4 G VERNMENT Satpol PP Ingatkan K5 JUM’A 19 JUNI 2015 T Tak Berjualan di Trotoar KORAN BABEL -- Kasi Pamapta Satpol PP Bangka, Fauzi mengingatkan kepada seluruh pedagang yang menjajakan dagangannya pada bulan puasa diatas trotoar jalan , mentaati aturan yang sudah ditentukan,”Saya pantau masih banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan menjelang buka puasa diatas trotoar jalan, sehingga sangat mengganggu pejalan kaki dan juga merusak pemnadangan kota. Saya tidak melarang mereka berjualan, tapi ikuti aturan,” ungkap Fauzi ketika ditemui, Kamis (18/6) diruang kerjanya. Dijelaskannya, para pedagang itu menata dagangan diatas trotoar jalan, seperti berjualan kelapa muda dan yang lainnya. Kemudian diseputar pertokoan lingkungan pasar Sungailiat, banyak toko-toko yang memajang dagangannya sampai ke pinggiran badan jalan. “Saya baru sebatas mengingatkan dan belum melakukan tindakan, namun jika mereka masih tidak mengindahkan peraturan, maka akan kita bawa barang dagangan itu ke kantor Satpol PP,” tegasnya. Ditambahkan Fauzi, pihaknya akan terus memantau, dan dalam waktu singkat bersama dinas terkait akan keliling turun lapangan melakukan penertiban. Untuk itu diharapkan para pedagang memahami serta mengerti dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, ”Untuk itu mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini, kita menjaga ketertiban, ketenangan dan saling hormat menghormati,”pungkasnya. (tom) Batu Beriga Masuk Kawasan Strategis Nasional KORAN BABEL -- Batu Beriga kecamatan Lubuk besar masuk Kawasan kabupaten strategis nasional. Namun, untuk mendukung itu semua harus ada fasilitas penunjang seperti pelabuhan berstandar internasional. Kepala Dishubkominfo Bangka Tengah (Bateng), Wahyu Nurakhman membenarkan bahwa Batu beriga salah satu titik kawasan strategis nasional di Bateng berdasarkan penetapan Pemerintah pusat tahun 2015. Untuk itu, pihaknyapun bersama Bappeda berupaya agar kawasan strategis ini bisa dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan kesejahteraan masyarakat Bateng terutama kecamatan Lubuk Besar. “Langkah awal untuk mengembangkan kawasan strategis itu harus memiliki pelabuhan bertaraf internasional. Kamipun telah melakukan sosialisasi tahap awal kemasyarakat batu Beriga terkait pembangunan pelabuhan tersebut,” kata Wahyu kepada KORAN BABEL, Rabu (17/6). Menurutnya, pemerintah wajib melakukan sosialisasi bertahap, hingga akhirnya masyarakatpun menyetujuinya, “Dalam pembangunannya nanti, pihak kami rencananya akan menggait investor. Dengan demikian, pemerintahpun tidak terlalu dibebankan dalam hal ini karena tidak menyerap APBN pusat ataupun APBD Babel maupun Bateng,” ungkap Wahyu. Keuntungan setelah ada pelabuhan di kawasan strategis tersebut, kedepannya kawasan itu akan berkembang menjadi sentra industri, “Kalau sudah berkembang kawasan industri, maka perekonomian masyarakat secara otomatis akan meningkat. Sebab, dibatu beriga akan menyerap banyak tenaga kerja, begitu juga dengan para nelayan akan terbantukan adanya pelabuhan saat parkir kapal,” katanya. “Banyak keuntungan kalau menggunakan sistem Reklamasi laut, disatu sisi laut yang akan di bangung pelabuhan menjadi dalam kemudian daratan yang menjorok kelaut meluas,” ulasnya. Jika dilihat dari historisnya, di Batu Beriga terdapat Tugu Perlawanan. Artinya, sejak zaman penjajahan dahulu belanda maupun jepang pihak mereka sudah berencana akan membangun pelabuhan laut. Namun, oleh warga Babel dilakukan perlawanan sehingga pelabuhan tersebut hancur, lalu dibangunlah tugu perlawanan tersebut. “Berarti bukan hanya negara indonesia melalui pemerintah pusat saja melihat wilayah batu beriga itu sebagai kawasan strategis. Ternyata, dulupun negara as potensi teluk serta tanjung di batu beriga merekapun ingin bangun pelabuhan bertaraf internasional,” katanya. Sebagai aparatur pemerintah, Wahyu berharap agar masyarakat mendukung program pembangunan pelabuhan ini, “Mudah-mudahan program pembangunan pelabuhan ini berjalan sesuai harapan atas dukungan masyarakat Batu Beriga,” pungkasnya. (ron) Forum Data untuk Pembangunan KORAN BABEL -- Badan Pusat Statistik menggelar Workshop Forum Data bersama instansi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (15/6) di aula Kantor Gubernur bertemakan “Tingkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi Data Statistik Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan”. Kepala BPS Babel, Ir. Herum Fajarwati. MM mengatakan forum data merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan data yang terukur, komprehensif, dan berkualitas bagi stakeholder maupun pemerintah daerah. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang digiunakan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan. “Perencanaan pembangunan tepat sasaran memerlukan data yang akurat dan relevan, perencaan yang berkesinambungan dapat memantau dan mengevaluasi perencanaa selanjutnya agar program mudah diukur dan tidak bersifat normative,” ujarnya. Workshop ini melibatkan seluruh satuan kerja pemerintah SKPD, instansi vertikal, Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kamar dagang industri (Kadin). Sementara, Kepala Bappeda Kepulauan Bangkan Belitung Yan Megawandi memaparkan bahwa sistem perencanaan nasional membutuhkan data yang akurat dan terpecaya, “Pemerintah lebih luas aspek scr okomprehensif dan terpadu sampai wilayah terkecil. Dukungan dan partisipasi aktif skpd prov dan kab kota lbh terutkur dan terpadu untuk masalah pembangunan” tuturnya. Ketersediaan data statistik tingkat daerah dinas dan instansi memiliki kewajiban ketersediaan data dasar. SKPD pun perlu memperhatikan ketesediaan data di sektor masing-masing, “Bahwa penyediaan data menghadapi berbagau masalah data sekotral koordinasi daerah belum berjalan optimal, kesenjangan data yg dibutuhkan dan data yang tersedia. Secara konkrit koordinas dengan perstatistikan” tambahnya. (dhi) Pemda Kurang Bukti Kuasai Aset? KORAN BABEL -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syahrudin menyarankan agar ada upaya optimalisasi pengelolaan lahan aset daerah. Salah satunya, dengan melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. “Sudah menjadi ketetapan dan diputuskan dapat dilaksanakan sebaik mungkin sesuai amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,” jelasnya saat audensi dengan kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Babel, Selasa (16/6). Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kepulauan Bangka Belitung Yusuf menyambut baik keinginan tersebut. Pasalnya, selama ini masih pemerintah di antaranya, adanya saling klaim kepemilikan aset antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, “Penguasaan lahan oleh instansi pemerintah tidak didukung bukti-bukti perolehan lahan yang lengkap serta masih adanya klaim dari masyarakat bahwa lahan tersebut bukan milik pemerintah,” ungkapnya. Kendati demikian, kendala ini tidak menghalangi untuk si lahan milik pemerintah. Namun untuk mendukung langkah percepatan tersebut harus ada alokasi anggaran. Selain itu, lahan yang belum dikuasai secara “Mengenai saling klaim kepemilikan tanah agar diselesaikan secara musyawarah tanpa melalui proses peradilan,” tegasnya. (jar) BUTUH BANTUAN -- Rukmini dan anaknya Susanto (9 tahun), bocah malang yang diduga mengalami gizi buruk menjalani hari-harinya diatas kursi roda kayu buatan sang Ayah. Susanto tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan membutuhkan uluran tangan dermawan. Keluarga kurang mampu ini tinggal di lahan bekas tambang di pedalaman dusun Bedukang, Desa Deniang Kabupaten Bangka. (koranbabel/dian f) Enam Karyawan Dipecat Sepihak KORAN BABEL – Enam orang karyawan PT Bintang Indomas Raya (BIR) mengadu ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Pangkalpinang, Kamis (18/6). Kedatangan karyawan perusahaan yang bergerak dibidang distributor minuman tersebut, meminta agar Dinsosnaker menjembatani mereka dengan perusahaan yang memecat mereka. Mereka yakni Agun Sutrisno selaku Supervisor, dan 5 timnya, Novianti, Kartika Sari, Indah Pratiwi, MeliYuniar, dan Hernita. “Kami seperti dibuang tanpa kesalahan. Kami dimutasi tidak jelas lalu dinonaktifkan begitu saja dan pekerjaan kami digantikan orang lain,” ungkap Agun, usai pertemuan dengan Perusahaan dan Dinsosnaker, kemarin. Menurutnya, permasalahan yang menimpa mereka berawal pada tanggal 15 Mei lalu, dimana mereka tidak masuk kerja sehari. Atas hal itu ternyata perusahaan menonaktifkan mereka, “Cuma tidak masuk sehari, kami langsung dinona“Mungkin perusahaan ingin menyingkirkan kami tanpa mau mengeluarkan pesangon. Mau memecat tapi takut, jadi menggunakan cara seperti ini.” ktifkan, tanpa surat peringatan atau pemberitahuan apapun. Kami dilarang bekerja, dihadang saat masuk kantor, kami malah dianggap seperti tamu,” jelas Agun. Tak hanya itu saja, selang beberapa hari, perusahaan membawa karyawan baru untuk menggantikan posisi mereka tanpa pemberitahuan sama sekali, “Pekerjaan kami langsung digantikan oleh Perusahaan. Mereka juga merekrut karyawan baru untuk menggantikan kami, padahal kami sama sekali belum diberhentikan secara resmi,” bebernya. Enam hari selanjutnya, keenam karyawan ini langsung disodorkan surat mutasi. Mutasi itu dinilai Agun tidak sesuai prosedur, “Kami dimutasi ke Palembang, yang bukan PT BIR, tetapi PT Bintang Sriwijaya. Artinya kami diberhentikan dari satu perusahaan dan dimasukan ke perusahaan lain, bukan dimutasi. Surat mutasi itu juga tidak diberikan hanya ditunjukkan saja. Kalau bersedia tandatangan, kalau tidak suratnya tidak diberikan. Kami seolah dipaksa keluar dari perusahaan dengan cara yang kejam,” paparnya. Atas tindakan itu, mereka meminta Dinsosnaker untuk memberikan jalan terbaik terhadap mereka, “Mungkin perusahaan ingin menyingkirkan kami tanpa mau mengeluarkan pesangon. Mau memecat tapi takut, jadi menggunakan cara seperti ini,” katanya. Ia mengaku pertemuan ini merupakan kedua kalinya. Dinsosnaker sebelumnya sudah melakukan mediasi pertama pada 11 Juni lalu. Ia berharap Dinsosnaker memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar mereka mendapatkan keadilan. Perusahaan dianggap sudah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. “Sudah dua kali pertemuan, tetapi perusahaan berkelit-kelit. Tadi (kemarin-red), perusahaan mencabut mutasi itu, mereka ingin kami bekerja kembali, tapi pekerjaan kami sudah digantikan orang lain. Itukan sama saja mempermainkan karyawan. Sekarang kami menuntut hak kami, pesangon dan sebagainya,” tandasnya. Sementara Kepala Dinsosnaker, Mikron Antariksa mengaku masih akan melakukan mediasi ketiga untuk mencari titik terang dari permasalahan ini. Pihaknya masih harus mengambil keterangan semua pihak yang kemudian mencari solusi terbaik. “Kita hanya menjembatani saja. Yang jelas masih ada pertemuan selanjutnya, baru kita akan menentukan langkah. Kemungkinan akan mengeluarkan anjuran kepada perusahaan terkait pesangon yang harus dibayarkan perusahaan,” tukasnya. (to) Besok Presiden Jokowi Launching Kartu Keluarga Sejahtera di Beltim KORAN BABEL -- Terkait rencana kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan ke Pulau Belitung pada Sabtu (20/6). Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) langsung menggelar rapat yang dipimpin Bupati Beltim Basuri T Purnama, Kamis (18/6). Presiden Jokowi direncanakan akan hadir di Beltim untuk melaunching dan membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten Beltim di Pantai Serdang, Manggar, Beltim. KKS di Beltim yang akan dilaunching Presiden sebanyak 750 KKS. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu adalah kartu yang ditujukan untuk keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. “Kedatangan Presiden Jokowi ke Pulau Belitung merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan untuk Pulau Belitung khususnya Belitung Timur. Dengan launching dan pemberian kartu KKS diharapkan masyarakat penerima bisa “Kedatangan Presiden Jokowi ke Pulau Belitung merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan untuk Pulau Belitung memanfaatkan untuk membantu perekonomian mereka serta dapat meningkatkan pembangunan Beltim,” ungkap Basuri. Selain itu, Basuri menginstruksikan agar pada hari Jumat (19/6) besok diadakan kerja bakti massal mulai dari Pantai Serdang hingga Kecamatan Gantung, “Saya menginstruksikan SKPD dan seluruh camat untuk menghimbau warganya untuk gotong royong pembersihan lingkungan kota, mulai sepanjang Pantai Serdang hingga ke Gantung,” ujar Basuri di Ruang rapat Bupati Beltim. Rencananya usai Launching KKS, rombongan Presiden Jokowi dan rombongan menuju rumah Ahok, meresmikan pasar Gantung dan melihat kawasan wisata Laskar Pelangi dan objek wisata lainnya. (hms)
5 Publizr Home