4

4 G VERNMENT KAMIS 11 JUNI 2015 Dewan Ingatkan Pemerintah Genjot PAD Mulkan: Pemkab Bangka Kurang Jeli miliar, namun bisa sampai Rp200 miliar,” ungkap Mulkan dalam pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Bangka 2015 di ruang paripurna DPRD Bangka, Rabu (10/6). KORAN BABEL -- Anggota DPRD Bangka dari fraksi Demokrat, Mulkan SH mengingatkan pemerintah daerah terus menggenjot perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sebab perolehan PAD di Bangka, sepertinya tidak digarap serius, bahkan banyak yang bocor. “Kita tidak tahu apakah ada permainan atau tidak, tapi yang jelas PAD kita hasilnya itu-itu saja. Semestinya pemerintah jeli dalam mencari PAD, sehingga kedepan PAD daerah tidak saja hanya sebatas Rp100 Diungkapkan Mulkan, banyak kawasan perkebunan di Bangka dikuasai pribadi, namun tidak pernah disentuh oleh Pemkab, bahkan luas perkebunan cukup lumayan, sehingga membuat iri pemilik perkebunan-perkebunan yang bukan milik pribadi. “Kalau pemilik perkebunan umum, diminta itu, diminta ini, namun kalau perkebunan milik perorangan dibiarkan saja. Aturannya perkebunan-perkebunan milik pribadi juga harus dimintai izin. Nah, itu peluang yang sangat besar untuk potensi PAD jika pemerintah juga meminta izin ke perkebunan milik perorangan. Namun sepertinya pemerintah mendiamkan saja dan kita tidak tahu apakah ada permainan dalam hal ini,” sindirnya. Ditambahkan Mulkan, Bupati maupun Wakil Bupati harus lebih jeli terhadap peluang potensi pemasukan PAD. Sayangnya, para SKPD-SKPD tidak dapat menjabarkan instruksi Bupati, ”Mau tidak mau dan suka tidak suka, Bupati harus berani mengganti Kepala Dinas yang memang tidak dapat bekerja,”tegasnya. Sementara, Pimpinan rapat anggaran, Rendra Basri, membenarkan masukan Mulkan, yang meminta pemerintah jeli dalam mencari potensi-potensi sumber PAD. “Bagaimana pendapatan kita akan bertambah banyak, kalau para SKPD tidak tahu dengan apa yang akan dikerjakan. Saya minta Bupati segera memanggil para SKPD dan harus berani menegur. Kalau perlu ganti Kepala Dinas yang tidak bisa bekerja,” tegas Rendra. (tom) DPRD Melawi Belajar Kelola PAD ke Pangkalpinang yak potensi alam yang belum terkelola dengan baik,” ungkapnya. KORAN BABEL -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Pangkalpinang. Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluizen, yang mewakili rombongan mengutarakan, kedatangan mereka untuk mengadaptasi atau memperoleh ilmu dari Pemkot Pangkalpinang, terutama masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kabupaten kita baru 10 tahun berdiri, jadi harus lebih banyak belajar keluar daerah agar bisa dibawa ke-Melawi dan diterapkan disana,” kata Kluizen kepada harian ini, usai pertemuan dengan Komisi II DPRD Pangkalpinang, Rabu (10/6). Pihaknya, ujar politisi PDIP ini, selama empat hari di Pangkalpinang mempelajari apa saja yang bisa diterapkan oleh Pemkot Pangkalpinang dalam menarik PAD, “Kalau disini sangat dekat dengan pantai, wisatanya juga cukup baik, nah kami disana itu, sangat jauh dari laut, jadi kami belum begitu menggalakkan wisata, kalau pun mau kami akan mengelola potensi darat kita sebagai tempat wisata,” ujarnya. Pangkalpinang, ungkap Kluizen masalah PAD sangat luar biasa yang mencapai Rp. 100 miliar lebih pertahun, sementara derah mereka rata-rata pertahunnya hanya kisaran Rp 30-an miliar, “Bangaimana cara mengelola daerah sehingga PADnya cukup besar, itu yang menjadi perhatian kami datang kesini. Daerah kita masih banSementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang, Ahmad Amir menyebut sangat wajar jika DPRD Kebaupaten Melawi datang ke Pangkalpinang. Potensi alam Melawi, ujar Amir, sangat luar biasa, namun PADnya sangat kecil dan jauh jika dibandingkan dengan Kota Pangkalpinang. “Potensi alam di Melawi sana sangat besar untuk dikembangkan, tapi PADnya kecil hanya Rp 30an miliar pertahun sangat jauh beda jika dibandingkan dengan Pangkalpinang yang mencapai Rp 100 miliar lebih, jadi mereka ini mencari cara apa kira-kira yang bisa dikembangkan disana,” jelasnya. Pangkalpinang, jelas Amir banyaknya PAD Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari potensi-potensi yang bisa direalisasikan untuk dikembangkan, “Kita lebih banyak menggali dari pajak, karena kota kita kan kota jasa. Jadi sumber besar PAD kita berasal dari pajak. Sementara daerah mereka pemungutan pajak masih kurang. Tempat karoke saja baru satu,” tukasnya. (to) Bateng Manfaatkan Rumpon Jadi Objek Snorkeling KORAN BABEL -- Setelah menebar rumpon laut, tahun 2016 Bangka Tengah (Bateng) akan memiliki puluhan titik wisata Snorkeling (menyelam-red). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Bateng, Dedy Muchdiyat mengatakan, rumpon laut ditebar di laut kecamatan Lubuk Besar tepatnya laut desa Perlang dan dusun Tebo Laut sangat berpotensi menjadi objek wisata. “Tahun 2015 ini kita tebar 200 set rumpon laut, penebaran rumbon terdapat pada 40 titik di laut desa Perlang dan dusun Sungai Tebo,” kata Dedy kepada KORAN BABEL belum lama ini. Setelah rumpon terbentuk dengan baik maka akan menjadi apartemen biota laut bermain, selanjutnya ketika biota laut banyak bermain disana maka suasana sekeliling akan menjadi indah, “Kalau sudah indah, wilayah sekitar penebaran rumpon berpotensi menjadi objek wisata snorkeling,” ungkapnya. Agar tujuan destinasi wisata bahari tercapai, pihaknya akan mengajak masyarakat pesisir pantai untuk bersama memilihara laut dari oknum tak bertanggung jawab atau penangkap ikan menggunakan bom, “Kalau ada penangkap ikan dengan sistem bom, kita harus mencegahnya. Sebab, merusakan terumbu karang, sekaligus merusak ekosistem biota laut lainnya,” terangnya. Ia mengimbau kepada masyarakat Nateng dapat berpartisipasi menebar rumpon di luat, “Semakin banyak rumpon ditebar, maka semakin banyak pula titik wisata snorkeling,” pungkasnya. (ron) Cari Solusi Pak Gubernur! Erwandi: Gubernur Bertanggung Jawab Atas Perekonomian di Babel KORAN BABEL -- Pemimpin Negeri Laskar Pelangi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) saat ini dituntut menemukan solusi yang tepat dan cepat untuk memulihkan kondisi perekonomian. Daerah yang kaya akan sumber daya alam ini dinilai tengah mengalami krisis ekonomi yang sudah cukup menghawatirkan. Sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi sektor andalan sebagian umum masyarakat di berbagai daerah di Kepulauan Babel, tidak lagi bisa diandalkan. Harga timah anjlok ditingkat masyarakat, cadangan timah menipis. Ditambah diperketatnya penggunaan alat berat, memaksa masyarakat yang bergantung pada tambang timah angkat mesin. “Mustinya pemerintah sudah jauh-jauh hari menyiapkan solusi pasca timah ini, terutama bagi daerah yang notabene bergantung pada tambang,” ujar Ketua Markas Cabang PPM (Pemuda Panca Marga) Basel, Erwandi kepada KORAN BABEL, Rabu (10/6) kemarin. Sektor perkebunan seperti Karet dan Kelapa Sawit yang juga menjadi sektor andalan ekonomi masyarakat, bahkan juga digadang-gadang pemerintah sebagai solusi pasca tambang di beberapa daerah, pada kenyataannya tidak mampu mengeluarkan masyarakat dari himpitan ekonomi pasca tambang, “Harga Karet dan TBS (tandan buah segar) jauh dari kata layak. Dengan harga sembako juga tidak seimbang, apalagi untuk menyeimbangi harga barang lainnya,” tuturnya. Dibagian Selatan Provinsi Kepulauan Babel, ujar Erwandi, Pemerintah setempat mengklaim fokus pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti padi, karet, dan Lada. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah setempat tidak sedikit menghabiskan anggaran untuk sektor ini. Lada saat ini menjadi primadona masyarakat setempat, dalam setahun terakhir harga lada melambung drastis. “Tapi apakah masyarakat notabene sudah beralih ke kebun lada?. Tentunya tidak, karena berkebun lada saat ini tidak semudah dahulu, karena biaya tidak murah, bibit mahal, lahan mahal, pupuk mahal, pestisida mahal, tajur sulit dicari dan harganya pun mahal, dan ditambah rentan penyakit. Jadi keadaan saat ini bagi berkantong teballah orang yang mampu berkebun lada,” ucapnya. “Harga kelapa sawit ditingkat petani juga anjlok, sedangkan biaya pupuk mahal, biaya angkut mahal. Kabarnya tidak sedikit petani sawit yang menanam seratus, dua ratus batang buahnya ditinggal busuk,” sesal Erwandi. Keadaan perekonomian Babel yang lesu saat ini, dinilai Erwandi, akibat dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat, serta kurangnya langkah-langkah strategis yang dibuat pemerintah. Bahkan, Erwandi atau yang akrab dengan sapaan Wiwid itu menuding, Gubernur lah yang harus bertanggungjawab akan kondisi perekonomian daerah saat ini. “Gubenur tidak tanggap menyikapi persoalan yang terjadi di Bangka Belitung , dan saya sebagai masyarakat Babel, khususnya masyarakat Basel sangat kecewa dengan kinerja Gubernur saat ini. Karena saya nilai selama kepemimpinan Gubernur (Rustam-red )tidak memberikan dampak yang begitu nyata, malah semakin terpuruk,” imbuhnya. Hasil kekayaan alam Babel yang berlimpah ruah, diistilahkan Wiwid dengan pepatah Gemah Ripah Loh Jinawi, atau negeri yang subur makmur tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, “Malahan masyarakatnya banyak menderita, sementara pejabatnya tidak merasakan penderitaan rakyat. Padahal tidak dipungkiri Indonesia pengekspor timah terbesar di dunia dan timahnya dari mana?. Tentunnya berasal dari Babel, ironisnya masyarakatnya banyak menderita,” sindirnya. “Malahan banyak putra daerah Babel yang mau di PHK oleh PT Timah. Saya sangat prihatin kalau ini sampai terjadi,” sesalnya lagi. Menurut Wiwid, Sistem pemerintahan Babel yang dipimpin Rustam Effendi tidak berjalan dengan baik dan tidak mampu mengantarkan provinsi Kepulauan Babel menjadi provinsi sejahtera. “Diperparah lagi pemerintah pusat menerapakan kebijakan yang belum dimatangkan, terus langsung diimplementasikan. Akibatnya bukan memberikan perubahan lebih baik justru menyengsarakan masyarakat Babel tercinta ini. Semoga bapak Gubenur mau duduk bersama dalam mengatasi krisis ekonomi di Babel saat ini dan bisa mencari solusi agar mampu keluar dari keadaan Babel saat ini ,” harapnya. (ton) Tiga Ribu Anak di Babel Rawan Gizi “Salah satunya ada di daerah Bangka Barat, waktu kunjungan ada 42 anak yang kalau nyalam (bersalaman-red) lemes. Di Mendo Barat ada 91 anak yang tidak nafsu makan namun saat diberikan madu balita kondisi mereka lebih baik.” KORAN BABEL -- Kelompok Sosialisasi Masyarakat (KSM) Tunas Bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Sosialisasi Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Rabu (10/6) bertempat di Gedung Hamidah Pangkalpinang. Kota Pangkalpinang dinyatakan sebagai salah satu daerah di Kepulauan Babel yang bebas dari rawan gizi anak, dan sebagai kegiatan pendukung KSM memberikan tips kepada 350 orang ibu hamil dan berusia produktif dari 7 kecamatan di Pangkalpinang mengenai manfaat dan cara penyajian ASI yang tepat. Sosialisasi ASI turut dihadiri oleh Ketua KSM Tunas Bangsa Pusat, Endang Agutini dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mulyono. Mulyono menyampaikan, permasalahan gizi tidak hanya terkait langsung dengan kesediaan makanan namun terkait dengan perilaku ketidaktahuan untuk memberikan nilai gizi yang seimbang. Dari data nasional yang diperoleh sebesar 20 persen anak dinyatakan kekurangan gizi. “Contoh sederhana ASI secara eksklusif tahun 2014, hanya 54,5 persen bayi usia 0-6 bulan yg mendapatkan ASI. Sedikit naik dibanding tahun 2014 sebesar 46,9 persen. ASI makanan terbaik ideal bergizi seimbang, aman microba, dan ekonomis dan praktis. ASI memberikan dampak gizi yang baik selama 2 tahun penuh menyempurnakan penyusuan dan seterusnya,” ungkap Mulyono. Ia pun menuturkan bahwa tingkat rawan gizi anak di Pangkalpinang tidak terlalu tinggi namun di daerah lain perlu percepatan untuk mengentaskan kondisi ini. Menurutnya kekurangan gizi anak bukan sepenuhnya karena faktor ekonomi namun bisa jadi karena pola asuh dan kesibukan orang tua. Sedangkan Ketua KSM Endang Agustini mengatakan bahwa sebanyak 5 juta anak yang tersebar di Indonesia kurang gizi. Ia menilai bahwa infrasturktur berpengaruh pada masyarakat yang tinggal di luar perkotaan untuk mendapatkan informasi. “Pemerintah pusat daerah tidak punya tenaga yang memadai, penduduk terlalu luas dan banyak perlu kerjasama secara teratur. Proses ini memerlukan kesabaran, investasi, dan SDM. Faktor orang tua kerja yang menitipkan anak kepada baby siter juga dapat mempengaruhi. Saya sempat jalan ke Sungailiat dan saya tidak menemukan daun kelor padahal itu sayuran murah dan gampang dimasak. Makanan sehat tidak harus mahal,” tutunya. Pada kesempatan yang sama, kepada KORAN BABEL, Ketua KSM Tunas Bangsa Kepulauan Babel, Yang Hasbani Halim mengungkapkan bahwa KSM cabang Babel telah berdiri sejak tahun 2007. Seiring berjalannya waktu, dibentuk KSM Tunas Bangsa di seluruh kabupaten. Setidaknya dari data tahun 2014 terdapat 3.000 anak Babel yang masih rawan gizi. “Salah satunya ada di daerah Bangka Barat, waktu kunjungan ada 42 anak yang kalau nyalam (bersalaman-red) lemes. Di Mendo Barat ada 91 anak yang tidak nafsu makan namun saat diberikan madu balita kondisi mereka lebih baik,” ujarnya. Menurutnya, tingginya tingkat rawan gizi anak di Babel disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kurang kesiapannya wanita menjadi seorang ibu karena menikah di usia belia, “Bisa dibilang kita cuma butuh beli nasi, di tempat kita banyak ikan yang paling murah ikan bilis bisa kita bikin abon dan gizinya paling banyak,” tutupnya. (dhi)

5 Publizr Home