3

G VERNMENT 3 SENIN 22 JUNI 2015 Joko Widodo Kunjungi Bangka Belitung PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyambangi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari yakni Sabtu (20/6) dan Minggu (21/6). Presiden dan rombongan dengan menggunakan pesawat kepresidanan tiba di Bandara HAS Hanandjoeddin, Belitung, Sabtu (20/6) sekitar pukul 8.40 WIB, disambut oleh Gubernur Babel Rustamn Effendi, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar, dan Kapolda Babel Brigjen Gatot Subiyaktoro. Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, yang diresmikan Presiden Jokowi memiliki areal darat seluas tiga hektar, dan dibangun dengan dana APBN sebesar Rp47,31 miliar lebih secara tahun jamak sejak 2004 hingga 2014. Presiden Jokowi berharap peresmian pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu ini akan memperkuat perekonomian di Belitung, disamping juga membuka akses lebih luas ke daerah ini, serta menjadikan sebagai destinasi pariwisata. Tampak hadir dalam peresmian pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu itu antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Menteri Kesehatan (Menkes ) Nila A. Moeloek, Menperin Saleh Husin, dan Kepala BKPM Frangky Sibarani . Selanjutnya Jokowi menuju Pulau Bangka dan mendarat di Bandara Depati Amir Pangkalanbaru sekitar pukul 18.45 WIB. Bersama rombongan Presiden, terdapat Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta istri ikut terbang menggunakan pesawat kepresidenan. Setiba di bandara, Jokowi beserta rombongan disambut Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Rombongan Jokowi menuju Masjid Soeprapto Soeparno Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru untuk melaksanakan Sholat Taraweh berjemaah. Usai Sholat Taraweh sekitar pukul 20.10 WIB, Jokowi membagikan buku tulis kepada anak-anak yang berada di halaman masjid. Setelah itu rombongan Presiden menuju Hotel Pemprov Diminta Carikan Solusi Tambang Rakyat KORAN BABEL -- Ketua LSM KORAMIS BASEL, Deisyaraga Hidayat mendesak Pemprov Kepulauan Babel segera mencari solusi pertambangan rakyat. Carut marutnya masalah pertambangan rakyat disebutnya, bisa menyebabkan kesenjangan sosial di kalangan masyarakat bawah. Dia mengingatkan, pemerintah jangan menjadikan penambang korban dari kebijakan pemerintah terkait masalah status kawasan hutan, diantaranya Permenhut nomor 357 tahun 2004. Ditambahnya lagi dengan keluarnya peraturan baru yakni Permenhut nomor 798 tahun 2013 tentang ahli fungsi hutan. ”Dengan adanya peraturan tersebut maka sangat berdampak serta berbenturan terhadap aktivitas tambang rakyat. Selama ini kita ketahui bahwa sebagian dari masyarakat Basel adalah penambang, korban kebijakan masalah kawasan hutan ini juga dirasakan oleh para pengusaha yang memiliki usaha alat berat yang bergerak dibidang jasa rental alat berat. Sudah hampir 1 tahun belakangan ini alat berat tiarap alias tidak lagi beroprasi di kawasan kawasan pertambangan rakyat. Kecuali di blok PT Timah Tbk. Kalau biasanya alat berat beroperasi di kawasan tambang eks lahanya PT Timah yang sudah berubah fungsinya menjadi kawasan Huan Produksi (HP),” ujarnya. “Dengan adanya dampak seperti ini otomatis perekonomian basel lumpuh di mana sebentar lagi mau lebaran dan masuk penerimaan siswa baru ataupun tahun ajaran baru. Sementara itu para penambang sulit untuk berkerja dengan lahan yang dimilikinya harus pakai alat berat (PC) serta para penambang kesulitan untuk mencari lokasi tambangnya karena berbenturun dengan status kawasan hutan. Untuk itu ia meminta kepada pemerintah provinsi agar memandang semua aspek dan bukan hanya dari sisi hukum saja semata. Tetapi pandangilah dari sisi sosialnya dan ekonominya,” tambahnya. Dia berharap, masyarakat pelaku tambang dan juga pemilik alat berat tidak menjadi korban kebijakan. Dia meminta agar perusahaan plat merah (PT Timah Tbk) dan perusahaan swasta smelter segera mempercepat perbaikan sistem kebijakan mengenai aktivitas pertambangan di wilayah kuasa penambangan di (KP) PT Timah dan smelter khususnya di Bangka Selatan. Sehingga hasil tambangnya dapat terdata dan tidak banyak terjadinya penyimpangan. Selain itu juga mendesak PT Timah dan Smelter untuk transparansi publik mengenai jumlah hasil produksi, perpajakan, royalti bagi hasil ke daerah pengasilan dan bukan penghasil Serta penerimaan dana CSR maupun dana bina lingkungan untuk kesejahteraan, kepentingan masyarakat dan reklamasi kembali kawasan yang telah digarap. ”Ketidak tegasan pemerintah dalam menyingkapi masalah pertambangan ini sangat merugikan masyarakat kecil, yang mayoritas penambang. Seharusnya pemerintah harus tegas, inovatif dan profesional dalam menyingkapi masalah pertambangan tersebut. Bila perlu pemerintah bergandengan tangan untuk mewujutkan keinginan masyarakat penambang. Saya menekan kan dalam tiga unsur. Pemerintahan yakni peihak eksekutif, legeslatif dan yudikatif untuk duduk satu meja membahas masalah wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta Tata ruang wilayah (RTRW) pertambangan. Dengan tujuan supaya para penambang bisa menambang secara legal dan tidak lagi merasa ketakutan dan kejar kejaran. Sedangkan pihak pengusaha pc tidak main kucing kucingan lagi. Apalagi WPR dan RTRW pertambangan itu di kuatkan dalam perda ataupun perbub, agar legalitas peraturan pertambangan di wilayah basel lebih jelas dan tentunya juga bisa mendapatkan kontribusi dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Dari hasil sektor tambang rakyat,” pungkasnya. (ton) Pimpinan Dewan Intruksikan Anggotanya Cek Harga Sembako KORAN BABEL -- Ketua DPRD Bangka, Parulian Napitupulu mengingatkan kepada anggota dewan, khususnya komisi B untuk segera turun ke pasar memantau harga sembako menjelang lebaran. Hal itu penting mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang anjlok. Dewan diminta segera melakukan pantauan di pasar dan jangan sampai masyarakat ribut dengan kenaikan harga sembako. ”Saya yakin semua persoalan dapat diatasi kalau kita sudah antisipasi jauh-jauh hari,” ungkapnya ketika ditemui usai melakukan kunker ke daerah-daerah, Jum’at (19/6). Dijelaskan Parulian Napitupulu yang akrab disapa Bang Ucok ini, bahwa komisi yang bersangkutan harus segera memanggil Kepala Disperindag untuk koordinasi turun lapangan mengecek harga sembako di pasar. Dengan begitu, kalau terjadi kenaikan harga dapat diatasi bersama-sama. Kemudian pihak dinas terkait juga harus memikirkan mengenai operasi pasar dengan menyediakan sembako dengan harga murah, sehingga masyarakat mampu membeli, ”Saya pun akan ikut turun lapangan untuk membantu mengatasi seandainya harga sembako di pasar naik,”tegasnya. Bang Ucok juga berharap kepada masyarakat agar tenang dan jangan terpancing dengan isu harga sembako naik. Sebab pihak pemerintah tentunya sudah memikirkan hal-hal yang bakal terjadi. Kemudian untuk para pedagang juga dihimbau agar menjual sembako dengan harga yang wajar, jangan memanfatkan isu kenaikan harga, terus menjual sembako dengan harga mahal,”Saya yakin semua persoalan dapat kita atasi dengan kebersamaan,” tuturnya. Disinggung mengenai PDI-Perjuangan apakan akan menggelar pasar murah?. Bang Ucok mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kader-kader dan pengurus PDI-Perjuangan terlebih dahulu, “Dan kalau memang harus seperti itu, akan kita laksanakan. Pada dasarnya kita harus fokus mementingkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. (tom) Novotel untuk beristirahat. Minggu (21/6) pagi pukul 9.00 WIB Presiden Jokowi menyambangi Kelurahan Tuatunu, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang untuk membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Pangkalpinang. Penyerahan dilakukan secara simbolis, namun ada 500 warga yang berhak menerima KKS, KIP dan KIS. Usai membagikan KKS, KIP dan KIS di Masjid Raya Tuatunu, Jokowi berjanji akan memperbaiki masalah kelistrikan di Babel. “Saya akan instruksikan untuk segera memperbaiki PLTU dalam waktu enam bulan kedepan. Selain itu nantinya akan dibangun PLTU yang baru,” janji Jokowi. Dari Kelurahan Tuatunu, rombongan langsung menuju smelter PT Tinindo Internusa di Kawasan Industri Ketapang, Pangkalpinang. Jokowi beserta rombong an tiba di Smelter PT Tinindo Inter Nusa sekitar pukul 10.15 WIB. Ikut dalam rombongan tersebut Sofyan Djalil Menko Bidang Perekonomian, Puan Maharani Menko PMK, Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Sukrisno Dirut PT Timah. Selain ke smelter Tinindo Internusa, Presiden Jokowi menyempatkan turun ke lokasi tambang di Desa Mesu, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Babel. Setelah dari Babel, Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau.(adv/to) Bagian Humas dan Protokol Pemprov Babel

4 Publizr Home