Mimpi untuk Agentina KAMIS 2 JULI 2015 Edisi No 369 12 HALAMAN Harga Rp 2.000 Pejabat T Ambil Keputusan Perpres dan Inpres Anti Kriminalisasi Kepala Daerah Disiapkan “Dalam hal daya saing infrastruktur jalan, Indonesia saat ini berada pada pada posisi 87 dari seluruh negara di dunia.” P embangunan infrastruktur merupakan target pemerintahan Jokowi-JK. Untuk mempercepat hal itu, pemerintah menyiapkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres). Aturan tersebut bisa jadi jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/6-2015) mengatakan, “Hambatan-hambatan kan ketakutan orang itu (kepala daerah). Kita sedang mendraf Perpres untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan di daerah, supaya orang jangan takut gitu loh. Kemudian akan dibikin juga Inpres, yang menginstruksikan kepada semua pejabat termasuk para bupati cepat membangun.” Sofyan mengatakan sudah dilaksanakan rapat pertama dengan semua menteri terkait dalam penyusunan aturan. Rapat selanjutnya akan dilakukan pada Jumat 3 Juli mendatang. Sofyan berharap, “Mudah-mudahan minggu-minggu depan bisa kita bawa ke presiden, bisa diteken presiden,” tutur dia. Dengan adanya aturan ini, lanjut Sofyan, para kepala daerah tak perlu takut mengambil keputusan dalam percepatan pembangunan. Bila dituduh melakukan pelanggaran, maka jalur yang ditempuh bukan pidana, melainkan diselesaikan lebih dulu secara administrasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). lama tidak melanggar hukum, selama tidak kriminal harus proses dulu dengan peraturan administrasi. Enggak boleh langsung dikriminalkan, enggak boleh. Administrasi dulu, kemudian BPKP masuk dulu.” Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan aturan ini untuk memberikan keleluasaan bagi kepala daerah menjalankan formulasi yang dianggap cocok untuk percepatan pembangunan. Ia menuturkan seringkali pejabat tidak ambil keputusan karena takut melanggar. lum apa-apa sudah dipanggil polisi,dipanggil jaksa, diperiksa kiri kanan. Biar jalan dulu selama dia punya formula di jalanan ya itu, jalankan itu,” tandas JK. (bbs/cnn) Hakim pun Bisa Dihukum KORAN BABEL -- Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal, mengatakan rekomendasi Komisi Yudisial terkait pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Sarpin Rizaldi merupakan angin segar bagi kekuasaan kehakiman, khususnya lembaga praperadilan. Keputusan sidang pleno KY yang menetapkan hukuman enam bulan non-palu bagi Sarpin, kata Erwin, akan menjadi preseden positif bahwa kekuasaan kehakiman tidak dapat ditafsirkan secara semena-mena. Di Gedung MK kemarin Hal.2 Proyek Rehab DAS Hal.4 Bagi-bagi Jatah Saham Eks Koba Tin Hal.5 Tentara Rusia di Ukraina Erwin mengatakan, “Putusan itu menjadi bukti, hakim yang melakukan kesalahan administratif saja dapat dihukum, apalagi yang salah secara substantif.” KY melalui putusannya menyebut empat kesalahan Sarpin. Pertama, Sarpin tidak teliti ketika mengutip keterangan ahli yang kemudian digunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kesalahan kedua Sarpin adalah tidak teliti menyebut profesi saksi ahli. Sarpin Naik Gaji Kapolri Berterima-kasih KORAN BABEL -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kenaikan tunjangan gaji bagi anggota Polri. Badrodin mengatakan bahwa kenaikan tunjangan tersebut dapat meningkatkan kinerja Kepolisian. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menaikkan remunerasi seluruh anggota Polri. Kebijakan ini akan mendorong anggota Polri untuk lebih meningkatkan kinerja,” ujar Badrodin saat menyampaikan sambutan dalam acara syukuran Hari Bhayangkara di Halaman Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2015). Anggaran Polri di dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 51,6 triliun. Dari jumlah itu, 62 persen digunakan untuk belanja pegawai termasuk remunerasi bagi seluruh anggota, 28 persen untuk belanja barang dan sisanya digunakan untuk belanja modal. Selain kepada Presiden, Badrodin juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan lembaga, para menteri Kabinet Kerja, termasuk Pimpinan TNI dan aparat penegak hukum lainnya. Menurut Badrodin, sinergi dan kerja sama dari pemerintah serta lembaga-lembaga tinggi lainnya menjadikan Polri lebih baik dalam menjalankan tugas. “Bekerja dan bersinergi dengan baik, sehingga sesuai harapan masyarakat,” kata Badrodin. (bbs/kcm) Tiga Fokus Gatot Modernisasi Alutsista Pembenahan Doktrin KÒRAN BABEL -- Jenderal TNI Gatot Nurmantyo Càlon Panglima TNI mengatakan, da TNI, ada tiga hal utama yang harus dijalankan TNI ke depan. Ketiga hal itu adalah modernisasi alat utama sistem senjata, pembenahan doktrin, dan pembinaan satuan. Untuk modernisasi alutsista, ia akan mengikuti sasaran minimum essential force yang telah ditargetkan hingga tahun 2024 mendatang. Modernisasi alutsista itu tergantung pada kompleksitas ancaman yang akan dihadapi dan menyesuaikan dengan asumsi kekuatan ideal dunia. “Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang akan menaikkan anggaran militer mencapai 1,5 persen dari PDB (product domes proper test di Komisi I DPR, Kompleks ParlePembinaan Satuan men, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015). Ia juga menekankan bahwa modernisasi alutsista tetap mengedepankan pembelian produk dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Pembelian alutsista dari luar negeri hanya akan dilakukan apabila industri dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan TNI. “Pembelian itu juga harus mengisyaratkan transfer of technology dan transfer of knowledge,” ujarnya. Sementara, terkait pembenahan doktrin prajurit, harus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas dan relevansi doktrin yang ditanamkan. “Untuk pembinaan satuan, dilakukan antara lain dengan meningkatkan kemampuan dasar prajurit meliputi kemampuan mahir menembak, kemampuan bela diri militer dan pengoperasian teknologi,” kata dia. (bbs/cnni) 13 Maskapai Berekuitas Negatif KORAN BABEL -- Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan terdapat 13 maskapai penerbangan nasional yang permodalannya berstatus negatif. Hal tersebut diketahui setelah regulator menerima sekitar 60 laporan keuangan 2014 teraudit pada batas waktu akhir 30 Juni 2015. 13 Maskapai yang dimaksud adalah Indonesia Air Asia, Cardig Air, Trans Wisata Prima Aviation, Istindo Services, Survei Udara Pe Asialink Cargo Airline, Ersa Eastern Aviation, Tri MG Intra, Nusantara Buana, Manuggal Air, dan Batik Air Indonesia. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan, pemerintah memberi waktu selama satu bulan, atau sampai dengan 30 Juli 2015 agar 13 operator penerbangan tersebut bisa memenuhi kinerja permodalannya agar tidak negatif. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak bisa memenuhinya maka akan diberi sanksi. “Kalau tidak bisa menyesuaikan permodalan hingga batas waktu yang diberikan, maka akan kami bekukan izin usahanya,” kata Jonan di Jakarta, Rabu (1/7). Semua maskapai, kata Jonan, perlu mempunyai kinerja permodalan yang baik karena sangat berpengaruh terhadap alokasi biaya untuk menjaga tingkat keselamatan. “Tujuannya ini sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan untuk menjaga keselamatan dan sesuai standar keselamatan dunia, dan sebagainya,” terang dia. Selain itu, Jonan mengatakan, pihaknya tidak menerima laporan kinerja keuangan Syuting di Eropa JULIE ESTELLE kembali mendapat peran layar lebar. Kali ini, adik Cathy Sha Surat dari Praha. Film bergenre drama percintaan ini mengambil lokasi syuting di Praha, Ceko. “Sekarang aku lagi persiapan un terbaruku, judulnya Surat Dari Praha. Film ini bertema drama percintaan yang nanti lokasi syutingnya di Praha. Aku nanti juga main bareng Rio Dewanto dan Tio Pakusadewo. aku mainkan (syuting) di Eropa,” ungkap Julie, saat
2 Publizr Home