Connection JUMA 3 JULI 2015 T Bahan Baku Pesawat Ulang Alik dari Babel KORAN BABEL -- Sekitar 950 ton per hari pasir timah diekspor mentah secara ilegal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Padahal di dalam pasir timah tersebut tersimpan ‘harta karun’, kandungan mineral berharga dan harganya lebih mahal dari timah, yakni rare earth atau tanah jarang. Tanah Jarang merupakan bahan baku untuk industri teknologi tinggi seperti pembuatan pesawat ulang alik, “Tanah jarang itu banyak digunakan di industri yang berteknologi tinggi, contoh dengan kandungan tanah jarang bisa membuat baterai yang super tahan lama, di atas lithium. Ini tentunya solusi pada industri mobil listrik,” kata Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM, Surono, seperti dilaporkan detikFinance, Senin (29/6). Surono mengatakan, tidak hanya untuk industri berteknologi tinggi, unsur tanah jarang juga digunakan sebagai pelapis badan pesawat ulangalik agar tidak terbakar ketika menembus atmosfer bumi. “Jadi ketika pesawat menembus atmosfer bumi, perubahan temperatur yang tinggi bisa membuat pesawat terbakar, dengan dilapisi unsur tanah jarang pesawat tak terbakar,” ungkapnya. Surono mengungkapkan di Kepulauan Bangka Belitung sebagai gudangnya tanah jarang, karena daerah tersebut memiliki sumber timah yang berlimpah, “Tanah jarang merupakan mineral ikutan dari timah dan batu granit. Di Babel tanah jarang itu berlimpah. Sayangkan kalau mineral berharga ini diekspor apalagi secara ilegal ke luar negeri, di luar negeri diolah lagi, mereka untung berlipat-lipat, sementara negara rugi berlipat juga, karena royalti tak dapat, wilayahnya rusak,” pungkasnya. (nas) Korupsi Sawit Terbesar di Sulteng KORAN BABEL -- Sulawesi Tengah diduga menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang paling besar korupsi di bidang perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikatakan oleh Ronald Siahaan, peneliti Sawit Watch ketika ditemui di Jakarta, pada Kamis (2/7). Menurut Ronald, potensi kerugian negara mencapai Rp110 miliar dari korupsi yang terjadi di perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Tengah. “Berdasarkan investigasi kami, hampir semua wilayah di Indonesia dari Sumatera sampai Papua mempunyai potensi korupsi dalam bidang kelapa sawit, tapi korupsi paling besar saya kira di Sulawesi Tengah,” kata Ronald. CPNS kementerian/lembaga di level pemerintah pusat, baru 18 yang telah menyelesaikan kewajiban Anjab dan ABK sampai 100 persen. Sedangkan dari total 572 pemerintah daerah hanya 72 diantaranya yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengatakan penundaan seleksi CPNS ini dilakukan seluruh instansi pemerintah guna mematuhi ketentuan aturan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, saat ini pemerintah juga tengah merampungkan sejumlah peraturan pelaksanaan dari UU ASN serta mengPresiden senan partai. Sama aja. Pusing pala Bebi.” Jika Jokowi mengganti seorang menteri dengan menteri yang dipilih bukan atas restu partai pengusungnya, menteri bersangkutan akan terus diganggu di tingkat legislatif, yakni di Dewan Perwakilan Rakyat.* Mantan suami Maia Estiyanti itu kembali menulis, “Milih menteri tdk dpt restu partai, nanti di goyang2 di Dipenjara Pembangunan rusunawan terintegrasi pasar ini dilakukan untuk membantu warga ibu kota yang belum punya rumah. Tingginya harga rumah dan tanah di ibukota membuat banyak warga Jakarta yang belum punya hunian tetap. “Mereka yang tersingkir karena mau sewa apartemen mahal, mau kost keluarga enak nggak? Makanya kami mau menyediakan, di atas pasar-pasar kami, apartemen yang tidak disewakan dan hanya membayar iuran pemeliharaan lingkungan,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6). Tapi bukan hanya warga yang punya KTP Jakarta, mereka yang berasal dari sekitar Jakarta namun bekerja di Jakarta juga diperkenankan Ahok tinggal di rusunawa itu. “Dengan begitu warga bisa hemat tidak perlu kredit mobil, tidak habiskan bensin, mengurangi macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik,” kata Ahok. Pasar tradisional yang ada saat ini akan direnovasi dan dipadu dengan rusunawa sekelas apartemen. 12 pasar tersebut adalah Pasar Rumput, Pasar Sunter, Pasar Minggu, Pasar Serdang, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol. Dalam pembangunan apartemen terintegrasi pasar tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menjadi penanggung jawab tunggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga diketahui memiliki niat membangun apartemen di dua lokasi pasar tradisional di Jakarta.(tmp/ cnni) Ekonomi semakin terpuruk, Berbahaya (Logat Asmuni).” Ahmad Dhani menyarankan, “Enaknya. Siapa ya menteri yg mau di ganti? Bingung. Paling aman ganti menteri yang non partai, tapi sami mawon dong.” Tidak melontarkan kritik dan saran saja Dhani pun menanyakan bagaimana kalau Jokowi saja yang berhenti menjadi presiden karena tidak bisa memberi jalan keluar bagi penanganan masalah di negara ini. Kicauan bwrikutnya, “Apa Presidennya aja yg di Reshuf solusi?” Dhani pun menantang lembaga-lembaga survei untuk melakukan jajak pendapat--menteri atau presiden yang diganti.* Ahmad Dhani mengusulkan, “Coba Lembaga2 survei bekerja lagi yg serius, yg perlu di ganti Menterinya atau Presidennya???” (bbs/kcm) Herman menjelaskan, “Pelaksanaan seleksi CPNS membutuhkan dana yang tidak sedikit, ada untuk anggaran penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi.” Ia mengatakan, selama masa penundaan seleksi CPNS, Menpan mengimbau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat tetap fokus menyelesaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta melakukan perbaikan dalam penghitungan enam prioritas kebutuhan pegawai. Keenam prioritas dimaksud, kata Herman, meliputi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang, jumlah kebutuhan seluruh tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan tinggi pendukung, jabatan fungsional tingkat ahli, jabatan fungsional tingkat terampil, serta nomenklatur nama jabatan pelaksana. Ditambahkannya, “Keseluruhan data tersebut wajib dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi dengan batas waktu hingga akhir bulan November 2015 mendatang.” Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi pencapaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian PANRB di www.menpan.go.id. (bbs/repbl) “Berdasarkan investigasi kami, hampir semua wilayah di Indonesia dari Sumatera sampai Papua mempunyai potensi korupsi.” Ronald mengatakan pola korupsi sawit yang terjadi biasanya meliputi terkait pembuatan izin Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit. Proses pembuatan izin yang lama hingga lima tahun membuat para pengusaha mempercepat pembuatan menjadi setahun dengan memberikan uang kepada pihak-pihak tertentu. “Pembuatan HGU itu lama sampai 5 tahun. Kalau ada yang bisa bikin setahun, pengusaha pasti mau. Orang yang terlibat mulai dari pejabat daerah hingga pusat,” kata Ronald. Pada 2011 tercatat secara keseluruhan, luas lahan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah mencapai 65.055 ha. Luas tersebut mencakup komposisi perkebunan rakyat 17.287 ha, perkebunan swasta 42.678 ha dan perkebunan negara 5.090 ha. Ronald mengatakan pihaknya telah melaporkan temuan investigasinya ke KPK. Dirinya mengatakan KPK harus memaksimalkan komisi pencegahan untuk menangani kasus korupsi kelapa sawit. (cnni) Singkongisasi Bangka Untuk Kesejahteraan Masyarakat KORAN BABEL -- Masyarakat Bangka diajak untuk menanam singkong agar ketahanan pangan di bumi Sepintu Sedulang ini tetap kuat, meski timah sudah tidak mengahsilkan lagi. Sebab untuk ketahaan pangan selain beras, singkong pun bisa jadi jaminan. Apalagi masyarakat sudah membudayakan diri dengan makanan nasi aruk dan suplay baku pembuatan aruk pun terjamin, karena masyarakat semua sudah menanam singkong. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka, Ir Kemas Arfani Rahman, ketika ditemui Kamis (2/7) di ruang kerjanya. Dijelaskannya bahwa ketahanan pangan, sesuai dengan visi misi bupati kita dulu maju mencalonkan bupati. Pertanian tangguh itu dari masyarakat oleh masyarakat dan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi investor itu hanya faslitator untuk menggerakan masyarakat dan dengan adanya investor ada dampak maju kemasyarakat, ”Kalau mendatangkan investor tidak mengguntungkan masyarakat, untuk apa kita susah-susah mendatangkan masyarakat,”paparnya. Ditambahkan Kemas, dengan banyaknya masyarakat menanam singkong, tentunya limbah dari pengolahan singkong itu jadi banyak. Untuk itu, kita sudah memikirkan mengenai penanganan limbah singkong dengan persiapan menampung limbah-limbah sisa pengolahan singkong yaitu tepung topioka. Dan ada limbah bentuk padat dan cair. Untuk bentuk padatnya berupa onggok (limbah singkong) dan paling bagus untuk makanan ternak, yaitu bintang ber kaki empat. Kalau untuk cairnya jadi bahan biogas dan juga bisa menjadi pupuk cair . Kemudian limbah cair diolah pabrik untuk pasokan listrik secara mandiri. Onggok (sisa olahan singkong), harus dimanfaatkan . ”Kalau dibuang sembarangan akan mengakibatakan pencemaran. Namun onggok bisa menjadi potenis pakan ternak . Maka kita siapkan lahan untuk ternak , jadi bukan hanya sebatas membangun pabrik pengolahan topioka saja, tapi juga berguna untuk ternak,”tuturnya. Menurut Kemas, untuk itu pihaknya mencari investor yang mengembangkan sayapnya untuk ternak. Yang jelas jaminan pakan ternak tersedia dengan adanya onggok dan direncanakan di Riding Panjang untuk membangun sentral ternak, mereka akan memanfatakan lahan ternak. Jadi kedepannya dari segi suplay daging kita akan terjamin dan kita bisa surplus. “Kemudian sumber-sumber ternak, bisa memanfatkan dana CSR yang belum tepat guna itu bisa dipakai untuk pengembangan sapi. Perusahaan besar akan menyuplai sumber ternak. Untuk itu kita mengupayakan masyarakat menanam singkong dan bukan ubi Casesa. Kenapa kita mengajak masyarakat menanan singkong, karena singkong banyak manfaatnya,”pungkasnya. (tom) Penolakan Menteri Rini Kian Bergulir KORAN BABEL -- Penolakan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ternyata sudah bergulir sejak awal dirinya ditunjuk sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih ketika dirinya menjabat tak cukup menorehkan prestasi sebagai pucuk pimpinan di Kementerian BUMN. Sebagaimana diutarakan Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, kalau Menteri Rini bukanlah orang yang tepat dan piawai untuk membawahi Kementerian BUMN. “Dari awal kami sudah sangat keras bersuara dan bahkan menolak Rini untuk duduk memimpin Kementerian BUMN. Kita sangat paham Rini bukanlah orang yang cakap mengurus BUMN,” katanya, di Jakarta, Kamis (2/7/2015). Ferdinand mencatat berbagai kegagalan Menteri Rini, di antaranya ketika dia memasukan motor asal China, Kanzen. Belum lagi, konsep untuk membenahi BUMN juga tidak jelas. “Coba lihat sekarang situasi BUMN kita, semua kacau balau, tidak ada yang lebih maju dari sebelumnya. Bahkan, mempertahankan yang sudah ada saja tidak mampu, apalagi membesarkan,” ujarnya. Berbagai persoalan yang ditorehkan Menteri Rini tidak hanya sampai disitu. Di antaranya persoalan dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Serta adanya intervensi kendati tidak langsung terhadap transaksi tukar guling saham Telkom dengan Tower Bersama melalui pernyataan yang memberikan sentimen negatif saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI bagi saham Telkom. Pernyataan tersebut jelas memberikan dampak pada harga saham yang turun saat penutupan perdagangan pada Rabu 1 Juli menjadi Rp2.920 per lembar dari pembukaan Rp 2.935 per lembar. Berbagai catatan terhadap Menteri Rini tersebut, sambung Ferdinand, menandakan kalau dirinya mengalami kegagalan dan tak mampu untuk menduduki posisi tersebut. (okz) Penyerapan APBD 25,92 Persen KORAN BABEL -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penyerapan anggaran pembangunan daerah per 30 Juni 2015 baru mencapai 25,92 persen. Tjahjo mengharapkan, pada semester kedua nantinya, penyerapan anggaran pembangunan daerah bisa di atas 50 persen. “Kami cek semuanya per 30 Juni, penyerapan anggaran pembangunan daerah 25,92 persen. Kami berharap semester kedua ini, mohon nanti Bapak sampaikan kiat-kiat yang Kemendagri bisa mencapai di atas 50 persen,” kata Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (2/7/2015). Angka penyerapan anggaran pembangunan daerah ini dilaporkan Tjahjo dalam rapat paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin sore. Salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari belanja daerah (APBD). Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit perbankan saat ini masih berkisar 12 persen. Rendahnya pertumbuhan angka kredit tersebut, menurut Tjahjo, merupakan akibat kehati-hatian pihak yang menyalurkan kredit di tengah kekhawatiran terjadinya non performing loan atau kredit bermasalah. Tjahjo menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memastikan penyerapan anggaran daerah bisa meningkat. Percepatan penyerapan anggaran diperlukan sebagai upaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pemerintah menargetkan optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi. Adapun Rakernas Keuangan Daerah hari ini merupakan forum konsolidasi kebijakan dan penguatan implementasi terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini juga dibahas bagaimana mengefektifkan APBD. Rakernas ini dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (bbs/kcm) Pemudik Tembus 20 Juta Orang KORAN BABEL -- Jumlah pemudik pada tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan sekira dua persen dari tahun sebelumnya, atau sebanyak 20 juta orang dibanding tahun sebelumnya. “Perkiraan 20 juta orang yang akan pulang kampung. Itu khusus di Pulau Jawa. Kenaikan ini sekira 2 persen dari tahun sebelumnya,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat memberi sambutan dalam apel persiapan kereta api untuk lebaran 2015 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015). Jonan menambahkan, moda transportasi kereta api masih menjadi favorit pemudik untuk tahun ini. Hal tersebut terlihat dari H-10 diprediksi ada lebih dari 5,5 juta penumpang yang naik kereta api. “Jumlah peningkatan paling tinggi adalah kereta api. Akan tetapi (untuk angkutan darat seperti bus) menurun karena (peningkatan) sepeda motor pribadi. Untuk udara ada 3 persen dan laut sekira 3 persen saja,” tambahnya. Mudik Lebih Awal Jonan menerangkan, pemudik yang memilih kereta api sebagai transportasi untuk mudik dikarenakan aman dan nyaman. “Moda transportasi yang diprediksi paling tinggi adalah kereta api. Untuk itu, pengamanan dan pengawalan akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mengawasi dan mengamankan di daerah rawan longsor maupun daerah yang menjadi titik gangguan-gangguan,” tegasnya. Adapun untuk puncak arus mudik, Kementrian Perhubungan memprediksi akan terjadi dari H-15 sampai H-9. Sementara, puncaknya sendiri terjadi pada H-7 dan H+7. “Saya minta rekan-rekan di sini, petugas lebaran untuk mengutamakan keselamatan kereta api. Sebagai Menhub, saya berharap tidak akan ada kecelakaan kereta api mulai sekarang sampai lebaran berakhir,” tukasnya.(okz) Kalau Ada Prajurit Gabung ISIS, Saya Potong Dia KORAN BABEL -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah kabar yang menyebut salah satu prajuritnya bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ia pun mengancam prajurit yang berani bergabung dengan kelompok radikal tersebut. “Enggak, enggak ada (prajurit yang bergabung). Dari mana itu?” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). Moeldoko mengaku akan menindak tegas prajuritnya yang kedapatan bergabung dengan ISIS. “Kalau ada, saya potong dia!” kata dia lantang. Sepakat dengan sang Panglima, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayor Jendral Fuad Basya sebelumnya telah membantah kabar tersebut. Menurut dia, itu hanya sekadar kabar burung yang tak jelas kebenarannya. dak ada (anggota TNI masuk ISIS),” kata Fuad kepada CNN Indonesia, Rabu (1/7). Bila benar ada anggota TNI bergabung dengan ISIS, Fuad meminta nama dan kesatuan asal prajurit itu disebutkan dengan terang. Jika tidak, kata dia, maka jelas itu kebohongan semata. Fuad menyatakan TNI baru akan bertindak jika sudah ada nama jelas prajurit terkait. “Jika benar ada, akan kami libas,” kata dia. Kabar soal adanya seorang anggota TNI yang bergabung dengan ISIS, menurut pakar teroris Universitas Indonesia Solahudin, bukan hal baru. “Saya enggak tahu nama anggota TNI (yang masuk ISIS). Tapi orangnya ada, gambarnya ada, pengakuannya ada,” kata Solahudin. Seperti diberitakan, anggota Polres Batanghari, Jambi, Brigadir Syahputra, telah disebut lebih dulu bergabung dengan ISIS. Dia kini diklaim tewas di Suriah saat pertempuran melawan pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika Serikat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Syahputra menghilang sejak Februari. Dia meninggalkan wasiat berisi permintaan untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada si anak. Syahputra juga menceraikan istrinya. Syahputra lantas mengundurkan diri dari Kepolisian dan berangkat ke Malaysia. Dilansir situs azzammedia, Syahputra di Suriah mengganti namanya menjadi Abu Azzyn Al Indunisiy. Di situs itu terlihat foto Syahputra saat mengenakan baju loreng cokelat dan penutup kepala hitam, berdampingan dengan foto dirinya saat masih menjadi polisi. (cnni)
12 Publizr Home