Komunitas Pelangi 10 SELASA 28 JULI 2015 Paripurna APBD Perubahan Terancam Ditunda KORAN BABEL -- Anggota DPRD Kota Pangkalpinang mengancam akan melakukan penundaan terhadap Rapat Paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Perubahan (APBD-P) tahun 2015, yang akan digelar Hari ini, Selasa (28/7). Terancamnya penundaan Paripurna Nota Kesepakatan Kebajikan Umum Anggaran (KUA) Program Plafon Anggaran Sementara (PPS) untuk menentukan APBD-P, lantaran hingga Senin (27/7) sore kemarin, DPRD belum menerima data-data mengenai perubahan berupa penambahan dan pengurangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dengan terpaksa, anggota Dewan enggan untuk mengikuti Paripurna Hari ini. Beberapa Anggota yang mengancam menunda Paripurna, diantaranya Sekretaris Komisi 1 Depati Gandhi, dan Rio Setiady. Kepada wartawan Depati Gandhi mengatakan dirinya bersama beberapa anggota dewan lainnya tidak sudi mengambil keputusan tanpa mengetahui apa saja menyangkut masyarakat, “Kami akan tidak akan mengikuti Paripurna, jika tidak jelas seperti ini. Bagaimana kami sebagai wakil rakyat jika kami hanya disuruh menyetujui saja yang berhubungan kepentingan rakyat,” tegasnya. Lanjut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dalam pembahasan APBD-P itu, semua anggota Dewan tidak memegang data penambahan dan pengurangan anggaran yang akan diajukan untuk APBD-P, “Kami tidak mau menerima begitu saja keputusan tanpa mengetahui apa saja yang dicoret dalam APBD-P. Tadi saja (Kemarin -red) TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak siap sehingga Banggar (Badan Anggaran) di deadlock, padahal Nota Kesepakatan yang menjadi dasar KUA untuk menjadi APBD-P,” ungkapnya. Sementara, Rio Setiady, mengatakan pihaknya bersama anggota dewan lainnya sudah sepakat untuk menunda paripurna bila draf penambahan dan pengurangan anggaran itu tidak ada, “Kami tidak mau tutup mata dengan mengikuti paripurna yang akan menyangkut masyarakat Pangkalpinang,” kata Rio. Karena itu, dirinya meminta agar Pemkot terlebih dahulu menyerahkan data-data itu dan membahasnya bersama DPRD, “Tidak mungkin Paripurna bisa digelar sementara pembahasan tentang anggaran belum Memang, kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam miliar telah bisa dikembalikan ke angka Nol. Namun, pihaknya tidak tahu mana saja item yang dicoret dan ditambah dalam anggaran. Padahal menurutnya, dirinya sudah menyampaikan kepada (SKPD) di Pemkot Pangkalpinang agar dapat memprioritaskan penggangaran yang langsung menuju ke masyarakat pada APBD-P 2015. “Agar setiap SKPD bisa mengatur setiap anggaran yang telah diajukan langsung menuju ke yang paling prioritas sesuai dengan LPMJ. Ini jangan sampai nantinya kalau dipaksakan maka akan putus ditengah jalan, makanya kita ajukan dua opsi yaitu DPRD yang akan menyisir sendiri tapi dengan konsekuensi akan ada penyoretan atau silahkan SKPD bersama dengan tim TAPD untuk melihat dan memilih mana yang lebih prioritas, coretlah yang tidak penting dan tidak menyentuh masyarakat contohnya pembangunan sekolah, masjid dan perbaikan jalan yang rusak,” tukasnya. (to)
12 Publizr Home