4 G VERNMENT RABU 22 JULI 2015 Warga Koba Laporkan Oknum ‘Ngecuk’ Proyek Talut KORAN BABEL – Salah seorang warga Koba, Bangka Tengah, bernama Jamal meminta kepada para developer atau kontraktor proyek di daerah untuk tidak takut kepada oknum-oknum yang mencari keuntungan dari kegiatan pembangunan. Salah satunya seperti yang terjadi di proyek pembangunan talut di kota Koba, yang diindikasikan dimanfaatkan oknum untuk meminta sejumlah uang kepada kontraktor. Dikatakan Jamal, dirinya meminta kepada pihak perusahaan melaporkan kepada pihak kepolisian, jika memang ada oknum masyarakat yang mengatasnamakan LSM atau wartawan, meminta sejumlah uang dengan cara menakut-nakuti pihak kontraktor. “Saya berkomentar masalah talut ini, karena saya merupakan warga setempat. Saya menginginkan pekerjaan proyek talut berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal. Makanya, kemarin saya panggil wartawan untuk mempublikasikan masalah talut ini,” kata Jamal kepa“Kalau dibangunnya bagus, kita apresisasi. Sebaliknya, kalau jelek, maka akan kita laporkan ke pihak penegak hukum. Termasuk orang-orang yang minta uang atau ‘nanggok’ komentar saya ini, atau bahasa lainnya ngecuk diproyek tersebut juga akan kami laporkan atas nama masyarakat Koba.” da KORAN BABEL melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (21/7) kemarin. Menurut Jamal, dirinya mendengar ada oknum masyarakat minta-minta uang kepada pihak perusahaan, yang disebutkan untuk mengamankan (koordinasi-red) LSM dan wartawan, “Saya menyayangkan kalau memang ada oknum-oknum menerima uang itu. Bahkan dari komentar saya kemarin, juga saya dengar ada yang manfaatinnya untuk minerima sejumlah uang dari pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan dirugikan atas hal tersebut, silakan lapor ke Polisi. Sebab, warga Koba tidak pernah minta-minta, memalukan!,” kata Jamal. Jamal menekankan dirinya hanya mengawasi pengerjaan proyek, karena dirinya merupakan warga Koba, “Kalau proyek talut itu tidak diawasi, takutnya nanti dibangun sembarangan sehingga merugikan negara dan masyarakat setempat,” ungkapnya. Terkait komentarnya masalah Batu Kapur, ujar Jamal, hal itu memang benar dan juga merupakan pengawasan dari masyarakat, “Memang benar Batu Kapur itu tidak digunakan sebagai talut, hal ini merupakan peringatan saja jangan sampai batu itu dibangunkan (dipakai untuk proyek-red). Sebab, kualitas Batu Kapur sendiri sangat buruk, bisa-bisa talut yang dibangun nantinya mudah retak,” ulasnya. Dia berharap agar pihak perusahaan benar-benar serius membangun talut tersebut. Ia bersama masyarakat lainnya, akan selalu mengawasi pembangunan proyek tersebut dari awal hingga akhir, “Kalau dibangunnya bagus, kita apresisasi. Sebaliknya, kalau jelek, maka akan kita laporkan ke pihak penegak hukum. Termasuk orang-orang yang minta uang atau ‘nanggok’ komentar saya ini, atau bahasa lainnya ngecuk diproyek tersebut juga akan kami laporkan atas nama masyarakat Koba,” pungkasnya. (ron) Pasca Putusan MK Incumbent Patut Waspada KORAN BABEL -- Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus gat menganggu sebagian anggota dewan yang hendak maju dalam agenda Pemilu. Petinggi Bangka Tinggalkan Rumdin Dalam Open House KORAN BABEL -- Open jriah/2015, para petinggi di Pemkab Bangka seperti Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, secara bersama-sama tidak menggunakan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, yaitu rumah dinas. Ketiganya berlebaran ‘open house’ di rumah pribadi. Entah apa penyebabnya, sehingga mereka tidak mau menggelar open house di rumah dinas. Tapi banyak tamu ataupun warga masyarakat “Bukannya kita tidak mau berlebaran di rumah dinas, namun karena rumdin sedang di rehab. Jadi kita pindah berlebaran di rumah pribadi.” yang mau berlebaran dengan Bupati menjadi terkejut, karena susana Rumdin Bupati sepi tidak ada tamu. Yang ada hanya Satpol PP penjaga Rumdin. “Bukannya kita tidak mau berlebaran di rumah dinas, namun karena rumdin sedang di rehab. Jadi kita pindah berlebaran di rumah priba disela-sela kesibukannya menemui tamu yang berlebaran di rumah pribadi Bupati di daerah Bukit Betung, Sungailiat, Jum’at (17/7) lalu. Dijelaskan orang nomor satu di Bangka ini, bahwa open house dimana saja tidak jadi persoalan, karena yang penting dapat menemui masyarakat dan undangan yang bersilahturahmi dalam berlebaran, ”Mungkin tahun depan baru di rumah dinas karena tahun sebelumnya di rumah dinas dalam open house berlebaran,”paparnya. Sementara, pantauan di lapangan, rumah dinas Bupati ternyata belum direnovasi, bahkan dari Dinas PU mengatakan renovasi bari dilakukan tahun depan (2016). (tom) Kanwilkumham - STIH Pertiba Jalin Kerjasama KORAN BABEL -- Kantor Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tinggi Bangka (Pertiba) Pangkalpinang, Senin (13/7) di kantor Kanwilkumham Babel. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam Momerandum of Understanding (Mou) terkait dua hal yakni peningkatan jenjang pendidikan PNS di Lingkungan Kanwilkumham dan peningkatan pengembangan kekayaan intelektual di Babel. Mou dihadiri langsung Kepala Kanwilkumham Babel, Pertiba, Susanti Eryanti, serta turut hadir masing-masing dari para Divisi di Kanwilkumham. santi Eryani mengapresiasi keinginan Kanwil untuk menyelenggarakan kerjasama. Menurutnya, pihaknya tidak hanya menjalin MoU dengan Kanwilkumham saja tetapi beberapa instansi lain, “Kami apresiasi dengan Mou ini. Kami juga sudah Mou dengan Diknas tentang jenjang mahasiswa. Kami juga baru MoU dengan Lapas Narkoba. Intinya kami sangat senang dengan kerjasama ini,” ujar Susanti. Atas MoU itu, Susanti berharap kerjasama seperti ini tidak hanya disini saja tetapi ini tetap berkelanjutan. Bisa kami gandeng dengan untuk penyuluhan dan sebagainya yang tentunya berdampak pada penguatan dan pemajuan kampus,” tukasnya. Sementara Kakanwilkumham, Ibnu Chuldun mengatakan salah satu tujuan kerjasama ini adalah menggali dan mengembangkan kekayaan intelektual untuk perekonomian daerah, dengan cara berkoordinasi dalam melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual. “Selain itu, untuk meningkatan kompetensi PNS dalam program S1 dan S2 di lingkungan Kanwilkumham, melakukan peningkatan jenjang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pegawai,” ujarnya. (to) Pasalnya, beberapa anggota dewan yang sudah memproklamirkan diri dan kemudian sudah dapat rekomendasi DPP pun urung untuk melang dikatakan Bambang Ari Satria selaku Pemerhati politik lokal, Selasa (21/7) kemarin. “Keputusan MK itu tentu akan sangat menganggu,karena sebagian besar yang sudah mendapatkan restu dari DPP, malahan mereka memilih untuk mundur secara teratur,” ujar Bambang kepada KORAN BABEL, kemarin. Bambang juga menegaskan dengan adanya keputusan MK semakin memperjelas mana politisi yang murni berbuat untuk rakyat, mana yang “Ini semakin memperjelas, dewan yang mengurung niat untuk maju karena adanya keputusan MK menandakan bahwa mereka hanya orientasi terhadap kekuasaan, tidak siap berbuat untuk rakyat, padahal pencalonan mereka sangat dikehendaki rakyat.” hanya sekadar mengejar kuasa. “Ini semakin memperjelas, dewan yang mengurung niat untuk maju karena adanya keputusan MK menandakan bahwa mereka hanya orientasi terhadap kekuasaan, tidak siap berbuat untuk rakyat, padahal pencalonan mereka sangat dikehendaki rakyat,” tegasnya. lebih lanjut, Bambang menampik jika proses Pilkada serentak ini akan diundur. Karena menurutnya proses tahapan pilkada sudah berjalan. Dan bahkan hanya menyisakan satu minggu lagi. “Kalau diundur tidaklah, mengingat tahapan pilkada sudah berjalan. bahkan tinggal satu minggu lagi kandidat jalur parpol hendak mendaftar,” katanya. Ia pun membantah jika keputusan MK akan memberikan keuntungan sendiri bagi incumbent (pentahana). Sebaliknya, incumbent harus mewaspadai kekuatan politik yang datang dari anggota dewan yang telah siap untuk mundur dan maju di Pilkada tersebut. “Tidak berpengaruh terhadap incumbent. Buktinya di Bangka Barat yang maju untuk mendampingi Parhan Ali dari dewan juga, yakni Markus. Di Basel yang maju dari dewan tupun di Beltim, yakni Fezzi. Artinya persiapan mereka memang sudah matang dan tidak hanya sekedar maju saja,” pungkasnya. (jar) Kanwilkumham Tepis Isu Jual Beli Remisi KORAN BABEL -- Kantor Kepulauan Bangka Belitung menepis isu jual beli Remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang ada di Provinsi Kepulauan Babel. Kanwilkumham Ibnu Chuldun, kepad wartawan, menyikapi Remisi yang diberikan pihaknya terhadap warga binaan. Menurut Ibnu, meski setiap tahun dalam rangka Leb napi mendapatkan remisi, namun praktik jual beli Remisi tidak mungkin terjadi di Negeri Serumpun Sebalai ini. Karena dikatakannya, proses yang dijalankan dalam pemberian Remisi berdasarkan sistem dan tidak sembarangan. “Kami yakinkan bahwa tidak ada praktik seperti itu. Mungkin isu seperti itu ada, tetapi sejauh ini praktik jual beli remisi kami tegaskan tidak ada,” bantah Ibnu beberapa waktu lalu. Ia mengatakan tidak mungkin pegawai Kanwilkumham melakukan jual beli remisi. Jika itu terjadi, tentu saja langsung diketahui oleh semua pihak di Kanwilkumham, “Tidak mungkin pegawai dapat jual beli remisi. Apalagi Kalapas, karena ada sistemnya untuk seorang warga binaan mendapatkan remisi setiap tahunnya,” jelasnya. Ia menyebutkan, ada beberapa kriteria yang diterapkan dalam sistem tersebut untuk mendapatkan remisi, sehingga diyakini sistem tersebut berjalan dengan baik. Adapun kriteria untuk mendapatkan remisi, diantaranya, Napi wajib berkelakuan baik, dimana kelakuan baiknya terpantau selama menjalani hukuman. Kedua, lanjutnya, warga binaa tidak menjalani hukuman disiplin, dimana hukuman diberikan apabila sering berkelakuan buruk, “Kan syaratnya wajib berkelakuan baik selama di Lapas, Wajib menjalani pembinaan kelakuan baik. Tentu saja semua tingkah laku Napi dapat terpantau oleh Kanwilkumham, tidak mungkin yang berkelakuan buruk bisa diajukan remisi,” tegasnya. Menurutnya, remisi tidak sembarangan diberikan, karena itu, silahkan masyarakat melaporkan jika menemukan adanya praktik jualbeli remisi tersebut terjadi di Lapas maupun Rutan, “Kami tidak akan biarkan terjadinya praktik tersebut. Napi yang berhak mendapatkan harus mendapatkan, bukan yang berkelakuan tidak baik. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada permainan seperti itu,” tukasnya. (to)
5 Publizr Home