SABTU 27 JUNI 2015 Jaya blusukan langsung di penambangan rakyat mitra PT Timah Tbk. Hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said, Kapolri Badrodin Haiti, Gubernur Babel Rustam Effendi dan Direktur PT Timah Tbk Sukrisno. Sedang rombongan Gubernur Rustam antara lain Kepala Bapeda Yan Megawandi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Suranto, Kepala Badan Lingkungan Hidup Feri Aprianto. “Hari ini kita selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan timah di Babel. Saya melihat potensi yang besar timah Babel bisa berjasa kembali dengan beberapa strategi dari Pak Gubernur dan Pemerintah Daerah, BUMN (PT Timah), Perusahaan Timah Swasta dan plasma,” ungkap Jokowi dalam sambutannya saat memulai rapat. Harga timah akan kembali naik, kata Jokowi, ketika manajemen timahnya bagus. Terhadap tata kelola pertambangan dan tata kelola perdagangan timah, Gubernur Plong Gubernur Rustam juga menegaskan perlunya dicari akar duduknya perkara, kenapa ada penyelundupan timah dan penambangan rakyat yang kucing-kucingan dengan aparat di lain pihak. “Baik Wapres, Kapolri maupun para menteri mengatakan, pantas saja timah keluar karena harga beli oleh PT Timah rendah, tidak kompetitif dan pembayarannya terlalu lama dengan berbagai alasan. Pola seperti itu tidak menolong rakyat dan mendorong mereka mengikuti logika ekonomi. Pembiaran seperti ini sangat Apalagi ketika tambang rakyat apungnya dicap tidak legal,” ungkap Gubernur Rustam. Maka, kata Gubernur Rustam, “Dorongan Presiden dan Wapres untuk melegalkan tambang rakyat baik di darat maupun di laut itu patut kita apresiasi karena kebijakan Jokowi JK benar-benar pro rakyat. Dengan dilegalkan, rakyat tidak perlu lagi takut menambang. Sedang reklamasi dan kewajiban-kewajiban lainnya, itu tuTakuti tai di Babel. Kemudian Wapres JK bertanya kenapa tidak diberantas atau dirazia. Lalu Kapolri menyahuti, ada pengalaman, saat dirazia penambang rakyat itu membuat kerusuhan di Kantor Gubernur (saat itu Gubernur Hudarni Rani). Lalu Wapres mengatakan, kalau begitu tambang rakyat itu dilegalkan saja. Kan legalisasinya hanya selembar kertas,” Secara prinsip, kata Gubernur, tambang rakyat akan dihidupkan dengan penambangan yang lebih memperhatikan lingkungan serta sekaligus memikirkan dan mempersiapkan ekonomi alternatif pasca timah. “Presiden Jokowi memutuskan perairan Belitung jangan disentuh dengan penambangan laut. Belitung fokus pariwisata. Sedang Bangka, sedang kita siapkan dengan format zonasi; mana zona pertambangan dan mana zona untuk pariwisata dan nelayan. “Kita mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan Bu Susi dan nelayan, kepentingan wisata dan kepentingan penambangan. Kita sedang godok itu, Tegakkan Hukum Laut Penegasan Gubernur Rustam itu menanggapi merapatnya satu unit kapal perang jenis kapal satuan penebar ranjau milik Mabes TNI-AL. Kapal dengan nomor lambung 727 itu bernama KRI Pulau Rangsang dan di berangkatkan langsung dari Jakarta dan tiba di Perairan laut Payak Ubi Sukadamai Toboali pada, Kamis (25/6) sore kemarin sekitar pukul 15:00. Dan kapal perang AL lepas jangkar di dekat ratusan unit ponton TI Apung. Kedatangan kapal perang jenis Satran milik Mabes TNIAL tersebut dibenarkan oleh Danposmat TNI AL, Letda A Wibowo, serta Danlanal Bangka Belitung (Babel), Kolonel Laut P Hendra Kesuma. “Saat ini anggota kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak TNI-AL yang berada di atas kapal tersebut,” ungkap Danposmat TNI AL Toboali, Letda A Wibowo kepada wartawan, Kamis (25/6) kemarin. “Tapi untuk lebih jelasnya saya tidak dapat mengatakan panjang lebar dan Danlanal,” Namun, Wibowo belum berani memastikan secara pasti tujuan kedatangan kapal perang tersebut di wilayah lautan Toboali, apakah untuk menertibkan TI apung yang beroperasi secara ilegal atau ada kepentingan lain. Akan tetapi Ia mengatakan, bahwa kedatangan kapal perang tersebut atas perintah langsung dari Presiden, Joko Widodo. “Tapi untuk lebih jelasnya saya tidak dapat mengatakan panjang lebar dan silahkan buhnya. Terpisah, Danlanal Bangka Belitung, Kolonel Laut P Hendra Kesuma juga membenarkan atas kedatangan kapal perang dari Jakarta ke perairan laut Toboali itu dalam rangka operasi keamanan laut (opskamla) “Iya benar, rencananya ada tiga KRI yang dikirim ke perairan Babel, namun saat ini baru dua KRI, satunya di perairan laut Toboali dan satunya di perairan laut Belinyu,” ujar Danlanal Babel, Letkol Laut P masi KORAN BABEL. Disampaikannya, tiga KRI tersebut akan melakukan operasi keamanan laut di perairan Babel selama 3 bulan dengan tujuan menggelar operasi keamanan laut. Disinggung apakah KRI tersebut akan melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di laut ( TI Apung), seperti aktivitas TI Apung di laut Payak Ubi dan Sukadamai Toboali dan Ia menegaskan, bahwa tugas KRI adalah mengamankan serta melakukan semua penegakan hukum yang terjadi di laut. Kalau masalah itu saya belum bisa memastikannya besok saja akan koordinasi ke pusat, karena KRI bukan dibawah wewenang Lanal Babel,” terangnya. Kendati demikian, Danlanal menuturkan, bahwa tugas KRI adalah mengamankan dan melakukan semua penegakan hukum yang terjadi di laut NKRI. “Mungkin saja dan bisa jadi ada kaitannya dengan statmen Ibu Menteri Susi, tapi saya katakan masih terbilang prematur. Namun yang pasti tujuan KRI ini adalah operasi keamanan laut artinya menindak semua bentuk pelanggaran yang terjadi di perairan laut Bangka Belitung,” pungkasnya. (ton/ags) gas kita dan kementrian ESDM untuk mengaturnya.” Gubernur bersama para menteri khususnya ESDM terus mendorong agar Peraturan Presiden segera turun. “Dua bulan. Itu harapan saya Perpres turun,” tandas Gubernur Rustam sambil mengatakan bahwa rakyat Babel sudah sangat menjerit. “Saya jelaskan dalam Rapat Terbatas rakyat tidak ingin menjadi terpidana atau bermasalah lantaran pekerjaannya ilegal. Maka, melegalkani usaha pertambangan rakyat itu tidak bisa ditawar, harga mati. Perjuangan saya begitu dilantik jadi gubernur tidak kurang-kurang. Tetapi selalu terganjal di Kementrian. Kasihan rakyat Babel “dipermainkan” dan ditekan oleh peraturan yang tidak pro rakyat. Kalau saya berkomunikasi langsung dengan Presiden ya mohon maaf. Ini soal rakyat yang kehidupan ekonomi dan daya belinya tinggal beberapa persen,” kata orang nomor satu di Babel itu. “Ketika Peraturan PresiPresiden Jokowi den keluar, berpesan agar semua pihak harus taat aturan. Jangan sampai dengan kelonggaran yang diberikan malah makin memperburuk usaha pertimahan di Babel,” tandas Gubernur. Ia mengungkapkan, “Sebelum bertemu Presiden Jokowi tiga bulan lalu dan berkunjung ke Babel, saya tertekan dan banyak pikiran serta gundah memikirkan rakyat Babel. Sekarang saya benar-benar plong. Intinya saya sangat bersyukur keinginan baik kita langsung direspon, termasuk tuntutan luas wilayah pertambangan yang kita minta sebesar 80 ribu hektar. Dengan ini saya harap masyarakat dapat bekerja dengan tenang, harga timah kembali membaik dan ekonomi Babel sehat dan bergairah lagi,” kata Gubernur. Dana Pasca Timah Gubernur juga menegaskan, menghidupkan kembali tambang rakyat di atas lahan 40 ribu hektar (Eks PT Koba Tin) dengan konsep Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), kata Gubernur, rakyat yang mendapat nafkah dari tambang rakyat mencapai bisa mencapai 400 ribu orang. “Apalagi ditambah 80 hektare lagi permohonan kita dari Kuasa Penambangan Timah, dengan Connection Apresiasi asumsi per 1 hektare satu koperasi (satu koperasi 10 orang) maka semakin banyak rakyat kita yang bisa hidup dari tambang,” kata Gubernur. Permintaan kita kepada Presiden Joko Widodo itu sangat proporsional. “Sebenarnya sudah lama kita memperjuangkan untuk memiliki saham PT Timah Tbk. Tetapi perjuangan itu tidak pernah berhasil dan Gubernur , Pemerintah Daerah dan rakyatnya hanya menjadi penonton. Dengan konsep tambang rakyat ini, baik Pemerintah Daerah maupun rakyat akhirnya kan memiliki uang. Dana itulah yang nantinya kita atur dengan arif dan bijak sebagai modal dasar untuk mempersiapkan ekonomi alternatif pasca lima tahun tambang rakyat. tiga pulau terlampaui. Kita dapat modal dari tambang rakyat, bersamaan dengan itu sekaligus kita siapkan ekonomi alternatif pasca timah,” ungkap Gubernur Rustam. Gubernur juga akan memperhatikan saran dan kebijaksanaan Menteri BUMN Rini Suwandi. “Ibu Menteri BUMN Rini Suwandi berpesan, kalau tambang rakyat sudah beroperasi, hasil timahnya sisihkan juga dijual ke PT Timah. Tentu itu nanti kita perhatikan. Yang penting harganya bergerak menjadi bagus, maka pemerintah, pengusaha timah dan rakyat sama-sama bahagia dan sejahtera. Untuk itu semua elemen saya minta untuk bersatu padu mewujudkan hasil perjuangan panjang ini. Jangan lagi menjegal rakyat” ungkap Gubernur Rustam. Sementara Dirut PT. Timah Tbk, Sukrisno mengatakan bahwa pihaknya siap untuk bekerja sama menyelesaikan permasaahan timah ini. Kendati tidak banyak yang disampaikan Sukrisno soal rapat terbatas namun pada intinya PT. Timah siap untuk memfasilitasi dan membantu Pemda. “Kalau soal Tambang Rakyat, kita sudah dari dulu memfasilitasi masyatakat untuk menambang di wilayah IUP kita. Ada 5000 lebih masyarakat yang selama ini sudah bekerja di lahan kita. Sudah ya, saya dipanggil langsung menghadap Menteri BUMN,” ujar Sukrisno tergesa menyusul Menteri BUMN Rini Suwandi. (ags) sebelum kunjungan kerja, saat kunjungan kerja maupun dalam Rapat Terbatas di istana Presiden,” ungkap Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya. Legalisasi tambang rakyat, tandas Didit, merupakan bukti besarnya komitmen Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Babel. Tidak sampai satu minggu sudah ada tindaklanjut dari Presiden Jokowi untuk merespon masalah Narkoba Tiga Langkah Perang terhadap kejahatan narkoba, kata Jokowi, memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak hanya Badan Narkotika Nasional (BNN), namun semua pihak harus turun tangan untuk membantu melawan kejahatan narkoba. Terkait perang terhadap kejahatan narkoba itu, Presiden Jokowi menyampaikan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih gencar, dari pusat ke daerah, yang terukur dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Tahun lalu yang direhab kurang lebih 18 ribu. Tahun ini 100 ribu. “Tahun depan, saya sudah sampaikan ke Kepala BNN, kurang lebih 200 ribu. Kalau siap lagi, tahun depan kita lipatkan lagi. Karena memang kita kejar-kejaran dengan peningkatan pengguna narkoba yang memang terus meningkat,” tutur Jokowi. Yang ketiga, keberanian. Penegakan hukum. Ibu setelan ringkas Nike berwarna biru, dengan pola leher V hingga jauh ke bawah, melapisi t-shirt abu-abu yang rendah. Oh tunggu! Megan juga tak lupa meninggalkan kesan sisi casual-nya dengan melepas gerai rambut cokelatnya itu. Dia masih terlihat luwes memeluk Noah meski tangan kanannya memegang sebuah dompet. Megan bisa membuat panas dingin kaum adam dengan legging biru bermotif bunga. Perut datarnya tergambar dengan bawahan kaus yang diikat di tengah pinggangnya. Nice Megan! Pilihan pakaian keluar yang tepat, plus penyamaran yang cerdas dalam kacamata hitammu. Sementara Noah mengenakan ensemble lucu, rompi tanpa lengan, celana pendek putih biru tua dengan pola spottyand tangerine. Megan membiarkan Noah tanpa alas kaki di gendongannya, sementara tangan kiri bintang Teenage Mutant Ninja Turtles ini memegang sepatu anaknya. Megan, yang juga ibu dari Bohdi (satu tahun) ini terkesan begitu menikmati masa tenangnya usai menuntaskan pengam age Mutant Ninja Turtles. Pekan lalu, Megan juga terlihat mesra dengan suaminya, Brian Austin Green, saat pasangan pergi makan bersama-sama. Ia mengaku sangat senang menjalani perannya sebagai ibu. Aktris ‘This Is 40’ ini melahirkan anak pertamanya, Noah pada bulan September 2012 lalu. Ia sangat menikmati setiap momen bersama anaknya. (bbs/jpn) Gubernur Desak Diklat Wajib Pramas Terealisasi KORAN BABEL -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi mendesak agar pendidikan dan latihan (Diklat) wajib Pranata Humas (Pramas) segera teralisasi. Hal ini seiring sudah adanya restu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI untuk melaksanakan diklat Pramas di daerah. “Dalam waktu dekat saya akan memanggil kepala BKD, Bandiklat dan kepala Bappeda untuk membicarakan hal ini, supaya segera terealisasi,” tegas Gubernur di Jakarta, Jum’at (26/6). Setelah dilaksanakan diklat wajib tersebut, jelas Gubernur, selanjutnya pramas di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel dapat melaksanakan peran dan fungsi, terkait pencarian poin untuk angka kredit, “Sehingga kegiatan di SKPD dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Nanti tidak ada lagi Pranata Humas disalah fungsikan se perti menjadi bendahara. Itu sayang, mubazir, apa yang didapatkan?,” ungkapnya. Sementara Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menegaskan, pelaksanaan diklat wajib Pranata Humas dapat dilakukan di daerah. Kemenkominfo berharap dengan adanya pelaksanaan diklat di daerah, target mengangkat 12000 pranata humas dapat tercapai. Mengenai pengajuaan pelaksanaan diklat ini, Tulus menyarankan agar ada koordinasi dengan BKD, Bandiklat dan pihak- pihak terkait. Selain itu berkoordinasi dengan Kemenkominfo. Pemerintah daerah dapat segera melayangkan surat ke Kemenkominfo untuk menjelaskan permasalahan yang dialami. “Lalu Kemenkominfo menindaklanjuti langsung dengan mengirimkan surat edaran ke seluruh daerah di Indonesia, agar mempersiapkan diri. Karena Kemenkominfo akan melaksanakan TOT (Training of Trainers-red) untuk widyaiswara dan TOT tim penilai angka kredit secara bersamaan untuk wilayah bagian barat Indonesia,” tegas Tulus saat ditemui di kantornya, Jumat (26/6). Terdata jumlah Pranata Humas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 35 pegawai. Namun hanya 23 pegawai yang telah mengikuti diklat wajib Pranata Humas. (hms) Rumah Yana Ludes Dilalap Api KORAN BABEL -- Naas nasib yang menimpah Yana (32) sekeluarga yang bertempat tinggal di seputaran Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, saat dirinya pergi bekerja, kediamannya dilalap si jago merah hingga ludes, Kamis (25/6) sekitar pukul 22.30 WIB. Kejadian tersebut pertama kali dilihat Rama (19) dan Fadli (19) yang tak lain adalah tetangga Yana. Ketika itu ia sedang duduk, tidak jauh dari rumah yang terbakar. Tiba-tiba mereka melihat ada kepulan api di dalam rumah Yana, melihat kejadian ini, Rama dan Fadli langsung berteriak minta tolong. Spontan warga sekitar langsung mendatangi rumah Yana dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Saat terjadi kebakaran, pemilik rumah yakni Yana, sedang bekerja di Warung Kopi Tiam Suilong Sungailiat. Sedangkan kedua anaknya yakin La Makmun Amin (3) dan Lazul Kodri Mandala Saputra(12), sedang tidur di dalam kamar , sementara itu anak pertamanya, Ahmad Aprianto Pratama (14), sedang menjalankan Sholat Tarawih. Akibat kejadian tersebut Amin dan Mandala yang sedang tidur mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya dan dibawa ke rumah sakit Medika Stania Sungailiat untuk mendapat pertolongan medis. Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana SIK melalui Kapolsek Sungailiat AKP Sarwo Edy Wibowo SIK membenarkan kejadian kebakaran yang menimpah kediaman milik Yana. “Atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, hanya kedua anaknya mengalami luka bakar di sebagian tubuh, dan harta bendah ludes terbakar api, dan penyebab kebakaran berasal dari lilin, yang dipasang anak korban saat hendak pergi Sholat Taraweh,” kata AKP Sarwo Edy. “Berdasarkan Ahmad Aprianto, setelah berbuka puasa dirinya, menghidupkan lilin, beralaskan mangkok beling. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan, karena lilin yang beralaskan mangkok beling pecah dan mengenai alas rumah Yana yang terbuat dari papan yang rentan terbakar,” tukas AKP Sarwo Edy kepada wartawan, Jumat (26/6).(ian) “Kejar mereka, tangkap mereka. Penegakan hukum yang efektif dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba betul-betul harus kita kerjakan dengan serius. Tangkap dan tindak tegas. Bandar, pengedar, dan para pemain besarnya. Tidak ada ampun,” tegas Presiden Jokowi. Presiden juga meminta para aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan perkuat kerjasama antar lembaga, jangan terjebak pada ego sektoral. Presiden menginstruksikan untuk memperluas kerjasama intelejen narkoba dengan komunitas internasional. Terkait dengan oknum aparat keamanan atau pemerintah yang menjadi backing bandar narkoba, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk menindak keras, dan memperketat pengawasan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang bisa disalahgunakan sebagai pusat peredaran narkoba. “Ini harus berhenti. Tidak ada lagi yang namanya LP dipakai untuk pusat peredaran narkoba,” tegas Jokowi. Presiden juga meminta jajaran terkait agar meningkatkan pengawasan di laut karena kita punya ribuan pelabuhan besar, kecil, maupun sedang. “Harus diawasi wilayahwilayah pesisir yang sering menjadi tempat penyelundupan narkoba,” tuturnya. Terakhir, Presiden Jokowi meminta aparat terkait agar mengenali modus-modus baru dalam penyelundupan narkoba. Ancaman Faktual Sebelumnya Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Anang Iskandari dalam laporannya mengatakan, kondisi darurat narkoba merupakan ancaman faktual yang selama ini masih dipandang sebelah mata oleh bangsa Indonesia. Permasalahan yang sangat kronis ini terlihat dari jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 juta jiwa. “Dampaknya pun sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya tindak kejahatan, putus sekolah, orang tua menelantarkan anaknya, seks bebas, jiwa teganggu, hingga kematian,” kata Anang. Menurut Anang, sepanjang tahun 2015 ini BNN telah berhasil mengungkap 42 jaringan peredaran narkoba internasional dan lokal kelas kakap. Selain itu, BNN juga berhasil menyita barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1.141,8 kg, ekstasi 604.602 butir, ganja 40,4 kg dan 4 lokasi lahan ganja seluas 42 hektar, dengan tersangka yang diamankan berjumlah 100 orang. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Mendikbud Anies Baswedan, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Kesehatan Nila Moelok, Menteri So Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Acara yang mengangkat tema “Let’s Develop Our Lives, Our Communities, Our Identities Without Drugs” itu juga dihadiri sejumlah selebritis seperti Kaka Slank, Bimbim, Roger Danuarta, dan Samy Simorangkir. (bbs/ags) pertimahan di Babel. Tindakan cepat ini merupakan bukti presiden sangat peduli pada rakyat Babel yang saat ini sangat lesu ekonominya. “Apalagi Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) khusus pertambangan rakyat. Inilah yang selama ini digadang-gadang dan dinantikan oleh masyarakat Babel,” tegas Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya kepada wartawan, Jumat (26/5/2015) kemarin. Didit menambahkan, DPRD mempunyai keyakinan bahwa Gubenur Babel sudah menyampaikan secara kompleks atas semua permasalahan timah di Babel kepada Presiden,sehingga pemerintah pusat dapat merumuskan kebijakan yang dapat memberi ruang kepada masyarakat dalam melakukan penambangan. Dan masyarakat tidak perlu lagi khawatir atau takut lagi dalam melaksanakan aktivitas penambangannya karena sudah legal dan sudah ada aturan yang jelas. “Mudah-mudahan kebijakan yang dilandasi payung hukum dapat mengembalikan kejayaan timah di Babel, terutama ada keinginan Presiden untuk mengatur ataupun menentukan harga timah dunia dapat terwujud,” harap Didit. (jar)
12 Publizr Home