G VERNMENT 3 SELASA 7 JULI 2015 Ketua Komisi III Tolak Livina Dewan Pakai Mobil Eks Kadis Kadis Pakai Mobil Baru “Mobil lama (Mitsubisi Kuda-red) masih ada dan layak dipakai. Selain itu secara perawatan dan operasional pengeluaran mobil Livina lebih tinggi. Ya saya rasa mobil Kuda tidak ada salahnya.” ditanggung peminjam, tidak dibebankan kepada SKPD. Secara aturan yang diperuntukkan cuma untuk pimpinan,” tukasnya. Pengadaan Mobil Baru Rp6,8 Miliar Ahmad Subari KORAN BABEL -- Sejak hari Jumat (3/7) lalu, hingga Senin (6/7) kemarin, hampir seluruh anggota DPRD Kota Pangkalpinang terlihat sibuk. Mereka mondar mandir di halaman kantor DPRD. Satu persatu dari mereka terlihat mengecek kondisi mobil yang selama ini digunakan Kepala Dinas (Kadis) Pemkot Pangkalpinang. Bahkan sebagian dari anggota dewan ini sejak hari Jumat lalu, terlihat mengendarai mobil bermerk Grand Livina itu. Pagi (Senin-red) kemarin, saat ngantor beberapa anggota dewan ini pun sudah menggunakan mobil bekas Kadis ini. Ternyata 27 mobil bekas kadis produksi Nissan itu akan diserahterimakan dengan sistem pinjam pakai kepada para Wakil Rakyat tersebut, karena para Kadis sudah mendapatkan mobil baru bermerek Honda Mobillio. Tapi dari sekian banyak anggota dewan Kota Pangkalpinang, ada anggota dewan memilih tidak mengambil kendaraan tersebut, yakni Ketua Komisi III, Achmad Subari. Achmad Subari menyebut sengaja tidak mau mobil tersebut karena diri masih merasa cukup dengan mobil lama yakni mobil Mitsubhisi Kuda yang dipinjampakaikan pada masa pemerintahan sebelumnya. “Mobil lama (Mitsubisi Kuda-red) masih ada dan layak dipakai. Selain itu secara perawatan dan operasional pengeluaran mobil Livina lebih tinggi. Ya saya rasa mobil Kuda tidak ada salahnya,” katanya, Senin (6/7) kemarin. Kendati tidak menerima mobil bekas Kadis, pria yang biasa disapa Acu ini mengaku tidak ada protes dari anggota DPRD, “Pinjam pakai tidak dipermasalahkan, selama biaya perawatan operasional Terkait peralihan tangan kendaraan plat merah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) takan pihaknya menyerahkan kendaraan tersebut kepada para anggota dewan. Ia menyebutkan jumlah mobil yang akan diberikan sebanyak 27 unit. 26 unit mobil diberikan kepada anggota dewan kecuali Achmad Subari, sedangkan 1 unit diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Pangkalpinang. “Totalnya ada 27, cuma satu dewan yang tidak mau, sedangkan pengadaan mobil baru sebanyak 31 unit dengan anggaran Rp6,8 miliar rupiah,” DPPKAD Pangkalpinang ini mengatakan, dengan adanya mobil baru Mobilio ini, maka mobil Livina akan dipakai oleh DPRD, sedangkan Mobil Mitsubisi Kuda yang selama ini dipakai Anggota Dewan akan dikembalikan ke Pemkot Pangkalpinang, “Mobil ‘Kuda’ yang lama akan ditarik untuk operasional Pejabat Eselon 3 yakni Kabid dan Kabag,” tandasnya. (to) Triwulan Kedua, Ekonomi Diprediksi Pulih KORAN BABEL -- Seiring dengan kinerja perekonomian yang melambat, pertumbuhan transaksi sistem pembayaran non-tunai kliring dan RTGS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami penurunan. Demikian pula dengan sistem pembayaran tunai yang pada triwulan Hal itu diungkapan Kepala Bappeda Kabupaten Bangka, Pan Budi Marwoto dalam keterangan persnya, Sabtu (4/7). Diuraikannya, meskipun pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2015 diperkirakan mulai meningkat yang didukung membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi dan meningkatnya serapan anggaran pemerintah. Namun demikian ekspor diperkirakan masih menurun seiring dengan belum membaiknya harga dan pemberlakuan pembatasan ekspor timah, dan masih belum membaiknya harga komoditas pertanian dan perikanan di pasar internasional. “Kondisi perekonomian Bangka Belitung saat ini merupakan yang terburuk dalam 5 tahun terakhir,” katanya. Dikatakannya lebih lanjut, Bupati Bangka pernah mengatakan penyebab utama memburuknya perekonomian adalah karena perekonomian kita sangat tergantung dengan perdagangan internasional. 68,03 persen perekonomian Bangka Belitung berasal dari perdagangan internasional, terutama yang berasal dari komoditi pertambangan, industry pertambangan, komoditi perkebunan seperti sawit, karet, lada dan perikanan, “Perekonomian kita sangat terbuka, penurunan harga seluruh komoditi tersebut menyebabkan penurunan kondisi perekonomian,” jelasnya. Untuk itu lanjutnya harus ada kebijakan terintegrasi memperbaiki kondisi ini, persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemkab Bangka sendiri, harus ada solusi bersama, lingkup Bangka Belitung dan nasional. Oleh karena itu, Bupati Bangka merespon memburuknya perekonomian ini, Pemkab Bangka mengambil berbagai kebijakan, baik yang short term, middle term maupun long term. “Beberapa kebijakan short term yang sudah kami lakukan saat ini adalah dengan menggunakan APBD sebagai instrumennya, baik dengan melakukan percepatan serapan anggaran, maupun program padat karya,” katanya. Banyak program APBD 2015, terutama APBD perubahan 2105 diarahkan kepada program padat karya. “Kebijakan ini diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan, dari sisi lain, untuk meningkatkan daya beli, kami mencoba untuk daerah agar tetap berada pada level yang safety,” Program-program pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan pendidikan dikelola memalui swakelola oleh kelompok masyarakat. “Kebijakan ini diharapkan bisa membantu mengatasi persoalan ketenagakerjaan, dari sisi lain, untuk meningkatkan daya beli, kami men agar tetap berada pada level yang safety,” imbuhnya. “Untuk pelaku usaha dengan skala lebih besar, kami sudah melakukan penyertaan modal di JAMKRIDA. Siapa saja pelalu usaha yang memerlukan modal usaha dalam jumlah yang relative besar, namun tidak memiliki agunan yang cukup, silahkan hubungi JAMKRIDA yang akan bertindak sebagai penjamin,” terangnya. Selain itu juga, untuk membantu petani dan nelayan, Pemkab Bangka juga mengalokasikan anggaran untuk tambahan subsidi pupuk bagi petani dan subsidi BBM untuk nelayan. Untuk bidang pendidikan, Pemkab Bangka melalui APBD (diluar APBN dan APBD Provinsi) membantu siswa tidak mamupu dengan melakukan perluasan bantuan biaya pendidikan. Dalam skema long term, Pemkab Bangka menggelontorkan program KKSR atau Kelopmpok Kebon Singkong Rakyat, yang bekerjasama dengan industry Tapioka. Jika berjalan sesuai rencana, dalam waktu dekat Industri Tapioka akan berdiri di Puding Besar dan Kenanga dengan Kapasitas produksi tapioka 200 ton per hari. Dengan kapasitas seperti ini diperkirakan dibutuhkan produksi ubi kasesa 800-1000 ton/hari, diperlukan 7000-20.000 hektar lahan ubi kasesa. Skema KKSR melibatkan petani dalam jumlah yang banyak, dan skema ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Bangka dengan lebih cepat, serta melepaskan ketergantungan perekonomian dari sector pertambangan. Kebijakan long term lainnya, Pemerintah Provinsi harus segera mengambil langka dengan memperbaiki struktur pasar, rantai pasar dan mekanisme pasar seluruh komoditi ekspor dan perdagangan internasional dari Kepulauan Bangka Belitung. (*/hms) Dishub Perjuangkan Bus Gratis Dari Pusat KORAN BABEL -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pangkalpinang bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang sedang berupaya untuk mendapatkan mobil bus gratis dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dishub Kota Pangkalpinang, Anggo Rudi, Senin (6/7) kemarin. Kata dia, hal itu sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menerapkan dan mengembangkan Bus Rapit Transport (BRT) di 33 Ibukota Provinsi diseluruh Indonesia di tahun 2015. “Mewujudkan hal tersebut, rencananya Pemerintah Pusat akan membagikan 1.000 unit mobil bus secara gratis kepada pemerintah daerah dan untuk tahun 2016-2018 sebanyak 3.000 unit kepada seluruh pemerintah kabupaten, “ jelas Anggo, kemarin. Anggo melanjutkan, hal itu merupakan salah satu program Pusat yang sangat vital dalam rangka mendukung pembangunan suatu daerah di bidang transportasi. Oleh karena itu harap ia, seluruh stakeholder yang terkait untuk terus memantau program ini, jangan sampai Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Provinsi terlewatkan oleh Pemerintah Pusat. “Saya sampaikan kejar terus dan harus didapatkan bantuan pengadaan BRT ini, demi kemajuan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang,” tegasnya. Lalu lintas dan angkutan jalan, kata dia, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan suatu daerah, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di sepanjang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di daerah tersebut. “Laju pertumbuhan dan pengembangan wilayah ini akan meningkat seiring dengan berkembanganya jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang secara terpadu dalan satu kesatuan sistem yaitu angkutan jalan, prasarana lalu lintas, pengemudi dan pengguna jalan serta tata cara pengelolaannya,” katanya. Lanjut Anggo, sebagai salah satu daerah otonom sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pangkalpinang menjadi pusat dan simpul penghubung jaringan lalu lintas dan angkutan jalan antar kabupaten yang ada di pulau Bangka. “Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang, laju pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan adanya sarana/prasarana layanan publik, “ ujarnya. “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terkoordinasi secara baik dan benar akan menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi setiap pengguna jalan yang tentunya melibatkan peran serta dan tanggung jawab,” urainya. (to)
4 Publizr Home