Connection SELASA 7 JULI 2015 Tak Main-main listrik yang baru,” kata Jokowi. Ia mengungkapkan, dalam waktu jangka panjang, tidak menutup kemungkinan di Provinsi Bangka Belitung akan dibangun PLTU yang baru untuk menambah pasokan listrik. Naungan Perpres Presiden Jokowi bakal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum untuk memuluskan pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu mw. Saat ini pembangunan masih terkendala mulai dari perizinan, pembebasan lahan untuk transmisi dan gardu induk, hingga soal penegakan hukum. “Soal penegakan hukum, karena banyak kasus yang menimpa teman-teman PLN yang membuat mereka sekarang agak sangat hati-hati dan mengancam kecepatan. (Perpres) sedang disusun drafnya, dalam waktu dekat akan selesai,” tandasnya. Selain itu untuk mengawal mulusnya proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (mw) dalam lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo (JokoaTarget harus segera berlalu. “Kita sudah berusaha mendatangkan investor, kita juga membuat kecewa para investor itu. Simak saja hotel dan super market di kawasan Pangkalan Baru, mereka teriak karena biaya tinggi akibat minimnya ketersediaan listrik PLN. Biaya genset sangat tinggi,” kata Erzaldi. Belum Berdaulat Ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia telah berdaulat dalam bidang energi. Untuk itulah upaya penyediaan energi listrik secara berkesinambungan harus terus dilakukan sesuai dengan tingkat pertumbuhan permintaannya. “Dalam kurun waktu lima tahun atau pada 2015 hingga 2019, kami akan membangun Pembangkit 35 ribu MW dan saya putuskan hingga akhir tahun 2015 harus diselesaikan sekitar 3.793 MW,” tegas Jokowi. Sebagai upaya menyediakan energi listrik secara berkesinambungan, pemerintah harus memanfaatkan energi panas bumi (geothermal energy) sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Sumber energi ini berlimpah, bersih dan ramah den? Dalam konteks pertambangan rakyat misalnya Menteri ESDM dan Menteri BUMN disebut-sebut dalam survey termasuk menteri yang bernilai minus. Penilaian Publik Berbagai penilaian dari publik pun muncul seiring berjalannya kerja pemerintah, termasuk para menteri Kabinet Kerja sejak mereka dilantik. Political Communication Institute (Polcomm Institute) mencatat, ada sejumlah menteri yang dianggap mempunyai kinerja positif dalam bingkai media. Temuan itu berdasarkan hasil riset dan kajian menggunakan teknik pengumpulan data, berupa 32.047 berita dari 15 media nasional periode Oktober 2014 hingga April 2015. Pembantu presiden yang mendapat bingkai positif media yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan persentase 10,9%. Susi dianggap sebagai sosok yang jujur dan tegas. “Kerja paling positif yang dianggap berhasil, adalah soal sanksi kepada para pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing. Selama ini, tindakan tegas tersebut yang paling disorot media,” kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budiyanto dalam peluncuran riset ‘Kerja Kabinet Kerja’ di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2015). Menteri lainnya yang dianggap mempunyai kinerja positif adalah Anies Baswedan, yakni 5,3%. Kinerja paling positif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendukbud) ini adalah penundaan Kurikulum 2013 dan menjadikan Ujian Nasional (UN) tidak sebagai “Kerja paling positif yang dianggap berhasil, adalah soal sanksi kepada para pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing. patokan kelulusan. Selanjutnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri 4,7%, karena dianggap berpihak kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu juga terkait sanksi tegas terhadap Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) nakal “Menteri lainnya yang dianggap memiliki kinerja positif adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 3,1%. Mantan Direktur KAI ini dianggap mumpuni dalam mengatur penerbangan dan soal penataan bandara,” terang Heri. Selain itu, ada Menteri Desa PDTT Marwan Jafar 2,1%, karena dinilai fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal. Terakhir, Menteri So yang dinilai positif memberi dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar dan Minyak (BBM) dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kinerja Negatif Tak hanya penilaian positif, Polcomm Institute juga mencatat temuan Menteri Kabinet Kerja yang mempunyai kinerja negatif dalam bingkai media. Pertama adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dengan persentasi penilaian negatif 6,7%. Penilaian ini terkait kontribusi Menkumham dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar, yang dianggap kontroversial. Selain itu juga soal wacana pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi. “Selanjutnya ada Menkopolhukam Tedjo Edhi, memiliki penilaian kinerja negatif 6,3%. Penilaian ini lebih banyak terkait pernyataan beliau dalam kisruh KPK-Polri, yang mengatakan pendukung KPK sebagai rakyat tidak jelas,” ujar Heri. Ada juga Menteri ESDM Sudirman Said 4,1%, karena dianggap gagal mengendalikan kenaikan harga BBM dan pem dian Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto 3,1%, karena dinilai sebagai pihak yang ‘menjauhkan’ Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya. Terakhir, Menteri BUMN Rini Sumarmo 1,4%. Dia dianggap mempunyai kinerja negatif terkait pergantian Direksi BUMN dan juga soal rencana gedung BUMN. (bbs/ags) lingkungan. Indonesia bahkan menjadi negara dengan kandungan panas bumi yang besar, 40 persen potensi panas bumi dunia terdapat di Tanah Air. Sumber-sumber energi panas bumi tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Sayangnya, besarnya cadangan panas bumi di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sampai hari ini Indonesia masih “Saya memberikan perhatian khusus pada program pengembangan sumber energi baru terbarukan, terutama pemanfaatan energi panas bumi. saja bergantung dengan sumber energi dari fosil. Saat ini, penggunaan energi fosil masih sangat besar yaitu sebesar 95 persen dari bauran energi nasional, dimana 47 persen di antaranya merupakan minyak bumi, 24 persen berasal dari gas bumi, dan 24 persen dari batu bara. Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai sekitar 5 persen. “Saya memberikan perhatian khusus pada program pengembangan sumber energi baru terbarukan, terutama pemanfaatan energi panas bumi. Ke depan, Kebijakan Energi Nasional menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2025,” ungkap Jokowi. Indonesia harus bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber energi fosil, dan memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia yang berlimpah secara berkelanjutan. Jenis sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia cukup banyak, mulai dari biofuel, biomassa , panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut sampai dengan energi pasang surut air laut. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil yang semakin terbatas. Presiden menekankan agar program pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat segera berjalan, karena rakyat di seluruh pelosok Indonesia sudah menunggu. (bbs/*/ags) Amdal, nah itu minta semua dipercepat,” tegasnya. “Pembebasan lahan, perizinan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, Amdal, nah itu minta semua dipercepat,” wi) meminta bantuan kepada kepolisian melalui Kapolri Badrodin Haiti. Hal ini dilakukan Presiden Jokowi agar tidak mengulang kesalahan pembangunan proyek pembangkit listrik pada pemerintahan sebelumnya yang tergabung dalam Fast Track Program (FTP) I dan II 10 ribu mw. irektur Utama PT PLN Sofyan Basir di Kantor Presiden, menjelaskan, masalah pembebasan lahan, perizinan hingga Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi fokus utama yang diminta dipercepat dengan keterlibatan pihak kepolisian. “Pembebasan lahan, perizinan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, Saat ini, progres proyek tersebut sudah mulai terlihat dengan akan ditandatanganinya Power Purchasing Agreement (PPA) 10 ribu mw ahap pertama pada tahun ini. Dengan ditandatanganinya PPA tahap pertama, maka pembangkit listrik 10.000 mw ini bakal selesai sekira 2018. “Tahun depan juga kira-kira 10 ribu mw lagi, tanda tangan lagi jadi 2019. Tahapannya seperti itu,” paparnya. Nilai investasi yang digelontorkan untuk pembangkit listrik 10 ribu mw tahap pertama ini sekitar Rp150 triliun, dengan asumsi sekira USD1,5 juta per mw. Dalam proyek ini, PLN mendapatkan bagian sekitar 4 ribu mw dan 6 ribu diserahkan ke swasta melalui skema Independent Power Procedure (IPP). “Nanti dibagi untuk Sumatera 1.158 mw, Jawa Bali 5 ribu mw, Kalimantan 700 mw, Sulawesi 2.560 mw, dan Maluku serta Papua 500 mw,” tandasnya. (bbs) Dewan Pengawas PDAM Akan Panggil Manajeman PDAM KORAN BABEL -- Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) akan segera memanggil dan melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PDAM. Pertemuan ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi PDAM dan melakukan pembenahan terhadap pelayanan. Badan Pengawas yang baru dilantik ini menilai kondisi PDAM Kabupaten Beltim saat ini masih ‘sakit’ dan masih jauh dari menguntungkan daerah. “Kita akan melaksanakan tugas berdasarkan pedoman Badan Pendukung Pengembangan dan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), termasuk di dalamnya ada pedoman penilaian kinerja PDAM, seperti evaluasi pengelolaan keuangan, kinerja personalia kepegawaian, dan kelembagaan. Tapi kita mesti ingat PDAM kita ini kondisinya sampai saat ini masih masuk dalam kondisi ‘sakit’,” kata Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Beltim yang baru, Mathur Noviansyah sesuai dilantik oleh Bupati Beltim, Basuri T Purnama di Ruang Kerjanya, Senin (6/7). Untuk tahap awal ini Mathur akan memanggil pihak direksi dan manajemen PDAM untuk melengkapi penyediaan data, yang sifatnya data pokok, seperti peta jaringan, luasan cakupan pelayanan, serta data pengelolaan keuangan. “Kamis (9/7), ini kita akan ketemu untuk bahas masalah ini dengan pihak PDAM. Kita berharap pihak PDAM akan melengkapi data-data teknis, manajemen, aset dan lain sebagainya. Tanpa adanya data itu kita tidak bisa melakukan evaluasi kinerja,” ungkapnya. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat (DCKPR) ini melihat PDAM saat ini belum bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan. Karena PDAM saat ini baru bisa mengeluarkan air bersih, belum air minum. Air bersih saja belum yang melalui treatment, baik mekanis maupun kimiawi. “Sebenarnya harus ada penyusunan standar baku mutu air. Ini akan kita minta jika mereka mampu setiap tiga bulan. Namun penyelesaian ini belum akan selesai pada periode ini. PDAM kita ini kan soalnya mereka baru mampu membiayai pengeluaran,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Beltim Basuri T Purnama berharap banyak kepada Badan Pengawas yang baru dilantik agar dapat membantu dan membenahi permasalahan serta kendala yang dihadapi PDAM. Ia optimis Dewan Pengawas PDAM periode 2015-2017 ini akan mampu membenahi permasalahan dan meningkatkan kinerja PDAM. “Saya menilai mereka yang dilantik menjadi Badan Pengawas PDAM sudah tepat. Ada Pak Mathur disitu yang paham mengenai teknis PDAM, Pak Evan juga lulusan S2 UGM yang tesisnya mengakat masalah air bersih di Kabupaten Beltim, dan juga Pak Untung dari Inspektorat yang tau permasalahan keuangan. Jadi ilmu ada kemampuan ada,” kata Basuri. (rel) Kebutuhan CPNS Diperketat KORAN BABEL -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membatasi dengan ketat permintaan pegawai negeri sipil yang diajukan oleh lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Persyaratan pokok yang harus dipenuhi ialah menyelesaikan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) yang proporsional. Bagaimana dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten se Babel? Apakah sudah menyelesaikan Anjab dan ABK? Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Anjab dan ABK tidak akan mendapatkan pegawai negeri sipil baru. “Selama itu (Anjab-ABK) belum ada, kita anggap dia (pemda) belum butuh pegawai baru,” kata Yuddy seusai berbuka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dalam Anjab dan ABK, instansi pemerintah/pemda melalui pejabat pembina kepegawaian (PPK) diharuskan menyusun dan menyampaikan desain kelembagaan dan kebutuhan pegawai jabatan fungsional selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, kebutuhan pegawai di setiap daerah akan jelas jumlahnya dan tidak menyebabkan bengkaknya belanja rutin pemerintah. “Jadi, kalau mereka butuh pegawai, sampaikan dong desainnya, ajukan kebutuhannya pegawai apa saja. Misalnya, daerah tertentu butuh guru, ya jelaskan guru SD, SMP, atau SMA, lalu kalau butuh dokter, jelaskan di puskesmas mana, nanti kita analisis,” terang Yuddy. Pentingnya Anjab dan ABK akan menata sistem kepegawaian dan mendapatkan pegawai pemerintah yang profesional. Sebelumnya, Menpan RB melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/2163/M.PAN/06/2015 tertanggal 30 Juni 2015 menyatakan menunda proses seleksi CPNS 2015 karena sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah belum menyelesaikan Anjab dan ABK. Anjab ialah proses memperoleh data jabatan untuk kepentingan program kepegawaian di instansi pemerintah, sedangkan ABK ialah proses untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. (bbs/ant) Dinsos Konsultasi Dana Hibah Porwil ke Inspektorat KORAN BABEL -- Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkonsultasi terkait dana hibah Porwil serta sarana dan prasarana, ke Inspektorat Daerah guna kelancaran pelaksanaan dan penggunaan dana hibah Porwil. “Hari ini kita melakukan pertemuan dengan Inspektorat beserta Koni dan BPKP untuk melakukan konsultasi dana hibah Porwil yang dianggarkan Rp49 Miliar,” jelas Kepala Dinkesos Provinsi Kepulauan Babel, Roni A Rahman di Pangkalpinang, Senin (6/7). Ia mengatakan, salah satu penggunaan dana hibah berupa rehab sarana dan prasarana olahraga cabang porwil seperti Kolam renang yang dilimpahkan kepada kabupaten Bangka, “Kita sudah melakukan koordinasi dengan Bupati kabupaten Bangka untuk merehab kolam renang Extra Flight Ketupat Petarung yakin segala kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan menyejahterakan rakyat. Oppie memaparkan, “Kita tahu apa yang dialami Jokowi urusannya kompleks, jadi apa yang kita harapkan terealisasi masih jauh, tapi memang kita menaruh harapan, support dia, agar tetap teguh dan semangat memimpin negara.” Soal krisis ekonomi, Oppie meyakini pemerintah akan mencari solusi yang tepat unyang ada disana dan intruksi tersut sudah disepakati oleh Bupati terkait,” katanya. Selain itu, tim Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) juga sudah melakukan tinjauan ke Babel untuk memastikan standarisasi kolam renang di Bangka. “Kolam renang yang ada di kita masih belum memadai sehingga harus direhab, baik panjang, kedalaman dan tarbox kolam renangnya,” ucapnya. “Persiapan sarana dan prasarana porwil harus sudah rampung sebelum porwil,” ujarnya. Ia menyebutkan, sarana dan prasarana yang direhab tidak hanya di kabupaten Bangka saja namun juga yang ada di Pangkalpinang melalui dana hibah tersebut, “Kita akan terus melakukan monitoring ke Kabupaten/kota berlangsungnya kegiatan Porwil,” jelasnya. (jar) ga tiket berkisar Rp.400.000 hingga Rp.500.000, namun mendekati Lebaran kenaikan harga mungkin terjadi pada H-5 sebagaimana pengalaman tahun 2014 lalu. Tingkat keterisian seatpun diyakini Sherly penuh pada H-3. Untuk rute Pangkalpinang-Jakarta, Sriwijaya bisa mengangkut penumpang sebanyak 1.683 orang. “Bila dibandingkan dengan tahun lalu, masih lumayan tahun 2014. Tahun ini tingkat pembeliannya melambat, biasanya H-11 sudah banyak yang booking reservasi” ungkapnya. Pernyataan Sherly soal melambatnya pembelian memberikan fakta pengaruh dari perekonomian Babel yang juga melambat. (dhi) (yang gelar open house di Jakarta),” kata Basuki. Sedang Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat juga akan mudik ke kampung halamannya di Blitar dan Solo. Djarot akan mudik ke Solo pada hari kedua Idul Fitri 1436 Hijriah karena keluarga besarnya berkumpul di rumah kakak tertuanya yang tinggal di Solo. Setelah itu, ia bersama keluarganya bertolak ke Blitar. Setelah dari Blitar, Djarot akan melanjutkan ke Surabaya, lalu balik lagi ke Jakarta. Berbeda dengan Basuki yang tidak akan mengambil cuti, Djarot akan mengambil cuti tambahan selama dua hari. (bbs) tuk kembali membangkitkan ekonomi. Menurut dia, permasalahan ekonomi saat ini lebih dipengaruhi oleh memburuknya situasi ekonomi global. Ia mengatakan, “Ya memang tadi beliau juga cerita, ekonomi jadi satu masalah krusial, di setiap negara. Lihat Yunani, semua krusial. Tapi ini jadi persoalan utama buat Indonesia. Makanya agar ekonomi kita bangkit lagi, dia pengen punya menteri petarung, jadi secara nyali, niat, dan aksinya petarung, mentalnya tahan dan suka pekerja.” Selain memberikan dukungan kepada Jokowi, para artis juga sempat bertanya beberapa hal kepada Presiden. Salah satunya mengenai rencana per yang kabarnya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. “Ya tadi ada juga beberapa artis yang tanya tentang itu, tapi tidak bahas itu secara eksplisit. Namun kita harap kinerjanya menteri yang tidak efektif, bisa diganti dengan lebih efektif,” beber Oppie. Selain Oppie, para artis yang mengikuti acara buka puasa tersebut di antaranya Giring ‘Nidji’, Glenn Fredly, Paul Ivanka ‘Boomerang’, Abdi Ponto. Serta, para artis atau seniman lain yang tergabung dalam relawan Salam Dua Jari. (bbs)
12 Publizr Home