Connection KAMIS 9 JULI 2015 Mengubah orang bupati atau wakil bupati atau orangnya penjabat DPRD lainnya. “Ini murni tuntutan kami, saat ini kami ingin Bateng mendapatkan saham mayoritas. Kalau kami sudah didukung oleh lembaga pemerintah, mudah-mudahan kedepan semua tercapai,” kata Syarial. Perwakilan warga Koba ini ditemui oleh Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman yang didampingin anggota Komisi III DPRD Bangka Tengah Pahlivi Syahrun dan Apri Panzupi. “Kita akomodir semua keinginan rakyat, apapun sifatnya ingin membangun tetap akan kita dukung sampai kemanapun. Kami siap membubuhkan tanda tangan, asalkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” kata Algafry Rahman Sebelumnya, seorang perwakilan warga Koba, H Tau konomian Koba sudah lama THR kerja. Ketua PUK PT BBL, Jumlan meminta empat tuntutan yang harus disetujui oleh manajemen PT BBL, yakni pertama Pihak PT BBL harus membayar lembur pekerja dengan premi. Kedua, hari kerja dari empat hari harus menjadi lima hari, ketiga menginginkan Manajer PT BBL Edi Abnerta diganti. Keempat, agar THR segera dibayar. “Kami minta itu disetujui, kalau tidak maka seluruh pekerja akan terus melakukan mogok kerja,” kata Jumlan di hadapan ratusan pekerja lainnya. Sekitar pukul 10.00 WIB, Ketua DPD SPSI Provinsi Babel Darusman bersama anggotanya menemui para buruh yang mogok kerja. Darusman sempat berorasi dengan menyampaikan agar para buruh tidak berbuat anarkis, kemudian SPSI akan terus berjuang menuntut hakhak normatif para pekerja. “Meskipun mogok kerja, kita minta agar gaji harus dibayar karena sudah sesuai aturan. Mogok akan terus dilakukan sampai THR dibayar dan menuntut agar manajer keluar dari PT BBL,” kata Darusman dalam orasinya Sekitar pukul 13.00 WIB digelar pertemuan di Kantor Besar PT BBL yang dihadiri PT BBL, Pengurus SPSI Provinsi Babel, perwakilan Dinas Tenaga Kerja Bateng beserta staf serta pihaknya terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut belum didapat kesepakatan tentang kapan THR akan dibayar, karena tidak ada kepastian dari pihak PT BBL. Lantaran tak ada titik temu, maka sekitar pukul 15.00 WIB para karyawan PT BBL mengangsur-angsur membubarkan diri. DPR “Perilaku sebagian besar anggota DPR, secara khusus semua elite pimpinan DPR, menandakan perlunya revolusi mental di kalangan mereka sendiri,” ujar Nico. Nico berkelakar, seharusnya yang perlu dipecat bukanlah menteri Kabinet Kerja, melainkan anggota DPR RI yang tidak produktif. Nico yakin, kalaupun anggota DPR mengebut program legislasi pada masa sidang berikutnya, sangat mungkin hasilnya akan buruk dan banyak digugat di Mahkamah Hisab tuan kalender Hijriyah di Indonesia, termasuk untuk penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk ukhuwwah wathaniyah dan ukhuwah Islamiyah di Indonesia. Juga merekomendasikan perlunya menjadikan materi Ilmu Falak sebagai muatan ajar didik di tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan memadukan teoritik (hisab) dan observasi sebagai upaya kajian sains dalam Islam. Halaqah Falakiyah Nasional juga menyamakan persepsi tentang keberadaan kitab-kitab Falak di Indonesia untuk lebih mendalam lagi. Oleh karenha itu, perlu adanya halaqahhalaqah di pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab falak tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan teoritik (hisab) dan observasi (pengamatan) lebih mahir, perlu adanya pelatihan berjenjang dari tingkat dasar sampai mahir di bidang hisab rukyat, baik yang berbasis klasik maupun berbasis kontemporer, dengan konsep al-muhafadhah ala qadim al-sholih wal ahdzu biljadidil aslah. Untuk menyamakan persepsi pentingnya perpaduan antara teoritik (hisab) dan observasi (pengamatan) dalam kajian Ilmu Falak. (bbs) Konstitusi (MK). Ia berharap masing-masing partai politik ikut berbenah dengan memacu wakil-wakilnya agar lebih produktif. Setidaknya, ada 39 RUU yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2015. Namun, hingga penutupan sidang keempat kemarin, baru dua UU yang selesai dibahas, yaitu UU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. Fokus Bahas UU Wakil Ketua DPR Fadli Zon beralasan, masa sidang IV ini memang difokuskan pada pembahasan UU. Adapun pengesahan UU akan difokuskan pada masa sidang berikutnya. “Targetnya dari penyusunan ke pembahasan, kami targetkan mulai intensif pada masa sidang V,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Selain itu, lanjut Fadli, pembahasan dan pengesahan UU bukan hanya dilakukan oleh DPR, melainkan juga oleh pemerintah. Menurut dia, sejauh ini baru tiga draf RUU yang diserahkan oleh pemerintah. (bbs/kcm) Dua Perusahaan Bermasalah Disosnakertrans Bangka Tengah(Bateng) menerima dua pengaduan masalah Tunjangan Hari Raya(THR) selama satu minggu belakangan. Kepala Disosnakertrans Bateng, Siti Aswati mengatakan pihaknya menerima laporan masalah THR dari pekerja PT Kokindo bergerak di bidang produksi air mineral dan pekerja PT BBL bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Untuk alamat PT Kokindo di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis sedangan PT BBL di Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan. “Untuk kasus pertama, yakni masalah THR yang harus dibayarkan PT Kokindo. Awalnya, saya dapatkan SMS dari pekerja PT Kokindo yang meminta agar kami turun ke lapangan, karena PT Kokindo tidak akan memberikan THR di tahun 2015 ini. Sementara sesuai edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, menyebutkan THR harus dibayarkan sejak 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1436 H,” terang Siti Aswati kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (8/7). Pihaknya telah memanggil PT Kokindo, kemudian meminta mereka membayarkan THR sesuai aturan berlaku. “Kamipun sudah menyarankan agar semua pekerja dipanggil lalu diberikan hak THRnya. Alhamdulillah sampai sekarang SMS minta THR dibayarkan tersebut tidak masuk lagi ke saya, berarti kami anggap masalah THR PT Kokindo tuntas. Selain itu, mereka PT Kokindo juga berjanji akan memberikan THR secara proposional sesuai masa kerja dan kemampuan perusahaan, mengingat perusahaan mereka sudah mengalami penurunan omset,” terang Siti. Sementara itu, untuk kasus PT BBL , pihaknya telah melakukan pertemuan Bipatrit antara pekerja, PT BBL dan Disosnakertrans pada Senin(6/7). Namun, belum ada kesepakatan, lalu Selasa (7/7) dilakukan lagi Tripatrit dengan mengundang pihak perusahaan, pekerja, SPSI untuk melakukan dialog di Kantor Disosnakertrans. Sayangnya, pertemuan kedua itu, pekerja tidak datang. “Rabu (8/7) saya dengar pekerja melakukan aksi dengan upaya mogok kerja menuntut hak THR dan hak-hak lainnya,” kata Siti aswati Selaku instansi terkait, pihaknya bersama Disnaker Provinsi Babel datang ke Kantor PT BBL guna melakukan pertemuan lebih lanjut terkait tuntutan pekerja ini. “Pertemuan tadi belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak Disosnakertrans Bateng berencana akan melakukan pertemuan lagi dengan kedua bela pihak sehingga masalah THR ini kelar,”katanya Untuk masalah pekerja PT.BBL, pihaknya akan fokus masalah THR. Karena muaranya masalah THR, kemudian kembali merambat ke masalah sebelum-sebelumnya yakni tuntutan hak normatif. “Kalau masalah hak normatif lainnya, seperti uang lembur dan lain-lain kemarin sudah difasilitasi menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial(PHI)”katanya Dirinya berharap agar masalah THR ini tuntas, sehingga tidak ada lagi keluhan pekerja yang juga masyarakat Bateng. (ron) melemah, sekarang masyarakat jangan banyak bicara masalah komposisi saham. “Suruh jalan dulu, masyarakat bekerja. Jangan kita ribut masalah saham, tapi sampai sekarang tidak jalan-jalan,” eks Koba Tin bisa beroperasi sehingga masyarakat memiliki pekerjaan. “Masalah porsi pembagian saham itu urusan belakang, terpenting bagaimana masyarakat ini bisa beker Keinginan pihak Bangka Tengah untuk memilik saham mayoritas terhadap pengelolaan eks Koba Tin mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan. Sipioni Selaku Ketua DPRD Basel menilai keinginan Pemkab Bateng tersebut terlalu berlebihan. “KP lebih luas Basel harusnya porsi saham lebih besar Basel atau minimal porsinya sama dengan Bateng,” ungkap Sipioni kepada wartawan, Rabu (8/7). Menurut Sipioni, sah-sah saja Pemkab Bateng terus memperjuangkan saham lebih besar. Namun, dirinya berharap persoalan kepemilikan saham eks Koba Tin dapat diselesaikan dengan cara yang bijak tidak mengedepankan egoisme. “Saya harap pemerintah provinsi mampu menyelesaikan persoalan ini dan saya selaku ketua DPRD Basel berharap pemerintah provinsi adil,” kata Sipioni. Sipioni juga berharap agar Pemkab Bangka Selatan mampu memperjuangkan kepemilikan saham eks Koba Tin tersebut. “Kalau memang saham tidak mau dibagi rata silakah hengkan saja, tapi kalau Bateng tetap mau saham besar, tapi pabrik dibangun di Basel,” tukas Sipioni. (ton) Kamis Depan Sidang Isbat Idul Fitri 1436H KORAN BABEL -- Pemerintah akan menyelenggarakan sidang penetapan (isbat) hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah/2015 Masehi pada Kamis (16/7) pekan depan. Perwakilan ormas Islam, ahli astronomi dan tamu penting lainnya akan diundang dalam sidang tersebut. “Jadi terkait dengan penetapan isbat kapan 1 Syawal, pemerintah akan mengadakan sidang isbat dengan mengundang tokoh agama dan ahli astronomi tanggal 16 Juli,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (7/7). Di sela-sela acara Majelis Kemisan bertema “Islam Nusantara”, Lukman mengatakan Kementerian Agama akan mendayagunakan sejumlah perukyat yang berkompeten dan telah disumpah untuk menyaksikan bulan di titik-titik tertentu di Indonesia. Diakui Menag, terdapat kemungkinan Idul Fitri tahun ini tidak dilaksanakan bersama-sama oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, “Kalau hilal terlihat memenuhi syarat besok (16 Juli) maka sholat Ied dilakukan esok harinya, kalau tidak terlihat itu berpulang kepada peserta sidang isbat,” kata Lukman. Intinya, kata Menag, pemerintah menunggu keputusan hasil sidang isbat untuk penentuan Lebaran. Kendati demikian, Lukman tetap berharap agar Lebaran dirayakan secara bersama-sama di semua lapisan umat Islam. “Dari sisi kemungkinan beda itu ada, tetapi untuk disamakan juga besar peluangnya. Kami berharap semua satu pandangan menentukan hilal itu terlihat seperti apa. Tapi kalau perbedaan itu tidak bisa samakan, kita harus berjiwa besar untuk menghargai itu,” kata Lukman. Muhammadiyah Jumat Sebelumnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan 1 Syawal 1436 H akan jatuh pada hari Jumat, 17 Juli 2015. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengatakan, Ijtimak jelang Syawal 1436 H terjadi pada Kamis Legi 16 Juli 2015 pada pukul 08:26:29 WIB, tinggi bulan pada saat terbenam di Yogyakarta +03 jud. Di seluruh Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. “Menggunakan perhitungan hisab hakiki wujudul hilal yang selama ini menjadi pedoman Majelis Trajih dan Tajjid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri pada hari Jum’at, 17 Juli 2015,” kata Syamsul, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/7). (hk/es) PM Najib Gugat Wall Street Journal KORAN BABEL -- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dilaporkan telah mengajukan gugatan pada media Amerika Serikat, Wall Street Journal (WSJ). Media milik Dow Jones itu dituntut karena menuduh Najib korupsi. “PM Najib telah menginstruksikan pengacaranya untuk memulai proses hukum,” kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim yang ditemui di kantornya, Rabu (8/7). WSJ pada pekan lalu menerbitkan artikel hasil penyelidikan atas aliran dana lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Dalam laporannya, WSJ menulis bahwa sebanyak US$ 700 juta atau sekitar Rp 9,3 triliun dana 1MDB, mengalir ke rekening pribadi Perdana Menteri Najib. Masih dalam laporan yang sama, WSJ menyebut ada lima deposito di dalam rekening Najib dengan dua transaksi terbesar senilai US$ 620 juta atau Rp 8,2 triliun dan US$ 61 juta atau sekitar Rp 812 miliar. Transaksi tercatat dilakukan pada Maret 2013 selama kampanye pemilu di Malaysia. PM Najib membantah semua tuduhan yang diajukan padanya dan memilih mengambil langkah hukum untuk membersihkan namanya. Zahrain mengatakan proses hukum telah dimulai dan kini tindakan yang bisa dilakukan adalah ‘wait and see’. “Mereka (pihak Dow Jones) punya waktu 14 hari untuk merespons,” ucap Zahrain. Zahrain mengatakan tuduhan pada PM Najib hanyalah skenario yang dirancang oleh tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad. Mahathir juga mantan PM Malaysia. “Ini agenda Mahathir untuk menyingkirkan PM Najib apapun caranya,” ucap Zahrain.Zahrain belum mengungkap apakah PM Najib juga akan melayangkan gugatan pada Mahathir. Zahrain juga menantang para penuduh PM Najib untuk mengungkap bukti-bukti yang mereka miliki. “Jika ingin menjatuhkan presiden, dokumen dan buktinya harus kuat dan masuk akal.” (bbs/temp) Ramadhan, BNN Panen Kasus Narkoba KORAN BABEL -- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim berhasil menyita sekitar 100 kilogram (kg) narkotika yang didominasi jenis sabu dalam kurun waktu pertengahan Juni hingga Juli 2015. Kepala Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika BNN Irjen Dedy Fauzy El Hakim mengatakan, tidak semua kasus diekspose ke masyarakat. “Sekitar 100 kilogram ya (narkotika yang disita),” kata Dedy di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2015). Para pengedar narkoba salah besar jika menganggap pengawasan BNN terhadap peredaran barang haram tersebut mengendor di bulan suci Ramadhan. Bahkan, karena terlalu banyak pengungkapan kasus, bulan Ramadhan sebagai bulan panen BNN mengungkap kasus narkoba. “Bulan puasa bukan berarti pengungkapan penyelundupan narkoba, transaksi narkoba berhenti. Bahkan mereka (sindikat narkoba) mungkin mengira petugas BNN mengendor. Tapi ternyata BNN malah panen pengungkapan,” tandas Dedy. Dalam sepekan terakhir BNN mempublikasikan beberapa kasus narkotika dengan modus unik. Antara lain penyelundupan sabu dengan cara memasukannya ke celana dalam dan penyelundupan sabu dengan modus menyamarkannya ke dalam mesin pemotongan rumput dan alat pompa air. (bbs/lip6) JK: Islam Nusantara Pemersatu Bangsa KORAN BABEL - Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini diramaikan dengan istilah Islam nusantara. Dikhawatirkan, istilah tersebut menimbulkan benturan terhadap ajaran Islam yang ada saat ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap isitilah Islam nusantara. Pasalnya, Islam nusantara merupakan upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam istilah Islam. JK saat buka puasa bersama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dan HMI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2015) mengatakan. “Ramai dibicarakan Islam nusantara, Islam Indonesia semua sama, makna dari Islam itu ya seperti ini, silahturahim. Tentu kita selalu bersyukur kalau kita lihat Islam di mana pun, kita jadi tumpuan kedamaian.” Seraya mengucap rasa syukur, JK mengungkapkan bahwa dengan berbagai istilah Islam yang berbeda-beda, Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia masih mengedepankan kultur perdamaian masyarakatnya. Berbeda dengan Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, Islam Timur Tengah disebarkan dengan cara keras, sehingga sering terjadi benturan antara Islam satu dengan lainnya. Ini yang membuat penganut agama Islam di Timur Tengah menjadi tak aman. “Di Timur Tengah, Islam banyak disebarkan dengan cara keras. Kalau kita tidak ada, kita Islam datang dengan kultur transisional, dibawa oleh pedagang yang menjadi tumpuan kedamaian. Ini yang perlu kita jaga. Ada harmoni, ada peran penting di dalamnya,” pungkas JK. (bbs) Sah, Sutiyoso Pimpin BIN KORAN BABEL -- Usai melantik Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan pada Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/P Tahun 2015 yang berisikan memberhentikan dengan hormat Marciano Norman serta menPasha Kamil. Karena sedikit banyak, dia sudah melakukan sesuatu kepada masyarakat (Bandung). Walaupun maaf, hanya sekadar bikin taman. Tapi kan ada sesuatu,” ujar Pasha dalam wawancara di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015). Menurut Pasha, masyarakat Bandung sudah lama menantikan sosok pemimpin seperti Wali Kota yang akrab disapa kang Emil tersebut. “Mereka mendambakan sejak lama. Artinya, sederhana itu tak perlu spektakuler,” ucap Pasha. “(Ridwan Kamil) Hanya bikin taman, masyarakat langsung jatuh cinta,” sambungnya. Dalam bursa bakal pencalonan Wali Kota Palu, Pasha akan berpasangan dengan calon Wakil Wali Kota dari Partai Gerakan Indonesia Raya Thompa Yotokodi. Sedangkan, Pasha sendiri diusung oleh Partai Amanat Nasional. Sebagai calon Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, vokalis Pasha “Ungu” enggan disebut tidak memiliki kecakapan dan keahlian. Sebaliknya, Pasha justru menyindir para pejabat yang dianggap ahli di bidangnya tetapi malah menjadi tahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Buktinya orangorang yang kita anggap bagus itu banyak juga sekarang yang ‘nongkrong’ di Kuningan (tahanan KPK) kan,” ujar Pasha. sMenurut Pasha, tak elok menilai seseorang hanya dari cakap atau tidak cakap. “Enggak bisa orang dibilang paling bagus atau tidak itu enggak punya nilai jual,” ujar dia. “Paling tidak dia bisa punya sesuatu yang bisa di bawa ke masyarakakat. Seperti saya di Palu, ketika punya cita-cita terhadap negara ini, kita harus menjadi bagian dari pemerintahan,” tukas Pasha.(kmps) gangkat Sutiyoso sebagai Kepala BIN dengan diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat dengan menteri. “Bahwa saya akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya dengan sungguh sungguh, saksama objektif berani dan profesional,” ujar Sutiyoso dalam pembacaan sumpah jabatannya di Istana Negara, Rabu (8/7/2015). “Bahwa saya, akan menjunjung tinggi kode etik intelijen negara di setiap tempat waktu dan dalam keadaan bagaimanapun juga bahwa saya pantang menyerah dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban jabatan. Bahwa saya, akan memegang tegung segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimanapun juga,” sambungnya.Selain itu, sejumlah menteri Kabinet Kerja pun nampak telah sampai di istana. Di antaranya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dan menteri lainnya.(okz)
12 Publizr Home