikan bahan untuk membuat panganan Lebaran seperti pempek, tekwan dan lainnya. Stok Elpiji Aman Terkendali KORAN BABEL -- Setelah melakukan peninjauan ke agen Elpiji Bangka Lestari , Tim I Pemantauan Elpiji dan Harga Standar yang terdiri dari Disperindag, Humas, Bagian Perekonomian, melakukan pemantauan di Agen Elpiji di Pangkalan Elpiji di Kecamatan Merawang. Hasilnya, dipastikan stok elpiji hingga Lebaran aman dan terkendali. Hal tersebut terungkap pada saat peninjauan, Rabu (8/7) kemarin di Agen Elpiji dan Pangkalan Elpiji di Kecamatan Merawang serta di tokotoko yang ada di Kecamatan tersebut. “Dari hasil peninjauan hari ini (Rabu-red), stok Elpiji dan harga Elpiji aman dan terkendali. Selama Ramadhan hingga Idul Fitri nantinya masih aman dan lancar,” ungkap Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Zulkarnain Idrus. Dalam pantauan, tim melakukan pemantauan harga Elpiji yang ada di pangkalan dan eceran yang ada di toko-toko, dengan harga berkisar Rp 16.000 di pangkalan Elpiji CV. Eka Jaya Sakti, Merawang. Sedangkan untuk di tingkat eceran dijual dengan harga 18.000 pertabung ukuran 3 kilogram. “Untuk stok Elpiji kita dikirim dari Pangkalpinang setiap satu atau 2 minggu sekali. Stok selama puasa hingga lebaran nanti masih aman dan tersedia,” ungkap perwakilan CV. Eka Jaya Sakti yang ada di kecamatan Merawang. (tom) Kekurangan Biaya Pemilukada Ditutupi APBN “Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN.” ya sudah memetakan daerah rawan Pemilukada. Seluruh personel yang dibutuhkan telah disiagakan, walaupun anggaran pengamanan belum semuanya turun. “Kekurangan anggaran masih sedang berproses. Kita tunggu maksimal yang bisa dipenuhi Pemda. Kemendagri dorong supaya Pemda penuhi kekurangan anggaran ini. Saya yakin akan terpenuhi,” ujar Kapolri. KORAN BABEL -- Presiden Joko Widodo meminta kekurangan biaya dalam penyelenggaraan Pemilukada 2015, ditutupi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), “Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/7) kemarin. Selain anggaran pengamanan, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan pesta demokrasi 9 Desember 2015 itu, “Silakan berkoordinasi dengan KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya,” tuturnya. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut pihaknUndang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilukada menyebutkan, pendanaan kegiatan Pemilukada dibebankan kepada APBD, dan dapat didukung APBN. Akhir tahun ini, sebanyak 269 Pemilukada akan dilangsungkan serentak di tanah air, yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan 36 pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota. (*/ mtr) Pusat Pertimbangkan HGU Jadi 80 Tahun KORAN BABEL -- Pemerintah berencana memperpanjang masa kepemilikan lahan untuk Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 80 tahun. Hal ini guna mendorong pengembangan industri di Indonesia khususnya untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, secara umum saat ini masa kepemilikan lahan di Indonesia yakni 30 tahun dengan perpanjangan 10 tahun sebanyak dua kali. “Bagaimana ke depannya kalau “Bagaimana negara akan menjamin kalau mereka tidak akan dirugikan, bicara keuntungannya. Jangan sampai kita bicara masa kepemilikan 80 tahun namun ngurus izinnya bisa 20 tahun, matilah dia,” ditetapkan 50 tahun sekaligus diperpanjang 15 tahun kali 2 berarti 80 tahun,” kata Franky di Jakarta, Rabu (8/7). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan menilai. Selain perpanjangan masa yang terpenting adalah investor yang memberi permodalan mendapatkan jaminan untuk kemudahan perizinan. “Bagaimana negara akan menjamin kalau mereka tidak akan dirugikan, bicara keuntungannya. Jangan sampai kita bicara masa kepemilikan 80 tahun namun ngurus izinnya bisa 20 tahun, matilah dia,” jelas Ferry. (*/mtr) Hal tersebut terungkap pada saat pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baturusa Kecamatan Merawang, Rabu (8/7) kemarin oleh tim Pemda Bangka yang terdiri dari Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dispernak, BKP, Bagian Perekonomian dan Humas Setda Bangka. “Untuk harga Ikan Tenggiri memang mengalami kenaikan dari harga yang biasanya dijual dengan harga Rp 60.000/Kg di Merawang ini dijual Rp85 ribu,” ungkap Kepala DKP “Ikan jenis Tenggiri memang mengalami kenaikan untuk bahan membuat pempek dan panganan lebaran lainnya.” Bangka, Harrie Patriadie. Dikatakan Harrie lagi, kenaikan harga ikan tersebut memang dikarenakan menjelang Lebaran Idul Fitri permintaan untuk Ikan jenis tenggiri mengalami kenaikan untuk dijadikan panganan lebaran seperti pempek dan lainnya. Menyikapi hal tersebut, Kepala DKP meminta masyarakat bisa menyikapinya dengan mengalihkan bahan untuk panganan lebaran dengan ikan jenis lainnya yang lebih murah, “Ikan jenis Tenggiri memang mengalami kenaikan untuk bahan membuat pempek dan panganan lebaran lainnya,” ungkap Harrie. Sementara itu, Kabid Informasi dan Promosi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bangka Sukwanto, secara terpisah mengatakan bahwa Pemantauan tahap kedua yang dilakukan tim Pemda Bangka ini dilakukan di pekan terakhir menjelang Lebaran Idul Fitri 1436 pokok di Kabupaten Bangka. “Dari pantauan kita di Merawang dan Mendobarat harga-harga masih normal seperti daging 120 ribu perkilo. Disperindag sendiri juga sudah melakukan operasi pasar dengan paket sembako berupa beras 10 Kg, minyak goreng 2 Kg dan Gula Pasir 2 Kg dijual dengan harga Rp106 ribu untuk warga kurang mampu di tiap kecamatan,” ungkap Sukwanto. (tom) BLK Provinsi Didatangi Komisi IX DPR KORAN BABEL -- Komisi IX DPR RI, Rabu (8/7) kemarin meninjau ke Badan Pelatihan Kerja (BLK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) guna melakukan pengawasan terhadap kinerja serta sarana dan prasarana BLK. “Kunjungan kita ini merupakan pengawasan terhadap perkembangan pelatihan para peserta serta meninjau sarana dan prasarana di BLKI,” ujar Wakil Ketua Komisi IX sekaligus Ketua rombongan, Syamsul Bahri di Pangkalpinang, kemarin. Ia menambahkan, hasil tinjauan yang mereka temui di lapangan, selanjutnya akan diajukan kepada Kementerian agar ditindak lanjuti se ini (Rabu-red) akan berdampak pada kebijakan dan dukungan anggaran katkan kualitas kerja.” bagaimana mestinya, “Pada tinjauan ini, kita mau melihat sekaligus ingin tahu apa-apa saja yang perlu diperbaiki, dan yang harus disuport regulasinya,” ucap Syamsul. Menurutnya, pengawasan yang mereka lakukan menyangkut dengan kebijakan dan dukungan anggaran agar pembangunan dan implementasi BLK bisa ditingkatkan, “Hasil tinjauan kita hari ini (Rabu-red) akan berdampak pada kebijakan dan dukungan anggaran nantinya demi meningkatkan kualitas kerja,” katanya. Menurutnya, peningkatan kualitas kerja juga sebagai salah satu langkah untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 ini, karena itu pelatih di BLK juga harus ditingkatkan dan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. “Begitu juga sarana dan prasarana BLK sudah cukup memadai, namun ada beberapa yang harus ditambah seperti peralatan pelatihan,” pungkasnya. (jar)
4 Publizr Home