Connection KAMIS 30 JULI 2015 Belum yang menyusul itu adalah LHKPN. Jika tiga pasang bakal calon tersebut tidak menyerahkan LHKPN, kata Ali maka pasangan bakal calon tersebut dibatalkan. “Batas waktu terakhir menyampaikan LHKPN sampai begitu pula dengan persyaratan lainnya yang wajib dilengkapi pasangan bakal calon,” tukas Ali. Berdasarkan laporan dari web KPK di http://www.kpk. go.id tentang para calon kepala daerah di Babel yang sudah melaporkan LHKPN secara langsung ke KPK hingga Rabu (29/7) pukul 11.00 WIB di Bangka Barat tercatat nama Parhan, Sukirman, dan Sapri . Bangka Tengah satu-satunya calon yang sudah melapor ke KPK yakni Erzaldi Rosman. Tercatat Erzaldi menyerahkan LHKPN langsung ke KPK pada 22 Juli 2015. Sedangkan Rina Tarol satu-satunya calon kepala daerah dari Bangka Selatan yang melapor LHKPN ke KPK pada tanggal 24 Juli. Calon kepala daerah di Beltim yang sudah melaporkan LHKPN yakni pasangan Usmandie A Andeska-Musdiyana dan Basuri Tjahja Purnama-Fezzi Uktolseja. Sebelumnya Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh calon kepala daerAlat payung, kalender, kaos atau lainnya, namun nilai satuannya harus dibawah Rp 50 ribu. “Sementara untuk pemasangan iklan paslon di media cetak dan elektronik pada masa kampanye pun, KPU yang berwewenang mengaturnya,” tandas Suryansyah. Suryansyah mengungkapkan penegakan aturan berlaku kepada paslon, tidak untuk media massa bersangkutan. “Aturan ini juga mengajarkan masyarakat untuk berpolitik yang cerdas,” pungkasnya. Secara terpisah Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus serius mengantisipasi kecurangan dan sikap tidak profesional yang dilakukan internalnya calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan tantangan KPU saat ini berkas calon kepala daerah yang telah mendaftar pilkada serentak. “KPU harus memfasilita Ahok nawa bagi polisi akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Pembangunan rusunawa bagi polisi juga diperlukan mengingat tingginya harga tanah di kawasan Jakarta dan sekitarnya saat ini. “Dana APBD tidak masalah. Kami mau buat rusunawa di atas tanah polisi. Sekarang banyak asrama polisi yang hanya satu dan dua lantai, sayang tanah di Jakarta mahal, kami bisa bantu buat rusunawa,” kata Ahok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah gencar melakukan pembangunan rusunawa mulai tahun ini. Gereja Kabag TU Pimpinan Khairul Huda, Wagub NTT Benny Lotelenonny, Kakanwil Kemenag NTT Sarman Marsilinus dan jajarannya, mengapresiasi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Alor. Apresiasi diberikan mengingat kontribusi masyarakat demikian besar sehingga biaya pembangunan kebanyakan dari swadaya masyarakat. “Ini merupakan potret kerukunan yang luar Hebatnya lagi, pekerja dari pembangunan rumah ibadah tersebut adalah orang-orang muslim. “Saya sangat apresiasi para pekerja muslim yang membangun gereja ini,” kata Lukman sembari mengungkapkan harapannya agar pembangunan rumah ibadah di Alor terus berlangsung dengan baik. “Ini merupakan potret kerukunan yang luar biasa,” tegasnya. Potret kerukunan semacam ini, menurut Lukman, perlu diinformasikan kepada masyarakat luas agar kerukunan di Indonesia tetap terjaga.(kemenag.go.id) “Anggaran murni pakai APBD DKI yang disertakan ke BUMD yang rencananya PT Jakarta Propertindo. Ground Agustus 2015,” Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta Ika Lestari Adji, pada tahap awal akan ada pembangunan 21 ribu unit rusunawa di 15 lokasi berbeda. Dana sebesar Rp 3,3 triliun dianggarkan untuk pembangunan. “Anggaran murni pakai APBD DKI yang disertakan ke BUMD yang rencananya PT Jakarta Propertindo. Ground breaking dimulai akhir Agustus 2015,” kata Ika ketika dihubungi, Selasa (23/6) lalu. Sampai saat ini telah ada 12 Pasar yang akan menjadi lokasi pembangunan rusunawa terintegrasi. 12 pasar itu adalah Pasar Rumput, Pasar Sunter, Pasar Minggu, Pasar Serdang, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol.(cnn) seluruh berkas pencalonan bakal calon kepala daerah secara profesional, adil, dan demokratis,” kata dia di Jakarta, Rabu (29/7). Untuk itu, masyarakat harus ikut mengawal dan mulai melihat sosok kepala daerah yang “KPU harus memfasilitasi dan melakukan calon kepala daerah secara profesional,” akan dipilih nanti. Titi menuturkan sebagai pelaksana tahapan pilkada, KPU harus menghindari kecurangan dan sikap tidak profe Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Titi, juga harus memastikan pihaknya ikut mengawasi proses yang dilakukan KPU tersebut. Menurut dia, pemerintah harus menggunakan UU No. 8/2015 untuk mengantisipasi persoalan calon tunggal yang maju dalam pilkada di suatu daerah. Pasalnya, saat ini UU tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada. “Seandainya bakal calon kepala daerah hanya satu pasang di satu daerah pemilihan, maka harus ada ketentuan hukum yang jelas untuk menjawab kondisi ini,” ujar dia. Sekedar diketahui, pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk pilkada serentak telah ditutup pada Selasa (28/7/2015). KPU mencatat ada 705 bakal calon kepala daerah yang mendaftar, terdiri atas 129 orang maju melalui jalur perorangan, dan 576 orang sisanya melalui partai politik. KPU juga mencatat ada 11 daerah yang memiliki calon tunggal untuk pilkada serentak yang pemungutan suaranya dilakukan pada 9 Desember 2015. 11 Daerah tersebut adalah Kabupaten Asahan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. (ron/*) “Apa saja yang perlu disampaikan KPK dan KPK ah untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pilkada serentak yang rencananya dilaksanakan pada 9 Desember 2015 nanti. Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, saat ini baru 602 calon kepala daerah menyerahkan LHKPN kepada KPK. KPK, menurut Pandu, akan membuka loket untuk menyerahkan LHKPN hingga 7 Agustus 2015 nanti. Oleh sebab itu, KPK mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah untuk segera menyerahkan LHKPN. “Apa saja yang perlu disampaikan bisa dilihat di web KPK dan KPK akan mengumumkan nama-nama bakal calon yang sudah mengumpulkan LHKPN dalam rangka pemilukada, memberi bukti pendaftaran serta ringkasan harta bakal calon,” tutur Adnan di Gedung KPK. Pandu menambahkan dengan dilaporkannya harta kekayaan calon kepala daerah, pejabat publik dapat memulai transparansi sejak dini. Tunggu Surat Ibnu Sesuai aturan, para calon kepala daerah anggota DPRD maupun Aparatur Sipil Negara(ASN) harus mengundurkan diri. KPU Bangka Tengah masih menunggu surat pengunduran diri Ibnu Saleh bakal calon wakil bupati yang berpasangan dnegan Erzaldi Rosman. Surat pengunduran diri Ibnu dari PNS ditunggu maksimal 60 hari setelah mendaftarkan diri. “Surat pengunduran diri sebagai ASN itu kita tunggu maksimal 60 hari setelah pendaftaran senin(27/7) kemarin, “ kata Suryansyah Ketua KPU Bateng. Penegasan Suryansyah menanggapi permintaan Edi Purwanto anggota DPRD Bateng yang meminta agar Ibnu Saleh menjabat Sekda Bateng untuk mengundurkan diri. “Kami takutnya, kebijakan yang ia buat selaku sekda akan berdampak buruk pada pembangunan daerah Bateng kedepan,” ungkap Edi. Ibnu Saleh jauh hari sudah menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatan maupun sebagai PNS. “Kita siap saja, kalau memang ini, amanah, dan permintaan masyarakat, yang jelas amanah ini, akan kita jaga, untuk lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ibnu beberapa waktu lalu. (ton/ron) Palen Mengira Polisi Sudah Lupa KORAN BABEL -- Palen (22) warga Jalan Damai Payak Ubi Sukadamai Toboali, tak menyangka dirinya masih menjadi incaran petugas. Meski sempat menghilang kurang lebih dua tahun, Palen akhirnya berhasil diringkus anggota Sat Reskrim Polres Basel, Selasa (28/7) kemarin. Palen kabur dari wilayah hukum polres Basel usai melakukan pembacokan tahun 2013. Selama masa buron, Palen mengaku melarikan diri ke daerah Sumur Kabupaten Cengal Sumatera Selatan dan bekerja di salah perkebunan sawit. Mengira petugas sudah lupa, Palen memilih kembali ke Payak Ubi Sukadamai. Naasnya, petugas yang sudah lama memburu Palen mengendus keberadaannya. Sekitar pukul 15.00 WIB, petugas mendapat informasi kalau Palen tengah asyik nonton hiburan pesta pernikahan di Payak Ubi Sukadamai. “Pelaku kita amankan ketika sedang nonton hiburan pesta pernikahan,” ungkap Kabag Ops Polres Basel Kompol Yudha Wirajati seizin Kapolres Basel, AKBP Udin Zainuddin, Rabu (29/7). Dihadapan penyidik, Palen mengaku kalau dirinya berani pulang kampung karena mengira petugas sudah lupa dengan kasus pembacokan yang dilakukannya tak jauh dari Kantor Bupati Basel dua tahun silam. “Bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang melakukan pembacokan TKP di kantor bupati dan setelah itu melarikan diri ke daerah Sumur dan bekerja di perkebunan sawit,” tukas Kompol Yudha.(ton) Kapolda: MOS Harus Sesuai Aturan KORAN BABEL Kepulauan Bangka Belitung Brigjen (Pol) Gatot Subiyaktoro meminta sekolah-sekolah yang melaksanakan MOS untuk tidak menggunakan kekerasan. “Saya harap masa orientasi siswa baru ini tidak terjadi tindak kekerasan terhadap siswa,” kata kapolda usai menggelar Halal Bihalal bersama Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Mapolda Bangka Belitung, Selasa (28/7). Kapolda menyebutkan MOS bagi siswa baru harus sesuai dengan aturan Departemen Pendidikan Nasional yang bersifat mendidik. Tentunya bukan dengan kekerasan. “MOS ini kan sudah sesuai dengan aturan yang di terapkan Depniknas tentunya yang bersifat mendidik,” imbuh Brigjen (Pol) Gatot. Untuk itu, apabila nantinya dalam pelaksanaannya terjadi tindak kekerasan silakan orangtua melapor ke polres terdekat atau ke polda. “Kalau nanti dalam pelaksanaan terjadi tindak kekerasan apakah itu di tingkat SMP, SMU/SMK bahkan perguruan tinggi silakan melapor, akan kita tindak lanjuti,”pintanya. Tapi menurut Kapolda bentuk tindak kekerasannya harus benar-benar jangan hanya sekedar kecil saja dilaporkan. Sementara di tempat yang sama Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi sangat setuju sekali MOS itu tetap dilaksanakan asalkan bersifat mendidik. “Saya setuju dengan MOS ini, asalkan itu bersifat mendidik siswa baru,” tukas Rustam. (jar) PN Sungailiat Belum Beri Jawaban KORAN BABEL -- Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat belum memberikan jawaban terhadap usulan pihak Lanal Babel untuk melelang sejumlah pasir timah hasil temuan beberapa waktu lalu. PN Sungailiat menyarankan agar Lanal Babel berkoordinasi dengan pihak Kantor Badan Lelang Negara di Pangkalpinang. Apakah proses lelang memang harus mendapat persetujuan dari PN Sungailiat. Hal tersebut diungkapkan Ketua PN Sungailiat Andreas Purwantyo Setiady SH MH melalui Herbert Harefa SH didampingi Hakim PN Sungailiat M Solihin SH kepada wartawan, Rabu (29/7). “Pada dasarnya kita tidak mempersulit pihak manapun asal prosedurnya jelas, tetapi hingga sekarang belum, jawaban dari Lanal terkait permint Badan Lelang Negara, yang kita minta,” ujar Herbert Harefa SH. Ketika ditanya, terkait pemberitaan beberapa waktu lalu, di salah satu media lokal, atas peryataan Danlanal Bangka Belitung, bahwa pihak PN Sungailiat meminta pihak Lanal Bangka Belitung melampirkan SPDP sebagai persyaratan keluarnya surat penetapan lelang pasir timah temuan tersebut, Herbert Harefa SH didampingi M Solihin SH menyatakan tidak pernah menyampaikan perihal tersebut,” kita tidak pernah menyampaikan dan meminta pihak Lanal Bangka Belitung melampirkan SPDP sebagai persyaratan keluarnya surat penetapan lelang pasir timah temuan tersebut,” jelas Herbert Harefa SH didampingi M Solihin SH. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak Lanal Bangka Belitung, sudah mengajukan usulan ke Pengadilan Negeri Sungailiat (PN) terkait temuan pasir timah beberapa waktu lalu. Pihak Lanal Bangka Belitung pada hari Senin (29/6), telah datang ke PN Sungailait untuk pengajuan lelang pasir timah temuan tersebut. Menurut Ketua PN Sungailiat Aroziduhu Waruwu SH melalui Humas PN Sungailiat Herbert Harefa SH, berkas pengajuan untuk pelelangan pasir timah dengan status temuan Lanal Bangka Belitung sekarang masih di Bagian Umum PN Sungailiat dan proses apakah akan dikabulkan atau tidak untuk dilakukan lelang tidak lama asalkan berkas dan persyaratan telah dipenuhi.(ian) Aroziduhu Jadi Ketua PN Batam PN Sungailiat Gelar Halal Bihalal KORAN BABEL -- Pengadilan Negeri Sungailiat mengelar acara halal bihalal, syukuran atas pelantikan Andreas Purwantyo Setiady SH MH sebagai Ketua PN Sungailiat dan pengantar tugas Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, acara tersebut digelar di Han’s Seafood Restaurant Novilla Sungailiat Selasa (28/7) malam. Hadir Bupati Bangka Ir H. Tarmizi Saat MM, Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat Supardi SH, Ketua MUI Bangka Ustadz Syaiful Zohri SAg, Kepala Lapas Sungailiat. Bersamaan dengan acara halal bihalal tersebut, keluarga besar Pengadilan Negeri Sungailiat mengelar syukuran atas pelantikan Andreas Purwantyo Setiady SH MH sebagai Ketua PN Sungailiat dan pengantar tugas Ketua Bawel presenter. “Aku orangnya kan bawel jadi lumayan kalau bawel aku bisa dimanfaatkan. Cuma belum sempat coba host karena stripping terus. Temen-temen, papa, dan mama pada bilang aku bawel dan disuruh jadi host,” paparnya. Meski banyak pendatang baru di dunia akting, Aura mengaku tak takut bersaing. “Bersaing pasti tapi secara sehat. Aku nggak ada iri-irian sama artis-artis lain,” tuturnya. Aura pernah terlibat cinta lokasi. Tapi pemeran Fara dalam sinetron ‘7 Manusia Harimau’ itu pun mengaku kapok cinlok. Kenapa? Rupanya karena pacaran dengan sesama entertainer, aktris berusia 17 tahun itu mengaku kerap bertengkar. Apalagi mereka jadi kerap bertemu setiap hari saat syuting. “Cinlok pernah pas sinetron pertama tapi akhirnya kapok cinlok, males ketemu mulu tiap hari. Nah terus berantem mulu karena seumuran,” ujarnya. Karena malas berpacaran tapi kerap berantem, aktris yang ingin jadi presenter itu kini memutuskan pacaran dengan cowok yang lebih tua. Kini hubungannya dengan kekasihnya saat ini sudah berjalan tiga tahun. “Lebih tua, aku nggak bisa pacaran sama yang seumuran pasti berantem terus. Pengalaman soalnya,” urainya. Meski sudah merasa nyaman dengan pacarnya yang asal Yogyakarta, Aura belum kepikiran untuk menikah muda. Apalagi usianya kini masih sangat muda. “Belum ada pikiran itu, masih muda aku,” sahut Aura.(dtk) Pengadilan Negeri Sungailiat, Aroziduhu Waruwu SH MH, yang akan mendapat jabatan baru selaku Ketua PN Batam. Aroziduhu Waruwu SH MH mengatakan, dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, selama 1 tahun, 3 bulan, selama bertugas kesan dan dirinya menilai masyarakat di Kabupaten Bangka sangat familiar,” Saya merasa betah di sini, tetapi saya tidak bisa berlama-lama karena terhitung tanggal 1 April 2015, saya naik pangkat menjadi IV D dan harus pindah ke pengadilan yang lebih tinggi 1A, Alhamdulilah juga dipromosikan menjadi Ketua PN Batam,” ujar Aroziduhu Waruwu SH MH. Dikatakan Aroziduhu Waruwu SH MH, walaupun dirinya sudah pindah ke Pengadilan Negeri Batam, hendaknya hubungan silaturhami tetap akan tetap terjalin.” Secara pribadi, saya minta maaf apabila ada salah, baik kepada sesama rekan hakim, pegawai, masyarakat apabila dalam pelayanan dan penegakan hukum belum dalam memberikan pelayanan hukum dengan sebaik mungkin, terima kasih kepada rekan wartawan yang telah mendukung selama saya bertugas di sini,” ungkap Aroziduhu Waruwu SH MH. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Andreas Purwantyo Setiady SH MH, mengucapkan terima kasih atas kesediaan, para tamu yang hadir pada acara, halal bihalal tersebut, keluarga besar Pengadilan Negeri Sungailiat mengelar syukuran atas pelantikan Ketua PN Sungailiat dan pengantar tugas Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat,” Saya resmi dilantik sebagai sebagai Ketua PN Sungailiat tanggal 28 Juli 2015. Saya mengucapkan terima kasih kepada Aroziduhu Waruwu, atas bimbingan, serta petunjuk sehingga kami dapat bekerja dengan sebaikbaiknya,” ungkap Andreas Purwantyo Setiady SH MH. Bupati Bangka Ir H Tarmizi Saat MM, mngucapkan selamat kepada Andreas Purwantyo Setiady SH MH terkait pelantikan dirinya sebagai Pengadilan Negeri Sungailiat dan,” kepada Aroziduhu Waruwu SH MH, selamat mendapat tugas di tempat yang baru, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancar menjalan tugas di tempat yang baru nantinya. “Pemkab Bangka kedepan, akan bekerjasama dengan pihak pengadilan, polres dan kejaksaan dalam penyuluhan hukum, bagi para PNS dan juga masyarakat,” tukas Tarmizi.(ian)
12 Publizr Home