4 G VERNMENT RABU 24 JUNI 2015 BPN Tidak Tahu Soal Pembebasan Lahan Proyek Jalan Nasional KORAN BABEL -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka mengaku tidak mengetahui ihwal perkembangan pembebasan lahan yang terkena proyek pelebaran jalan Sungailiat-Pangkalpinang. BPN Kabupaten Bangka menyatakan belum menerima surat pemberitahuan baik dari Pemda maupun Kanwil Pertanahan Provinsi Kepulauan Babel. “Pengadaan tanah sesuai undang-undang untuk kepentingan umum ada empat tahap yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksa kasi. Posisi Badan Pertanahan Nasional ada di tahap ketiga dan tahap keempat, yaitu tahap pelaksanaan tahapan pengadaan tanah (pembebasan lahan-red) ini belum sampai ke BPN,” ungkap Kasubag TU BPN ang kerjanya, Selasa (23/6) kemarin. tahap pelaksanaan akan menerima dokumen-dokumen yang disampaikan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di provinsi, “Nah, sekarang jangan kan sampai ke kantor pertanahan, ke kantor wilayah apakah sudah disampaikan?. Kalau koordinasi kan diluar sistem yang empat (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil tadi. Dan saya jawab, pasti sudah ada koordinasi. Tapi untuk sampai tahap pelaksanan belum tahu kita,” sebutnya. apakah dokumen pelaksanaan dari instansi dalam hal ini Pemda Bangka yang memerlukan tanah telah disam“Kanwil belum ada menyampaikan ke sini, jadi kita jawabannya tidak tau. Apakah berkas atau dokumen-dokumen untuk ke tahap pelaksanaan tadi sudah diserahkan ke kanwil BPN.” BPN,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang maupun Perpres, kewenangan persoalan ini berada di Kanwil untuk pelaksanaan pembeKedepan Tidak Ada Lagi Lahan Tidur KORAN BABEL -- Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka, Ir Kemas Arfani Rahman menegaskan bahwa kedepan tidak ada lagi lahan tidur bekas penambangan timah di Kabupaten Bangka. Semua lahan itu akan dimanfaatkan menjadi lahan produktif guna membantu masyarakat dalam menghadapi paska timah serta memulihkan ekonomi yang sedang morat marit. ”Makanya kita datangkan investor untuk menggarap lahan tidur dan mulai tahun ini sudah ada investor yang sudah mengerjakan lahan tidur menjadi produktif, yaitu mendirikan pabrik topioka serta perkebunan singkong,” ungkap Kemas Arfani Rahman ketika ditemui, Selasa (23/6) di ruang kerjanya. Dijelaskannya bahwa untuk perkebunan singkong biaya sebesar Rp.14 juta per satu hektar tanaman singkong dan biaya sebesar itu sudah termasuk pengolahan lahan. Kemudian untuk menunggu hasilnya membutuhkan waktu selama 9 bulan baru memanen singkong. “Untuk produksi menghasilkan 30 ton dan harga per kilo, kalau pabrik sudah berdiri di Bangka sebesar Rp. 1.300 per kilo kalikan 30 ton perhek sebesar Rp 36 juta per hektarnya, sementara biaya produksi sekitar Rp 14 juta dalam waktu 9 bulan, kita sudah untung sekitar Rp22 juta. Itu hitungan satu hektar kalau lebih dari satu hektar berarti untungnya banyak dengan menanam singkong. Sementara pemerintah menyiapkan lahan sekitar 30 hektar,”ujarnya. Menurutnya hitungan hasil sebesar itu, kalau pabriknya ada di Bangka, maka kita juga minta investor mendirikan pabrik di Bangka dan mereka sudah setuju. Disamping itu dengan adanya pabrik pengolahan singkong menjadi tepung topioka tentunya mereka membutuhkan tenaga dan setiap satu pabrik butuh tenaga 700 orang. Dengan demikian peluang besar bagi warga masyarakat untuk paikan atau belum ke Kanwil, “Kanwil belum ada menyampaikan ke sini, jadi kita jawabannya tidak tau. Apakah berkas atau dokumen-dokumen untuk ke tahap pelaksanaan tadi sudah diserahkan ke kanwil basan lahan bagi kepentingan umum. Namun, dalam Perpres 71, terdapat butir ayat yang menyebutkan bahwa dapat dilimpahkan prosesnya di kantor pertanahan kabupaten. pertanahan di kabupaten ini baru pelaksanaan pekerjaan itu kita yang ngerjain. Kalau nggak ada, berarti dokumen yang diserahkan pemerintah tadi stop sampai di situ (kanwil), dan mereka (kanwil) yang melaksanakan,” tukasnya. “Pelebaran jalan jelas beda dengan lahan bangunan gedung. Kalau ini kan (jalan) sudah jelas kiri dan kanannya berapa, jadi mungkin bisa dilaksanakan bersama unsur-unsur teknis terkait. Sebelum-sebelumnya (untuk pembebasan) bukan mengunakan undang-undang. Undang-undang baru berlaku tahun 2014. Kalau sebelumnya menggunakan Perpres 65, domain kaitan pengadaan (pembebasan lahan) ada di pemerintah daerah,” pungkasnya. Sebelumnya, Bupati Bangka Tarmizi H. Saat dan Sekda Bangka Fery Insani pada beberapa kesempatan mengatakan BPN merupakan bagian dari tim yang akan memimpin pembebasan lahan untuk kepentingan proyek pelebaran jalan Sungailiat-Pangkalpinang ini. (mur) Oknum Aparat Diduga Bekingi Tambang Timah Ilegal di Babel bekerja di pabrik pengolahan tepung topioka,”Bupati pun sudah berpesan harus mengutamkan tenaga putra daerah Bangka. Hal itu sudah disetujui oleh investor,” ungkapnya. Ditambahkannya dengan jumlah tenaga 700 orang mampu menghasilkan tepung 1 hari 200 ton minimal dan dibutuhkan singkong minimal 500 ton perhari, dan rencananya bukan hanya untuk Kabupaten Bangka Induk saja, tapi menyebar keseluruh kabupaten yang ada di propinsi Bangka Belitung. Kemudian pabrik pertama direncanakan selesai tahun 2016 dan satu pabrik membutuhkan lahan 11.000 hektar baik lahan itu milik perkebunan maupun milik masyarakat di nantinya masyarakat dan perusahan bermitra, sehingga membantu masyarakat untuk menjual hasil singkong,”paparnya. Kemas Arfani Rahman berharap dengan masuknya investor mendrikan pabrik pengolahan tepung topioka dan juga penanaman singkong, nantinya tidak ada lagi lahan tidur diwilayah ini, karena semua lahan dimanfaatkan. (tom) Tidak Masuk Kriteria PPDP Coret Nama Pemilih KORAN BABEL -- Tidak masuk dalam kriteria sebagai pemilih, KPU Bangka Tengah (Bateng) meminta Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) tidak sungkan mencoret nama pemilih dalam kegiatan pencocokan dan penelitian pada pemutahiran DP4 yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Komisioner KPU Bateng, Mahendra mengatakan kriteria yang tidak masuk sebagai pemilih pada Pilkada Bateng, antara lain belum cukup umur, meninggal dunia dan sudah pindah jiwa, “Kalau dalam pemutahiran DP4 nanti ditemukan kriteria pemilih seperti ini, kami imbau kepada PPDP untuk segera mencoretnya sebelum masuk dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS),” kata Mahen Selasa (23/6). Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk anggota PPDP, dimana nama-nama PPDP itu sendiri diajukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelu“Kalau dalam pemutahiran DP4 nanti ditemukan kriteria pemilih seperti ini, kami imbau kepada PPDP untuk segera mencoretnya sebelum masuk dalam DPS.” rahan setempat, “Biasa yang sudah-sudah, PPDP terdiri dari para ketua Rukun Tetangga (RT). Sebab, mereka yang memiliki data arkurat mengenai penduduk setempat, diapun tahu masyarakat yang masuk kriteria atau tidaknya sebagai pemilih,” ungkap Mahendra. Mengenai jumlah PPDP yang mendapatkan Surat Keputusan (SK), KPU Bateng akan menyesuaikan dengan jumlah mata pilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), “Sesuai PerKPU nomor 4 tahun 2014 tentang pemutahiran data dan daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati menyebutkan 1 orang PPDP akan memutahirkan DP4 maksimal 400 mata pilih dalam 1 TPS, jika lebih dari 400 mata pilih maka akan ditugaskan 2 orang PPDP. Sementara jumlah TPS se Bateng sebanyak 351, lalu untuk TPS yang jumlahnya diatas 400 mata pilih hanya ada beberapa TPS dan saat ini lagi kita lakukan kroscek,” ungkapnya. 2015, akan diumumkan hasil analis DP4 tersebut. Dimana sebelumnya telah dilakukan sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu terakhir oleh KPU RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Selanjutnya saat ini pihak KPU Bateng telah menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi. “Guna mengontrol hal ini semua sehingga pelaksanaan Pilkada Bateng berjalan secara demokratis. Kami mengajak to dan wartawan untuk menyam dalam pelaksanaan pemutahiran 29 Agustus 2015 menemukan adanya pemilih tidak sesuai kriteria. Pihak kami akan segera menindaklanjutinya, sehingga dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara(DPS) ataupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) nanti tidak ada masalah yang serupa muncul,” jelasnya panjang lebar. Mengenai pendatang luar Babel yang sudah tinggal di bateng minimal 6 bulan, maka pendatang tersebut bisa memberikan hak suaranya kalau dia(pendatang-red) memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) dari instansi terkait kemudian menunjukannya ke PPDP di lapangan, “PPDP wajib memasukan pendatang tersebut sebagai pemilih,” tukasnya. Masyarakat Bateng yang ingin memastikan dirinya masuk atau tidaknya sebagai pemilih, selain melihat pengumuman DP4 dan DPS juga bisa melakukannya secara online dengan membuka Wabsite KPU RI, “Disana pemilih bisa mengklik nama daerah di sistem data pemilih (sidali), lalu akan muncul nama pemilih lalu akan memilih di TPS manapun akan tahu,” pungkasnya. (ron) KORAN BABEL -- Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri mengatakan, penambangan timah ilegal yang berada di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sudah “Selain ilegal penambangan ini sudah merusak lingkungan. Dibiarkan saja bertahun-tahun, karena pemiliknya ya sebagian oknum aparat juga.” bertahun-tahun lalu terjadi. Namun hingga kini belum tuntas diselesaikan karena dibiarkan. Faisal menduga ada oknum aparat keamanan dibalik tambang-tambang ilegal tersebut, “Penambangan timah ilegal di Babel itu sudah lama sekali, tapi dibiarkan,” ujar Faisal, seperti dilaporkan okezone.com, Selasa (23/6). Ia menambahkan, apalagi aktivitas penambangan ilegal ini tidak dilakukan secara sembuyi-sembuyi dan dilakukan di siang hari, “Penambangan timah ilegal di Babel itu terang-terangan, secara massal, di siang hari kelihatan di depan mata. Selain ilegal penambangan ini sudah merusak lingkungan. Dibiarkan saja bertahun-tahun, karena pemiliknya ya sebagian oknum aparat juga,” tandasnya. Maraknya tambang timah ilegal di Babel sudah menjadi salah satu masalah yang ngan dan melihat kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di Babel, “Kemarin (Presiden) pergi ke lapangan, melihat bagaimana kerusakan lingkungan, bagaimana tidak terjadinya reklamasi dan lain-lain,” tutur Sofyan, Selasa (23/6). Presiden juga menginginkan kita harus bisa kontrol timah. Kita produsen kedua terbesar di dunia sekarang. Kondisi ini terjadi karena banyaknya timah ilegal dari Indonesia yang diselundupkan. an timah yang dipasok ke pasar dunia harus bersumber dari proses yang resmi atau legal. Saat ini, banyak timah yang diekspor dari Indonesia melalui proses ilegal termasuk dalam proses penambangannya hingga penyelundupan ekspor. “Presiden juga inginkan kita harus bisa kontrol timah. Kita produsen kedua terbesar di dunia sekarang. Tapi kita nggak bisa pengaruh apa-apa,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil, seperti dilaporkan dari Harian Analisa, Selasa (23/6). Kondisi ini terjadi karena banyaknya timah ilegal dari Indonesia yang diselundup sikapnya yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pengendali pasar timah dunia. “Yang paling penting bagaimana strategi ke depan agar timah bisa jadi komoditi, bisa mengendalikan pasar dunia. Karena apa, seperti yang disampaikan dari swasta maupun BUMN, dunia harus bersumber dari proses yang resmi atau legal. Saat ini, banyak timah yang diekspor dari Indonesia melalui proses ilegal termasuk dalam proses penambangannya hingga penyelundupan ekspor. (bbs/mur) Dua Pabrik Tapioka Akan Berdiri di Basel merintah Kabupaten Bangka Selatan dalam waktu dekat berencana akan membangun dua pabrik tapioka. Pabrik tapioka itu rencananya akan dibangun di Kecamatan Pulau Besar, tepatnya di Desa Batu Betumpang, “Perizinan sudah selesai semua tinggal pembangunan dan pelatakan batu pertama juga sudah selesai,” Kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Basel, Hatamarrasyid, Selasa (23/6) kemarin. Disampaikannya, dua perusahaan yang berencana membangun pabrik tapioka tersebut yakni, PT. Bahana Agro Mukti dan PT. Bahana Mukti Agro dan Pabrik tapioka itu akan berdiri dilahan seluas 30 hektar, “ Perusahaan hanya membangun pabrik saja,” ujarnya. Sebelum pembangunan pabrik tersebut, pemerintah kabupaten Bangka Selatan, kata Hatamarrasyid sudah jauhjauh hari mensosialisasikan kepada masyarakat terutama di kecamatan Pulau Besar dan Payung akan rencana dibangunnya pabrik tapioka di kecamatan Pulau Besar. “Saat ini sudah banyak masyarakat yang menanam ubi casesa ini, karena jauh-jauh hari memang sudah kita sosialisasikan. Tapi saat ini harga masih murah dimana pengepul membeli seharga Rp400 per kilonya, tapi kalau pabrik sudah berdiri harga minimalnya 900 rupiah,” tuturnya. Sayangnya, Hatamarrasyid belum bisa mematikan kapan perusahaan akan membangun pabrik tapioka itu, “Saya harap perusahaan segera mungkin membangun pabrik ini, karena masyarakat kita sudah gencar menanam ubi casesa,” harapnya. “Tapi kalau sampai batas waktu ditentukan belum juga dibangun bisa kita cabut izinnya,” tukasnya. (ton)
5 Publizr Home