G VERNMENT 3 KAMIS 23 JULI 2015 36 PNS Basel Bolos Di Hari Pertama Kerja Wawako: Kalau Tak Niat Lagi, Berhenti Saja Jadi PNS Gubernur Sidak Sembari Halal Bihalal KORAN BABEL – Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri, Rabu (22/7) kemarin, kepala daerah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah instansi pemerintahan di wilayah masing-masing. Di Bangka Selatan, puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedapatan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Sidak dilaksanakan usai apel pagi sekitar pukul 08.00 WIB, dipimpin langsung Plt Sekda Basel, Achmad Ansyori didampingi Kasat Pol PP, Kepala BKD, dan para asisten Setda. Sidak di kantor Satpol PP 11 PNS dari 39 PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Sidak kemudian dilanjutkan ke RSUD Basel, Kantor Camat Toboali, Kantor Kelurahan, Puskesmas, dan kantor KPU. Sedangkan tim kedua melaksanakan sidak ke kantor dinas DPPKD, Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, KP2T, kantor perpusatakan dan arsip daerah, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari 13 SKPD yang disidak, dari 515 Pegawai Negeri Sipil, ditemukan sebanyak 36 PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan alias bolos, “Dinkes yang paling banyak, yakni 14 PNS tidak masuk dari 52 PNS. Sidak hari pertama masuk kerja ini kita laksanakan di SKPD yang bergerak dibidang pelayanan totalnya ada 13 SKPD,” ungkap Ansyori. “Untuk sanksi diserahkan langsung kepada kepala skpd masing-masing untuk mengambil tindakan memberikan sanksi sesuai dengan PP 53 tahun 11,” tukasnya. Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang dalam Sidak, Wakil Walikota Pangkalpinang, M. Sopian menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil dari sidak yang dilakukan tersebut, “Untuk hasilnya masih diproses paling besok (Hari ini,-Red) akan disampaikan ke kita dan langkah selanjutnya kita akan memberikan sanksi tegas kepada para PNS yang bolos kerja,” kata M Sopian kemarin. Sanksi yang diberikan, seperti pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), teguran tertulis dan penghentian pembayaran gaji, penundaan kenaikan pangkat sampai pemecatan, “Seandainya PNS tersebut bolos kerja karena malas maka akan kita buat kajian dan kita sampaikan ke inspektorat akan kita ditindak dan diberi sanksi,” paparnya. “harapan kami kedepannya untuk semua PNS bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada dan kalau memang tidak niat lagi bekerja lebih baik berhenti saja jadi PNS.” “Para PNS tidak bisa kita iming-imingi dengan bonus dan sebagainya karena PNS berbeda dengan pegawai swasta, jadi harapan kami kedepannya untuk semua PNS bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada dan kalau memang tidak niat lagi bekerja lebih baik berhenti saja jadi PNS. Dan mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja kita agar dapat membangun Kota Pangkalpinang yang maju dan berkembang,” tegasnya. Sementara Kepala Inspektorat Kota Pangkalpinang, M. Nasir menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang telah membentuk delapan tim yang akan melakukan sidak ke 40 kantor yang berada didalam wilayah Pemkot Pangkalpinang, “Satu tim kita bagi sepuluh orang dan satu tim kita targetkan untuk memeriksa lima SKPD, kita bentuk banyak tim ini biar bisa menyeluruh kita melakukan sidak ini makanya kita bentuk delapan tim,” jelas Nasir. Menurutnya, melihat dari sidak hari ini pihaknya menilai tingkat kedisiplinan pegawai bagus, dimana terlihat pada kantor-kantor ramai tidak ada yang kelihatan kosong. “Setelah kita mengetahui hasilnya nanti maka akan kita serahkan kepada Walikota mau di beri sangsi apa, banyak sangsi yang akan diberikan tergantung tingkat kesalahan PNS tersebut dari diberi sangsi, pemotongan TPP atau hanya diberi surat teguran,” tukasnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Beltim, secara bersama-sama melakukan sidak ke Bappeda, Dinkes, Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Beltim. Sidak hari pertama masuk kerja sesudah lebaran Idul Fitri 1436 H tersebut tidak banyak dijumpai pegawai yang mangkir. “Berapa orang yang tidak masuk?, kalau sebelum libur ada surat ijin, kita maklumi tapi kalau niat pesan tiket lama-lama tanpa ijin, itu namanya bolos. Jangan sampai habis maaf-maafan dapat surat cinta dari saya,” ujar Basuri. Usai sidak di Bappeda, Basuri dan Zarkani menuju ke Dinkes dan seluruh pegawai hadir termasuk di Dinas Pariwisata. Sedangkan di Dinas Perikanan dan Kelautan dijumpai satu orang yang mangkir, “Saya harap kita semua dapat kerjasama membangun Beltim. Tentunya dengan prinsip Presiden Jokowi yakni kerja, kerja dan kerja, kita akan dapat reward yakni kenaikan penghasilan. Itu akan kita terapkan di Beltim,” kata Basuri disambut gembira para pegawai. Gubernur Halal Bihalal Sedikit Berbeda, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H. Rustam Effendi didampingi Sekda Syahrudin mengelar halal bihalal ke masing–masing SKPD. Rustam Effendi melakukan silahtuhrahmi di Dinas Pertambangan yang dilanjutkan dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan. Selanjutnya rombongan mengunjungi Badan Diklat, Dinas Pariwisata, BPBD dan diakhiri di Dinas PU. Usai Halal Bihalal tersebut, Gubernur menyampaikan, dirinya sengaja melaksanakan halal bihalal di beberapa instansi. Mengingat masih kemarin mereka berduyun-duyun ke rumah saya. Apa salahnya Gubernur mengunjungi para staf-staf,” ujar Rustam. Selain itu juga, kunjungan dirinya juga digunakan untuk melakukan sidak di beberapa kantor instansi tersebut, ”Saya mau melihat kinerja Para PNS usai lebaran ini. Dan saya mengapresiasi para PNS karena masuk sesuai jadwal yang ditentukan. Secara keseluruhan, dari tahun sebelumnya mental para PNS, sudah semakin baik dari tahun sebelumnya. Saya mengharapkan kualitas pelayanan tetap berjalan seperti saat ini,” tandas Gubernur. Tidak hanya itu saja, Rustam juga melihat kondisi perkontaran di lingkungan Pemprov. Alhasil, ada beberapa kantor yang memang tidak layak sehingga bisa mengakibatkan ketidak nyaman kerja. “Saya juga ingin melihat kondisi kantor, apakah layak dengan jumlah berapa kantor yang memang perlu di rehab. Takutnya menimbulkan ketidaknyaman kerja,” ungkap Rustam. (ton/jar/to) BBM Sulit, Ketua DPRD Provinsi Datangi Pertamina KORAN BABEL Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya, Rabu (22/7) kemarin, mendatangi Depo terminal BBM Pangkalbalam milik Pertamina. Hal ini dilakukan guna merespon keluhan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah, yang sejak 3 Juli 2015 tidak lagi mendapat pasokan BBM kapal untuk melaut. Didit tidak hanya sendiri, dirinya membawa sejumlah anggota komisi II DPRD Provinsi, Haryadi dan anggota Komisi IV M. Tanwin. Setelah di terima langsung oleh Gatot Widiyanto selaku Marketing and Traiding Terminal BBM Pertamina. Dalam kesempatan ini, Didit beserta perwakilan nelayan sungai selan langsung menanyakan mengapa nelayan sungai selan tidak lagi mendapat pasokan BBM. Seperti yang diungkapkan HNSI Kecamatan Sungai Selan, “Kami hanya menanyakan, tidak adanya pasokan bbm kepada HNSI. Berdasarkan laporan ini sudah terjadi sejak 3 Juli mereka tidak lagi mendapat BBM untuk melaut,” ungkap perwakilan HNSI. Sementara itu, Leo sebagai APMS atau penyalur mengatakan selama ini pasokan BBM ke nelayan selama ini tidak ada masalah, akan tetapi karena ada hal- hal yang harus dilengkapi maka untuk BBM bulan Juli terlambat, “Tidak ada masalah, lancar terus pasokannya. Namun untuk bulan juli ada keterlambatan dikarenakan ada beberapa hal yang harus dipenuhi,” katanya. Sedangkan menurut salah satu anggota HNSI Indra mengatakan jika Pihak penyalur Atau APMS tidak menyalurkan BBM, dikarenakan surat rekomendasi para nelayan sudah mati, “Sudah sejak 3 bulan nelayan tidak mendapat pasokan BBM. Padahal sebelumnya, nelayan sering mendapat 9 tangki dari 15 BBM jenis solar,” katanya. Didit berharap pihak Pertamina dapat segera menyelesaikan permasalahan ini, “Kita minta pertamin segera selesaikan ini kasihan sama masyarakat nelayan kami yang tidak bisa melaut karena persoalan tidak mendapatkan BBM,” harap Didit. (jar) Rustam Jamin PDIP Tidak Pecah KORAN BABEL -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (22/7) kemarin langsung menggelar rapat internal partai, pasca keluarnya rekomendasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk empat Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Meski terganggu dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan harus rela menanggalkan jabatannya sebagai legislator, Ketua DPD PDI Perjuangan Kepulauan Babel Rustam Effendi mengaku, persiapan dengan waktu yang singkat sudah dilakukan seoptimal mungkin oleh pihaknya bersama DPP. Bahkan ditegaskan Rustam, bahwa tak ada lagi perpecahan di tingkat bawah, atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan, “Jujur dengan adanya putusan MK membuat kami kocar-kacir mengganti strategi, karena jagoan yang kita usung jauh-jauh hari diprediksi meraih kemenangan mengundurkan diri. Meski demikian, dengan waktu yang singkat tetapi usaha kami tetap optimal,” katanya kepada wartawan di kantor sekretariat DPD PDI Perjuangan, Jalan Air Itam Pangkalpinang, kemarin. Dalam kesempatan itu, Rustam juga memberi instruksi kepada setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC), khususnya di empat kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak dapat bertanggung jawab mengawasi keputusan “Semua jajaran struktural, khususnya DPC kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Kita laporkan rekomen Ini kami komunikasikan, meski kemarin-kemarin masih ada perbedaan pandangan dan pendapat.” partai dalam merekomendasi pasangan yang menjadi jagoan untuk Pilkada, “Saya kira tak akan ada perpecahan. Karena sanksi tegas akan kami berikan semisal siapa saja yang berkata dengan bukti dan hasil investigasi DPC yang mengarah ke perpecahan,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya merapatkan barisan dalam rapat internal guna mengamankan keputusan partai. Sesuai rekomendasi, DPP PDI Perjuangan menetapkan nama Parhan Ali dari PDI Perjuangan dan Markus dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk Kabupaten Bangka Barat (Babar), Bangka Tengah (Bateng) yakni Patrianusa Sjahrun berpasangan dengan Habibaulah, Bangka Selatan (Basel) Rina Tarol dan Djulaili, dan Belitung Timur (Beltim) Basuri Tjahja Purnama dan Rezy. “Semua jajaran struktural, khususnya DPC kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Kita laporkan rekomendasi dari DPP kasikan, meski kemarin-kemarin masih ada perbedaan pandangan dan pendapat, itu merupakan dinamika suatu partai politik. Namun kini, rekomendasi tersebut sudah menjadi keputusan partai, siapapun termasuk saya harus amankan keputusan ini, tidak ada lagi kata-kata itu karena pengaruh pak Rudianto Tjen, itu pengaruh pak Rustam Effendi, dan itu orang si Didit Srigusjaya. Ini keputusan partai, harus diamankan dan dimenangkan tanpa melihat siapapun orangnya, ketika sudah diusung,” tegasnya. Rustam juga membeberkan, nama pasangan sesuai dengan rekomendasi partai. Kedepan pihaknya mempersolid barisan untuk memenangkan Pilkada, “Tinggal bagaimana kita menyatukan persamaan dalam suatu bingkai organisasi untuk menuju kemenangan, dan memanggil para calon untuk duduk satu meja guna ber menggerakan mesin politik, dan menunjuk orang-orang di-BKO kan (diperbantukan-red) di masing-masing kabupaten, selanjutnya untuk mempersiapkan rakerda,” tutupnya. Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PDIP Basel Spioni. Ia mengatakan akan komit dalam memenangkan pasangan Rina dan Djulaili dalam agenda Pilkada Basel mendatang, “Kita akan solid, dan siap memenangkan pasangan dari PDIP Rina dan Djulaili,” ujarnya. Spioni juga mengatakan peluang kemenangan PDIP dalam pilkada basel akan sangat terbuka. Sehingga perlu tim solid untuk memenangkannya, “Peluang akan sangat terbuka, dan kita akan totalitas memenangkannya,” tukasnya. (jar)
4 Publizr Home