11

Connection SELASA 23 JUNI 2015 Tambang dilakukan secara tertulis. Mengenai berlarut-larutnya soal PT Koba Tin ini dan semua masalah lain yang terkait, semuanya sudah saya ungkapkan kepada Presiden Joko Widodo tiga bulan lalu,” kata Gubernur Rustam. Gubernur Rustam Effendi telah melakukan survey secara detil kemampuan masyarakat dalam permodalan penambangan serta daya beli peralatan penambangan. “Formatnya salah satu yang mempermudah rakyat ya koperasi melalui Bapak Angkat dan “BUMD”. Kita permudah buat rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan dan reklamasi,” tandas Gubernur Rustam. Dua Bulan. Dalam memperjuangkan WPR, Gubernur Rustam dalam dialog dengan Presiden Jokowi dan para menteri saat blusukan ke Air Mesu diputuskan melalui Peraturan Presiden. “Kita akan berjuang keras semoga tidak lebih dari dua bulan kita bisa mulai menghidupkan Tambang Rakyat melalui format WPR. Kita tidak ingin rakyat Babel terlalu lama menderita dalam keterpurukan ekonomi,” tegas Utang utang pada masyarakatnya sendiri,” sebutnya. Kalau Indonesia bisa menjaring investor rumah tangga, Bambang bilang, dapat menemui win win solution untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. “Kalau kita sudah seperti Jepang, malah kita lebih nyaman untuk berutang karena dari masyarakatnya,” katanya. Terendah di Asia Tingkat utang Indonesia tercatat paling rendah dibanding rasio Produk Domestik Bruto (PDB) negara lain di Asia atau sekira 60 persen dari PDB. Managing Director and Co-Head of Asian Economic Makmur optimalkan dan menjadi berkah buat rakyat Babel. Orang nomor satu di Republik ini sudah membuat solusi-solusi penting buat Babel. Diharapkan, Babel mengejar, mengawal dan menindaklanjutinya. Harapan dan saran itu disampaikan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Rudianto Tjen seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya selama dua hari (20 dan 21 Juni 2015) di Kepulauan Bangka Belitung. Laut nata. Namun, Puteri Indonesia 2005 ini mengaku masih ingin bertemu dengan hiu paus atau yang biasa disebut “raksasa” bawah laut perairan Nabire, provinsi Papua. “Indonesia, Nabire, saya belum lihat whale shark,” ucap Nadine. Nadine punya alasan memilih perairan Nabire. “Saya akan cari daerah yang memang memungkinkan bertemu dengan hiu dan manta (mantaray atau ikan pari) lebih gampang. Saya akan mencari daerah-daerah itu,” kata perempuan berdarah Jawa dan Jerman ini. Dengan bertemu hiu paus, Nadine merasa bisa melawan rasa takut. “Kalau kita berpikir ini takut itu takut, kita enggak akan maju. Hadapi ketakutan kita dengan pemikiran yang baru, itu akan mempermudah segalanya dan energi positif pun akan datang ke kita. Dan kita enggak boleh kalah sebelum berperang karena kita belum tahu apa yang kita hadapi,” katanya. Sedangkan untuk destinasi luar negeri, Nadine ingin berkunjung ke Islandia. “Islandia, lihat Aurora Borealis,” tuturnya.(kmps) Polair Hanya Punya 74 Kapal Patroli KORAN BABEL -- Wilayah perairan Indonesia, dianggap rentan terhadap aksi penangkapan ikan ilegal (lllegal Fishing) dan penyelundupan narkoba. Sebab itu, Kepala Direktorat Kepolisian Air (Polair) Polri, Brigjen Pol M Chaerul Noor, mengaku pihaknya akan melakukan koordinasi dengan institusi lain guna mengamankan kawasan perairan nasional. “kita Koordinasikan dengan instansi lain, termasuk BNN dan Direktorat Narkoba Mabes Polri untuk kasus narkoba,” beber Chaerul di markas Polair, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/6/2015). Chaerul menambahkan, pihaknya memiliki 22 kapal yang berada dalam posisi siaga dari 74 kekuatan armada. Sementara sisanya, diperbantukan di masing-masing Polda. “Kekuatan sekarang 74 kapal yang ada. Stand by 22 kapal, sisanya tiap Polda satu kapal,” imbuhnya. Saat ini, Chaerul mengaku Polair memiliki target prioritas yang dinilai paling rentan ter    serta pertambangan ilegal atau illegal mining. (okz) “Ini momentum yang baik pemda mengajukan proposal pembangunan khusus persiapan Babel paska timah. Presiden Jokowi telah melihat langsung kondisi riil Babel yang sedang terpuruk dalam bidang ekonomi dan belum maju dalam pembangunan,” saran Rudianto Tjen ketika dimintai kesan dan pesan paska kunjungan Presiden Jokowi. Demikian juga Rudi berharap, masalah listrik di Babel segera dibereskan oleh pihak terkait. “Hingga hari ini energi listrik di Babel masih belum beres dan byar pet masih terjadi tiap hari., Demikian juga dengan pembangunan PLTU yang berlarut larut hendaknya bisa diselesaikan” ungkap Rudi. Rudianto Tjen juga berharap dan akan mendorong Bapenas agar bisa memberikan tambahan anggaran pembangunan. “Dengan demikian Babel siap tinggal landas dengan lapangan kerja baru nya,” kata Rudianto Tjen. (ags) Research HSBC Frederic Neumann mengatakan saat ini nilai ketergantungan negara-negara emerging Asia termasuk Indonesia menunjukkan tren peningkatan. “Namun, utang Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat utang terendah dibandingkan dengan rasio PDB di Asia,” ungkapnya dalam Indonesia Economic Outlook 2015, di Hotel Mulia, Selasa (26/5/2015). Dari data yang dia miliki, pada tahun lalu tingkat utang China sekira 230 persen dari PDB, Hong Kong sekira 360 persen dari PDB, India sekira 110 persen dari PDB, Jepang sekira 405 persen dari PDB, Malaysia sekira 250      250 persen dari PDB, Filipina sekira 140 persen dari PDB, Singapura sekira 440 persen dari PDB, Taiwan sekira 210 persen dari PDB, dan Thailand sekira 200 persen dari PDB. Lebih lanjut dia mengatakan, HSBC Global Research juga memberikan prediksi positif ketika melihat tingkat investasi di Indonesia yang telah mengalami kenaikan sejak beberapa tahun belakangan. “Peningkatan berpotensi untuk meningkat di tahun-tahun mendatang. Sebuah sinyal positif terhadap kelayakan investasi di Indonesia,” tukasnya. (okz) Gubernur Rustam menjawab pertanyaan KORAN BABEL. Di depan pimpinan media massa se Babel, Gubernur Rustam mengenang kembali gerak cepat Presiden Jokowi untuk rakyat Babel yang telah memilihnya hingga 66,8 persen. “Pada suatu hari tiga bulan yang lalu saya tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Pak Presiden Jokowi. Saya ditemui 25 menitan secara pribadi. Semua menteri dan ajudan disuruh keluar, termasuk para kepala SKPD yang mendampingi saya diminta keluar. Kami berbicara sambil minum kopi namun serius,” kenang Gubernur Rustam. Dalam dialog pribadi orang nomor satu di Babel dan orang nomor satu di republik ini terkuak bahwa selama ini “tidak masuk” ke telinga Presiden Jokowi. “Segala sesuatunya tentang Babel berhenti di level tertentu saja. Dan ternyata begitu Pak Presiden mengetahui yang sesungguhnya terjadi di Babel, beliau langsung menjadwalkan datang langsung di Babel. Saya sendiri kaget, sikap, gerakan dan kepedulian beliau secepat itu, Kalau presiden saja secepat itu memberi tanggapan kepada rakyatnya, apa kita harus lamban dalam menindaklanjutinya?” ungkap Gubernur Rustam. Untuk merealisasi pertemuan beberapa hari lagi dengan Pemerintah Pusat, Ketua Tim Tata Kelola Timah Pemerintah Provinsi Babel, Budiman Ginting dan semua SKPD terkait segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua elemen agar mendukung dan merealisasi tambang rakyat yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. “Semua elemen wajib mendukung. Presiden sudah setuju dan akan mengeluarkan Peraturan Presiden bagi rakyat Babel. Selama ini kita sudah capai berwacana ini itu. Kini saatnya kita menghidupkan Tambang Rakyat dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” tandas Gubernur Rustam. Menurut catatan KORAN BABEL, jika satu hektare minimal dikelola oleh satu koperasi yang terdiri dari 10 – 20 orang, maka 120 ribu hektare akan membangkitkan kehidupan ekonomi 1.200.000 - 2.400.00 warga Babel. Penduduk Babel 1.262.000 orang. Luar biasa. Semoga! (ags) Susi: Saya Mau Lapor Komnas HAM KORAN BABEL -- Sosok Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti yang nyentrik, tak bisa dipungkiri memiliki magnet tersendiri bagi masyarakat. Tapi, jangan dikira semua orang terhipnotis dengan aksi Susi. Kritikan keras bahkan tudingan pencitraan kerap kali terlontar dari mulut para anggota dewan di parlemen saat rapat kerja. Namun begitu, siapa bilang Susi merasa jadi media darling seperti yang dituduhkan para anggota dewan. Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu justru merasa menjadi menteri yang paling sering di- bully media. “Saya coba kampanye di media, tapi sama DPR dibilang pencitraan, serba salah negeri ini. Media harus dukung ayo makan ikan.    Selama ini yang rajin omong cuma saya. Sekarang dibilang media darling, aku pikir aku ini bukan media darling, tapi menteri paling sering di-bully sama wartawan ini,” ujar Susi dalam acara diskusi RRI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/6/2015). Sontak, celetukan Susi itu membuat seisi ruangan riuh. Bahkan, wartawan dan peserta diskusi pun sampai tertawa geli. Susi pun menyebutkan bukti bahwa dirinya jadi objek bully di media. “Fotonya Susi Pudjiastuti enggak ada yang keluar (di media) itu manis, cantik, coba. Adanya yang rambutnya inilah, pokoknya yang enggak karu-karuan. Itu adalah (bukti) publik bully media,” kata Susi, tersenyum. Bahkan karena sering melihat foto dirinya di media seperti itu, Susi sempat mempertanyakannya kepada wartawan di Istana Negara. “Saya bilang tuh sama wartawan di istana, ‘kalian punya enggak foto saya yang bagus?’. Masa ceprat-cepret (foto) saya 100 kali, yang keluar di media yang melotot-lah, sampai foto tahun 2007 dikeluarkan juga. Saya laporkan Komnas HAM suatu saat nanti loh,” kata Susi. Unek-unek Susi yang disampaikan dengan candaan itu tak hanya membuat wartawan tertawa dan peserta diskusi, moderator diskusi Wahyu Muradi dan pembicara lainya yaitu Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria juga ikut tertawa geli. Diskusi yang dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.50 WIB itu pun ditutup dengan buka puasa bersama. Di akhir acara, Susi bilang bahwa dirinya hanya menginginkan hak yang sederhana. “Saya ini cuma mau ikan banyak, nelayan dapat ikan, laut Indoneisa ya milik Indonesia, asingnya tidak boleh. Mereka bikin pabrik bikin apa boleh, tapi masak yang tangkap orang luar negeri!” tandas dia. Sebelumnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan bahwa Susi merupakan menteri yang paling populer di Kabinet Kerja. Karena sepak terjang Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini menjadi kementerian yang ‘seksi’. “Bu Susi yang pertama adalah menteri yang paling populer. Semua orang minta foto      sama dia. Kedua, dengan adanya tindakan yang dilakukan di sektor kelautan, kita baru tahu betapa selama ini sektor tersebut tidak diperhatikan,” kata Sofyan beberapa waktu lalu. Sofyan mengakui, bila dia ditempatkan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan belum tentu bisa bertindak seperti Susi. Menurut Sofyan, Susi merupakan wanita berani yang blak-blakan. “Orangnya sangat urakan, ngomong apa yang dia pikir      Bagus, saya suka tuh. Dalam rapat kabinet, ngomong ya ngomong saja,” jelas Sofyan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melontarkan pujian khusus kepada Susi. Menurutnya, Susi adalah sosok tegas yang berani menindak para pelaku pencurian     nelayan kembali bersemangat melaut. “Setelah kita lakukan penenggelaman kapal, produksi nelayan benar-benar melimpah. Nggak ada yang berani curi-curi ikan, karena menterinya sadis,” canda Jokowi belum lama ini.(bbs) Romy Yakin PPP Bisa Ikut Pilkada Serentak KORAN BABEL -- Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romy) yakin partainya bisa mengkuti pilkada serentak yang dimulai pada 9 Desember 2015. Menurut Romy, peluang tersebut masih terbuka lebar jika PPP kubu Djan Faridz mau bergabung dalam kepengurusannya. “Karena memang tidak ada norma di dalam pemilukada yang membolehkan partai politik untuk tidak dijadikan sebagai peserta pemilukada,” kata Romy usai buka puasa bersama pengurus di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015). Diancam tan penting serta tidak perlu menunggu proses lelang yang bertele-tele. Ternyata, keputusan Basuki ini tidak dituruti oleh Ery. “Jawaban dia apa? Jawabannya ngancem tapi halus banget nadanya, ‘Bapak, kalau bapak enggak teruskan lelang dan baDigali Bali for Engeline (Simbol Bali) mengingatkan agar kuasa hukum keluarga Margriet Christina Megawe, Hotma Sitompul dan timnya, agar bisa menahan diri, tidak mengancam, serta menghargai suasana kebathinan masyarakat Bali. “Kami tidak pernah takut ancaman, selama bisa dibuktikan. Atensi masyarakat Bali ini menunjukan jika penghormatan terhadap hak-hak anak tidak bisa diabaikan begitu saja.” kata Ketua DPD HAMI Bali, Agustinus Nahak Polda Bali, Denpasar, Senin (22/6/2015). Pengacara yang sebelumnya pernah menolak jadi kuasa hukum Margriet itu juga menjelaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus yang menimpa Engeline Margriet Megawe (Angeline). Bersamaan dengan itu, dia juga mengajak masyarakat Bali untuk terus memantau proses pengungkapan kasus Angeline. “Saatnya bagi kita untuk merekatkan solidaritas bagi korban. Cukup sudah kejahatan kemanusiaan seperti ini. Peran serta masyarakat juga dilindungi UU (undang-undang), jadi segala bentuk ancaman harus dilawan” katanya. Dia menegaskan, Simbol Bali tidak hanya terdiri atas unsur advokat, namun juga beragam unsur masyarakat Bali seperti Aktivis Perempuan Anak, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/OKP, serta semua Masyarakat yang menghendaki Keadilan untuk Angeline. Terpisah Kuasa hukum Margriet Christina Megawe, Jerffry Kam, mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangkan sedikitnya tiga orang saksi yang dapat meringankan. Mereka menjadi saksi karena mengetahui persis bagaimana Margriet sebenarnya merawat Engeline Margriet Megawe (Angeline) dengan baik sejak kecil. Mereka ini berasal dari kerabat dan orang-orang terdekat Margriet yang pernah tinggal bersama ataupun pernah didatangi Margriet. Seperti diketahui, Margriet pernah tinggal cukup lama di Balikpapan dan Pekanbaru sehingga punya cukup banyak kerabat dan orang dekat. “Sedang kita collecting, kumpulkan, saksi-saksi yang meringankan untuk dihadirkan di sini,” tegas Jeffry di Mapolda Bali Senin (22/6/2015). Diakuinya, selama ini yang disampaikan oleh saksi yang memberatkan adalah hanya berbagai tindakan yang dilakukan Margriet. Tindakan yang dimaksud itu seperti menjambak, memukul dan tindak kekerasan lain yang dilalukan Margriet terhadap Angeline. Karena merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan para saksi itu, maka pihaknya perlu melakukan penyeimbangan fakta untuk mengcounter laporan saksi yang seperti itu. Maka dari itu, pihaknya perlu memberitahukan juga tentang bagaimana Margriet merawat anaknya dengan baik. “Mereka ini mengetahui bagaimana Margriet merawat anaknya,” sambungnya. PIhaknya akan mengatur kapan akan mendatangkan para saksi, sesuai dengan jadwal pemeriksaan di Polda Bali. Margriet Christina Megawe tersangka penelantaran anak, Engeline Margriet Megawe (Angeline), saat ini sedang sakit karena kakinya terkilir. Dia jatuh di kamar mandi Mapolda Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Posko Simbolon. “Ibu Margriet tadi pagi dia jatuh di toilet,” katanya, di Polda Bali, Denpasar, Senin (22/6/2015). Ia menjelaskan, kaki Margriet sebelah kiri yang terkilir. Meskipun terjatuh hingga jalannya terpincang-pincang, namun hal itu tidak menganggu pemeriksaan atas dirinya. “Jari-jari kelingkingnya agak bengkak. Mungkin dia terlalu fokus dengan kasusnya, sehingga ibu Margriet tidak konsentrasi (saat berjalan ke toliet). Besok, rencananya ada dokter dari Polda Bali yang memeriksa ibu Margriet” ungkapnya. Seperti diketahui bahwa Polda Bali pada hari ini telah melakukan prarekonstruksi yang menghadirkan tiga orang saksi. yakni Frangky A. Maringka, Yuliet Christien, serta Lorraine I. Soriton yang merupakan kerabat dan mantan pekerja Margriet. Saat ditanya apakah Margriet mengetahui bahwa Polda Bali menggelar prarekonstruksi di rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Posko mengatakan bahwa Margriet tidak tahu mengenai hal itu. “Klien kami tidak tahu kalau ada pra rekontruksi di rumahnya,” jelasnya. Ia mengatakan, selama pemeriksaan tidak ada pertanyaan yang menyangkut prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Bali pada hari ini. “Dari 47 pertanyaan, tidak ada yang menyangkut pra rekonstruksi itu. Kami juga tidak tahu ada prarekonstruksi hari ini,” ungkapnya.(okz/bbs) yar swasta, nanti seluruh sungai di Jakarta dipenuhi sampah dan bisa banjir’,”. “Emang gue pikirin, biarin,” jawab Basuki. Akhirnya, pada Desember 2012, lanjut dia, seluruh pemberitaan utama di Jakarta baik media cetak, elektronik, maupun online, menunjukkan sungai-sungai di ibu kota yang dipenuhi sampah. Baik itu sampah plastik, sampah rumah tangga, hingga kasur. “Ada juga koran yang tunjukkin foto Pak Jokowi lagi merenung bengong di pinggir Pintu Air Manggarai lihatin sofa, kulkas, kasur. Saya sudah tidak mau lagi kerjasama dengan swasta, putuskan kontrak saja dan kami beli alat berat, ditaruh di sana. Kami kerjakan sendiri. Sekarang lihat, hampir seluruh sungai utama di Jakarta, enggak ada sampahnya tuh,” pungkas Basuki sesumbar.(bbs) Dirinya percaya sebagai lembaga penyelenggara pilkada, KPU akan patuh terhadap aturan main yang dibuatnya sendiri, yakni Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 khususnya Pasal 36 Ayat 2 dan Ayat 3 tentang Keikutsertaan Partai Politik dalam Pilkada. “Kami meyakini pemaknaannya adalah tetap berpegang pada surat keputusan Menkumham sampai pada tingkat peradillan yang terakhir,” ujarnya. Terkait usaha banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta, Romy pun yakin akan memenangkan kubunya dan mengesahkan kepengurusannya berdasarkan SK Menkumham. “Nantinya akan bersama-sama menjadi peserta pilkada dalam kaitan persetujuan yang diberikan oleh kepengurusan pemerintah pusat,” tandasnya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disarankan mengikuti jejak Partai Golkar untuk menuntaskan polemik di internal. Paling tidak itu dilakukan supaya partai berlambang Kakbah ini bisa mengikuti perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. “Kalau menurut saya PPP sebenarnya bisa mengikuti langkah Golkar dengan melakukan islah sementara, karena pendaftaran di KPU itu bagi yang masih sengketa akan tidak bisa mendaftar ke KPU. Jadi saya kira yang bisa dilakukan PPP ikuti langkah Golkar,” ujar pengamat politik asal CSIS, Arya Fernandez beberapa waktu lalu. Kendati PPP kubu Djan Faridz menyatakan kalau islah sedianya dilakukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamongan Laoly. Namun, kata Arya, tetap yang harus islah kubu Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz dengan Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romy).(okz)

12 Publizr Home


You need flash player to view this online publication