SABTU 20 JUNI 2015 Korupsi derhanaan prosedur dan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran agenda aksi tersebut. “Tujuannya untuk memperbaiki iklim perekonomian,” ucapnya. Di dalam Inpres ini, dirumuskan 96 butir aksi PPK yang harus dilaksanakan selama tahun 2015. Jokowi mengatakan, penyusunan Inpres ini melibatkan kementerian, kelembagaan, hingga pegiat antikorupsi. Dalam pengawasannya, Jokowi menunjuk tiga kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. DPR Jangan Paksa Angeline 12 Sanur tersebut. Meskipun sudah mengeluarkan pernyataan baru, Agus masih menjadi tersangka pembunuhan Engeline. Saksi Mahkota Pengakuan Agus yang menjadi tersangka pembunuhan Engeline (Angeline) yang melibatkan Margriet ditanggapi positif oleh Kapolda Bali Irjen Ronny Franky Sompie. Pengakuan Agus dinilai sebagai sebuah perkembangan dari penyidikan. Agus pun menjadi saksi mahkota untuk kasus tersebut. “Itu merupakan hal yang menjadi kemajuan dalam proses penyidikan ini. Artinya, keterangan tersangka Ag (Agus) yang menyatakan adanya keterlibatan orang lain ini menjadi hal yang sangat menggembirakan. Namun demikian, kita akan mempertajam lagi bahwa keterangan tersangka Ag itu nilainya sebagi saksi mahkota, saksi utama,” kata Kapolda Bali Irjen Ronny Franky Sompie, Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2015). Dengan pengakuan Agus ini, penyidik akan mencari alat bukti lain untuk memperkuat pengakuannya. Penyidik juga berupaya mencari jejak-jejak yang bisa memberikan petunjuk terkait pengakuan Agus yang menyatakan Margriet terlibat pembunuhan. “Kita bisa memperkuatnya dengan alat bukti yang lain. Artinya, alat bukti yang lain ini akan kita peroleh manakala kita berkonsentrasi untuk terus berupaya mendalami jejak-jejak yang bisa menunjukkan apa yang dijelaskan oleh tersangka Ag sebagai aksi atau kesaksiannya tentang keterlibatan orang lain selain yang bersangkutan yang menyebabkan kematian Engeline,” tambahnya. Hari ini, Kepala Pusat Indonesian Automatic Fingerprint Liontin Dalam kesempatan ini, Rossa menciptakan sebuah desain berlian dengan ukiran lafazd Allah yang nantinya akan dilelang untuk disumbangkan pada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan Yayasan Tungga Dewi. “Menyambut bulan suci Ramadan, kesempatan ini aku jadikan sebagai salah satu cara untuk mencari keberkahan Ramadhan, karena nantinya keseluruhan hasil lelang lionDahlan kantornya, Jumat (19/6/2015). Ia mengapresiasi jika Dahlan betul-betul berkomitmen mengembalikan dana pengadaan mobil listrik tersebut. “Suatu sikap yang positif dari Pak Dahlan dan mudah-mudahan tidak berubah lagi,” ujar dia. Seperti diberitakan, Dahlan menyatakan siap untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan 16 mobil listrik yang berujung pada perkara pidana. Kuasa hukum Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan, iktikad penggantian itu adalah kebiasaan kliennya. Yusril mengatakan bahwa selain dalam kasus ini, kliennya pernah melakukan hal yang sama ketika menjabat sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Surabaya. Dahlan pasang badan mengganti kerusakan kereta api yang diakibatkan massa Bonek, dan membiayai uang makan semua Bonek yang akan menonton pertandingan sepak bola di Jakarta. Kasus mobil listrik ini diawali dengan perintah Kementerian BUMN kepada tiga BUMN pada April 2013 untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik guna mendukung kegiatan operasional Konfe Cooperation (APEC) di Bali, Oktober 2013. Tiga BUMN, yakni PT BRI (persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (persero) mengucurkan sekitar Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik itu kepada PT Sarimas Ahmadi Pratama. Ternyata, mobil listrik yang dipesan tidak dapat digunakan sebagaimana perjanjiannya. Kejaksaan membidik adanya kerugian negara atas proyek itu dan telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu Agus Suherman dan Dasep Ahmadi. Sementara itu, Dahlan berstatus sebagai saksi.(bbs) tin tersebut akan didonasikan ke dua yayasan anak,” ungkap Rossa, saat ditemui di Mokka Cofee Lippo Mall Puri. Diberikan kepercayaan untuk mendesain sebuah liontin merupakan hal yang baru bagi Rossa. Ia sempat merasa kesulitan karena ingin membuat yang spesial. “Ini pertama kali, saya akan usahakan yang terbaik, yang pasti liontinnya akan dipenuhi oleh berlian, di belakangnya ada tanda tangan saya,” jelasnya. Alasan pihak Adelle Jewellery memilih Rossa untuk mendesain liontin yang nantinya akan dilelang untuk acara amal, dikarenakan Rossa dinilai sebagai artis yang cukup Islami, tidak ada pemberitaan negatif dan juga menjadi kebanggaan Indonesia. Nantinya, liontin yang akan dilelang pada tanggal 27-28 Juni di Trans Studio Hotel, akan dibuka dengan harga Rp 20 juta.(mtr) is) Mabes Polri Brigjen (Pol) Bekti Suhartono mendatangi Polda Bali dan memberikan keterangan kepada media bahwa Mabes Polri membantu berbagai peralatan canggih, salah satunya yaitu Mobile Automatic Multi Biometrik Iden yang bisa mendeteksi banyak sidik jari. Kakak Angkat Kakak angkat Engeline (Angeline), Yvonne Caroline Megawe, menjalani pemeriksaan sebagai saksi pembunuhan Engeline dengan tersangka Agus yang merupakan pembantunya. Dalam memberikan keterangannya, Yvonne dicecar sekitar 25 pertanyaan di Mapolresta Denpasar. “Ya, tadi Yvonne memberikan keterangan di Polresta Denpasar dalam kasus pembunuhan Engeline. Dalam keterangannya tadi sekitar 25 pertanyaan,” kata pengacara keluarga Margriet, Dion Pongkor, Denpasar, (19/6/2015). Bali, Jumat Dion juga menyampaikan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik di antaranya seputar apa yang dilakukan Yvonne dan keluarganya setelah mengetahui Engeline menghilang. Mereka mengaku mencari dan melapor ke Polsek Denpasar Timur (Polsek Dentim). “Ya, ditanya soal upaya pencarian pasca-kehilangan (Engeline hilang). Ya, keterangannya Yvonne sama seperti keterangan ibunya (Margriet) yang mengatakan bahwa saat Engeline hilang, dicari tidak ketemu, dan dilaporkan ke polisi,” tambahnya. Takkan Mundur Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengaku tak gentar menghadapi siapa pun pengacara yang mendampingi Margriet, ibu angkat Engeline. Margriet, yang telah ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak terkait kasus Engeline, kini mendapat bantuan pengacara Hotma Sitompoel, pengganti M Ali Sadikin dan sebelumnya Bernadin. “Saya atau kita ingin membantu. Saya mau katakan bahwa setiap orang punya kewajiban melindungi anak yang membutuhkan pertolongan. Engeline membutuhkan pertolongan kita semua, kalau enggak kita bisa dipidana. Siapa pun pengacaranya (untuk Margriet), saya tak akan gentar,” kata Arist Merdeka Sirait, Denpasar, Bali, Kamis (18/6/2915). Arist menegaskan bahwa pengawalan kasus Engeline bisa dilakukan dengan mendampingi orangtua kandung korban, yang kini dijadikan saksi. Begitu pun upaya menghadirkan saksi lain, yang dianggap Arist butuh pendampingan Komnas PA. “Saya tidak akan mundur. Karena saya menolong dari hati. Bagi saya, dituntut ke mana pun oleh pengacaranya, bagi saya enggak masalah,” ujarnya. Hotma Sitompoel sempat memberikan keterangan kepada media, yang akan meminta pertanggungjawaban mengenai pernyataan-pernyataan siapa pun yang menyudutkan kliennya (Margriet) tanpa bukti. Pernyataan keras Hotma tetap tidak menyurutkan langkah Komnas Perlindungan Anak dan P2TP2A Kota Denpasar untuk tetap maju mengawal kasus ini. Selain Margriet, polisi menetapkan Agussebagai tersangka kasus pembunuhan Engeline.(bbs/ kcm/merdk/temp Sementara Plt Ketua KPK takan, Presiden Joko Widodo dengan tegas telah menolak rencana revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR. Menurut dia, jika demikian yang terjadi, DPR tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk merevisi Undang-undang tersebut. Ruki usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana,Jakarta, Jumat (19/6) menandaskan, “Kalau presiden menolak berartikan DPR sebagai salah satu pilar pembuatan Undang-undang tidak bisa memaksakan. Iyakan?” Menurut Ruki, sesungguhnya revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam Prolegnas 2015 di DPR. NaConnection Solusi mun, tanpa tahu sebabnya, kata Ruki, tiba-tiba revisi Undang-Undang KPK ini mengalami percepatan dan masuk dalam Prolegnas 2015. Dia menambahkan, komunikasi antara KPK dengan DPR selama ini berjalan lancar-lancar saja. Dengan adanya penolakan revisi Undang-Undang KPK ini, kata Ruki, pihaknya tetap memberikan masukan kepada DPR bagaimana KPK tetap menjadi lembaga yang kuat. “Kami tetap akan memberi masukan kepada DPR dalam rangka penyusunan itu kemudian, tetapi tentu sangat tidak mungkin kami mengusulkan pasal-pasal yang bisa mengenakan kita sendiri,” pungkas Ruki. (bbs/temp/kcm) bung menjadi satu perusahaan yaitu Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1969, pada tahun 1976 status PN Tambang Timah dan Proyek Peleburan Timah Mentok diubah menjadi bentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan namanya diubah menjadi PT Tambang Timah (Persero). Krisis industri timah dunia akibat hancurnya the International Tin Council (ITC) sejak tahun 1985 memicu perusahaan untuk melakukan perubahan mendasar untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Restrukturisasi perusahaan yang dilakukan dalam kurun 1991-1995, yang meliputi program-program reorganisasi, relokasi Kantor Pusat ke Pangkalpinang, rekonstruksi peralatan pokok dan penunjang produksi, serta penglepasan aset dan fungsi yang tidak berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Daerah Minta Saham Restrukturisasi perusahaan berhasil memulihkan kesehatan dan daya saing perusahaan, menjadikan PT Timah (Persero) Tbk layak untuk diprivatisasikan sebagian. PT Timah (Persero) Tbk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan the London Stock Exchange pada tanggal 19 Oktober 1995. Sejak itu, 35% saham perusahaan dimiliki oleh masyarakat dalam dan luar negeri, dan 65% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Menteri ESDM yang nota bene “anak buah” Presiden Jokowi. Saham PT Koba Tin Problem kedua, PT Koba Tin, perusahaan timah yang sahamnya 75 persen asing dan 25 persen dimiliki oleh PT Timah Tbk, Kontrak Karyanya telah dihentikan. Kini, setelah sepenuhnya menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membagi saham saja tidak beres-beres. Berbagai versi mengemuka; 40 Persen dimiliki PT Timah Tbk, 20 Persen Pemprov, 20 Persen Bangka Tengah dan 20 Persen Bangka Selatan. Namun ada versi yang penting 60 persen pemerintah daerah, 40 persen PT Timah Tbk. Ada pula versi yang mengemuka sebaiknya PT Timah Tbk tetap 25 persen saja, 35 persen Bangka Tengah dan 20 persen provinsi serta 20 persen Bangka Selatan. Ada harapan kuasa pertambangan PT Koba Tin ini sejatinya bisa menjadi pertambangan ideal yang menyejahterakan rakyat sekaligus pertambangan yang reklamasinya benar. Sebagai jurnalis dan masyarakat awam kita berharap; jangan-jangan setingkat PT Koba Tin Presiden Jokowi masih perlu turun tangan menyentuhkan jari kebijaksanaannya sehingga pembagian saham segera beres. Krisis Timah Problem ketiga, pasca pasir timah bukan lagi menjadi barang strategis pada tahun 2001, masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mulai merasakan berkah timah yang selama ini “dikuasai” penjajah dan pemerintah pusat. Pasca reformasi dan otonomi daerah, saham 65 persen itu “digugat” oleh Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dengan “berkali-kali” meminta saham PT Timah Tbk ke Pusat. Itulah problem pertama. Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi berkali-kali pula diundang dan mengikuti RUPS PT Timah Tbk, namun memilih walk out karena pemimpin yang wilayahnya menjadi Kuasa Penambangan PT Timah Tbk hanya sebagai penonton. “Sebenarnya banyak hal akan kita sampaikan dalam RUPS terkait PT Timah Tbk. Kita tidak bisa mengemukakan apapun dalam RUPS itu. Kita benar-benar hanya penonton,” ungkap Gubernur Rustam Effendi. Impian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, manakala Babel diberi saham, niscaya Babel menjadi berdaya, memiliki dana untuk membangun dan tidak gigit jari hanya menjadi penonton abadi di bumi sendiri. Peta keadilan ekonomi akan berubah manakala masyarakat Babel ikut “handarbeni” (memiliki) PT Timah Tbk. Direksi PT Timah Tbk tentu tidak bisa disalahkan dalam konteks ini karena kewenangan tentunya berada di Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan Garuda ager Garuda Indonesia yang menjelaskan bahwa penambahan rute ke Pangkalpinang berdasarkan meningkatnya permintaan konsumen untuk menggunakan Garuda sebagai alat transportasi udara pilihan. “Pesawat ATR-72-600 “Explore” memang dipersiapkan untuk rute pendek karena dari sisi bahan bakar lebih hemat dengan kapasitas penumpang sebanyak 70 orang yang secara keseluruhan merupakan kelas ekonomi dengan lama perjalanan dari Palembang ke Pangkalpinang selama 30 menit,” jelasnya. Menurutnya, rute Palembang-Pangkalpinang-Tanjungpadan merupakan bagian dari koordinasi pasar, Bangka Belitung dan Palembang masih terikat hubungan karena keduanya pernah bergabung menjadi satu provinsi. “Palembang sebagai pusat bisnis jadi banyak penumpang yang mondar-mandir. Begitu pula dengan Belitung karena menjadi bagian dari Bangka, Belitung menjadi tujuan pariwisata. Sesuai dengan nama pesawatnya “Explore” untuk kita terbangkan mengeksplorasi pariwisata Belitung sebagai destinasi wisata nasional. Alternatif lewat Bangka sekalian ke Belitung. Sebenarnya kami sudah meminta rute baru ini dari pertengahan tahul lalu, tapi pesawatnya baru siap di tahun ini dan kebetulan timing-nya pas bertepatan dengan bulan Ramadhan, ini sebagai fasilitas tambahan dari kita,” tukas Firdaus Sementara Walikota Pangkalpinang, M.Irwansyah turut mengomentari keberdaan rute baru ini yang diyakini akan membawa dampak positif khususnya bagi Pangkalpinang. “Kami menyambut baik Pangkalpinang dilirik banyak maskapai, dalam sehari ada 25 penerbangan dan take of landing sebanyak 50 kali ini luar biasa. Padahal Bangka pernah mencatat di tahun 90 an penerbangan masih terseok-seok. Kini per hari total penerbangan menjadi 26 kali yang menghubungkan Bangka Belitung,” tuturnya. Irwansyah menambahkan bahwa Bangka Belitung tidak ingin terlena mengandalkan tambang timah, sebagai upaya berbenah Pangkalpinang bekerjasama dengan bupati lainnya di wilayah Bangka merencanakan destinasi wisata. Kepada KORAN BABEL, pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KA Tajuddin mengatakan penambahan rute ke Bangka Belitung akan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung terutama karena Garuda memiliki citra yang baik bagi konsumennya. “Ada satu penerbangan masuk ke satu daerah mencirikan daerah itu memiliki daya tarik, pengalaman kita berdasarkan pembicaraan agen perjalanan wisata.” tukas Tajuddin.(Pros. Adv/dhi) Era tambang rakyat, perusahaan timah swasta hidup berdampingan mengelola timah untuk kesejahteraan bersama. Sejak saat itulah perubahan ekonomi masyarakat dan gairah ekonomi benar-benar berkembang pesat. Rumah-rumah rumbia berubah menjadi rumah-rumah tembok. Mobil dan sepeda motor pun menjadi fasilitas yang tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia di Jawa atau daerah lainnya. Selama 14 tahun tentu terjadi dinamika kompetisi dalam bisnis pertimahan antara PT Timah Tbk dan Timah Swasta di satu sisi, regulasi tata kelola pertimahan di sisi lain serta equilibrium pertambangan, perkebunan dan pertanian yang jomplang. Dalam keruwetan seperti itu, masing-masing pihak berusaha untuk menerobos ke otoritas pusat maupun daerah untuk menyelamatkan bisnisnya masing-masing. Muncullah Kompetisi dan atau kemasan misi-misi lingkungan, kepastian hukum, kelancaran ekspor dan iklim usaha kondusif memunculkan Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Ketentuan Ekspor Timah. Permendag ini diklaim sebagai mulai mati surinya pertimahan rakyat. Demikian juga dengan Permendag revisi Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu Permendag Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 jo. Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Ketentuan Ekspor Timah. Belum lama berlaku Permendag Nomor 44/M-DAG/ PER/7/2014 itu pun direvisi menjadi Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015. Permendag ini akan berlaku pada 1 Agustus 2015 dan diharapkan dapat menjaga lingkungan hidup dan sekaligus menjaga Sumber Daya Alam (SDA) agar tetap berkelanjutan. Semua Permendag tersebut diklaim oleh berbagai pihak “telah menggebiri tambang rakyat”. Pasca permendag ini penambang rakyat menambang bagaikan maling dan kucing-kucingan dengan aparat kepolisian. Kalau Presiden Jokowi menemukan dwelling time di Tanjung Priok merugikan hingga Rp 780 triliun, investigasi KORAN BABEL menyebutkan Permendag ini menyebabkan ada “dana Rp 220 Miliar” per bulan yang tidak mengalir pada ekonomi masyarakat. Sekali lagi PT Timah Tbk yang merupakan BUMN di Babel tidak bisa disalahkan. “Sebagai nahkoda perusahaan, saya harus berupaya dengan segala strategi menyelamatkan perusahaan. Bahwa produk-produk strategi perusahaan mengganggu pihak lain, tentu itu diluar maksud kami,” kata Direktur Utama PT Timah Tbk dalam Forum Pimpinan Media pada suatu ketika. Catatan jurnalistik menyebutkan sejak Juli 2013 hingga sekarang, penambangan timah rakyat sangat lesu dan ekonomi semakin terpuruk oleh kondisi global mengakibatkan masyarakat Babel “sudah jatuh, tertimpa tangga”. Harapan terhadap Jokowi Salah satu Pemimpin Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Erzaldi Rosman mengharapkan Presiden Jokowi berkenan memberi perhatian secara menyeluruh terhadap kompleksitas permasalahan di Kepulauan Bangka Belitung. “Kami berharap Pak Presiden berkenan memberi perhatian komprehensif, tidak sepenggal-sepenggal. Regulasi pertimahan dari Pemerintah Pusat sebaiknya mendorong keseimbangan baru. Format keseimbangan ini adalah kita setuju tidak lagi fokus pada pertimahan, namun bertahap sambil mencari keseimbangan ekonomi yang baru,” harap Erzaldi Rosman. Orang nomor satu di Bangka Tengah itu juga berharap, secara bertahap pasir timah diolah di Bangka dan Belitung menjadi barang jadi. “Proses hilirisasi ini tentunya akan menyerap tenaga kerja dan efek ekonominya akan menguntungkan daerah penghasil timah,” kata Erzaldi. Menuju ke proses ekonomi alternatif timah, Erzaldi berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden mendorong ketersediaan energi. “Energi menjadi kata kunci masa transisi pertambangan timah menuju pariwisata, perkebunan dan pertanian. Sekarang ini ijin hotel dan lain-lain diberikan namun tidak ada yang membangun. Energi listriknya tidak ada. Hotel-hotel dan super market yang ada sekarang ini saja berbiaya tinggi untuk energi listriknya karena masih mengandalkan genset,” urai Erzaldi. Stimulus anggaran dari pusat, kata Erzaldi, juga diperlukan. “Keseimbangan ekonomi yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah daerah tanpa diberi stimulus anggaran dari pemerintah pusat, tentu akan berat. Mengembalikan masyarakat ke pertanian dan perkebunan serta nelayan memerlukan rangsangan yang tidak sedikit,” kata Erzaldi. Dalam rangka program yang digariskan Presiden Jokowi dengan nawa cita dan negeri maritimnya, di Kepulauan Bangka Belitung perlu sebuah pelabuhan yang besar dengan kedalaman yang representative bagi kapal-kapal besar. “Bangka Tengah telah menyiapkan lahannya di Batu Beriga. Pelabuhan ini akan sangat strategis dari segi kondisi laut maupun alur jalur pelayaran yang menghubungkan Pulau Bangka, Jawa, Sumatera dan Negara-negara tetangga,” harap Erzaldi sambil mengatakan sedang untuk sumber energi, Lubuk bisa menjadi sumber energy 2 X 100 MW. Sedang Bupati Bangka Selatan Jamro berharap agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa mendapat perhatian dalam rangka penitikberatan pembangunan di semua bidang. “Harapannya Provinsi Babel yang notabene merupakan provinsi pemekaran dapat segera sejajar dengan provinsi lain dan agar segera dapat mensejahterakat masyarakat Negeri Serumpun Sebalai ini,” harap Jamro. Tergerus 75 Persen Kehadiran Presiden Jokowi di Negeri yang turut memenangkannya menjadi Presiden RI bertepatan ketika Negeri Laskar Pelangi ini sedang krisis. Kehadiran tatkala kita sedang berbahagia dan berkelimpahan itu biasa. Namun kehadiran yang bermakna tatkala masyarakat memerlukan uluran kebijaksanaan itu yang seharusnya menjadi kunjungan yang luar biasa. Presiden Jokowi tentu bangga kita masih optimis merevitalisasi diri ke perkebunan lada, karet dan sawit walau tidak serta merta bisa dipetik hasilnya. Negeri ini juga optimis mencoba mengolah tanah sehingga turut merajut ketahanan pangan, apalagi Negeri Laskar Pelangi ini berupa kepulauan yang terisolasi. Kita berharap Joko Way akan memberikan solusi yang berarti atas anak-anak negeri yang daya ekonominya sudah tergerus hingga 75 persen lebih. Kalau Presiden Jokowi menyaksikan bangunan-bangunan megah, itu adalah hasil timah selama 13 tahun ini. Dan kini yang terjadi adalah ekonomi lesu darah yang memerlukan infus kebijaksanaan dari Presiden Jokowi. Sugeng Rawuh Pak Joko Widodo. Semoga podho joyonya, sama jayanya antara Jokowi dan Negeri Laskar Pelangi. Semoga!. (bbs)
12 Publizr Home