4 G VERNMENT Bela Gubernur KAMIS 25 JUNI 2015 Dewan Desak Gubernur Ganti Sekda Babel Didit Dituding Keluar Dari ‘Qodratnya’ KORAN BABEL -- Setelah Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya bersuara lantang membela Gubernur Kepulauan Babel, Rustam Effendi terkait pernyataan Mahasiswa. Kini giliran Joni Iskandar, pengurus cabang PMII Bangka menguding pernyataan Didit sudah melenceng dari ‘Qodrat-nya’ sebagai Ketua Legislatif. “Jika mau membela Gubernur saya kira tupoksi sebagai Ketua DPRD salah digunakan. Kalau begitu kenapa tidak merangkap jadi Advokad saja,” tegas Joni. Joni mengatakan, seharusnya Didit tidak perlu emosional dan jangan mudah tersinggung. Karena tugas dewan adalah menampung aspirasi masyarakat, “Sikap yang sensitif itu seharusnya disaat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat bukan sebaliknya. Gubernur dikritik kok DPRD yang pasang badan?, sungguh lucu,” cetusnya. “Perlu diketahui wahai Ketua DPRD Didit Srigusjaya yang terhormat, kami dalam hal menyampaikan aspirasi tidak berkepentingan apapun. Dari dulu sampai sekarang kami-kami mahasiswa ingin kebaikan untuk Provinsi ini. Kami juga mengkritik seorang pemimpin kami, jika tidak siap atau tidak mau dikritik, saya kira jangan menjadi pemimpin apa lagi seorang Gubernur atau Ketua DPRD,” ujarnya. Apa yang dilontarkan Didit, menurut Joni tidak beralasan, “Jangan-jangan yang tendensius itu Didit sendiri yang membela-bela Gubernur, untuk kepentingan pribadinya ke depan,” tukasnya. Ia memaparkan persoalan ekonomi di Negeri Serumpun Sebalai ini memang sudah menjadi tanggungjawab seorang pemimpin, bagaimana mencari solusi supaya keluar dari cengkeraman kesengsaraan krisis ekonomi. Menurutnya, semua pun tahu permasalahan ekonomi sekarang bukan hanya di Babel, tetapi bukan “Sikap yang sensitif itu seharusnya disaat ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat bukan sebaliknya. Gubernur dikritik kok DPRD yang pasang badan?, sungguh lucu.” itu yang ditunggu, melainkan adalah solusi cerdas dari pemimpin untuk keluar dari kesengsaraan, “Saya kira sangat mustahil tidak punya solusi untuk mengatasi harga Karet, Sawit dan lainnya,” sebutnya. Persoalan menyangkut PLTN juga disoroti oleh Joni, “Kalau Dia (Didit -red) setuju, maka harus siap juga untuk berdomisili di sekitaran PLTN jangan masyarakat dikorbankan demi kepentingan kelompok mereka bukan masyarakat luas,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, pentolan PDI Perjuangan yang juga Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyoroti aksi puluhan mahasiswa yang menuntut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi untuk turun dari jabatannya dalam aksi unjuk rasa bertepatan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pulau Bangka dua hari lalu. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Provinsi Babel, Didit langsung yang dimuat beberapa media lokal. Kepada wartawan, Senin (22/6) kemarin, Didit menyesalkan bahwa permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung ditujukan hanya kepada Gubernur Babel semata. “Apa yang dilakukan Gubernur adalah kolektif, yaitu bersama Wakil Gubernur, DPRD dan juga Kepala SKPD. Persoalan ekonomi, ini permasalahan dunia, bukan hanya Bangka Belitung,” ujar Didit. Ia menambahkan, terkait persoalan harga timah, Didit mendengar sendiri dari Gubernur, bahwa telah menyampaikan usulan-usulan kepada pihak Kementerian Perdagangan Luar Negeri terhadap harga timah yang menurun. “Gubernur sangat keras terhadap adanya satu bursa, seakan-akan satu bursa dapat mendongkrak harga. Ini menjadi sebuah pertanyaan kenapa semua disalahkan kepada Gubernur? Saya dengar tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan usaha-usaha pemerintah daerah dan DPRD, terhadap satu bursa ini. Gubernur ingin meningkatkan harga timah, namun ini ditentukan dunia bukan pemerintah daerah,” imbuh Didit. Terkait permasalahan harga karet, dikatakan Didit juga merupakan permasalahan dunia saat ini, “Nah, harga sawit, Gubernur sudah berkali-kali memanggil pengusaha-pengusaha pabrik sawit agar konsisten tentang harga tandan buah segar yang harus dibeli sesuai dengan peraturan gubernur. Akan tetapi dasar pengusaha-pengusahanya yang tidak mau mematuhi itu. Gubernur melalui Assisten II juga telah menyampaikan agar pengusaha membeli itu sesuai dengan peraturan gubernur,” jelasnya. Sedangkan mengenai pernyataan Joni Iskandar menurut Didit, jika merasa kecewa dengan pemerintah daerah dinilainya sah-saha saja. Namun jika sudah bermuatan politis, tentunya tidak bisa dibiarkan. “Kalau merasa kecewa sah-sah saja. Tapi kalau ini sudah masalah politis, kami dari PDI Perjuangan sangat menyayangkan, seakan-akan ini ada tendensius, ini sudah berbuat banyak untuk meningkatkan perekonomian di Bangka Belitung,” tutupnya. (to) Tunggakan Pelanggan PAM Basel Mencapai Rp113 Juta Lebih Bentuk Tim Kolektor Tagih Tunggakan KORAN BABEL -- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Minum (PAM) Kabupaten Bangka Selatan berencana membentuk tim penagihan. Hal itu mengingat banyaknya pelanggan PAM di kabupaten setempat yang nunggak iuran bulanan. Kepala UPT PAM Basel, Evi Sastra mengutarakan, bahwa pada tahun 2014 per 31 Desember, jumlah tunggakan PAM Basel mencapai Rp.113.552.250, “Untuk tahun ini (2015-red) sudah ada yang bayar tapi masih banyak yang nunggaknya,” ungkap Evi Sastra, Selasa (23/6) kemarin. Cukup besarnya tunggakan tersebut, PAM Basel akan membentuk tim untuk “Namun masih kita berikan toleransi sampai sesudah lebaran, lagian PAM sifatnya pelayanan kita berikan toleransi.” menyelesaikan tunggakan masyrakat, “Tim semacam kolektor lah untuk menagih ke rumah-rumah,” tutur Evi. Disampaikannya, rata-rata pelanggan menunggak sudah tiga bulan dan secara aturan kata Evi, PAM seharusnya sudah melakukan pemutusan, “Namun masih kita berikan toleransi sampai sesudah lebaran, lagian PAM sifatnya pelayanan bu toleransi,” ucapnya. Evi mengimbau kepada pelanggan PAM yang masih menunggak pembayaran untuk melakukan pembayaran sebelum dan maksimal selesai lebaran Idul Fitri mendatang, “Masyarakat silahkan datang langsung ke UPT PAM dan jadwal buka diperpanjang sampai pukul dua siang yang mana sebelumnya sampai pukul sebelas siang,” imbuhnya. Evi menambahkan, bahwa saat ini pihaknya melayani 1.802 pelanggan, namun PAM baru mampu melayani pelanggan di dalam kota Toboali saja. (ton) Pastikan Mudik Aman Dewan Berangkat ke Jakarta KORAN BABEL -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), berkeinginan warga perantau asal Bangka dan Belitung terjamin saat melakukan ‘ritual’ tahunan mudik lebaran Idul Fitri. Guna mendapat gambaran kesiapan jalur transportasi mudik lebaran itu, Komisi III akan mendatangi kantor pusat PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Kementerian Perhubungan. Anggota Komisi III, Aksan Visyawan mengatakan hal tersebut Rabu (24/6) sore kemarin. Menurut Aksan, Dewan perlu mendapat gambaran kesiapan jalur trasportasi dan armada dari luar ke Bangka dan Belitung, minimal saat H -7, “Besok (Kamis) sampai Sabtu kita agendakan ke PT Pelni dan Kementerian Perhubungan di Jakarta,” katanya. Setelah mendatangi PT Pelni dan Kemenhub, menurut Aksan akan tergambar kesiapan sarana dan prasarana untuk pemudik tujuan Bangka dan Belitung, “Kita ke Pelni dan Kementerian Perhubungan ini untuk memastikan persiapan sarana dan prasarana mudik agar jangan menjadi permasalahan,” paparnya. Dari pertemuan di dua tempat tersebut, Komisi III akan dapat gambaran data pemudik, kesiapan alat transportasi laut dan udara. Maupun kemungkinan pemudik menggunakan kendaraan pribadi. “Dari sana nanti kita tahu berapa kali tidak. Ini bukti kita perduli dengar rakyat baik rakyat kita yang di perantauan juga kita pikirkan,” terang Aksan. (jar) KORAN BABEL -- Seluruh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sepakat agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi segera mendepak Sekda (Sekretaris Daerah) Syharuddin. Munculnya desakan ini, berkembang dari pandangan-pandangan seluruh fraksi dan komisi saat digelarnya Rapim (Rapat Pimpinan) Selasa (23/6) lalu. “Kita mempertanyakan kinerja Sekda dan staf Gubernur, yang dinilai kinerjanya kurang baik, termasuk adanya desakan untuk mengganti Sekda,” ujar Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (24/6) kemarin. “Selama ini, kita sampaikan kinerja kepala dinas yang kurang baik ke media, kalau kemarin langsung sama User-nya (Gubernur-red). Sorotan kita mengacu pada LHP BPK dan juga tidak tercapainya target yang seharusnya dapat dicapai sesuai dengan “Kita mempertanyakan kinerja Sekda dan staf Gubernur, yang dinilai kinerjanya kurang baik, termasuk adanya desakan untuk mengganti Sekda.” visi misi gubernur. DPRD benar, sudah menyoroti kinerja Sekda, tujuannya positif untuk pembenahan. Kita berharap, upaya Gubernur dapat terealisasi. Dan staf yang tidak bisa lagi melakukan perbaikan, beliau setuju untuk diganti ataupun di-Rolling,” jelas Amri. Sebelumnya, dalam Rapim fraksi dan komisi DPRD dengan Gubernur Babel, juga membahas solusi untuk meningkatkan perekonomian Babel. “DPRD mempertanyakan perekonomian Babel yang turun dan mempertanyakan tindakan-tindakan ataupun upaya yang bakal dan sudah dilakukan Gubernur untuk mengatasi ini. Gubernur mengatakan, telah berupaya dan telah berkoordinasi dengan stafnya dan juga sudah menyampaikan langsung kepada bapak Presiden saat berkunjung kesini. Beliau (Gubernur) menyampaikan, lemahnya perekonomian, tidak hanya di Babel tapi sudah secara global. Beliau sudah berkoodinbasoi dengan SKPD yang berkaitan dengan ekonomi. Baik itu DKP, PPKAD, Bappeda, Disperindag dan lainnya, agar pro aktif mengangkat sektor perekonomian kita,” tutur Amri menceritakan hasil Rapim saat itu. Terkait soal menaikkan harga karet, Gubernur Rustam, kata Amri, sudah berupaya melakukan upaya-upaya untuk perbaikan ekonomi. Selain itu jelas Amri, Gubernur Babel menjelaskan akan mengembangkan pelabuhan di Bangka dan Belitung, agar mudah dalam pendistribusian barang-barang. “Investor juga diharapkan dapat berinvestasi di Babel. Kita sudah melakukan fungsi pengawasan dan Gubernur sudah berkomitmen untuk menaikkan perekonomian. Kita sadar tidak instan. Kalau terobosan yang disampaikan Gubernur kepada DPRD itu baik dan kita harus dukung. Kita tunggu hasil komitmen Gubernur,” pungkasnya. (jar) Lakukan Pendekatan Emosional ke Siswa KORAN BABEL -- Kementrian Agama (Kemenag) Bangka Tengah (Bateng) meminta tenaga pendidik atau Guru Agama Islam melakukan pendekatan dengan siswanya secara emosional, apalagi para guru yang telah mengikuti Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Kepala Kemenag Bateng, Ruslan,S.Ag mengatakan tahun 2015 ini ada 30 orang tenaga pendidik yang diikuti Training ESQ. Harapannya tenaga pendidik tersebut mendapatkan pencerahan dari narasumber. ni, namun paling utama sebenarnya kita harus sehat secara rohani terlebih dahulu. Karena sebagai tenaga pendidik, kita diminta melakukan pendekatan secara emosional sehingga anak didik mengerti apa yang disampaikan dalam proses belajar mengajar,” kata Ruslan kepada KORAN BABEL, Rabu (24/6). Ia mengungkapkan kegiatan ESQ sudah 3 kali dilakukan pihak Kemenag Bateng, sebelumnya peserta ESQ keluar daerah namun tahun ini narasumber datang ke kantor Kemenag Bateng, “Selain efektif anggaran, apa yang diserap selama training ESQ macam-macam lagi,” katanya. Dia berharap tenaga pendidik yang mengikuti ESQ dapat menyampaikan ilmu pengetahuannya ke tenaga pendidik lain. Sehingga terjadi pemerataan dalam mendidik anak yang baik dan benar. “Tahun depan kegiatan ESQ sendiri akan tetap dilakukan, pesertanya tenaga pendidik yang belum pernah mengikuti ESQ bekerja sama dengan Hendy Kurnia,” pungkasnya. (ron) BAP DPD RI Tidak Mencari-cari Kesalahan LHP KORAN BABEL -- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjanji tak akan mencari-cari kesalahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pelaksana Keuangan APBD tahun 2014. Pasalnya, BAP hanya melakukan penelaahan dan menindaklanjuti LHP BPK yang terindikasi merugikan negara dan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak korupsi. Ayi Hambali Ketua Tim BAP DPD RI mengatakan, selain memiliki fungsi pertimbangan, tim yang dibentuk DPD RI ini menjalankan fungsi pengawasan. Usai BPK melakukan pemeriksaan dan menghasilkan LHP, selanjutnya BPK memberikan hasil laporan tersebut kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi untuk menindaklanjuti. “Tim BAP akan melakukan penelaahan dan menindaklanjuti LHP BPK yang terindikasi merugikan negara dan menampung, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan maladministrasi,” ungkapnya di ruang rapat Tanjung Pesona, Kantor Gubernur, Senin (22/6) lalu. Setingkat kementerian dan lembaga, fungsi pengawasan dilakukan DPR RI. Ia menambahkan, sedangkan untuk pemerintah daerah baik tingkat provinsi/kabupaten/kota, fungsi pengawasan dilakukan DPD RI sebagai perwakilan daerah sesuai dengan keterwakilan. Ini sifatnya melekat langsung dengan rakyat, tanpa melalui sekat atau partai politik. “Kami tidak akan berusaha mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin membantu pemerintah daerah, bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan BPK. Sehingga entitas yang diperiksa BPK, opininya meningkat,” harap Ayi. Lima tahun belakangan ini, pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Menurut Ayi, ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk menaikkan opini menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP), “Segera atasi perbedaan antara Pemendagri dengan SK atau peraturan BPK,” tegasnya. Budiman Ginting Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan, seluruh LHP yang belum ditindaklanjuti pemerintah daerah, segera mendapatkan telaah komprehensif dari Tim BAP DPD RI. Adanya kegiatan ini dapat memperoleh pandangan-pandangan komprehensif seputar hasil pemeriksaan BPK, “Ini ditindaklanjuti bersama-sama untuk mencapai hasil terbaik,” harapnya. (hms)
5 Publizr Home