Connection RABU 8 JULI 2015 Koba Tin Koba Tin dengan luas 40.562 hektare itu ada di Bateng, seperti wilayah produktifnya cadangan timah di Kemingking dan Nibung. “Saat ini kewenangan ada di provinsi, asumsi saya izin dari ESDM baru dikeluarkan jika sudah ada persetujuan dan kesepakatan bersama antara Pemprov Babel, Pemkab Bateng dan Basel. Ya kalau tidak ada kesepakatan, tentunya nanti bisa gontok-gontokan,” tegas Algafry. Sementara itu Kadistamben Bateng, Ari Yanuar mengatakan, Koba Tin saat ini tengah melakukan kewajiban pasca tambang. Sedangkan informasi perpanjangan PT Koba Tin, sejak Menteri ESDM lama Jero Wacik telah mengundang Mencadin kewajiban Rp 170 miliar,” imbuh Apri. Apri pun mengapresiasi, agar eks PT Koba Tin dioperasikan kembali demi menghidupkan kembali perekonomian masyarakat Bateng. Namun Apri pun menegaskan bahwa secara pribadi Komisi III DPRD Bateng tidak mengetahui kepastiannya selama ini secara normatif seperti apa yang katanya bakal ada PT Timah Bemban Babel yang akan mengelolah kembali eks Koba Tin. “Jika informasi terkait akan diaktifkannya kembali eks Koba Tin, maka tentunya kami akan mengapresiaisi dan mendukung penuh. Namun satu hal yang patut dicamkan, yakni harus transparan,” tegas Apri. Sedangkan terkait problematika yang kini ramai terekspose media, terkait belum saham deviden antar para pimpinan daerah yakni mulai dari Pemkab Bateng, Basel hingga Pemprov Babel yang masing-masing ngotot menginginkan pembagian saham yang besar. Maka hendaknya, hal itu jangan berimbas bagi kepetingan masyarakat banyak Bupati Provinsi Babel. “Juli akhir sudah bisa efektif, suratnya sudah kita kirim ke Menteri (Dalam Negeri-red). Ada tiga nama yang telah kita ajukan,” ungkap Rustam. Saat ditanya wartawan Citilink Rute penerbangan padat lainnya adalah Jakarta – Surabaya yang menjadi 17 penerbangan per hari (sepuluh penerbangan dari Bandara Cengkareng dan tujuh penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma). Begitu juga dengan Jakarta - Medan menjadi delapan penerbangan (empat penerbangan dari Cengkareng dan empat penerbangan dari Halim), Jakarta – Solo dan Jakarta - Malang masing-masing menjadi dua penerbangan dalam sehari. “Kami memaksimalkan penggunaan 35 pesawat Airbus A320 yang kami miliki. Semua pesawat juga mengalami pemeriksaan yang lebih baik supaya tidak ada mengalami masalah keterlambatan. Demikian pula dari segi pelayanan sebelum, selama, dan sesudah Lagu sekitar 50 lagu. Beberapa sudah dibeli musisi dan grup band. Tema lagu yang saya buat ya yang banyak disukai yakni cinta,” cerita pria biasanya dinas di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta, ini. Untuk aliran music, Anto Cepi mengaku lebih banyak menciptakan lagu pop, tapi tak menutup kemungkinan jika ada yang memintanya membuat lagu dangdut maupun jazz. Sebagai seorang prajurit, Anto Cepi juga menciptakan lagu yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme. Ia menjelaskan, “Saya ciptakan juga lagu berjudul Indonesia karena kecintaan saya terhadap bangsa Indonesia.” Tak hanya itu, anggota Pasu PBB ini juga jago menciptakan lagu reliji. Lagu tersebut berjudul Ya Allah (Ampuni Aku). Ia mengatakan, “Lagu reliji lahir karena kecintaan saya kepada Allah Swt.” Sibuk menjadi abdi negara, rasanya memang mustahil bisa membuat lagu sebanyak itu. Dari mana saja idenya ya? Tentara bertubuh kekar ini mengaku, “Ide bikin lagu itu mengalir saja. Kadang bisa pas di atas motor atau lagi ngobrol sama teman-teman. Nah, kadang teman-teman juga ada yang curhat, lalu saya buatkan lagunya. Pokoknya kalau mood lagi bagus, semua lancar.” Bagi yang ingin mendengar lagu ciptaan tentara ganteng ini, bisa masuk ke Youtube. Ketika saja di kolom search kata Anto Cepi, maka akan bisa menikmati seluruh kreasinya. Ia menutup percakapan dengan berkata, “Kepuasan batin saya sebagai pencipta lagu adalah ketika lagu yang diciptakan banyak didengar orang.” (bbs) penerbangan terus kita tingkatkan sesuai spirit Citilink, yaitu Simple, On-time, dan Convenience,” kata Albert. Data Kementerian Perhubungan memperkirakan penumpang angkutan udara selama periode mudik Lebaran 2015 diperkirakan mencapai 6,3 juta orang atau naik 56 persen dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 4,04 juta penumpang. Penumpang domestik diperkirakan mencapai 5,4 juta orang, sedangkan penumpang luar negeri 800.000 orang. Peningkatan tersebut dipicu musim mudik yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan bertepatan dengan liburan sekolah. Tahun 2015, pemerintah menetapkan musim mudik selama 26 hari, sementara pada tahun 2014 tercatat 16 hari. Operator pesawat udara dan bandara juga menyatakan kesiapannya dengan menambah kapasitas angkutan menjadi 7 juta kursi atau sebanyak 280.786 kursi per hari. Angka tersebut meningkat sig pada 2014 yang 4,39 juta kursi Direktur Komersial Citilink Indonesia Hans Nugroho mengatakan, berbagai kemudahan juga dilakukan Citilink bagi penumpangnya. Untuk semua tujuan penerbangan tambahan selama musim Lebaran akan diberikan harga spesial. “Pembelian tiket pesawat mulai tanggal 2 hingga 27 Juli 2015 sudah dikenakan diskon sebesar 10 persen. Diskon ini bisa dinikmati pelanggan Citilink yang membeli tiket pesawat lewat aplikasi ponsel dan situs Citilink,” ujarnya.(bbs/ kenapa tidak orang Belitung yang menjabat sebagai Bupati Beltim, Orang Nomor Satu di Provinsi Kepulauan Babel ini menyatakan, Ia sengaja menempatkan posisi Pj Bupati kepada pejabat yang bukan putra kepentingan pada saat Pemilukada nanti. “Saya tukar-tukar, orang Belitung di Bangka Tengah saja. Ini sengaja biar tidak Bangka mintanya juga seperti itu,” tukas Rustam. (humas) dan tentunya para pimpinan dan pihak terkait dapat duduk bersama membahasnya dengan kepala dingin. “Jika ingin saham yang besar ya harus dilihat dahulu kesiapannya sejauh mana kesiapan modal atau dana kita, jangan asal ngotot saja tanpa ada modal. Kalau pun ada modal, jangan berasal dari para cukong timah yang tentunya sangat merugikan. Kami pun sangatlah mengharapkan, agar Distamben mewakili eksekutif segera mengkoordinasikan permasalahan modal hingga masalah perizinannya dengan memberdayakan BUMD di dalamnya,” beber Apri. Sementara Ketua DPRD Bateng, Algafry Rahman membenarkan jika pihak manajemen PT Koba Tin tidak pernah melapor terkait proses kewajiban dan kegiatan pasca tambang. “Tidak ada surat tembusan apapun dari PT Koba Tin ke DPRD, perihal tentang Koba Tin hingga penjualan aset. Selama ini, kami yang berinisiatif memanggil pihak PT Koba Tin namun hingga kini tetap tidak pernah datang juga,” ungkap Algafry. Sedangkan saat ini tak ada solusi tepat, selain dengan berbagai pihak terkait duduk bersama membahas kepastian bukan mencuap-cuap hanya dengan berstatemen di media yang menimbulkan asumsi beragam mulai dari positif hingga negatif. Jadi kalau yang di sana ngomong A kemudian yang di sini ngomong B, tentunya permasalahan ini tidak akan ada solusi dan kepastian agar bagaimana caranya perusahaan peganti PT Koba Tin dapat segera berjalan dan berimbas positif bagi masyarakat Bateng. “Bahkan saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati agar mendiskusikan permasalahan ini dengan pemprov. Dan Beliau pun berinisiatif untuk menemui gubernur sesegera mungkin dengan menyesuaikan jadwal padatnya kegiatan gubernur. Kendati hingga kini kami tak pernah ditembusi surat apapun secara normatif terkait masalah PT Koba Tin, namun kami tetap akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bateng sepenuhnya,” tukas Algafry.(ron) berbagai stakeholders terkait tentang pendapat keberlanjutan eks Koba Tin dan kala itu semua pihak menyuarakan satu suara yakni eks Koba Tin harus berlanjut kembali. Namun sisi lain ada berbagai polemik, mulai dari masalah reklamasi dan lainnya yang hingga kini masih dijalankan bahkan direncanakan ada keterlibatan BUMN dan BUMD yang dijalankan saat perusahaan pengganti eks PT Koba Tin kembali beroperasi. “Kawasan Kemingking dan Bemban adalah kawasan hutan yang prosesnya izin pinjam pakainya panjang dan lama, menurut saya yang paling potensial dan tidak ribet adalah wilayah Nibung yang masuk kawasan APL. Dan saat ini, tinggal semua pihak terkait diundang untuk duduk bersama bukan hanya cuap-cuap di media massa, banyak hal yang harus dibahas dan semakin cepat beroperasi maka semakin bagus di Nibung tinggal mengurus perizinan ke ESDM saja,” terang Ari Yanuar. Ari menambahkan, saat ini pihaknya tidak memiliki kewenangan apapun terkait masalah eks Koba Tin lantaran ranahnya sudah berada di Distamben Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan soal pembagian saham dikembalikan kepada aturan yang ada. “Diperkirakan cadangan timah masih 50 ribu ton sesuai dengan dokumen yang dimiliki PT Koba Tin,” tukas Ari Yanuar.(ron) Fatwa MA Soal Penyelesaian Sengketa Pemilihan KORAN BABEL -- Sehubungan dengan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 115/Tuaka. TUN/V/2015, perihal Fatwa Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 2015. Terkait hal tersebut, Bawaslu RI minta Fatwa Mahkamah Agung tersebut harus dijadikan Bawaslu Propinsi/ Panwas tingkat kabupaten sebagai salah satu pedoman dalam proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak dapat mengajukan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai ketentuan pasal 153 UU No. 1 tahun 2015 juncto UU No. 8 tahun 2015 telah diatur. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan Penyelesaian Sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Keputusan Panwaslu Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan terakhir dan mengikat artinya Keputusan a quo mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh yang bersengketa. Dan tentunya hanya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan Calon Kepala Daerah yang sudah mendaftarkan diri ke KPUD namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaskab karena telah terjadi sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo. Selanjutnya, diatur dalam pasal 143 UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 8 Tahun 2015, mengatakan (1) Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota berwenang memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan yakni menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. (rel) Erzaldi Bukber di Cambai Patrianusa di Puput KORAN BABEL -- Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman bersama ibu Melati pada hari ke 20 Ramadhan melaksanakan berbuka puasa bersama dengan masyarakat desa Cambai kecamatan Namang. Dalam kesempatan ini Bupati juga menyalurkan sembako murah kepada warga desa Cambai yang kurang mampu dan bantuan sembako gratis bagi lansia dari Dinsosnakertrans Bangka Tengah serta dari Baznas Bangka Tengah. Bantuan sembako bagi lansia sebanyak 14 paket yang terdiri dari 10 kg beras, 1 dus mie instan, susu bubuk, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Sedangkan dari Baznas sebanyak 22 paket dan sembako murah sebanyak 95 paket. Erzaldi mengatakan, harus banyak bersyukur, nikmati apa yang ada yang didapat, “Kalau kita banyak bersyukur dengan apa yang ada, isyaallah akan ditambah oleh Allah nikmat yang ada sekarang,” kata Erzaldi, Selasa (7/7). Lanjutnya, jangan mengeluh karena masih banyak orang lain yang tidak seberuntung bapak/ibu yang ada disini, “Jangan banyak memgeluh, karet murah mengeluh, panas dikit ngeluh, masih banyak orang lain yang tidak seberuntung kita misalnya pengungsi rohingya yang kadang makan kadang ngak dan mereka terusir dari negaranya,” kata Erzaldi. Dalam pembagian sembako ini Bupati juga mengingatkan jangan ada rasa iri mengiri katena ada yang dapat sembako gratis dan ada pula yang bayar, ”Kemudian saya mengingatkan karena bantuan yang diberikan ada yang bayar yaitu sembako murah, sedangkan dari baznas dan dinsos itu gratis, jangan ada yang saling iri mengiri,” ujar Erzaldi. Sementara itu diwaktu yang bersamaan, Wakil Bupati Bangka Tengah juga melaksanakan buka bersama dengan masyarakat Desa Puput kecamatan Simpangkatis sekaligus menyerahkan bantuan sembako bagi lansia dari Dinsosnakertrans Bangka Tengah., “Semoga bermanfaat apa yang sudah diberikan ini,” kata Patrianusa. (ron) Awas Pembalut Pakai Zat Pemutih KORAN BABEL -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menemukan adanya pemakaian zat klorin atau pemutih di sebagian besar pembalut dan pantyliner yang beredar di dalam negeri. Penelitian dilakukan pada Desember 2014-Januari 2015 dengan menggunakan sample pembalut dan pantyliner yang kerap digunakan konsumen wanita Indonesia. Arum Dinta, Peneliti YLKI mengungkapkan pihaknya mengambil sampel dari 9 pemAhok erti cabai, bawang, garam dan lada. Ahok di Balai Kota DKI Jakarta kemarin mengatakan, “Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK. Kemarin, dia bisik-bisik ke saya harus laporin, berapa uang cabai, bawang, garam, sayur.” Ia mengatakan, “Sekarang saya juga mau tanya sama menteri-menteri, uang makan mereka sampai ke harga cabai itu harus dilaporin gak?” Ahok menganggap permintaan BPK itu sudah sangat menghinanya, dan secara tak langsung menuduh Ahok melakukan korupsi hingga ke pembelian bumbu dapur dalam anggaran uang makannya. Maka, Ahok menantang semua pejabat di BPK, untuk membuktikan sendiri laporan keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan ke lembaga lain atau belum sama sekali. Ahok berkomentar keras tentang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2014. Padahal, menurut dia, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK itu sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang justru saat itu “Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua.” mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia pun meminta BPK untuk memeriksa serta mengaudit seluruh laporan keuangan yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI. “Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin, periksa saja. Kalau perlu, bikin Ahok (Basuki) bisa sampai masuk penjara,” katanya. Jika para pejabat BPK itu sendiri tidak bisa membuktikan laporan harta kekayaan dan keuangannya pribadi, simpul Ahok, berarti mereka juga berpotensi memiliki masalah terkait pelanggaran keuangan dan tentunya tidak pantas untuk bekerja di BPK. Ahok mengatakan, “Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua.” Mantan Bupati Belitung Timur itu berkata, “Kalau enggak bisa buktikan, kalian semua enggak boleh jadi anggota BPK. Kalian enggak boleh periksa orang, karena kalian juga bisa ada unsur masalah kalau seperti itu.” Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) DKI Jakarta, tahun anggaran 2014 lalu. Dalam auditnya, BPK menemukan adanya beberapa poin kelalaian Pemprov DKI Jakarta, dalam mengurus aset yang dimilikinya. Kelalaian tersebut antara lain berupa aset tanah seluas 30 hektar di kawasan Mangga Dua, yang hingga kini belum diawasi dengan baik. Selain iti, BPK juga menemukan adanya kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar. Satu Rupiahpun Diperiksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar angkat bicara perihal berbagai kekesalan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemprov DKI atas laporan keuangan tahun 2014. Termasuk tentang kekesalan Basuki atas sikap BPK yang memeriksa uang operasionalnya hingga biaya pembelian sayur mayur dan cabe-cabean. “Semua uang negara satu rupiah pun pasti kami periksa. Beli garam kalau pakai uang negara ya kami periksa, beli apapun pakai APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) ya kami periksa,” kata Harry, Selasa (7/7/2015). Mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu menegaskan BPK tidak akan memeriksa pengeluaran yang berasal dari anggaran pribadi Basuki. “Ahok (Basuki) sebagai pribadi dan tidak mengambil uang APBD keluar Rp 10 miliar, kami enggak bisa periksa. Tetapi kalau dia sebagai Gubernur gunakan satu rupiah uang negara, ya pasti kami periksa,” kata Harry. (bbs/merdk/kcm) balut dan 7 pantyliner bermerek cukup ternama di dalam negeri. “Metode yang dilakukan uji lab yaitu secara spektrofotometri di lab TUV NORD Indonesia yang sudah terakreditasi,” ujar Arum kepada wartawan di Kantor YLKI, Pancoran, JakartaSelatan, Selasa (7/6). Arum mengungkapkan zat klorin sangat berbahaya jika terus menerus bersinggungan langsung dengan tubuh manusia terutama sistem reproduksi wanita. Ia menuturkan, “Klorin bersifat racun dan bisa menyebabkan iritasi. Klorin biasa digunakan sebagai pemutih pada produksi kertas, pakaian dan sejenisnya,” Arum mengatakan pihaknya mendapati pembalut merek Charm dengan kandungan klorin sebesar 54,73 ppm (part per million). Kemudian pembalut merek Nina Anion mengandung 39,2 ppm. Ia menuturkan, “Produk My Lady mengandung 24,44 ppm kadar klorin dan tidak mencantumkan komposisinya. Kemudian produk VClass Ultra mempunyai kandungan klori sebesar 17,74 ppm.” Tak hanya itu, produk Kotex juga mempunyai kandungan klorin sebesar 8,23 ppm, Hers Protex kandungan klorin sebesar 7,93 ppm. Ia menandaskan, “Laurier mempunyai kandungan klorin sebesar 7,77 ppm. Softex 7,3 ppm dan Spftness standar jumbo pack juga mempunyai kandungan klorin sebesar 6,05 ppm.” (bbs/merdk)
12 Publizr Home