SABTU 25 JULI 2015 Edisi No 383 12 HALAMAN Harga Rp 2.000 Pogba Perpanjang Kontrak “Tolikara Aman Pak Presiden!” Indonesia Milik Kita Bersama Umat Muslim Shalat Jumat Perdana di Tolikara D elapan perwakilan masyarakat Tolikara, Papua, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 24 Juli 2015 selama sekitar satu jam. Ketika bertemu Jokowi, warga Tolikara Papua itu menegaskan bahwa kehidupan mereka di Tolikara saat ini berjalan dengan aman. “Sejak dihentikan dua jam setelah (kerusuhan) itu hingga detik ini kami laporkan, ‘Tolikara aman Pak Presiden.’ Kami laporkan juga; Tolikara aman, Papua aman,” kata Ketua Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) Papua Pdt Lipiyus Biniluk di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015) usai bertemu dengan Jokowi. Dia juga mengatakan kepada Jokowi, masyarakat Tolikara dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. GIDI Minta Kasus Pembakaran Masjid di Tolikara Dihentikan “Seluruh warga bangsa diharap mendoakan dan mendukung apa yang kami lakukan di sana. Situasi aman terkendali masyarakat Papua harap aman,” kata Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia itu. Jokowi pun meminta agar mereka tetap menjaga keamanan di Tolikara. Kata Lipius, Jokowi juga berterimakasih kepada masyarakat Papua, khususnya Tolikara karena telah ini secara serius. “Bapak Presiden sampaikan beberapa poin di seluruh Indonesia, baik muslim maupun kristen, ini milik kita bersama. Tak ada hukum haram atau dilarang; tempat ini punya ini, tempat itu punya itu. Agama apa pun itu semua sama,” ujar Lipiyus Biniluk. Presiden pun berpesan supaya semua elemen Ahok Usul 2 SKB Dua Menteri Dicabut Bertentangan dengan UUD 1945 SKB Itu Picu Penyerangan oleh Intoleran KORAN BABEL - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Surat Keputusan Bersama Hal.2 Unit Gegana Disiagakan Hal.4 Jalankan Program Budi Pekerti Korut Hal.5 Bantah Laporan (SKB) Dua Menteri, bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, SKB yang memuat keharusan pengumpulan KTP dari 90 warga di sekitar rumah ibadah guna mendapatkan izin pendirian tersebut, jelas-jelas bertolakbelakang dengan konstitusi. Ahok bahkan dengan tegas menyatakan, agar SKB yang kerap memicu penyerangan terhadap sejumlah massa yang segolongan orang intoleran itu, bisa segera dicabut karena berpotensi merusak kerukunan umat beragama. “SKB 2 Menteri bertentangan dengan UUD 1945, Untuk Apa Kita Mencari Perbedaan KORAN BABEL -- Dandim 0413/Bangka Letkol (Inf) Utten Simbolon menyampaikan bait pantun “Pohon mangga rindang daunnya. Ditanam di halaman rumah. Buat apa kita mencari perbedaan yang ada lebih baik kita beramah tamah” Pantuan itu jadi pembuka ketika Letkol (Inf) Utten menyampaikan sambutan sebagai Ketua Panitia Acara Silaturahmi Danrem 045/Gaya Kolonel (Inf) Murlim Mariadi di Aula Makodim 0413/Bangka, Jumat (24/7). Sedikitnya 200 orang hadir dalam kegiatan ini, mereka berasal dari lintas agama se-Kepulauan Bangka, baik Tokoh Agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Para tokoh agama ini masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan yang didahului oleh Tokoh Agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Dari acara silarurrahmi ini para pengurus Foruk Kerukunan Umat Beragama KPU Tunggu Putusan Final PTUN PN Jakarta Utara tak Bisa Dipakai untuk Mendaftar Pemilu Kada “PKPU tidak akan diubah. Sampai saat ini, untuk mengajukan pen dari kedua kepengurusan,” KORAN BABEL - Komisioner Komisi Pemi gatakan, KPU akan tetap menunggu proses hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan partai politik yang bersengketa. Dengan demikian, KPU tidak mempersoalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengeluarkan putusan serta merta dan memenangkan kubu Aburizal Bakrie dalam sengketa Partai Golkar. Hadar kemarin mengatakan, “Kalau kami, kami tidak melihat putusan (serta merta) itu. Karena yang kami tunggu adalah putusan berkekuatan hukum tetap terhadap SK Menkumham yang sedang dipersoalkan.” Ia mengatakan, karena pengesahan kepengurusan partai politik ditentukan oleh SK Menkumham, maka dalam pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak, KPU hanya akan menerima kepengurusan dalam pendaftaran pemilu kada, sesuai dengan yang lebih dulu disahkan oleh Menkumham. Selanjutnya, apabila SK Menkumham tersebut sedang dipersoalkan, maka jalur hukum yang ditempuh bukan melalui pengadilan umum, tetapi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada pun sengketa kepengurusan Golkar, saat ini telah sampai pada tahap di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. “Jadi untuk kepengurusan Golkar, kami melihat yang di PTUN, dan kalau dilanjutkan sampai ke Mahkamah Agung,” kata Hadar. Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) tidak mengatur mengenai putusan serta merta oleh Pengadilan Negeri. Untuk itu, KPU tidak akan menggunakan putusan PN Jakut dalam sengketa Golkar untuk pendaftaran pilkada. Industri Tambang Anjlok UU Minerba Direvisi (FKUB) mengharapkan tetap menjaga silaturrahmi mulai dari para tokoh/pimpinan agama sampai pada akar rumput artinya para umat beragama masing-masing saling menjaga kerukunan terutama di Bangka. Jaga Kerukunan Beragama di Bangka Terpisah Polres Bangka juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan yang mengusung tema “Rakor Kerukunan Umat Beragama Dalam Rangka Mewujudkan Situasi Kamtibmas Yang Kon berlangsung di Gedung Serba Guna Mapolres Bangka, Jumat (24/7) pagi. Bikin KO Deddy DUA selebriti Indonesia, Deddy Corbuzier danChika Jessica terlihat semakin dekat saja. Dalam postingan instagram mereka menunjukkan kebersamaan dengan anak Deddyyaitu Azka yang saat ini berusia 10 tahun. KORAN BABEL - Pemerintah saat ini tengah menggodok penataan regulasi atau aturan di sektor mineral dan batu bara. Salah satunya bakal difokuskan mengenai perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan penataan regulasi tersebut telah sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penataan tersebut terbilang tepat lantaran industri pertambangan tengah anjlok. Sudirman di kantornya kemarin mengatakan, “Saya apresiasi pada diskusi di Komisi VII dan Panja Minerba karena memberi ruang pada pemerintah untuk menata regulasi aturan di sektor minerba.” Menteri Sudirman menegaskan ada dua isu penting dalam penataan sektor minerba. Pertama, konsistensi antara aturan tertinggi seperti UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Kedua, masalah putusan perpanjangan kontrak karya (KK). Ia mengungkapkan, “Investasi besar baru bisa diputuskan dua tahun sebelum masa kontraknya habis, ini mesti diubah. Kalau Seperti ketika nge-mall bareng di Citos, Cilandak, Jakarta Selatan, ketiganya terlihat menikmati waktu bersama. Chika pun sempat mencoba mainan self balance wheel yang biasanya dipakai oleh Deddy dan Azka. Karena masih belajar, Chika pun memerlukan bantuan untuk menaiki self balance wheel itu. Ia digandeng
2 Publizr Home