e e a e a 9 u k G VERNMENT 3 SABTU 25 JULI 2015 Pilkada Harus Diikuti Lebih Dari Satu Pasangan Tidak Ada Istilah Bumbung Kosong KORAN BABEL -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus diikuti lebih dari satu pasangan peserta. Pasalnya, Pilkada harus ditunda bila syarat itu tidak terpenuhi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak mengenal istilah gambar kosong atau bumbung kosong. “Kami menyampaikan bahwa UU No. 8/2015 tidak mengenal istilah bumbung kosong. Yang ada adalah kita memberikan kesempatan satu kali kepada partai untuk memanfaatkan pendaftaran yang telah diperpanjang tiga hari,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/7). Menurut Husni, waktu tambahan harus digunakan sebaik-baiknya. Bila tidak, pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga gelombang Pilkada serentak tahap berikutnya, pada 2017, “Ini harus menjadi perhatian partai,” tegasnya. Menurut Husni, istilah bumbung kosong kali pertama dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia “Kami menyampaikan bahwa UU No. 8/2015 tidak mengenal istilah bumbung kosong. Yang ada adalah kita memberikan kesempatan satu kali kepada partai untuk memanfaatkan pendaftaran yang telah diperpanjang tiga hari.” Yasonna Laoly saat rapat di Istana Presiden. Tapi, usulan itu sekadar wacana. Presiden Joko Widodo tidak menanggapi, “KPU tidak akan membuat peraturan bumbung kosong itu karena tidak ada dasarnya,” tegas Husni. PPP Tidak Ikut? Pendaftaran bakal calon Pilkada serentak 2015 dilakukan tanggal 26-28 Juli 2015. Namun, hingga saat ini PPP masih jauh dari kata sepakat dalam mengusung calon kepala daerah secara bersama-sama. Padahal, KPU telah menegaskan partai politik yang tengah mengalami dualisme kepengurusan seperti Golkar dan PPP, harus memiliki kesepakatan untuk mengusung pasangan calon. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 36 (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015. “Prinsip utama dari kebijakan KPU, dua kepengurusan ini harus bersepakat mengusung pasangan calon,” kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Gedung KPU Jakarta Pusat, Jumat (24/7). Jika kesepakatan itu tidak terjadi, PPP terancam tidak dapat ikut serta dalam Pilkada serentak 2015, “(Kalau tidak ada kesepakatan) Partai politik itu berarti telah melepaskan hak dalam mengikuti pemilihan kepala daerah,” ujarnya. Kendati demikian, ia berharap kedua kubu yang ma dan menyelesaikan masalah ini. Sehingga, dapat ikut serta dalam Pilkada 2015, mengingat masih ada waktu beberapa hari sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah berakhir, “Kan masih ada waktu partai politik membangun kesepakatan dan konsolidasi,” tutupnya. (mtr) Marsyahbana Minta Pendatang Didata KORAN BABEL -- DPRD Kota Pangkalpinang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mendata warga pendatang pasca Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriyah. Pendataan itu diharapkan dapat menekan terjadinya tingkat kriminalitas di Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. “Kami berharap Pemkot Pangkalpinang mendata warga pendatang ini untuk mencegah ledakan pendudukan, menekan angka kriminalitas, pengangguran serta kemiskinan,” kata Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Marsyahbana, Jumat (24/7). Katanya, warga pendatang jika tidak diakomodir dan didata dengan baik, akan berdampak pada meningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan karena sebagian besar warga pendatang tidak memiliki keahlian seiring terbatas lapangan kerja yang menampung mereka. “Apalagi warga pendatang yang tidak memiliki keahlian tentu akan menambah beban pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, jika diibaratkan, Provinsi Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang seperti sebuah “gula-gula” yang menarik perhatian semut-semut untuk mendekati dan memakannya, “Babel itu ibarat gula-gula yang menarik dan memiliki daya pikat tersendiri bagi warga pendatang dari Pulau Jawa, Sumatera dan daerah lainnya,” ujarnya. Ia mengaku, sulit untuk mencegah bertambahnya jumlah warga pendatang dari luar yang ingin bekerja di Babel atau kaum urban setelah mereka balik dari kegiatan mudik, “Kami membutuhkan warga pendatang yang memiliki keahlian untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, tidak membutuhkan pendatang yang tidak memiliki keahlian,” ujarnya. Untuk itu, tegasnya, pihaknya mengimbau kepada warga luar yang bekerja di Babel agar tidak membawa teman, atau kerabat sekembali dari kampung halaman miskinan. “Kami mengimbau kepada mereka agar jangan bawa warga baru lagi yang tidak memiliki keahlian, pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai ke Babel karena akan menambah beban Pemerintah dalam pemberdayaan mereka,” tukasnya. Hal serupa diungkapkan Anggota DPRD, Michael Pratama. Dia mengaku, Pemkot harus lebih jeli dan cekatan dalam melakukan langkah antisipasi. Menurutnya, jika dibiarkan, banyak pendatang yang tidak memiliki keahlian dan SDM untuk bersaing di Pemkot, “Karena itu, pendataan harus benar-benar dilakukan secara detail. Ini adalah tugas Pemkot untuk melindungi Pangkalpinang,” tegasnya. Tugas tersebut, dikatakannya harus sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Petugas harus memeriksa identitas pendatang, sebab bukan hal baru pelaku kriminal bersembunyi dan berdalih menjadi pendatang, “Pemilik tempat kos maupun kontrakan harus benar-benar memilah memilih penghuni kosannya, jangan hanya mementingkan uang saja,” tukasnya. (to) Bensin Dihapus Dua Tahun Lagi KORAN BABEL -- Pemerintah memperkirakan BBM jenis Premium akan dihapus dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai ganti, pemerintah menyediakan BBM bagus, tidak perlu lagi ron 88. Paling sedikit mungkin Ron 92 nanti, karena Ron 90 pun masih di mix,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/7). Dikatakannya, Pertalite merupakan BBM yang kualitasnya lebih baik jika dibandingkan Premium, itu tidak bagus bagi lingkungan dan bagi mobil. kalau bisa standarnya makin hari makin ditingkatkan. tapi masih tetap dipertahankan,” jelasnya. Sofyan juga menuturkan Pertalite yang dijual Rp 8.400 per liter tidak akan mengancam keberadaan Pertamax. Ia menjelaskan Pertamina sudah memiliki perhitungan tersendiri. ahkan, laporan yang diterima, konsumsi Pertamax meningkat saat Lebaran karena masyarakat mulai sadar dengan kualitas BBM tersebut. Sofyan memastikan keuntungan dari penjualan Pertalite tidak akan dipakai untuk menambal kerugian Pertamina. Pertalite akan memakai harga keekonomian dan diharapkan juga mampu menjadi pesaing produsen bahan bakar lainnya. Pertamina telah memasok BBM jenis baru Pertalite di 101 SPBU di tiga kota besar yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya. Pertamina melakukan uji coba produk tersebut dalam 2 bulan. (lip6) Pilkada Bateng Siap Diamankan KORAN BABEL -- Polres Bangka Tengah (Bateng) siap mengamankan Pilkada daerah setempat. Hal ini dipastikan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman Polri dan KPU Bateng terkait Pilkada serentak tahun 2015, di aula pertemuan Mapolres Bateng, Jum’at (24/7) kemarin. Pihak terkait Pemilukada yang terdiri dari KPU, Panwaslu Bateng, Mapolres Bateng, Satpolpplinmas Bateng dan Kejari koba melakukan rapat koordinasi masalah pengamanan Pilkada. Kapolres Bangka Tengah AKBP Roy Ardhya Candra juga menyampaikan dengan diadakannya Rapat Koordinasi ini, menandakan bahwa Polri dengan dibantu instansi terkait siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2015 dengan Sandi Operasi Mantap Praja 2015, “Kita berharap pengamanan ini berjalan sesuai harapan,” kata AKBP Roy kepada KORAN BABEL,Jjum’at (24/7). AKBP Roy juga menyampaikan di Kabupaten Bangka Tengah ada 351 TPS dengan 346 TPS kategori aman dan 5 TPS kategori rawan. Untuk TPS rawan terdapat di Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Lubuk Besar dan Kecamatan Namang, “Seperti TPS yang berada di Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan yang untuk menuju kesana menggunakan transportasi laut,” katanya. Untuk Polri sendiri, Polres Bangka Tengah menyiapkan 328 Personil, TNI 70 Personil, Linmas 702 Personil, dan BKO Polda 62 Personil, BKO Polresta Pangkalpinang sebanyak 49 Personil. “Semua personil mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pengamanan Pilkada. Harapannya, dalam pengamanan, semua personil paham akan cara penanganan hal-hal yang dapat menganggu keamanan pada Pilkada Bateng,” pungkasnya. (ron) Anak Tanggung Jawab Bersama KORAN BABEL -- Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), AKBP Abdul Mun’im menyatakan bahwa Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli sebagai momen untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak anak yang selama ini terampas dan terabaikan. “Mari jadikan momen Hari Anak agar kita lebih peduli terhadap mereka, karena masalah anak bukan lagi menjadi masalah pribadi atau keluarga, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama, baik tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab secara moral. Semoga hak anak kedepan makin diperhatikan dan tak akan terulang lagi kasus kekerasan pada anak,” ucap Kabid Humas. Ia juga mengingatkan bahwa kriminalitas anak tak lepas dari peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik hingga mengawasi anak. Ditambah kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Seperti hak mendapatkan perawatan, perlindungan, hak asuh yang layak dan kasih sayang serta kesehatan juga pendidikan. Sementara itu, pihak Kepolisian selalu menangani secara khusus apabila terjadi kasus kriminalitas yang melibatkan anak dibawah umur, mulai dari anak yang menjadi pelaku kejahatan ataupun sebagai korban sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam mencakup permasalahan hukum yang melibatkan anak, Polda Babel mengandalkan Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renata) yang tergabung dalam tubuh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit-Reskrimum). (jar)
4 Publizr Home