Connection JUMA 24 JULI 2015 T Provokatif dak aparat keamanan yang menyalahi prosedur, pemerintah diharapkan secepatnya merehabilitasi fasilitas ibadah dan fasilitas umum.” Komunikasi Hal Esensial Sementara Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Arief Harsono juga menganggap bahwa komunikasi antar umat adalah suatu hal yang esensial dalam kehidupan yang beragam. Arief mengatakan, “Dalam komunikasi, kita bisa menciptakan saling respect, dan menghilangkan kecurigaan sehingga kita bisa konsentrasi untuk bangun negeri.” Hadir dalam pertemuan itu yakni 26 orang perwakilan kelompok agama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Ketua Umum PBNU Saif Aqil Siradj, Ketua PGI Pdt. Henriette T. Hutabarat Lebang, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Slamet Effendi Yusuf, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Sang Nyoman Suwisma, Ketua Umum Walubi Arief Harsono. Hadir pula, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Ws. Uung Sendana, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan dan Lembaga-lembaga Injili di Indonesia (PGLII) Rony Mandang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama dalam sebuah forum di Istana Negara untuk membahas peristiwa Tolikara, Kamis (23/7). Dalam sambutannya, Jokowi mengajak para pemuka agama memperkuat toleransi. Presiden menyebut, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Dengan keragaman yang ada tersebut, gesekan-gesekan kecil antarsuku atau agama menjadi tak Tembok digelar di ruang Anton Sujarwo Polres Pangkalpinang. Koordinasi FKUB, tandas Wawako, tak lain guna menyikapi adanya insiden yang terjadi di Tolikara. Dengan acara koordinasi FKUB Kota Pangkalpinang bisa menjadi kota yang lebih aman lagi dan menjadi kota idaman bagi semua pemeluk agama. Dia juga berharap dapat menemukan solusi yang baik guna mengantipasi sege\ala bentuk tindak kejahatan. “Kita harus saling memahami antar umat beragama. Kami dari Pemkot, TNI dan Polri bekerjasama bagaimana cara mengatasi tragedi di Tolikara jangan sampai masuk ke kota kita yang aman dan damai ini, sehingga keamanan ini dapat kita jamin bersama,” harap Sopian. Sementara Kapolres Pangkalpinang AKBP Heru Budi Prasetyo, mengatakan, kegiatan tersebut semestinya menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan, guna meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Terkait kasus di Tolikara, tegas dia, murni tindak kriminal yang tidak ada hubungan “Kasus yang terjadi di Tolikara sudah diatasi oleh petugas kepolisian dan TNI di sana. Ini murni tindak kriminal dan tidak ada hubungannya dengan Penanganan hukum sedang berjalan. Kapolres pun mengimbau, agar masyarakat selalu waspada di setiap kondisi dan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang dapat “Kalau kita merasa aman terus lalu meletakkan barang seenaknya, hal ini bisa saja memicu orang untuk mengambil barang itu. Untuk itu selalu lah waspada,” imbaunya. Di Babel, tambah dia, kejadian yang terjadi di Tolikara sejauh ini belum pernah terjadi. Tapi potensi gangguan kemungkinan ada, Hal inilah, tegas Kapolres, yang harus disikapi semua pihak. “Diperlukan kerjasama antara pihak-pihak terkait, sebab kepolisian, TNI maupun Pemkot tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan antar lintas sektoral. Kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah, sehingga kita bisa menyikapi apa yang terjadi di Papua sana tidak merambat kemana-kamana,” jelasnya. Kondisi kondusif juga disampaikan oleh Dandim 0413/ Bangka, Letkol Inf Utten Simbolon, yang wilayah kerjanya membawahi 4 kabupaten dan satu kota. Utten Simbolon menegaskan kondisi beberapa wilayah di Bangka hingga kini cukup kondusif dan aman. Pihaknya, kata Dandim, besok (hari ini,-red) juga akan menggelar hal serupa yakni koordinasi FKUB yang akan mengundang seluruh FKUB seluruh Bangka. Terkait kejadian di Tolikora, tegas Utten Simbolon, adalah murni tindak kriminal dan tidak ada kaitannya dengan masalah agama dalam kejadian itu. “4 Pelaku sudah diproses terkait kasus itu. Peristiwa itu terjadi dilakukan oleh orangorang yang berseberangan dengan pemerintah,” kata Dandim. Dandim Utten Simbolon berharap kejadian yang dialami saudara-saudara kita di Tolikara tidak terjadi di wilayah Bangka. “Mari kita jaga silaturrahmi antar umat beragama di Pangkalpinang ini dengan damai. Pangkalpinang merupakan barometer dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung ini. Sejak dulu Pangkalpinang terkenal dengan toleransinya,” ungkap Utten Simbolon. Bangka Belitung, tandas Dandim Simbolon, merupakan Indonesia Mini yang perlu dijaga dan dipelihara. Berbagai agama mulai dari Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu hidup berdampingan dengan damai. “Persatuan dan kesatuan harus kita jaga bersama. Para tokoh agama yang sempat hadir disini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya harapkan selalu memberikan informasi maupun nasehat kepada masing-masing umatnya untuk selalu menjaga kerukunan kita beragama. Apapun agamanya kalau kita menjalankan dengan baik dan sempurnam kita yakin wilayah Pangkalpinang akan aman tentran dan damai,” harap orang nomor satu di Kodim Bangka ini. Sementara itu, Ketua FKUB Pangkalpinang, Khoirul Mahpud, mengungkapkan jika FKUB yang ia pimpin, kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun instansi-instansi di Kota Pangkalpinang lainnya. “Kita mempunyai banyak tugas tetapi sampai saat ini, dukungan masih nihil. Contohnya kantor sekretariat belum punya. Rencana tahun ini mau dibangun oleh kantor kementrian agama Kota Pangkalpinang tapi dipending dan Insyallah tahun depan. Dana untuk FKUB juga tidak ada. Itu sudah saya tanya ke Kabag Kesra Kota Pangkalpinang,” ungkapnya. FKUB sudah membahas beberapa program, tetapi kata dia, apa hendak dibuat untuk menjalankan program tersebut jika tanpa bantuan dana dari pemkot dan instansi lainnya. “Mari sama-sama kita carikan solusinya. Mudahan-mudahan kita terus melaksanakan dialog seperti ini, supaya yang terjadi di Tolikora tidak terjadi di sini,” imbuhnya. (to) terelakkan. Namun, menurut Jokowi, selama 70 tahun bangsa Indonesia selalu berhasil memadamkan gejolak-gejolak yang muncul. Sehingga kerukunan hidup antarumat beragama tetap terjaga. Sayangnya, kata Jokowi, belakangan kerukunan antarumat beragama itu tercoreng dengan peristiwa Tolikara. Jokowi menilai, kasus Tolikara yang berujung pada terbakarnya sebuah masjid sebenarnya bisa dicegah jika masyarakat saling menjaga toleransi. Karenanya, Presiden meminta para tokoh agama menumbuhkan rasa toleransi di masyarakat melalui nasihat-nasihat keagamaan yang menyejukkan. Dengan begitu, Presiden berharap tak ada lagi kasus serupa terjadi di Indonesia. “Ke depan kita harap agar masyarakat tidak terprovokasi pada hal-hal kecil yang bisa kita padamkan. Peran seluruh pemuka agama sangat penting dalam hal ini,” kata Jokowi. Lebih lanjut, dalam peristiwa Tolikara yang menewaskan satu orang, Jokowi menilai peristiwa tersebut terjadi lantaran komunikasi antarumat beragama tidak terjalin baik. “Saya ingatkan bahwa apa yang terjadi di Tolikara itu seharusnya tidak terjadi jika komunikasi kita baik, silaturahim baik. Sehingga sebelum kejadian semua sudah komunikasi terlebih dahulu,” ucap dia. Kasus yang terjadi di Hari Raya Idul Fitri tersebut, kata Presiden, harus dijadikan pelajaran bergama dalam membina kerukunan hidup antarumat beragama ke depan. Di satu sisi, Jokowi meminta agar penegakan hukum dalam kasus tersebut terus berjalan. Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan, keterlibatan para tokoh lintas agama dalam pembicaran tentang kebhinekaan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang keberagaman dan toleransi, yang harus terus dijaga dan dipertahankan dengan baik di negeri ini. “Saya sering menyampaikan bahwa negara kita ini terdiri atas beragam agama yang menyatu dalam Kebhinnekaan. Sampai saat ini kita harus bersatu, bisa rukun, bisa saling tolransi, menghormati dan saling menghargai karena Kebhinekaan itu,” kata Presiden Jokowi. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengakui bahwa sebagai negara yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan kepercayaan, yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke masih terjadi gesekangesekan kecil di masyarakat. Namun, gesekan-gesekan itu harus secepatnya dipadam agar tidak berkembang. “Tetapi saya kira, di dalam sebuah negara sebesar Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku, bahasa, daerah, dan agama pasti ada gesekan kecil. Saya kira kita semua sepakat gesekan kecil itu dipadamkan dan dihilangkan agar yang kecil itu tidak menjadi besar,” katanya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengatasi berbagai ancaman perpecahan di negeri ini, terutama menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Bangsa Indonesia masih harus berjuang keras meski ada riak-riak kecil. Kita masih berjuang keras untuk menegakkan yang namanya toleransi. Kita tegakkan toleransi. Dan kita terus memperjuangkan persaudaraan dan kerukunan lintas agama di Tanah Air. Itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari,” katanya. (bbs) Pilkada Serentak Jadi Atensi Kapolri -- Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menggelar video conference (vicon) yang diikuti seluruh jajaran tingkat Polda, termasuk Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Brigjen (Pol) Gatot Subiyaktoro, Kamis (23/7/2015) pagi. bel bahwa dalam vicon tersebut, Kapolri menekankan beberapa poin penting kepada seluruh kapolda serta kapolres seputar persiapan Pengamanan (Pam) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung secara serentak. “Secara keseluruhan, Babel siap melaksanakan Pam Pilkada serentak 2015 mendatang. Itu kita sampaikan saat vicon Kapolri tentang persiapan Pilkada. Beliau juga menekankan poin penting agar menjadi atensi para Kapolres juga Kapolda guna “Secara keseluruhan, Babel siap melaksanakan Pam Pilkada serentak 2015 mendatang. Itu kita sampaikan saat vicon Kapolri tentang persiapan Pilkada.” pengamanan tersebut,” ungkap Brigjen (Pol) Gatot. Adapun atensi yang diinstruksikan Kapolri itu mulai dari memastikan jumlah personil yang dilibatkan, memperhatikan potensi gangguan dan ancaman yang mungkin muncul pada masing-masing wilayah hukum, memprediksi ancaman, menyiapkan struktur organisasi, mematangkan pelatihan, menggiatkan sistem back-up keamanan serta pam saat kampanye hingga pemungutan suara.(jar) Rotasi Pegawai Bertampang Seram -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan ke kantor imigrasi Jakarta Barat, Kamis (23/7/2015). Di sana dia langsung disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Pondang Tambunan. Namun, begitu tiba Yuddy langsung mendapat pengaduan dari seorang pengunjung bernama Lie Andri. Dia mengaku sudah tiga hari datang ke kantor imigrasi Jakarta Barat untuk mengurus perpanjangan paspor. “Sudah tiga hari saya bolak balik datang tetapi paspor saya belum juga jadi. Padahal saya hanya ingin memperpanjang saja,” kata Andri. Mendengar keluhan tersebut, Yuddy pun langsung meminta petugas menindaklanjuti “Saran saya di ba customer service-nya diganti, cari yang good looking dan familiar. pengaduan tersebut dan segera memproses pembuatan paspor atas nama Andri. Tidak lama setelah menerima komplain, salah seorang warga sempat bertanya kepada petugas di kantor imigrasi mengenai nomor antrean. Warga yang tidak ingin disebutkan namanya itu meminta kejelasan mengenai antrean orangtuanya, karena sudah datang sejak pagi. Namun, si petugas yang ditanyai hanya menjawab sekenanya saja dengan wajah marah. Hal itu membuat Deputi Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono sempat kesal lantaran tidak ada kejelasan yang diberMasa Kecil segala hal yang pernah ia rasakan di era 90-an, bahkan harus lebih baik. “Selamat Hari Anak Nasional. Masa anak-anak kita mengesankan, bukan? Sangat berharap, anak-anak sekarang bisa bersenang-senang seperti yang kita rasakan, pendidikan yang lebih baik dari apa yang kita terima, dan lingkungan hidup yang lebih sehat untuk tumbuh,” ujar Tasya Kamila. Di foto tersebut, Tasya Kamila tampak dipangku Derby Romero dengan di sampingnya Dipidanakan tahan dikatakan, kebijakan tidak bisa dipidanakan. “Ya, itu (kebijakan tak bisa dipidanakan) bukan hanya perintah presiden tetapi UU tentang Administrasi Pemerintahan,” tegas JK. Namun, JK kembali menegaskan, jika ada pejabat yang terbukti bersalah secara hukum maka tetap harus dihukum. Sebelumnya, ketika memimpin upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-55, Presiden Jokowi mengingatkan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan peemerintah. “Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum membuat pejabat pemerintah takut berinovasi Spons kan momentum untuk koreksi diri khususnya bagi para orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadikan anaknya untuk tumbuh lebih baik dan memiliki perilaku yang baik. “Makna hari anak menurut saya adalah momentum kita para orang tua dan lingkungan sekitar merenungi bagaimana kita memperlakukan anak anak kita,” katanya. “Apakah selama ini anak anak kita sudah mendapatkan hak mereka dan yang perlu diperhatikan apakah kita selaku Bendera khusus menyempatkan diri ke Pesanggrahan Bung Karno. “Secara khusus saya dan rombongan menuju ke Pesanggrahan Bung Karno. Kami bangga tempat wisata sejarah ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dan kami bangga Bendera Merah Putih berkibar di setiap sudutnya. Namun sayang, mungkin karena terus berkibar terkena angin dan panas, warna Merah Putihnya sudah memudar. Tanpa pikir panjang karena kecintaan kita pada Sang Merah Putih, dan itu merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, saya berinisiatif mengganti kelima bendera Merah Putih tersebut,” ungkap Dandim Utten Simbolon. Begitu lima bendera terkumpul Dandim Utten Simbolon memimpin langsung penggantian Bendera Merah Putih. “Kebetulan ada mahasiswa dan pelajar yang sedang berwisata sejarah di Pesanggrahan Bukit Menumbing. Bersama anggota Kodim, Mahasiswa dan Pelajar, kami mengganti lima bendera tersebut. Semoga kecintaan generasi muda pada Bendera Merah Putih terpupuk dengan baik di mana pun berada,” harap Dandim Utten Simbolon. Kodim Bangka, kata Utten Simbolon, akan mendukung penuh manakala diadakan event-event seperti Napak Tilas di Pesanggrahan Bung Karno menjelang Peringatan Proklamasi RI. “Kami akan melakukan inisiatif dan mendukung eventevent di Pesanggrahan Bukit Menumbing ini dalam rangka napak tilas dan menggali sejarah dan semangat Proklamator kita,” tandas Dandim Utten Simbolon. orangtua dan lingkungan anak anak, sudah mendidik anak anak dengan baik dan benar,” katanya lagi. Sebagai Ibukota Provinsi Bangka Belitung, menurur Dessy, pendidikan anak di Kota Pangkalpinang sejauh ini sudah cukup baik dan memadai. Tinggal bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak mereka. Dessy mengatakan, “Kondisi anak di Pangkalpinang untuk kebutuhan pendidikan, rata-rata sudah bisa dipenuhi. Hanya saja yang perlu jadi perhatian untuk kita semua adalah bagaimana orang tua memilih pendidikan yag tepat untuk anak-anak mereka,” tandasnya. Dia berharap kekerasan terhadap anak tidak terjadi di Kota Pagkalpinang ini. Ia juga mengimbau jika terjadi kekerasan jangan takut melapor ke instansi terkiat. “Alhamdulillah di Pangkalpinang sejauh ini kasus kekerasan terhadap cukup kecil bahkan jarang terdengar. Mudahan-mudah hal itu tidak terjadi,” harapnya. Dia mengingatkan, berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 pada Pasal 76, ancam pidana lima tahun penjara bagi orang yang membiarkan terjadinya tindak kekerasan pada anak di lingkungan sekitarnya. Dessy juga mengapresiasi gagasan dibentuknya Komunitas Cinta Anak dan Remaja Kota Pangkalpinang (KITA). “Kita apresiasi komunitas-komunitas yang berkiprah pada pendampingan anak dan remaja kita,” ungkap Dessy. (to) bagi pembangunan. Rakyat Indonesia butuh menyukseskan pembangunan,” kata Jokowi saat pimpin upacara di lapangan upacara Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Kemudian, dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta agar aparat kejaksaan mendukung para birokrat dalam memperbaiki sistem yang baik sehingga mampu menciptakan lingkungan berbisnis yang baik. Seperti diketahui, pemerintah memang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Bahkan, cenderung dipercepat sehingga muncul wacana pengeluaran Perpres ataupun instruksi Presiden (Inpres) guna melindungi kepala daerah dari kriminalisasi. Menko bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menjelaskan perpres tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan dalam menjalankan program pemerintah berupa percepatan pembangunan infrastruktur. “Hambatan-hambatan kan ketakutan orang itu, kami sedang membuat draf Perpres untuk memfasilitasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan di daerah, supaya orang jangan takut. Kemudian akan dibuat juga Inpres, yang menginstruksikan kepada semua pejabat termasuk para bupati cepat membangun,” kata Sofyan Djalil, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/7). Diharapkan, lanjut Sofyan, dengan adanya payung hukum tersebut, jika dituduh melakukan pelanggaran, maka jalur yang ditempuh bukan pidana, melainkan diselesaikan lebih dulu secara administrasi dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba melanggar hukum, selama tidak kriminal harus proses dulu dengan peraturan administrasi. Enggak boleh langsung dikriminalkan, enggak boleh. Administrasi dulu, kemudian BPKP masuk dulu,” ujarnya. Namun, wacana tersebut ditanggapi dingin oleh KPK yang menganggap kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi. (bbs) Sherina. Ketiganya tersenyum ke arah kamera dengan begitu sumringah. Sekarang mereka pun masih eksis di dunia hiburan Tanah Air. Tasya Kamila merupakan salah satu penyanyi cilik yang begitu tenar di masanya. Saat masih kecil, Tasya telah menelurkan lima album dengan beberapa hitsnya yakni Libur Telah Tiba, Paman Datang, Jangan Takut Akan Gelap, hingga Barisan Musik. Tak berhenti disitu, Tasya pun merilis album Beranjak Dewasa pada 2012.(lpt6) ikan oleh petugas. “Bapak seharusnya menjelaskan dengan baik, karena masyarakat bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, bukannya marah-marah seperti itu,” kata Mira. Menurut Menteri Yuddy, pelayanan di kantor imigrasi Jakarta Barat harus dievaluasi, khususnya dari sisi tingkat kepuasan masyarakat dan juga komplain-komplain masyarakat. Dia menduga, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas membuat pelayanan menjadi kurang optimal. “Kunjungan seperti ini untuk memastikan pelayanan menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan sudah menjadi kewajiban aparatur sipil untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” kata Yuddy. Yuddy juga menyarankan untuk segera dilakukan rotasi. Menurutnya, orang-orang yang berada di bagian depan atau pusat informasi harus berisi orangorang yang good looking dan familiar. “Saran saya di bagian front vice-nya diganti, cari yang good looking dan familiar. Bukan berarti yang jelek tidak boleh, tapi yang penting ramah. Jangan yang serem-serem dan yang menakutkan. Tapi terutama cari yang muda dan perempuan sehingga dapat memperbaiki performance pelayanannya,” kata Yuddy. Menanggapi hal tersebut, Pondang Tambunan menyatakan akan segera mengikuti saran dari Menteri Yuddy. “Kami akan memperbaiki semuanya,” katanya.(okz)
12 Publizr Home