0

Diperlakukan tak Senonoh JUMA 26 JUNI 2015 Edisi No 364 12 HALAMAN Harga Rp 2.000 T Tambang Rakyat Selangkah Lagi Gubernur: Legalkan Tambang Rakyat Legalkan Saja Tambang Rakyat Jangan Ada Monopoli Timah Gubernur: Optimis Ekonomi Segera Bergairah G dan lega. “Saya bersyukur, lega dan berterima kasih karena Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla langsung menindaklanjuti keputusan soal Tambang Rakyat. Lebih-lebih ketika Kapolri dan Para Menteri mendukung legalisasi Tambang Rakyat,” ungkap Gubernur seusai Rapat Terbatas bersama Kapolri dan para menteri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (25/6/2015) di Kantor Presiden. Presiden Jokowi membuka Rapat Terbatas dengan menandaskan semua pihak diminta memberi perhatian dalam menghidupkan tambang rakyat timah di Babel yang baru saja dikunjunginya. “Saya minta para menteri dan Kapolri memberi solusi pada permasalahan timah di Babel. Gubernur Babel saya persilakan menyampaikan di forum ratas ini,” kata Jokowi ubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi merasa bersyukur saat membuka Ratas. Kesempatan emas itu dimanfaatkan Gubernur Babel dengan menguraikan persoalan timah di Babel, kondisi dan implikasinya pada ekonomi Babel yang terpuruk. Wapres Jusuf Kalla mendorong agar BUMN yang berada di Babel turut mendorong keterlibatan rakyat dalam pertambangan sehingga bisa menjamin kesejahteraan rakyat. “Perhatikanlah masyarakat. (PT Timah) Jangan memikirkan diri sendiri,” harap Jusuf Kalla. Legalkan Saja Terhadap banyaknya tambang rakyat apung di beberapa bibir pantai di Kepulauan Bangka Belitung, Jusuf Kalla bertanya: “Kenapa tidak diberantas saja?” Kapolri mengatakan dari pengalaman pemberantasan tambang rakyat memicu kerusuhan sebagaimana terjadi pada 5 Oktober 2006. “Kalau begitu, kenapa tidak dilegalkan saja. Legalisasikan saja tambang rakyat. Esensi legalisasi kan selembar suPercepat Legalisasi Eks Koba Tin KORAN BABEL -- Perjuangan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memberikan tambang rakyat menuai hasil. Lahan Kuasa Penambangan (KP) Eks PT Koba Tin seluas 40 ribu hektare resmi telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi oleh PT Timah Tbk. “Surat resmi pernyataan PT Timah Tbk mundur dari pengelolaan Eks PT Koba Tin dan penyerahan pengelolaan ke Pemerintahan Provinsi telah kami terima,” kata Gubernur Babel Rustam Effendi di Istana Negara Jakarta, Kamis (25/6-2015) seusai Rapat Terbatas. Hal.2 Muda-mudi Diamankan Hal.4 Timah Babel Dikoordinir ESDM Hal.5 Korea Utara Gelap Gulita Namun, kata Gubernur Rustam, legalisasinya meatu dipercepat. “Kami meminta agar kementrian terkait segera memroses legalisasinya sehingga bisa segera dikelola,” kata Politisi PDI P tersebut. Orang nomor satu di Babel itu jugà meminta stake holder terutama Wako dan Para Bupati dan para SKPD terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu mengenai konsep tambang rakyat. Menghidupkan tambang rakyat merupakan momentum bagi rakyat untuk menikmati berkah sumber daya alam timah. DIALOG SANTAI - Berdialog dan berdiskusi untuk mencari solusi tidak harus duduk di kursi. Presiden Jokowi, Gubernur Rustam Effendi serta Bupati Belitung Sahani duduk santai di Tanjung Kelayang memikirkan beberapa solusi bagi Bangka Belitung. FOTO:ISTIMEWA/YAN MEGAWANDI Jokowi Kirim Kapal Perang ke Babel Gelar Operasi Keamanan Laut KORAN BABEL -- Usai berkunjung ke Bangka Belitung beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan kapala perang ke Toboali pada Kamis (25/6) sekitar pukul 15.00 WIB. KRI Pulau Rangsang langsung lego jangkar di sekitar ratusan unit ponton tambang rakyat apung. Pulau Bangka. Tujuan pertama ke perairan laut Bangka Selaan, tepatnya di perairan Payak Ubi Sukadamai. Satu unit kapal perang yang dikirim Presiden adalah kapal perang jenis penebar ranjau milik Mabes TNI-AL. Kapal dengan nomor lambung 727 itu bernama KRI Pulau Rangsang dan di berangkatkan langsung dari Jakarta dan tiba di Perairan laut Payak Ubi Sukadamai Kedatangan kapal perang milik Mabes TNI AL tersebut dibenarkan oleh Danposmat TNI AL, Letda A Wibowo, serta Danlanal Bangka Belitung (Babel) Kolonel (P) Hendra Kesuma. “Saat ini anggota kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak TNI AL yang berada di atas kapal tersebut,” ungkap Letda A Wibowo kepada wartawan, Kamis (25/6). Namun Letda A Wibowo belum berani memastikan tujuan kedatangan kapal perang tersebut di wilayah lautan Toboali, apakah untuk menertibkan tambang rakyat apung yang beroperasi secara ilegal atau ada kepentingan lain. Akan tetapi Ia mengatakan, kedatangan kapal perang tersebut atas perintah langsung dari Presiden. “Tapi untuk lebih jelasnya saya tidak dapat mengatakan panjang lebar dan silahkan    buh Letda A Wibowo. Terpisah, Danlanal Bangka Belitung, Kolonel (P) Hendra Kesuma juga membenarkan atas kedatangan kapal perang dari Jakarta ke perairan laut Toboali itu dalam rangka operasi keamanan laut (opskamla) “Benar, rencananya ada tiga KRI yang dikirim ke perairan Babel, namun saat ini baru dua KRI, satunya di perairan laut Toboali dan satunya di perairan laut Belinyu,” ujar Kolonel (P)    masi wartawan.Disam20 Ribu Pengguna Narkoba Dipidana Lima Tahun UU Narkotika “Orang mengonsumsi narkoba di penjara akibat dari pengguna narkoba di penjara. Undang-undang kita tidak bilang seperti itu, tapi pelaksanaanya seperti itu,” KORAN BABEL -- Selama lima tahun undang-undang narkotika diterapkan di Indonesia, tercatat ada 20 ribu penyalahguna narkoba di Indonesia dihukum kurungan penjara. Hal itu disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar saat diskusi Panel BNN di Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015). Anang menilai, hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba telah menyalahi aturan. Padahal dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penyalahguna narkoba harus direhabilitasi. “Saya ada datanya loh, lima tahun berjalan penyalahguna (narkoba) justru ada 20 ribu orang, kondisi ini sangat disayangkan dengan pencanangan kami untuk merehabilitasi pecandu narkoba,” ujarnya Dikatakan Anang, perlu ada kesamaan bagi setiap institusi penegak hukum bagaimanapun Tak Pernah Bermimpi Jadi Astronot CITA-CITA Rizman A Nugraha (26) semasa kecil adalah menjadi pilot atau tentara, namun tak kesampaian. Dia kini bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Sambil menjalani profesi itu, siapa sangka Rizman malah akan terbang ke luar angkasa. “Sebetulnya saya tidak pernah bermimpi menjadi astronot, tapi ingin menjadi pilot, pernah ingin jadi tentara namun tidak kesampaian. Alhamdulillah diberi kesempatan seperti ini dan mungkin bisa menjadikan saya kopilot di luar angkasa,” kata Rizman sambil tertawa saat diwawancarai di kantornya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015). Anak pertama dari tujuh bersaudara itu akan terbang ke luar angkasa bersama seorang paikannya, tiga KRI tersebut akan melakukan Operasi Keamanan Laut di perairan Babel selama tiga bulan. Disinggung apakah KRI tersebut akan melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di laut, seperti aktivitas tambang rakyat apung di laut Payak Ubi dan Sukadamai Enggan Buat Akun Medsos PIPIK Dian Irawati enggan membuat akun sosial media, khususnya Instagram. Apalagi, kini sedang heboh kemunculan akun Instagram jual bayi murah yang mengunggah foto bayi orang lain. “Saya sebenarnya mengurangi sosial media, karena itu memancing kriminalitas,” ucap wanita yang Pipik Dian Irawati

2 Hukum JUMA 26 JUNI 2015 T 54 Muda-mudi Diamankan Terjaring Operasi Pekat Menumbing 2014 KORAN BABEL -- Sudah diberi peringatan, agar tidak berbuat maksiat di bulan suci Ramadhan, tapi masih saja di langgar, akibatnya 54 muda-mudi diangkut ke mobil Dalmas dari tempat maksiat mereka menuju Mapolres Pangkalpinang. Sebanyak 54 muda-mudi ini terjaring razia gabungan antara Polda Bangka Belitung, Polres Pangkalpinang, Disparpora Pangkalpinang, BNN, Dinsosnaker Pangkalpinang dan Satpol PP Kota Pangkalpinang, Rabu (24/6) malam hingga Kamis (25/6) dini hari. Mereka terjaring di lima tempat berbeda yakni di salon, tempat hiburan di Pasir Padi, Pelabuhan Pangkalbalam, tempat hiburan dan Kos-kosan. Sembari menunggu proses pemulangan mereka terpaksa menginap di Mapolres Pangkalpinang selama satu malam. Menurut Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo, razia tersebut merupakan bagian dari Operasi Pekat Menumbing 2015. “Dari kegiatan tersebut telah kita amankan 52 orang termasuk 1 orang TO (Target Operasi) pekat Polres Pangkalpinang dengan sasaran premanisme atas nama Kirdus yang diamankan di Pelabuhan Pangkalbalam beserta barang bukti,” ungkap AKBP Heru. AKBP Heru menambahkan dalam razia di Pelabuhan Pangkalbalam yang dipimpin Wakapolres Pangkalpinang Kompol Andreas Purwanto berhasil mengamankan enam orang bersama barang bukti berupa lem sebanyak lima kaleng, dan tiga orang positif menggunakan narkoba serta seorang pelaku masih dibawa umur. Sedangkan razia di salon dipimpin Kasat Binmas Polres Pangkalpinang AKP Dewi dan berhasil mengamankan sebelas orang. Empart orang bermain judi, enam orang pekerja salon satu orang pemilik serta satu orang masih dibawah umur. Barang bukti yang diamankan berupa kartu remi dan uang tunai Rp 108.000. Kabag Sumda Polres Pangkalpinang memimpin razia di kawasan Pasir Padi dan berhasil mengamankan 25 orang, mereka terdiri dari dua orang masih dibawah umur, enam orang sedang pesta miras, 17 orang tak membawa identitas serta barang bukti empat unit sepeda motor. Razia tempat hiburan malam dipimpin Kasat Reskrim AKP Sophian dan Kasat Intel Iptu Adi Putra. Berhasil diamankan lima orang yang terdiri dari satu orang perempuan dibawa umur di King Crown, dua perempuan dibawa umum di Grand Milenium serta dua orang pria positif menggunakan narkoba di Evant. Sementara itu razia di koskosan dipimpin Kapolsek Tamansari Kompol Nur Samsi berhasil mengamankan lima orang yang terdiri dari dua orang bukan suami istri di kos Air Mangkok, tiga orang diamankan di kamar kos kawasan Kacang Pedang. “Yang positif narkoba dan ngaibon kita bawa ke BNN sementara yang PSK kita bawa ke Dinsosnaker Kota Pangkalpinang untuk dibina dan yang terlibat perjudian kita proses secara hukum,” AKBP Heru. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pangkalpinang, Mikron Antariksa mengatakan, sebanyak 28 orang dibawa ke kantor mereka. Mereka yang terjaring razia tersebut akan diberi penyuluhan, dibina dan dikembalikan ke keluarganya. “Mereka itu kan tidak melanggar aturan, mereka hanya bekerja di kafe, cuma yang kami bina ini adalah mereka yang dibawa umur, kita kembalikan dan kita bina. Sementara yang tidak punya identitas kita beri penyuluhan dan kita sudah undang ducapil untuk melakukan sosaliasi terkait KTP ini,” jelas Mikron. Pihak dinsosnaker sendiri menampung 28 orang yang terdiri dari 20 orang wanita dan delapan orang laki. Mereka langsung dibina dan diintrogasi oleh petugas dinsosnaker. Mereka juga dicecar dengan beberapa pertanyaan, sebelum membubukan tanda tangah pada surat pernyataan yang disediakan. “Mereka membuat surat pernyataan agar tidak melakukan praktek prostitusi,” tukas Mikron.(to) Kapolres Bagi-bagikan Tas dan Alat Tulis KORAN BABEL -- Wakil Pimpinan Panti Asuhan Bina Harapan, Rizaldi beserta anak panti tersebut , menyambut baik kedatangan Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Prastyo, beserta rombongan ke panti asuhan tersebut, Kamis (25/6). Kedatangan Kapolres beserta rombongan yang terdiri dari para kasat, kapolsek dan ibu-ibu Bhayangkari ke Panti Asuhan Bina Harapan dalam rangka HUT Bhayangkara ke69. Rizaldi, mengatakan sekarang polisi cukup bersahabat dengan masyatakat, dia pun mengucapkan terimakasih kepada Kapolres yang berkesmpatan menyambangi panti ashuan mereka. “Dulu mereka (anak-anak panti) takut dengan polisi, tapi sekarang malah polisi yang merangkul kami,” ungkap Ri zaldi. Di Panti Asuhan yang beralamat di Jalan Mentok, Kelurahan Keramat, Pangkalpinang ini kapolres membagikan tas dan alat tulis kepada 35 orang anak yatim, piatu, dan yatim piatu. “Mereka ini kita bina dari mulai usia nol, sampai mereka lulus SMA, setelah lulus SMA mereka bisa mandiri dengan tabungan-tabungan yang mereka punya, karena kita punya cara bagimana anak-anak kita ini bisa menabung. Tapi mereka yang sudah lulus SMA berhak kembali kesini untuk membina adik-adik mereka,” jelasnya. Sementara itu, Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo mengatakan, acara tersebut merupakan bagian dari agenda kapolri, selain itu dalam rangka mendekatkan antara polisi dan masyarakat. “Kami sebagai polisi masih banyak kekurangan, oleh karenanya kami mengharapkan doa dari adik-adik sekalian,” ujarnya. Kapolres berharap, polisi lebih dekat dengan masyarakat, untuk dia mengimbau agar masyarakat juga memberikan masukan kepada pihak kepolisian sebagai bahan koreksi mereka. “35 buah tas dan alat tulis ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik sekalian, jangan dinilai dari harga tapi lihatlah dari keikhlasan kami. Kami sangat mendukung pada intasi tertentu seperti panti asuhan ini yang mendidik anak bangsa,” harapnya. Dari Panti Asuhan yang sudah berdiri sejal tahun 1983 itu, Kapolres beserta rombongan melanjutkan kunjungan sosial mereka ke SLBN Pangkalpinang.(to) Polres Bangka Tengah Temukan Sebilah Golok KORAN BABEL -- Jajaran Polres Bangka Tengah, Rabu (24/6) malam mengelar Operasi Pekat Menumbing 2015 di kawasan depan SPBU Berok, Kecamatan Koba. Dalam razia kali ini berhasil diamankan sebilah golok, 18 jeriken dan menilang tiga unit kendaraan tanpa surat. Kabag Ops Polres Bangka Tengah Kompol Sigit Eliyanto mengatakan Operasi Pekat Menumbing 2015 dilakukan selama dua minggu, pelaksanaannya dimulai pada tanggal 18 Juni 2015 dengan melibatkan 40 personil berbagai satuan. “Sasaran operasi yakni senjata tajam, premanisme, perjudian, prostisusi, pencurian, miras atau narkoba, hingga kendaraan bodong. Seperti yang kita lakukan sekarang malam hari,” ungkap Kompol Sigit kepada wartawan, Rabu (24/6) malam. Kompol Sigit mengatakan selama bulan Ramadhan ini potensi gangguan keamanan bisa saja terjadi sehingga pihak kepolisian harus melakukan langkah antisipatif dengan menggelar Operasi Pekat Menumbing untuk menciptakan suasana aman dan tertib. “Operasi Pekat Menumbing 2015 ini digelar serentak di wilayah hukum Polres Bateng oleh pihak Polres dan Polsek-Polsek guna meningkatkan situasi kamtibmas dan meminimalisir terjadinya pekat selama bulan Ramadhan ini,” imbuh Kompol Sigit. Operasi ini sekaligus untuk meminimalisir sekaligus mencegah upaya sweeping yang biasa dilakukan ormas-ormas menjelang dan saat bulan puasa. “Tidak boleh ada lagi yang melakukan tindakan penegakan hukum kecuali pihak kepolisian. Siapapun pelakunya akan ditindak tegas berupa menegakan hukum, penangkapan, proses investigasi dari bukti-bukti, hingga membawa pelanggarnya ke pengadilan,” tegas Kompol Sigit. Diungkapkan Kompol Sigit, dalam operasi ini pihaknya mengamankan sebilah sajam jenis golok yang berada di dalam kendaraan Hilux warna hitam yang dikendarai Jacky Tjhin (62) warga Kecamatan Toboali Bangka Selatan (Basel). Kemudian mengamankan 18 jeriken bensin yang hendak dibawa ke Pangkalanbaru oleh Suyanto (55) dengan menggunakan truk warna kuning. “Kemudian, kami melakukan penilangan terhadap kendaraan tak dilengkapi surat menyurat kendaraan yakni motor Suzuki Satria FU tanpa nopol yang dikendarai Bobi. Satu unit mobil carry pikap BN 9318 CN yang dikendarai oleh Umar dan satu motor Jupiter MX warna hitam tanpa plat kendaraan yang dikendarai oleh Joni warga Koba,” terang Kompol Sigit. Ditegaskan Kompol Sigit, pihaknya akan merazia dan memberantas serta mengamankan titik-titik rawan di seluruh wilayah Bangka Tengah. “Dari gelaran Operasi Pekat Menumbing ini, diharapkan dapat menekan angka terjadinya kejahatan dan meningkatkan situasi kamtibmas,” tukas Kompol Sigit.(ron) Sopir Angkot Edarkan Ganja KORAN BABEL -- Seorang pengedar narkoba jenis ganja berinisial YP (23) diringkus petugas Polsek Dramaga. Tersangka yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Bubulak-Kampus Dalam ini diringkus saat petugas melakukan penggerebekan di Kampung Dramaga Tanjakan RT 04 RW 05 Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (24/6) malam. Saat penggerebekan, petugas melakukan penggeledahan di seluruh sudut rumah tersangka. Alhasil, petugas menemukan barang bukti berupa ganja kering seberat setengah kilogram dan 68 paket kecil kilogram siap edar. Selain YP, petugas juga meringkus MA (16) yang bertugas sebagai kurir. MA yang masih di bawah umur ini sudah tidak bersekolah. Keduanya langsung dibawa ke Mapolsek Dramaga untuk diminta keterangan lebih lanjut. Kapolsek Dramaga, Kompol Syaifudin Gayo mengatakan tersangka YP baru menjalani aksinya sebagai pengedar selama dua bulan. “Dia biasa ngedar ke temen-temennya, dan juga biasa ke sesama sopir angkot,” katanya, Kamis (25/6/2015). Lanjutnya, saat penggerebekan di rumah YP, petugas mendapati barang bukti yang disembunyikan di bawah kasur tersangka. sementara MA, terpaksa menjadi kurir karena ajakan tersangka YP. “Mereka mengedar ganja hanya untuk foya-foya saja. Dan dari usianya mereka masih tergolong muda, sehingga kami mengimbau kepada orang tua untuk melakukan pengawasan lebih ketat kepada anak-anaknya,” ungkap Gayo. (okz)

G VERNMENT 3 JUMA 26 JUNI 2015 T Menteri Agraria dan Tata Ruang Bakal ke Bateng KORAN BABEL – Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berencana akan mengunjungi Bangka Tengah, dalam agenda memberikan secara simbolis Sert    Nasional (Prona) ke masyarakat Bateng. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bateng, Asnaidi mengaku belum mengetahui secara pasti kapan kedatangan Menteri Ferry, “Namun yang jelas, memang sudah ada rencana beliau datang langsung ke Bateng,” kata Asnaidi kepada KORAN BABEL, Kamis (25/6). Keinginan Menteri datang langsung ke Bateng, ungkap Asnaidi, karena Prona itu sendiri dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia termasuk    upakan surat hak milik atas tanah atau bangunan memiliki kekuatan hukum, surat tersebut dibuatkan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun,” ujarnya. Di tahun 2015 ini, pihak BPN mencetak 2.000 persil    tambah 1.000 program daerah (proda) Bateng, “Kalau Proda Bateng sumber anggarannya dari APBD Bateng tahun 2015, sementara Prona bersumber dari APBN tahun 2015,” ungkapnya. Sasaran Prona dan Proda, yakni penduduk yang tinggal di desa bukan kelurahan, “Mereka yang dapatkan serti    pun proda kebanyakan pelaku UMK, nelayan pesisir dan masyarakat kurang mampu. Mereka yang telah memiliki    sempatan meminjam tamahan modal usaha ke Bank yang ditunjuk oleh pemkab Bateng dengan suku bungan hanya 6 persen,” paparnya. Dari 6 kecamatan se Bateng, pihak BPN telah mencetak 1.100 persil untuk kecamatan Lubuk Besar dan Namang, “Kalau pak Menteri jadi datang ke Bateng, maka secara simbolis akan memberikannya ke masyarakat di alunalun Koba,” pungkasnya. (ron) Harga Karet Turun Kacang Tanah Naik KORAN BABEL -- Bujang (45 th) salah seorang pedagang sembako (sembilan bahan pokok-red) yang ditemui tim pemantau harga sembako di Kecamatan Puding Besar mengatakan, dengan adanya kenaikan harga beberapa komoditi bahan kebutuhan pokok sempat dikeluhkan oleh beberapa warga dengan kondisi harga jual getah karet yang murah (turun-red) di daerahnya (Rp.5.000/Kg). Hal tersebut terungkap dalam peninjauan tim 3 pematauan harga sembako Pemerintah Kabupaten Bangka yang dikomadoi langsung Kepala Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bangka yang diwakili Sekretaris Harmendo bersama tim, kamis (25/06) di Kecamatan Puding Besar dan Bakam. “Ade la masyarakat begado dengan kenaikan harge barang-barang to, ape agik kondisi e sekarang harge karet tengah murah,” ungkap Bujang. Dikatakannya, diantara bahan kebutuhan pokok yang agak tinggi kenaikan adalah kacang tanah Rp.27.000,bawang merah Rp.38.000 serta cabe besar Rp.40.000, sementara harga bahan pokok lainnya masih dalam kondisi yang wajar. Sedangkan hasil peninjauan tim di Kecamatan Bakam, terpantau harga kebutuhan bahan pokok tidak terlalu jauh dengan pasar “KITE” Sungailiat. Sementara itu, Harmendo mewakili Ketua tim dalam kesempatan tersebut mengatakan, beliau bersama tim akan melakukan kegiatan pemantau perkembangan harga-harga bahan pangan kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya di 8 kecamatan selama bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1436 H. “Pematauan harga sembako ini berlangsung 4 kali dari tanggal 24-25 Juni hingga 8-9 Juli 2015,” jelasnya. (gus/ hms) Stok Pangan di Sungailiat – Pemali Aman KORAN BABEL – Stok pangan di Kecamatan Sungailiat dan Pemali dipastikan aman hingga lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah. Hal ini terungkap, saat Tim Pemantauan bahan pangan yang terdiri dari Disperindag, DKP, Humas, Bagian Perekonomian, dan Satpol PP melakukan pemantauan di dua Kecamatan tersebut, Kamis (25/6) di Pasar Higienis dan Toko Sembako di Kecamatan Pemali serta di Pasar Kite Sungailiat. ‘’Dari hasil peninjauan hari kedua ini di Kecamatan Pemali dan Sungailiat, stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri nantinya masih aman dan lancar,’’ungkap Kabag Perekonomian, Willis. Dalam pemantauan kemarin, tim “Untuk stok sembako kita dikirim dari Pangkalpinang setiap satu atau 2 minggu sekali. Stok selama puasa hingga lebaran nanti masih aman dan tersedia.” melakukan pemantauan harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, sayur-sayuran, bawang, cabe, daging, telur ayam, kacang-kacangan, ikan asin. Dari pantauan harga-harga di pasaran masih dalam kisaran normal hanya untuk kacang-kacangan seperti kacang tanah dengan harga Rp25 ribu perkilogram. “Untuk stok sembako kita dikirim dari Pangkalpinang setiap satu atau 2 minggu sekali. Stok selama puasa hingga lebaran nanti masih aman dan tersedia,’’ungkap pemilik Toko Tjong Hoi Kin Pemali. Sementara itu, Kabag Humas, PDE, dan Santel Setda Bangka, Boy Yandra secara terpisah mengatakan bahwa peninjauan hari kedua ini berjalan lancar dan aman dimana anggota Satpol PP dan Satpam Pasar Sungailiat turut serta dalam pemantauan tersebut. ‘’Para pedagang dan pembeli tetap antusias dalam melakuan ak       tetap normal serta tidak ada gejolak,” ujar Boy. (do/hms) Bebukak Berage IKPB Cabang Bangka KORAN BABEL -- Ikatan Keluarga Pelajar Belitung (IKPB) Cabang Bangka dan Remaja Masjid Balun Ijuk (Rembali) menyelenggarakan buka puasa bersama bertempat di Masjid jami’ Al-Fath desa Balun ijuk kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. BEBUKAK BERAGE dengan maksud Arti kata “Bebukak” adalah Berbuka, “Berage” atau Besaji dimana dalam Bahasa Indonesianya kurang lebih berarti Bersaji atau Menyajikan. Merupakan Pelangi Budaya di Pulau Belitung yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Berage dalam hal ini adalah menyajikan santapan makan .Jadi “Berage” artinya menyajikan hidangan makanan untuk disantap bersama-sama. Acara ini dihadiri sekitar 150 undangan yang terdiri dari anggota IKPB cabang Bangka, remaja masjid Balunijuk, serta karang taruna desa Balun ijuk. Apriliansyah selaku ketua pelaksana kegiatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi antara mahasiswa mahasiswa yang berasal dari Belitung yang sedang menempuh pendidikan di pulau Bangka dengan masyarakat desa Balun Ijuk. “Kami memiliki kedekatan psikologis yang kuat dengan masyarakat desa Balun ijuk karena mayoritas anggota IKPB banyak tinggal di desa Balun ijuk, maka dari itu silahturahmi sangat penting untuk terus ditingkatkan,” ujar Apri. Ketua Karang Taruna Balunijuk, Sutiyono mengapresiasi penuh kegiatan yang telah diadakan IKPB ini karena hal ini diyakini sangat perlu untuk bisa mengisi Ikatan kekeluargaan antar Masyarakat Balunijuk dan IKPB pada khususnya, ”Bangka dan Belitung sebetulnya sama hanya saja logat bahasa serta dialek pengucapannya yang berbeda. Untuk kedepanya supaya IKPB ini bisa lagi besinergi dengan Karang Taruna Balunijuk serta Remaja Masjid Balunijuk untuk bekerjasama,” ungkap Sutiyono. Sementara, Staf ahli Gubernur bidang umum, politik, dan hukum Sudirganto yang hadir mewakili Gubernur Rustam Effendi, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini. Dikatakannya, mahasiswa tidak harus terus dituntut berpikir konseptual, namun harus mampu bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Acara ini diisi dengan tausiyah dan dialog Ramadhan oleh ustad Ibrohim. Hadir sebagai tamu undangan mewakili tokoh masyrakat Belitung yang ada di pulau Bangka yakni Ir.H.Toni Batubara, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Acara dilanjutkan dengan menyantap hidangan buka puasa bersama dan dilanjutkan dengan shalat maghrib berjamaah. (rel) 5.512 RTS di Pangkalpinang Terima Raskintis KORAN BABEL -- Sebanyak 5.512 Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima beras miskin gratis (raskintis) di Pangkalpinang. Launcing pendistibusian raskintis diberikan kepada 159 RTS di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang, Kamis (25/6) kemarin. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengatakan, jatah raskintis setiap RTS per bulan sebanyak 15 kg. Pemberian beras tersebut terhitung mulai Februari hingga Desember 2015, “Jangan disalahgunakan dan pembagian harus sesuai data di kelurahan,” tegas Wagub saat launching raskintis 2015, di Kantor Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang. Dayat menyarankan agar masyarakat penerima raskintis bersyukur. Pendistribusian beras harus mampu menjangkau keluarga kurang mampu. Pembagian raskintis tahun ini merupakan kelanjutan program pemerintah pusat. Sebab pemerintah provinsi hanya mendukung dengan memberikan raskin secara gratis. “Efektivitas program raskintis hendaknya dapat membantu masyarakat. Beras yang diberikan harus berkualitas,” tegasnya. Lebih jauh Wagub menjelasnya, karena program ini dilakukan setiap tahun, diharapkan jumlah penerima program raskin di tahun depan semakin berkurang. Sementara, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah mengatakan program raskin ini akan dihentikan. Terbukti, hari ini raskin kembali didistribusikan kepada masyarakat. Semua beras yang diterima masyarakat kualitas baik, “Pemerintah tidak pernah berniat menghapus program raskin, melainkan adanya peningkatan kualitas dari beras raskin,” jelasnya. Dikatakannya, selama ini sering terdengar ada beras tak layak konsumsi. Ia menegaskan, untuk Pangkalpinang khususnya dan di Bangka Belitung umumnya, masyarakat mendapatkan beras dengan kualitas bagus, “Walikota sudah melihat langsung kualitas berasnya,” kata Didit di depan Walikota Pangkalpinang, M. Irwansyah. Raskintis Kurang Pantas Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani menilai penamaan beras miskin (raskin) kurang pantas untuk digunakan di Kepulauan Babel. Pasalnya, masyarakat yang dikatakan miskin namun masih menggunakan handphone dan rumahnya masih layak. “Beras miskin lebih baik diganti namanya jangan raskin. Ganti nama raskin dengan nama lain, dengan alasan untuk saat ini di Kota Pangkalpinang jarang ditemukan orang miskin,” ungkap Dayat. Menurutnya, mungkin di daerah lain masih banyak masyarakat kurang beruntung jika dibandingkan dengan masyarakat Bangka Belitung, walaupun kondisi perekonomian menurun. Pembangian beras ini merupakan suatu penghargaan dari pemerintah, “Mari kita bersyukur kepada Allah SWT, hari ini masih berhak mendapatkan bantuan beras dari pemerintah,” jelasnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat miskin di tujuh kecamatan Kota Pangkalpinang akan mendapatkan jatah beras tersebut. Rinciannya, di Kecamatan Rangkui terdapat 1071 rumah tangga sasaran (RTS), Kecamatan Bukit Intan 915 RTS, Pangkalbalam 790 RTS, Taman Sari 561 RTS, Girimaya 651 RTS, Gerunggang 975 RTS dan Kecamatan Gabek 549 RTS. Berdasarkan perhitungan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, jumlah RTS di Kota Pangkalpinang penerima raskin sebanyak 5.512 RTS. Setiap RTS tersebut berhak memperoleh beras miskin sebanyak 15 kg. (*/hms) WTP Bukan Tugas Ringan KORAN BABEL -- Keberhasilan Pemda Bangka Barat (Babar) mempertahankan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Bangka Belitung (Babel) hasil pemeriksaan keuangan tahun 2014 beberapa hari lalu. Mendapatkan banyak tanggapan positif di beberapa kalangan masyarakat kepada Pemkab Babar. Salah satu tanggapan tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Babel Dapil Bangka Barat Deddi Wijaya. Deddi mengatakan, WTP yang dapat dipertahankan kembali tersebut adalah suatu prestasi yang baik dan bagus serta tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin pun bisa dilihat dari prestasi yang dicapai ini. “Ini suatu prestasi yang sangat baik dan bagus, karena WTP ini juga dapat dijadikan suatu indikator keberhasilan seorang pimpinan daerah. Kita harus objektif, karena saya tahu bahwa WTP ini bukanlah tugas ringan, membutuhkan ekstra kerja keras baik tenaga dan pemikiran. Jadi saya rasa perlulah kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya baik kepada pejabat, maupun para staf-staf yang ada dilingkungan Pemkab Babar. Karena sejatinya, mereka telah memiliki komitmen yang kuat untuk terus mempertahankan WTP tersebut,” ujar Deddi Wijaya kepada sejumlah wartawan, Selasa (23/6). Dikatakannya, prestasi ini bukanlah semata-mata prestasi yang bisa dipertahankan terus-menerus. Oleh karenanya, pejabat maupun staf yang ada tidak boleh lengah sedikit pun apalagi sampai menurunkan kinerja. “Yang terpenting dari aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan tidak menyalahi aturan yang ada, serta mampu mempertanggungjawabkan uang negara didalam memberikan pelayanan tersebut,” tukasnya. (jar)

4 G VERNMENT JUM’A 26 JUNI 2015 T Amir : PT.Timah Penanggungjawab Utama PT.PTS KORAN BABEL -- Kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerjanya meninggal dunia menurut Kabid Bina Usaha Distamben Bangka, Amir Syahbana adalah pemegang IUP dalam hal ini PT Timah,” PT Putra Tonggak Samudra itukan jasa pertambangan. Jadi kami dak pernah berhubungan dengan jasa pertambangan. Kami disini langsung berhubungan dengan PT Timah nya. Jadi yang bertanggung jawab atas tewasnya pekerja disana ya PT Timah,” ungkap Amir didampingi Kabid Pengawasan Distamben Bangka, Abdul Sani, kemarin. Diungkapkan Amir, berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang terdapat dalam pasal 25 ayat 1 berbunyi semua tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan di tanggung oleh pemegang IUP, “Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara yang tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK menggunakan jasa pertambangan, artinya PT Timahnya pemegang IUPnya begawe menggunakan jasa “PT Putra Tonggak Samudra itukan jasa pertambangan. Jadi kami dak pernah berhubungan dengan jasa pertambangan. Kami disini langsung berhubungan dengan PT Timah nya. Jadi yang bertanggung jawab atas tewasnya pekerja disana ya PT Timah.” pertambangan yakni PT PTS. Maka dari itu semua tanggung jawab kegiatan usaha jasa pertambangan tetap di bebankan kepada pemegang IUP atau IUPK,” jelasnya. Lanjutnya, apapun yang dilakukan oleh jasa pertambangan dalam hal eksploitasi penambangan pasir timah, itu berada dalam kuasa PT Timah, “Jadi kalau jasa pertambangan ini ada kesalahan atau nakal lah, itu tanggung jawab PT Timah. Kalau ada korban juga, itu tanggung jawab pt Timah. Jadi semua mitra mitra PT Timah ini kan harus nurut kate die. Kalau dak nurut, di berhentikan kek die kalau mitra a dak nurut ape kate die,” tambahnya. Disinggung jam kerja PT Putrak Tongga Samudra yang disebut-sebut mencapai 24 jam, menurut Amir hal itu boleh dilakukan kalau pemegang IUP nya yang mengizinkan. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan sistem shift (bergiliran-red), “Untuk jam kerjanya sendiri, itu PT Timah yang tanggung jawab. Mau 24 jam, mau 11 jam, kalau PT Timah yang nyuruh berapa pun yang penting PT Timah bertanggung jawab. Tapi boleh 24 jam asalkan jangan orang yang bekerjanya itu 24 jam. Jadi harus dengan sistem shift,” tandasnya. Untuk track record PT PTS selama ini dikatakan Amir relatif baik. Karena selama dalam pengawasan distamben bangka sebelumnya, apa yang di sarankan oleh distamben kepada PT PTS melalui PT Timah selalu di jalankan oleh PT PTS, “Kita    hubungan dengan pemerintah itu pemegang IUP. Nanti pemegang IUP ke kontraktornya itu urusan pemegang IUP,” pungkasnya. (ian) Juli, Perindo Targetkan Kepengurusan se-Babel Kelar KORAN BABEL -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Bangka - Belitung (Babel) menggelar rapat konsolidasi DPW dan DPD Partai Perindo Se Babel, di Hotel Sola Gracia, Rabu (24/6). Ketua DPW Perindo Babel Hermanto Aliong usai rapat konsolidasi tersebut mengatakan, kegiatan ini dalam rangka konsolidasi serta mempercepat kepengurusan Partai Perindo se Provinsi Babel. Selain itu, agar partai perindo lebih dikenal di masyarakat Babel. “Partai perindo juga diharapkan bisa menjadi Partai yang solid kedepannya demi untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Babel khususnya,” ungkap Hermanto Aliong. Ia juga menjelaskan, animo masyarakat begitu besar untuk menjadi pengurus di DPW, baik itu dari kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pemuda. Aliong optimis Perindo bisa besar dan mampu bersaing dengan partai lainnya, “Sesuai misi kita untuk membangun “Target kita sampai ke ranting sekitar 14 ribu kader pengurus yang siap. Alhamdulillah pada konsolidasi ini, Kecamatan sudah terbentuk sekitar 80 persen se Babel. Akhir Juli semua tuntas mengenai kepengurusan ini.” Indonesia menjadi lebih baik, kita ingin sinergi,” imbuhnya. Aliong menambahkan, resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik (parpol) di tanah air, Perindo Babel mulai kebut membentuk kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/ Kota. Untuk di Babel sendiri, Perindo terus mematangkan kepengurusan. Partai besutan Hary Tanoesodibjo ini telah mengagendakan melakukan pembentukan struktur organisasi partai. Sementara, Sekretaris DPW Perindo Babel Redi Wijaya menambahkan, dengan dilakukan rapat ini, diharapkan bisa terbentuk kepengurusan Partai Perindo sampai tingkat TPS. Setelah terbentuk, selanjutnya DPW bakal melakukan pelatihan dan kaderisasi yang akan dilakukan pada Agustus mendatang. “Target kita sampai ke ranting sekitar 14 ribu kader pengurus yang siap. Alhamdulillah pada konsolidasi ini, Kecamatan sudah terbentuk sekitar 80 persen se Babel. Akhir Juli semua tuntas mengenai kepengurusan ini,”ujar Redi Wijaya. Redi juga menambahkan, konsolidasi yang dilakukan ini, guna menyambut pelantikan kepengurusan DPW dan DPD Partai Perindo se Babel yang dijadwalkan Agustus, “Insya Allah Ketua Umum Bapak Hary Tanoesoedibjo (HT) yang bakal melantik kita. Insya Allah pertengahan Bulan Agustus 2015,” harapnya . Usai konsolidasi, Ketua DPW bersama Sekretaris langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Se Babel serta SK Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan Partai Perindo Se Babel. (jar) Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin ratas tentang timah, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6) sore. (foto: ist/setkab) Penataan Tambang Timah Babel Dikoordinir Kementerian ESDM Presiden Optimis Kembalikan Kejayaan Timah Indonesia Jangan Menambang di Hutan Konservasi KORAN BABEL -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengoordinir seluruh penataan tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), “Jadi nanti (kita) bekerja sama dengan Kementerian BUMN karena timah ada di BUMN, kemudian dengan Pemda, dengan Pak Gubernur, Bupati,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said kepada wartawan usai rapat terbatas membahas tentang timah, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6) sore, dikutip dari portal resmi setkab. go.id. Menurut Sudirman, banyak sekali tambang rakyat yang tidak memiliki syaratsyarat, baik legal, lingkungan, maupun teknis. Nantinya, akan didorong supaya mereka memenuhi persyaratan-persyaratan. “Bagaimanapun itu masyarakat kita. Kemudian dibina secara teknis, bagamana mengelola lingkungan, peralatan, bahkan tadi disarankan apabila mereka memerlukan support permodalan untuk membangun dirinya, itu kita pikirkan,” tukasnya. Sementara itu Tim Komu“…bahwa kejayaan timah Indonesia sebagai komoditas andalan di pasar dunia, pada saat harga nanti sudah membaik lagi, saya kira bisa kita ambil.” nikasi Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Kamis (25/6) malam mengatakan, dalam rapat terbatas yang membahas masalah timah tersebut, Presiden Jokowi bahwa harga timah dunia yang saat ini sedang turun disebabkan oleh produksi yang berlebih serta maraknya ekspor timah ilegal. Untuk itu diperlukan tata kelola timah agar ekpor ilegal tersebut berkurang. Selain itu, Presiden meminta kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Direkut PT Timah untuk mempelajari kemungkinan melegalkan rakyat tetap melakukan penambangan timah. Namun tetap dengan rambu-rambu agar alam tidak rusak. “Produksi harus tinggi, namun jangan sampai dilakukan penambangan di hutan konservasi,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Teten Masduki. Kepada Menteri BUMN, lanjut Teten, Presiden menginstruksikan agar mempelajari penugasan khusus ke PT Timah untuk membeli timah sebanyak mungkin sehingga bisa menjadi stok, agar kita bisa mengendalikan harga, “Bila bisa dilakukan, Polri ditugaskan untuk menjaga agar tidak ada lagi timah yang dijual keluar,” ungkap Teten. Kembalikan Kejayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis kejayaan timah Indonesia di pasar dunia akan kembali, “Kita kembalikan lagi dengan catatan-catatan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang timah, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6) sore. Diakui Presiden Jokowi, Memang sekarang ini komoditas timah harganya memang baru turun karena melimpahnya stok dan juga karena maraknya ekspor timah illegal. Termasuk, kata Presiden, banyak sekali yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, “Oleh sebab itu, pada hari ini akan kita selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu,” ujar Presiden. Kalau kita lihat di lapangan, lanjut Presiden Jokowi, melihat dari atas ada penambangan yang di laut. Di darat juga terlihat ada penambangan, terutama tambang rakyat. Karena itu, Presiden menilai hal ini hanya masalah manajemen, baik oleh gubernur maupun oleh PT. Timah dan semua perusahaan-perusahaan swasta yang bisa ikut mengelola, ikut membina, ikut menjadi inti dari plasma-plasma tambang rakyat itu. “Kalau ini kita bisa selesaikan, dan utamanya yang berkaitan dengan illegal mining, saya kira tadi di depan yang saya sampaikan bahwa kejayaan timah Indonesia sebagai komoditas andalan di pasar dunia, pada saat harga nanti sudah membaik lagi, saya kira bisa kita ambil,” tuturnya. Rapat terbatas tentang timah itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan, Seskab Andi Widjojanto, dan Kepala BKPM Franky Sibarani. (*) Tunjangan Profesi Guru Diberikan Sesuai Capaian Prestasi KORAN BABEL -- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan agar guru harus profesional, sejahtera, dan bermartabat. Bentuk nyata dari amanat tersebut adalah pemberian tunjangan profesi guru (TPG) kepada guru yang telah terserti   berian TPG ini guru menjadi lebih profesional. Namun sejak UU tersebut terbit, penilaian profesionalitas guru belum dilakukan secara benar. TPG masih diberikan merata, yaitu sebesar satu kali gaji tanpa mengukur profesionalisme sang guru. Seharusnya, pemberian TPG harus sesuai dengan capaian kinerja dan prestasi guru. Pelaksana Harian Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas, Tagor Alamsyah mengatakan, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menyusun ulang skema pemberian TPG. Tunjangan yang sejak 2005 diberikan secara merata, akan dihitung secara profesional dengan memperhitungkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh guru. “Selama ini kita belum menjalankan undang-undang dengan benar, karena infrastruktur belum memadai. Dan sekarang kita siapkan secara paralel, infrastruktur dan mekanisme pemberian tunjangannya,” kata Tagor dalam diskusi pendidikan yang berlangsung di Perpustakaan Kemendikbud, Rabu (24/6). Tagor mengatakan, instrumen pencapaian guru profesional bisa dilihat dari jumlah ideal guru, pembinaan karir, dan penghargaan serta perlindungan yang diberikan. Jumlah ideal guru dapat dihitung dengan beban kerja 24 jam/minggu dan    tuk pembinaan karir, guru harus    kompetensi, dan jenjang karir. Sebagai penghargaan dan perlindungan, guru akan mendapatkan tunjangan profesi, maslahat tambahan, dan perlindungan hukum. Untuk mengukur kom“Selama ini kita belum menjalankan undang-undang dengan benar, karena infrastruktur belum memadai. Dan sekarang kita siapkan secara paralel, infrastruktur dan mekanisme pemberian tunjangannya.” petensi guru dihitung dengan penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG). Salah satu skema yang disiapkan adalah dengan melakukan tahapan uji kompetensi. Di awal tahun, guru akan dinilai kompetensinya melalui UKG. Jika kompetensi yang dimiliki kurang, maka guru harus masuk ke PKB. Setelah masuk PKB, kompetensi guru akan kembali diukur. Bagi guru yang memiliki peningkatan akan dihargai dengan kenaikan jenjang karir. Namun jika tidak, maka guru harus menyisihkan sebagian TPG yang diperolehnya untuk melakukan peningkatan kompetensi. Dalam skema Kemendikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan secara berjenjang. PKB Guru Pertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB Guru Muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB Guru Madya (Golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah, dan PKB Guru Utama (Golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi. Selain peningkatan kompetensi melalui PKB, Tagor juga menyinggung keberadaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang bisa digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya, salah satu kendala guru dalam mencapai angka kredit adalah karena kesulitan membuat karya ilmiah/karya inovatif. Lewat KKG atau MGMP, kata Tagor, guru bisa memanfaatkan TPG yang diperolehnya untuk bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi. “Mereka bisa urunan untuk mendatangkan narasumber yang bisa membantu mereka dalam menyusun karya ilmiah,” katanya. Dengan pengukuran seperti ini, maka tunjangan guru bukan lagi menjadi hak, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh guru. Artinya, dengan TPG yang diberikan tersebut guru harus mampu mengembangkan kompetensi diri. Jika tidak, maka tunjangan tersebut akan dihentikan. (nas)

INTERNATI NAL 5 JUMAT 26 JUNI 2015

Komunitas Pelangi 6 JUM’A 26 JUNI 2015 T Delegasi Departemen Perdagangan Guangdong Adakan Matchmaking Forum dengan Pengusaha Indonesia Tianjin No 2 High School Jajaki Kerjasama dengan Sekolah Trilingual Indonesia Terkait Pergantian Pengurus Pusat, Perpetin Bandung Gelar Pertemuan

BISNIS JUM’A 26 JUNI 2015T PT Pos Belum Tahu Jadwal Distribusi Kartu Sakti Jokowi KORAN BABEL -- Usai kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ke Pangkalpinang guna menyerahkan Kartu Sakti secara simbolis yang terdiri dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Pangkalpinang. PT.Pos Indonesia cabang Pangkalpinang belum dapat memastikan jadwal pendistribusian kartu sakti Jokowi ini kepada warga yang membutuhkan. Adapun jadwal pendistribusian kartu sakti menurut Kepala Cabang PT Pos Indonesia Muharmansyah masih menunggu instruksi dari kantor pusat PT Pos Indonesia. “Belum dapat jadwal pendistirbusian dari kantor pusat atau mitra rekanan yang melaksanakan cetak kartu. Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang melaksanakan percetakan dikelola BPJS. KIP dan KKS dicetak dilingkungan PT. Pos Indonesia @mail pos di Jakarta. Sepenuhnya tergantung kesiapan data dan kebutuhan pencetakan skala prioritas. Pada saat ini pemuktahiran data terpadu yang dilakukan BPS. Program lingkungan sosial pemerintah berkesinambungan diharapkan data penerima valid menjadi andalan,” ungkapnya. Menurutnya bahwa untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan atau dinas terkait. Instruksi pusat secara nasional berjalan dengan penyerahan simbolik Kartu Sakti dari pemerintah ke 22 titik yang dikawal oleh pemerintah kementrian sosial dan kesehatan kemudian anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik oleh PT. Pos InPT Pos Tambah Shift Operasional donesia dalam pendistribusian dan penyaluran dana kepada penerima. “Untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) kita bertugas untuk menyampaikannya kepada penerima, di dalam penyalurannya yang sudah dilaksanakan adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibayarkan per tiga bulan sebesar Rp.200.000 sesuai yang ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya. Lanjutnya, Muharmansyah menilai bahwa proses pembagian kartu sakti yang sampai ke penerima melibatkan tanggung jawab dari banyak elemen karena merupakan hajat negara, “Semoga program ini mencapai sasaran masyarakat yang perlu perlindungan sosial agar dapat memperoleh hak dengan baik serta dapat menjadi pendongkrak perbaikan ekonomi masyarakat kita,” harapnya. (Pros.Adv/dhi) KORAN BABEL -- Sepanjang bulan Puasa dan jelang Lebaran, PT. Pos Indonesia tidak mengurangi jam operasional pelayanan. Bahkan direncanakan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri akan ada shift tambahan, mengingat pengalaman tahun sebelumnya jelang Lebaran akan ada peningkatan jumlah pengiriman barang. “Tidak ada pengecualian dalam hal jam pelayanan selama bulan puasa ini, karena permintaan kebutuhan para pelanggan maka kita akan mengatur pola shift tambahan pelayanan di masa puncak kesibukan jelang lebaran. Nanti kita akan membuat jadwal lembur atau jadwal pelayanan tambahan di minggu kedua sebelum menjelang lebaran,” jelas Kepala Cabang PT Pos Indonesia Muharmansyah. Menurutnya, jenis barang pengiriman yang paling banyak jelang lebaran adalah makanan khas daerah untuk itu PT. Pos Indonesia bekerjasama dengan beberapa toko snack seperti BTS, Toko Halim Kusuma, My Snack, Yunasnack dan ACM. Di bulan berkah Ramadhan ini, PT. Pos Indonesia bahkan mempersembahkan program berhadiah marchendise cantik bagi pelanggannya, “Pos express ada program bagi pelanggan yang membawa 3 buah resi dan melakukan pengiriman nominal Rp.50.000 ke atas maka akan berhak mendapatkan hadiah langsung selama persediaan masih ada,” imbuh Manager Pemasaran, Apri Kurniawan. Selain itu guna mengapresiasi pelanggan Western Union di momen puasa dan jelang lebaran, PT. Pos Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan internasional ini untuk memberikan hadiah uang tunai bagi pelanggan PT. Pos Indonesia yang melakukan transaksi pencairan minimal sebanyak 3 kali, dengan cara membawa bukti transaksi. (Pros.Adv/dhi) Gobel: Semua Ekspor Timah Lewat Pasar Bursa KORAN BABEL -- Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan, untuk menekan ekspor timah ilegal, pihaknya akan mengeluarkan kebijakan mengenai ekspor melalui pasar bursa. “Timah kita yang ilegal ekspornya tinggi sekali, kebijakan yang kami ambil semua ekspor timah harus lewat pasar bursa,” kata Gobel, Kamis (25/6). Menurut Gobel, dengan ekspor melalui pasar bursa juga akan ada ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tambang. Bahkan, ekspor timah solder pun nantinya akan diatur melalui pasar bursa, “Artinya harus beli bahan baku dari pasar bursa. Kalau seperti kayu kan SVLK,” pungkasnya. Dana Pungutan CPO Fund Diprediksi Dongkrak Harga CPO KORAN BABEL -- Dengan akan berlakunya dana pungutan pengembangan minyak kelapa sawit(Crude Palm Oil/ CPO) Supporting Fund (CSF) diprediksi akan berdampak positif terhadap harga CPO. Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian, Hendrajat Natawijaya mengatakan positifnya harga CPO akan terkerek, “Pungutan hulu lebih besar dari hilir. Hulu dipungut US$50 dan hilir US$20 per ton saat ekspor,” kata Hendrajat, seperti dilaporkan dari Inilah. com, Kamis (25/6). Hendrajat menjelaskan beleid ini bukannya tanpa manfaat. Banyak manfaat hasil dari pungutan CPO fund tersebut, “Hilir dorong nilai tambah ekspor CPO mendorong B15 berjalan dalam negeri dan mendongkrak harga yang saat ini US$ 700 dolar MT ton,” kata Hendrajat. Hendrajat menilai aturan ini akan meningkatkan suplay CPO dalam negeri yang akan diolah menjadi biodiesel sebagai alternatif pengganti energi fosil. CPO merupakan bahan baku biodiesel yang terbarukan. (nas) Kunjungi Website Kami www.koranbabel.com

P LICE LINE 8 POLICE LINE DO NOT CROSS JUMA 26 JUNI 2015 T POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS

P LHUKAM JUM’A 26 JUNI 2015T 9

JUM’A 26 JUNI 2015 T Forum Bisnis Indonesia dengan Guangdong, Hongkong dan Macau Sukses Digelar di Jakarta Kunjungi Website Kami www.koranbabel.com

Connection JUMA 26 JUNI 2015 T Selangkah rat formal,” tandas Jusuf Kalla. Gubernur Rustam Effendi menegaskan dalam Rapat Terbatas itu memang rakyat Babel memerlukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan memperhatikan reklamasi. “Rakyat memerlukan wilayah pertambangan rakyat agar rakyat bisa menambang dengan tenang. Kita meminta 80 ribu hektare dari KP PT Timah Tbk dari 430 ribu hektare untuk WPR. Secara teknis hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan kementrian terkait,” Percepat Kirim kata Gubernur Rustam. “Para menteri bertanya; bagaimana dengan reklamasinya. Saya jawab; itulah perlunya BUMD dan bapak angkat dari koperasi tambang rakyat,” kata Gubernur Rustam. Bahkan, kata Gubernur Rustam, “Menteri BUMN menyiapkan dana tiga triliun sebagai dana talangan untuk pembelian timah rakyat.” Gubernur mengapresiasi Rapat Terbatas yang dinilainya sebagai bentuk solusi yang cepat. “Kita optimis Peraturan Presiden bisa turun dalam waktu dua bulan,” harap Gubernur. Mengenai masalah permendag dan ICDX, Gubernur tetap menyampaikan bahwa permendag mengganggu perdagangan timah dan manfaatnya belum kelihatan. “Sayang menteri pwrdagangannya tidk hadir” kata Gubernur Rustam. Gubernur meminta kepada semua pihak tetap optimis atas tambang rakyat yang segera akan menggairahkan perekonomian Babel kembali. (ags) Kejagung “Buru” Aset Pengemplang BLBI “Kami masih akan meneliti dan terus memperdalam kasus tersebut. Yang pasti kami tetap akan membuka kasus itu, jika ditemukan alat bukti yang cukup dan kalau memang perlu (dibuka) kenapa tidak.” “Berkah tambang rakyat tetap harus dibarengi dengan komitmen reklamasi yang bertanggungjawab. Inilah perlunya konsep koperasi dengan bapak angkat sehingga reklamasi terjamin,” harap Gubernur Rustam.(ags) KORAN BABEL -- Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut aset pengemplang BLBI. Saat itu, lembaga itu      koruptor yang sebagian di antaranya telah dieksekusi dan diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA), karena diduga beberapa aset pengemplang BLBI yang belum disita masih beroperasi. “Kami masih akan meneliToboali. Kolonel (P) Hendra Kesuma menegaskan tugas KRI adalah mengamankan serta melakukan semua penegakan hukum yang terjadi di laut. “Kalau masalah itu saya belum bisa memastikannya besok saja akan koordinasi ke pusat, karena KRI bukan dibawah wewenang Lanal Babel,” jelas Kolonel (P) Hendra Kesuma. Kendati demikian, Danlanal menuturkan tugas KRI adalah mengamankan dan melakukan semua penegakan hukum yang terjadi di laut NKRI. “Mungkin saja dan bisa jadi ada kaitannya dengan statmen Ibu Menteri Susi, tapi saya katakan masih terbilang prematur. Namun yang pasti tujuan KRI ini adalah Operasi Keamanan Laut artinya meninNarkoba para penyalahguna itu wajib direhabilitasi “Coba cek deh, ada sembilan rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) berjalan baik, tidak? Ini lah perlu ada kesamaan tujuan,” ujarnya Namun Anang tetap optimis dengan gerakan 100 ribu penyalahguna narkoba direhabilitasi pada tahun ini. Ia melanjutkan, deklarasi penyalahguna narkoba direhabilitasi baru dideklarasikan tahun 2014 lalu. Sedangkan untuk tahun depan, Anang mengaku sudah ditargetkan untuk merehabilitasi 200 ribu penyalahguna narkoba. “Tahun kemarin tiga ribu pilot project kami tercapai 44 persen. Itu sudah bagus karena baru lahir sudah angka sekian. Tahun ini kami baru pertama melangkah dan tahun depan sudah diperingatkan Presiden untuk lebih targetnya,” tegasnya Anang mengatakan, maraknya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) itu akibat penerapan hukum yang salah pada undang-undang narkoba. Penyalahguna narkoba yang berada di lapas menjadi sasaran empuk para bandar narkoba. “Orang mengonsumsi narkoba di penjara akibat dari pengguna narkoba di penjara. Undang-undang kita tidak bilang seperti itu, tapi pelaksanaanya seperti itu,” ujar Anang Ia melanjutkan, perlu ada pemahaman bahwa penyalahguna narkoba bukan seorang kriminal, Medsos akrab disapa Umi Pipik, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015). Pipik menceritakan, belum lama ini dia dirugikan oleh orang tak bertanggung jawab yang membuat akun Facebook dan Twitter atas nama dirinya. Padahal, Pipik tak pernah mempunyai akun tersebut. “Saya pernah dimanfaatkan orang yang bikin akun Twitter atau Facebook mengatasnamakan saya. Tapi ujung-ujungnya itu dipakai buat jualan,” keluhnya. Oleh karena itu, istri mendiang ustaz Jeffri Al Buchori itu mengajarkan kepada anak-anaknya agar membatasi diri dari media sosial. “Upload foto anak dan tag lokasi, itu mengundang kejahatan, makanya saya enggak pernah foto anak-anak. Takut diincar dan saya menekankan hati-hati kepada anak-anak. Boleh main sosmed, tapi jangan obral yang ada dalam diri kita,” tutupnya. Memanfaatkan momen di bulan Ramadhan ini, Pipik Dian Irawati atau yang akrab dipanggil Umi Pipik itu mengaku akan membuka butik baju muslimnya. “Insya Allah saya mau buka butik saya di salah satu pusat perbelanjaan, buat sampingan,” ucap istri Almarhum Ustaz Jefry Al Buchori itu. Sebelumnya, Umi Pipik memang pernah berbisnis baju muslim khusus pria bersama almarhum suaminya. Namun, setelah sang suami tiada, Umi Pipik pun merancang ulang baju muslimnya dengan menggunakan namanya sendiri. “Insya Allah pertengahan bulan Juni saya sudah buka butiknya. Mudah-mudahan pada suka dengan baju muslimnya,” tutupnya.(bbs) melainkan korban. “Kita harus menyadari penyalahguna itu orang sakit, dia kambuh-kambuh akhirnya butuh narkoba. Dia dapat barang dari mana? Ya dari luar. Nah ini yang menjadi ladang para bandar narkoba untuk mengedarkan di penjara,” ujarnya Para narapidana pecandu narkoba diusulkan mendapatkan grasi atau pengampunan dari Presiden agar segera bebas menjalani hukuman. Tetapi konsekuensinya mereka wajib menjalani rehabilitasi, sebagaimana program Badan Narkotika Nasional (BNN). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan itu kepada wartawan seusai rapat tertutup dengan Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar. Menteri Yasonna menjelaskan, usulan pemberian grasi hanya bagi narapidana pecandu atau penyalahguna narkoba, bukan pengedar atau gembong narkotik. Dasar pemikiran usulan itu ialah amanat Undang-Undang yang menyebutkan pecandu atau penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi. Selain itu, menurut Menteri, pemberian grasi juga agar lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) tidak dipenuhi pecandu atau penyalahgunan narkoba. Soalnya mereka wajib disehatkan atau disembuhkan, bukan dihukum. Kalau para pecandu narkoba terlalu lama berada di dalam lapas atau rutan, dikhawatirkan dapat membuka potensi penyelundupan narkotika yang melibatkan sipir atau petugas lapas. “Karena kalau (pecandu) terus di dalam (lapas/rutan), pengguna ini akan memancing sipir-sipir saya (Kementerian Hukum dan HAM) untuk jualan di dalam terus sehingga mereka membangun jaringan,” katanya. Menteri mengaku telah menyampaikan konsep awal usulan itu kepada Presiden dalam satu kesempatan rapat kabinet. Pada tahap pertama, berdasarkan konsep awal itu, akan ada sedikitnya 20 ribu narapidana pecandu yang diusulkan mendapatkan grasi dan wajib menjalani rehabilitasi. “Jadi nanti kita susun data untuk mencari 20 ribu ini dengan assessment. Kalau memang sudah, kami akan lapor ke Pak Presiden, kalau bisa, kita berikan grasi untuk pembebasan bersyarat,” ujar Menteri, seraya menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk proses rehabilitasi. Kementerian Hukum dan HAM dan BNN telah juga bersepakat untuk menyiapkan program rehabilitasi bagi narapidana yang akan atau segera bebas. Mereka akan dimintakan komitmen untuk tak lagi mengonsumsi narkoba selama dan setelah rehabilitasi. “Mudah-mudahan melalui gerakan ini, mereka bisa keluar dari lapas. Tetapi setelah mereka keluar, harus buat surat pernyataan, kalau make (mengonsumsi narkoba) lagi akan dijebloskan lagi ke sana (lapas/rutan),” kata Menteri.(okz/bbs) dak semua bentuk pelanggaran yang terjadi di perairan laut Bangka Belitung,” tegas Kolonel (P) Hendra Kesuma. Sebelumnya kunjungan Joko Widodo ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) beberapa waktu lalu tampaknya menuai hasil positif. Presiden dengan sapaan akrab Jokowi itu juga tidak hanya sekedar ‘bagi-bagi’ kartu sakti, persoalan carut marut pertimahan di Negeri ini juga menjadi tujuan utama Presiden melakukan kunjungan kerja ke pulau penghasil timah terbesar di Dunia tersebut. Kunjungan Jokowi ke Babel, tentunya menjadi harapan para pemerhati pertimahan di Babel yang selama ini dikelola secara membabi buta. Namun,     tentunya kunjungan Presiden itu tidak diharapkan. Di Bangka Selatan ada fenomena cukup menarik, yang mana satu hari sebelum hari H kedatangan Presiden, ratusan tambang rakyat apung di Perairan laut Payak Ubi dan Sukadamai Toboali Bangka Selatan mendadak senyap. Namun imbauan dan penertiban yang dilakukan pihak keamanan di kabupaten setempat itu, terkesan hanya untuk “menghormati” kedatangan orang nomor satu di republik ini, lantas ketika sang Presiden meninggalkan pulau timah ini, ratusan tambang rakyat apung itu kembali melanjutkan aktivitas penambangan.(ton) ti dan terus memperdalam kasus tersebut. Yang pasti kami tetap akan membuka kasus itu, jika ditemukan alat bukti yang cukup dan kalau memang perlu (dibuka) kenapa tidak,” ungkap Kasubdit Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Sarjono Turin kepada wartawan di Gedung Kejagung, Kamis (24/6/2015). Aset-aset koruptor yang telah disita di antaranya milik Lee Dharmawan (kasus korupsi di Bank BPA), Edy Tanzil (kasus Bapindo) dan terakhir kasus BLBI Bank BHS dengan terpidana Hendra Rahardja, Sherny Kojongian, dan Edo Edi Putranto. Aset-aset itu meliputi tanah di sejumlah daerah di Banten, Kemayoran, Cengkareng dan Bogor. Sementara itu, dihubungi terpisah, President Director Centre of Banking Crisis (CBC), Deni Daruri, mendesak aparat pemerintah untuk segera menyita aset pengemplang BLBI yang berada di Indonesia. Desakan ini dilakukan demi menyelamatkan uang negara. “Presiden Jokowi sudah seharusnya melakukan sita badan atas aset milik pengemplang BLBI. Ini pekerjaan rumah pemerintahan saat ini, yang tidak boleh ditunda-tunda lagi,” tegas Deni. Menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas terhadap para pengemplang BLBI senilai Rp144,5 triliun. Pasalnya, kasus BLBI termasuk mega skandal terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. “Kalau benar PGC dan Mall Tebet ada kaitannya dengan aset pengemplang BLBI, itu juga harus disita negara itu,” tandasnya. Deni juga berharap, agar pemerintah bergerak cepat, karena jangan sampai ada upaya penggelapan aset-aset BLBI dengan cara menghapus jejak. “Saya pikir kalau hal itu terjadi maka itu sudah masuk juga ke dalam ranah tindak pidana baru, yakni TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Siapa yang mengambil untung atas praktik tersebut harus diusut dan ditindak,” tukasnya.(okz) Revisi UU KPK Belum Bisa Dibahas KORAN BABEL -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disetujui masuk dalam prioritas Prolegnas 2015 belum bisa dibahas. Pasalnya, pemerintah belum menerima naskah akademis dan draf revisi dari anggota dewan. “Naskah akademiknya saja belum ada, apalagi pasal-pasalnya. Nanti kalau memang DPR ngotot mengajukan revisi, ya silakan saja (dibuat draf dan naskahnya),” ujar Yasonna di Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2015). Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas menolak Revisi UU KPK masuk ke dalam Prolegnas 2015, sehingga pembahasan tak bisa berjalan. “Apalagi dalam UUD pasca-amandemen, DPR punya hak kekuasaan membentuk UU, tapi harus dibahas dengan Presiden. Kalau Presiden bilang kami tak bersedia membahasnya, ya enggak jalan, enggak bisa,” tegasnya. Politikus PDIP itu mengungkapkan, bahwa Revisi UU KPK ini masih jauh perjalanannya. Harus membentuk badan kelengkapan terlebih dahulu sebelum membuat draft revisi, turun ke daerah dan mendengarkan pendapat para pakar. “Setelah Prolegnas, DPR akan membentuk badan kelengkapan yang akan membahas, apakah Baleg apa komisi III, mereka yang membuat drafnya. Proses pembentukan UU harus pergi ke daerah, dengar rapat, masuk panggil pakar, ini ‘Belanda masih jauh’ ceritanya,” tandasnya.(okz) PNS Pemilik Ijazah Palsu Didenda Rp 1 M KORAN BABEL -- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan surat edaran kepada SKPD setempat untuk memeriksa seluruh ijazah yang digunakan PNS. Bagi PNS terbukti memiliki ijazah palsu akan dikenakan sanksi berat. “PNS pengguna ijazah palsu maupun pembuatnya bisa dikenai sanksi pidana. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya pada Pasal 44 ayat 4 dengan ancaman penjara selama 10 tahun atau denda sebesar Rp1 miliar,” kata Kepala BKD Ogan Ilir Darjis melalui Sekretaris BKD M Saleh, Kamis (25/6/2015). Dikeluarkan surat edaran tersebut menindaklanjuti surat edaran dari Kopertis dan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) terkait perguruan tinggi yang terdaftar di Kopertis di wilayah masing-masing. Saleh mengatakan, surat edaran tersebut diberikan kepada seluruh instansi di lingkup Pemkab Ogan Ilir untuk menindaklanjuti permintaan dari pihak Kopertis terkait perguruan tinggi yang terakreditasi atau tidaknya di Kopertis. “Untuk tahap awal ini, kita akan memeriksa ijazah seluruh PNS, apakah ijazah tersebut tercantum di Kopertis dan Dikti atau tidak,” ujarnya. Dalam memeriksa ijazah tersebut, lanjutnya, akan dimulai dari PNS lulusan D3 hingga S2. Namun, pihaknya akan lebih fokus untuk memeriksa ijazah PNS lulusan S1. Soleh menambahkan, hal ini dilakukan menyusul telah ditutupnya sejumlah perguruan tinggi swasta di Kota Palembang karena diduga mengeluarkan ijazah tak berakreditasi. “BKD dan inspektorat akan menyisir satu persatu dokumen pendidikan baik yang PNS maupun honorer,” ujarnya. Ia menjelaskan, jika ijazah palsu tersebut diketahui digunakan untuk tes masuk menjadi PNS, maka status pegawai yang sebagai PNS bisa dicabut dengan tidak hormat, termasuk juga para tenaga kerja kontrak akan dikenakan pemutusan kerja. Dia berharap PNS di Kabupaten Ogan Ilir tidak ada yang terlibat ijazah palsu. Jika terdapat PNS mengunakan ijazah palsu, pihaknya akan memberikan sanksi terkait hal tersebut. “Siapapun yang terlibat ijazah palsu harus tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.(okz) Sutiyoso: I Love You All KORAN BABEL -- Puluhan relawan Jokowi-JK saat Pilpres menyatakan dukungannya kepada Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) malam ini. Sutiyoso pun mengapresiasi dukungan tersebut. “Saya apresiasi temanteman relawan Jokowi yang mendukung saya. Saya minta dukungan itu disalurkan sesuai Bermimpi pilot dengan pesawat luar angkasa berteknologi mutakhir berkapasitas dua orang yaitu XCOR Lynx Mark II. Pesawat luar angkasa ini akan menerbangkan Rizman setinggi 103 km dari Planet Bumi menembus batas luar angkasa dengan durasi perjalanan 60 menit. “Pesawat ini kan pesawat ulang alik disesain khusus untuk dua awak, satu pilot dan satu kopilot. Dan nanti kita yang menjadi kopilotnya. Dari terbang dari Bumi kemudian melayang ke luar angkasa lalu kembali lagi ke Bumi itu membutuhkan waktu 45 sampai 60 menit saja, jadi termasuk cepat. Dan nanti di luar angkasanya itu cuma 6 menit,” jelasnya. Perjalanan Rizman ke luar angkasa tak lepas dari kerja kerasnya saat mengikuti kompetisi dan seleksi yang digelar AXE. Namun dia tak menampik ada juga faktor keberuntungan di dalamnya. “Kadang keberuntungan memiliki faktor, cuma saya coba positive thinking, saya berpikir sudah memberikan yang terbaik dalam kompetisi ini. Jika memang ada yang bilang saya beruntung untuk menang, mungkin saja seperti itu,” jelas Rizman. Keberangkatan Rizman ke luar angkasa rencananya akan berlangsung pada bulan Desember 2015 atau awal Januari 2016. Dia akan berangkat bersama 23 orang lainnya dari 23 negara. Sebelum berangkat, pria muda beranak satu tersebut akan menjalani sesi latihan un   Rizman akan berada di luar angkasa selama 6 menit. Bila memungkinkan, dia akan menyaksikan planet bumi dari sudut pandang yang tidak biasa. Kira-kira apa yang akan dilakukannya? Hingga kini, belum ada arahan dari pihak penyelenggara space travel terkait misinya selama enam menit di sana. Namun kemungkinan besar, dia akan sibuk melihat pemandangan menakjubkan saja. “Saya belum dapat info nanti di angkasa ngapain aja,” ucap Rizman saat ditanya misinya di luar angkasa nanti. Namun, bila diizinkan dia hanya ingin berfoto-foto di langit gelap namun penuh cahaya alam tersebut. Bahkan mun      angkasa. “Mungkin dapat feel di luar angkasa itu cuma sebentar namun dapat melihat bumi dari luar angkasa itu punya rasa tersendiri. Yang pasti kalau boleh ambil foto disana. Soalnya ini kan kesempatan seumur hidup,” ucapnya sambil tertawa. Setelah terbang nanti, dia berjanji akan membagikan pengalamannya kepada para generasi muda di Indonesia. Sebab, kepergiannya ke luar angkasa memang bukan karena urusan ilmu pengetahuan, namun lebih condong pada keberanian dan kesempatan. “Mungkin untuk next setelah terbang, aku ingin lebih berbagi pengalaman, berbagi cerita, karena ini konteksnya kan bukan pengetahuan, tapi dari keberanian dan kesempatan. Karena buat saya mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup dan butuh keberanian untuk melakukannya,” kata Rizman. “Tapi saya berpikir ini usaha saya, kerja keras saya dan Alhamdulillah menghasilkan dan menjadikan saya menang dan bisa Insya Allah terbang ke luar angkasa. Kenapa saya berpikir ini sebuah keberuntungan jika memang saya berusaha sungguh-sungguh untuk meraihnya,” sambungnya. Sebelum mengakhiri perbincangan kami di sore hari menjelang berbuka itu, Rizman memberikan pesan khususnya bagi generasi muda calon astronot Indonesia masa depan. “Teruslah belajar, berusaha dan teruslah bermimpi. Selama itu baik, kenapa tidak dikejar,” tukasnya.(dtk) perundang-undangan yang ada ke Senayan, begitu juga yang kontra,” kata Sutiyoso dalam sambutannya di acara buka bersama di Rumah Makan Madame Ching, Jl Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015) malam. Sutiyoso tak mengelak bahwa penunjukannya sebagai calon KaBIN menuai pro dan kontra. Namun menurutnya pro kontra tersebut normal terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. “Semua itu kembali lagi kepada hak prerogatif Presiden sebagaimana sekarang sedang berjalan dalam sidang paripurna,” tutur Sutiyoso. “Kedudukan KaBIN adalah hak prerogatif Presiden. KaBIN garda terdepan republik ini. Saya akan perjuangkan dukungan teman-teman. Ya terpenting, saya akan berikan loyalitas tegak lurus kepada presiden yang dipimpin bapak Jokowi. I love you all,” pungkasnya. Relawan yang dimaksud terdiri dari kumpulan perseorangan. Termasuk di antaranya Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dan ada pula perwakilan dari Projo. (dtk)

La Roja Taklukan Uruguay CILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (okz) Diperlakukan tak Senonoh ADA                                                                                                                                                                                   (okz)

1 Publizr

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
Home


You need flash player to view this online publication