Connection RABU 15 JULI 2015 Pemilukada disepakatinya seju , “Masalah-masalah teknis yang timbul akan diselesaikan oleh pemerintah tentunya. KPU akan memberi regulasi yang baik sehingga pilkada aman dan demokratis”. mlah aturan oleh KPU. Salah satunya, diizinkannya pengusulan calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai. Hasil kesepakatan tersebut, pertama, semua mendukung pemilu kada dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 9 Desember 2015. Wapres Jusuf Kalla Selasa dini hari menegaskan, “Masalah-masalah teknis yang timbul akan diselesaikan oleh pemerintah tentunya. KPU akan memberi regulasi yang baik sehingga pilkada aman dan demokratis”. Kedua, lanjut JK, menyangkut dua partai yang berselisih yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kedua kubu pengurus harus mengurus calon yang sama kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, dan terkoordinasi sehingga, calon tersebut dianggap sah. “Ketiga, mendukung sepenuhnya bagaimana KPU dapat melaksanakan ini (kesepakatan) sebaik-baiknya secara demokratis dan kuat,” tegas JK. Temuan BPK Keseriusan pemerintah agar pemilu kada dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, memang belum ditentukan secara pasti. Namun, pihaknya belajar dari pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya. Ia mengatakan, “Misalkan berdasarkan pengalaman di Sulsel (Sulawesi Selatan), Pap tian khusus bagi kita.” Dituturkannya, aparat polda yang tidak menggelar pemilu kada akan membantu pengamanan polda terdekat. “Polanya, Mabes back up (dukung) pengamanan polda, polda back up polres,” tegasnya. dipantau Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut merupakan salah satu yang dibahas Kepala BIN Sutiyoso dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pertemuan di Gedung KemenCampuri (KY) mengalami hal serupa. “Kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7/2015). melakukan reformasi dengan mengganti orang-orang yang terlihat ingin melemahkan instansi penegak hukum lainnya. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memerintahkan Kepala Polri Badrodin Haiti untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut. yang jelas itu melukai publik, melukai hukum, diganti. Kenapa sulit amat perintahkan Pak Lanjut tanya. Bahasa Inggrisnya terlalu tinggi,” ujar Harry sambil tertawa bercanda. Ia jelas bangga dengan ke Vidi bukan hanya sukses menimba ilmu. Selama berkuliah di Inggris, ia juga membangun jaringan dengan banyak pihak. Itu berguna bagi bisnis keluarga Vidi yang sedikit banyak berhubungan dengan kuliahnya. “Mengembangkan networking ke seluruh dunia adalah kesempatan yang menarik. Manchester datang dari seluruh dunia,” kata Vidi. Setelah S2, pelantun Nuansa Bening itu jadi bisa membantu dalam berbisnis. Namun itu bukan satu-satunya yang dilakukan Vidi setelah menuntaskan pendidikan S2. Kata Harry, putranya sebenarnya ingin melanjutkan langsung ke program S3. “Tapi tidak dalam waktu dekat,” katanya menjelaskan. Vidi masih perlu berbisnis dan membantu adik-adiknya. Rencananya, kedua adik Vidi akan mengikuti jejak sang kakak kuliah di luar neg pertama Vidi akan mengambil ham, Inggris. Sementara adik Indonesia, berencana melanjutkan pendidikan di Jerman. “Dia baru saja mengeluarkan album Berujung Terang yang saya produseri, saat ini masih kuliah di Fakultas Teknik Jurusan Elektro UI.” kuliah S3, tapi tidak dalam waktu dekat. (bbs/CNN) Haiti mengganti?” Upaya hukum yang dilakukan Bareskrim Polri atas penetapan status tersangka terhadap komisioner KPK dan KY sangat disayangkan. Oleh karena segera turun tangan menghadapi situasi ini. tar-penegak hukum itu main kucing-kucingan. Itu menurut saya tidak sehat bagi republik ini, dan semestinya Presiden tegas gitu lho.” Sedang Ketua Siradj menilai penetapan status tersangka pada dua pejabat Komisi Yudisial (KY) atas pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi terburu-buru. “Komisioner KY perlu dibuktikan, tapi agak terburu-buru polisi, langsung dijadikan tersangka,” katanya saat di Jombang, Jawa Timur. Ia mengatakan, penetapan status tersangka itu justru menimbulkan kesan negatif, di mana polisi berseberangan dengan lembaga hukum lainnya. Menurutnya, sesama instansi lembaga hukum seharusnya tidak berbuat demikian, terburu-buru menetapkan status tersangka. Sebagai lembaga penegak hukum harus menyadari fungsi dan amanat yang diemban dan jangan sampai terjadi kriminalisasi pada lembaga lainnya. Ia berharap, “Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir,” harapnya. (bbs/kcm) terian Dalam Negeri, kemarin. Sutiyoso mengatakan, “Kita dalam pemilu kada serentak.” Dia berharap agar pemilu kada di 269 daerah dapat ber yoso menandaskan. “Jadi kita sudah hitunghitung terburuk ya, 10 persen saja itu 27 kabupaten terjadi kerusuhan serentak dalam waktu yang sama terpencar di seluruh Indonesia, citra kita sudah rusak. Kami bertekad tidak boleh terjadi.” lam pilkada dapat disebabkan hanya berasal dari dualisme kepengurusan di partai politik (parpol). Ia menandaskan, “Macam-macam (penyebab konflik). Lagi daftar saja sudah rusuh, lihat saja nanti waktu hari H. Nanti pada penghitungan suara terjadi kecurangan, pasti akan seperti itu. Tapi sekali lagi, kita sudah bertekad tidak boleh terjadi.” Sementara itu, Mendagri menyatakan, Sutiyoso memang memaparkan agenda prioritas BIN saat pertemuan itu digelar. “Termasuk rencana penambahan perwakilan di lima negara seperti di Korea Selatan, Turki dan Brasil. Kemudian ingin lakukan rekrutmen anggota baru. Hal lain ialah ingin bersama Kemdagri lakukan de kata Tjahjo. Indikasi kerusuhan dalam pilkada, kata Tjahjo, diprediksi tetap terjadi. “Sampai terjadi kerusuhan, citra Indonesia bisa terganggu di dunia internasional. Karenanya Kemdagri terus tingkatkan koordinasi dengan BIN,” tegasnya. (bbs) ternyata tak hanya sebatas di kertas. JK juga menegaskan pemerintah siap membantu KPU menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk temuan BPK terkait penyelenggaraan pilkada. JK mengatakan, “Itu (temuan BPK) akan dibicarakan. Kita akan membantu KPU menyiapkannya apabila ada hal-hal yang kurang.” Sebelumnya dalam pertemuan, Husni mengaku secara khusus meminta kepada pemerintah membantu terkait 10 temuan BPK karena menyangkut peran KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), pemda, pemerintah pusat dan DPR. Husni membantah temuan BPK tersebut adalah upaya menekan KPU untuk menyetujui sejumlah perubahan dalam Peraturan KPU (PKPU). “Dalam pandangan kami, temuan BPK itu sangat bagus dan harus menjadi catatan. DPR segera memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan KPU. Tadi, kan sudah saya sampaikan di depan wapres ada peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu,” kata Husni sebelum meninggalkan Rumah Dinas Wapres, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain itu, Husni juga membantah adanya barter antara bantuan pemerintah dengan perubahan PKPU. Bantahan senada juga dikatakan Mendagri, Tjahjo Kumolo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan bahwa perubahan PKPU tidak ada kaitannya dengan tekanan ataupun upaya barter. Tjahjo menegaskan, “Tidak ada (tekanan dari parpol). Itu saja, (parpol) mengingatkan supaya KPU bisa melaksanakan dengan baik, tidak terganggu dengan berbagai Ia berkilah perubahan PKPU dilakukan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penganuliran aturan larangan keluarga petahana maju dalam pemilihan. Sebelumnya, hasil audit BPK terhadap keuangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014, menunjukkan ada indikasi kerugian negara lebih dari Rp 334 miliar. Dalam laporan BPK itu, penyimpangan tersebut dibagi dalam tujuh kategori; 1. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517,69 2. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00 3. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89 4. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11 5. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40 6. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734 7. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62. (bbs/tv) Paket Sembako Kodim Ludes Diserbu Warga KORAN BABEL -- Kodim 0413/Bangka, menggelar Bazar Murah, Selasa (14/7). Setidaknya ada ribuan paket sembako yang dibagikan kepada warga sekitar. Menurut Dandim 0413/ Bangka Letkol (Inf) Utten Simbolon Bazar Murah digelar dalam rangka menyambut Idul Fitri 1436 H. “Kalau harga barang yang dijual sama dengan di luar namanya bukan pasar murah,” kata Letkol (Inf) Utten di halaman Makodim 0413/Bangka. Dandim menambahkan kegiatan ini merupakan perintah langsung oleh Komandan Korem 045 Garuda Jaya yang rutin setiap tahun dilaksanakan. “Tujuannya untuk membantu meringankan beban prajurit dan PNS jajaran Kodim serta masyarakat yang berada di sekitarnya, agar bisa lebih efektif dan hemat berbelanja dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H,” ungkap Letkol (Inf) Utten. Selain itu kata Letkol (Inf) Utten, hal tersebut sebagai bentuk antisipasi tingginya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran seperti saat ini. Untuk itu jajaran Korem 045 Gaya dan Kodim 0413 Bangka bekerjasama dengan program CSR BUMN PT Timah Tbk menggelar Bazar atau Pasar Murah ini. “Kegiatan pasar murah ini terbuka juga untuk masyarakat, tapi memang sengaja dilaksanakan di dalam Makodim. Sebab kalau digelar di luar, takutnya nanti dibilang bisnis,” pun jumlah paket sembako yang dijual berjumlah 1.000 paket dengan harga Rp 50.000 per paketnya. “Dalam paket tersebut berisi lima kilogram beras, minyak goreng dan gula. Kalau dipatok harga normal di pasaran paket ini dijual dengan harga Rp 80 ribu, tapi untuk di pasar murah ini masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 50 ribu,” tutur Letkol (Inf) Utten. Yang cukup menyita perhatian yakni seribu paket sembako yang diwadahi kantong plastik warna merah tersebut dalam kurun waktu kurang dari dua jam ludes terjual. Masyarakat dekat Makodim yang berlokasi di Jalan Sungai Selan kota Pangkalpinang ini berbondong-bondong membeli paket sembako dengan harga terjangkau tersebut.(to) BI Berikan Kemudahan Penukaran Uang Tanpa Batas KORAN BABEL -- Sebagai tahun pertama kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) hadir di Bangka Belitung, dampak positif yang dirasakan perbankan yakni kemudahan melayani uang pecahan baru kepada masyarakat dan nasabah tanpa membatasi jumlah penukaran. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bangka Belitung bekerjasama dengan 23 perbankan di Bangka periode 22 Juni-14 Juli 2015 untuk melayani penukaran uang pecahan dan uang baru tanpa dipungut biaya. Total uang pecahan yang disiapkan BI untuk disalurkan kepada 23 bank bermitra senilai Rp500 miliar. datangi dua perbankan yakni Mandiri dan BNI. Diungkapkan oleh Branch Operational Manager Pangkalpinang, Budi Setia, bahwa hingga 13 Juli 2014 setidaknya perkiraan uang pecahan baru yang telah diedarkan sekitar Rp2-3 Miliar, khusus bagi masyarakat umum di luar nasabah Bank Mandiri disalurkan senilai Rp1,5 Miliar. “Di kita sendiri sebenarnya jumlah penukarannya menurun dibanding tahun lalu karena Bank Indonesia bekerjasama dengan bank lain untuk melayani penukaran uang jadi konsentrasi gak hanya ke Bank Mandiri saja. Kalau dulu, Bank Mandiri jadi kas titipan Bank Indonesia di Pulau Bangka sehingga konsentrasi ke Bank Mandiri,” ungkap Budi. Menurutnya penukaran uang pecahan baru berkaitan dengan tradisi masyarakat umum untuk memberikan lem bagus sebagai dana Tunjangan Hari Raya (THR) dan salam tempel pada hari raya Idul Fitri. “Sesuai ketentuan BI sela 75 persen masih utuh, selama nomor seri di kanan di atas cocok maka masih bisa kita tukarkan dengan uang pengganti donesia di sini (Bangka) baik karena saat penarikan uang di bagus,” jelasnya. Ia pun menambahkan bahwa sejak Senin, 13 Juli 2015 tampak adanya peningkatan transaksi jelang lebaran berkisar Rp5-6 Miliar. Dalam persia Bank Mandiri menyiapkan dana hampir senilai Rp90 miliar untuk disalurkan cabang Bank Mandiri wilayah Bangka. Sementara, E.F Veniantoro selaku Wakil Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Pangkalpinang mengatakan bahwa rata-rata penukaran uang baru di BNI senilai Rp200 juta per hari. BNI sendiri telah menyiapkan uang pecahan baru senilai Rp2,5 miliar, “Kita leluasa ada Bank Indonesia, berapa pun kita layani. Persediaan (uang baru) masih banyak,” tukas Veniantoro. Ia menambahkan bahwa dalam persiapannya menghadapi jelang Lebaran, BNI menerapkan buka terbatas dengan jam operasional hari Kamis hingga pukul 15.00 WIB dan Lebaran Hari Kedua buka hingga pukul 13.00 WIB, “Senin dan Selasa sampai jam tiga sore, buka terbatas yang melayani transaksi tarif dalam jumlah tertentu. Jadi nasabah gak usah khawatir, karena masih bisa datang ke Bank,” ungkapnya seraya mengatakan, di momen Lebaran penyetoran dana dari debitur bisa empat kali lipat dari hari weekend (akhir pekan) biasa. (dhi) SPSI Buka Pos Pengaduan KORAN BABEL -- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka di Sungailiat membuka pos pengaduan terkait pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2015. Pos pengaduan yang dibuka ini, terhitung mulai 12 - 15 Juli 2015. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua KSPSI Bangka. M Jaka Zia Utama, Selasa (14/7) kemarin. Menurutnya, pihaknya akan melakukan perpanjangan terhadap pengaduan THR ini jika Rehab Sabtu (11/7) pukul 15.30 sore, selebritis yang kerap berpose untuk majalah dewasa, Vitalia Sesha, ditangkap Tim Reserse Narkoba Polsek Pademangan di kamar hotel Mercu Saat diciduk, Vitalia tak sendiri. Perempuan berusia 29 tahun itu diamankan dengan ketujuh rekannya saat pesta narkoba. Dalam keadaan sadar, polisi mengamankan barang bukti berupa satu butir ekstasi, satu bungkus plastik kering ganja seberat 2,91 gram, 50 plastik bening Ketamine seberat 3,59 gram. Dilansir berbagai sumber, ini lho penjelasan aneka jenis Psikotropika yang dipakai oleh Vitalia and the gank. Ekstasi adalah obat psikoaktif yang memiliki zat stimulan dan terdiri dari Methylenediozy sebagai obat psikoterapi untuk narkoba. malah dijual ilegal dengan nama Ekstasi. Saat ini yang namanya pil Ekstasi mengandung campuran zat berbahaya seperti kokain, heroin, amfetamin sampai racun tikus. Diedarkan dengan pil beraneka warna, faktanya Ekstasi kini hanya mengandung sedikit adiktif yang mematikan. Berikutnya adalah ganja. Sejatinya ganja adalah tumbuhan penghasil serat tapi mengandung zat narkotika tetrahidrokanabinol dalam bijinya yang bisa membuat pemakainya merasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Sejauh ini ganja tidak pernah terbukti sebagai penyebab kematian atau kecanduan. Sehingga kontro hkan atau tidak masih diperdebatkan. Lalu ada juga pil Hap Psikotropika golongan IV yang punya efek ketergantungan ringan. Pil berwarna merah muda ini dibuat di Jepang dan dikenal dengan nama Erimin ungan Nimetazepam, sejenis depresan yang bisa membuat pengguna hilang kesadaran, gangguan penglihatan sampai pikiran hingga sulit bicara dan bergerak. Jika Ganja masuk dalam Psikotropika golongan II (bisa dipakai untuk terapi tapi bisa picu ketergantungan) dan Ekstasi adalah golongan I (tidak untuk pengobatan dan ketergantungan sangat kuat), maka Ketamine masuk di golongan III (efek ketergantungan sedang). Bahkan dalam dunia medis, Ketamine dipakai untuk pengobatan bagi penderita depresi. Hanya saja pengguna narkoba memakai obat bius ini untuk menimbulkan halusinasi dan seolah melayang di ruang hampa. Biasanya Ketamine dicampur dengan miras oleh pengguna narkoba. Meskipun begitu, baik Ekstasi, ganja, Ketamine dan di Indonesia. Dengan efek keseluruhan buruk jika dikonsumsi terus-menerus, lebih baik ucapkan selamat tinggal kepada narkoba ya! (kpanlgi.com) memang dibutuhkan, “Jadi kepada para pekerja yang mengalami masalah itu, silahkan datang ke sekretariat kami di jalan Sudirman Sungailiat tepatnya samping Disperindagkop Bangka,” jelasnya. Untuk ketentuan THR sendiri menurut Jaka itu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan tempat pekerja itu bekerja. Pasalnya, untuk ketentuan thr ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1994, “Intinya, pekerja yang telah memiliki masa kerja diatas 1 tahun, wajib mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji dan tunjangan tetap,” jelasnya. Namun untuk pekerja yang masa kerjanya 3 bulan hingga 1 tahun, juga harus diberikan secara proposional, “Jadi ini merupakan bentuk partisipasi kita terhadap pembangunan daerah dengan perhatian kesejahteraan terhadap pekerja atau buruh,” tambahnya. Selama posko ini dibuka, kata Jaka pihaknya telah menerima 5 pengaduan yang masuk. Hanya saja, untuk laporan yang masuk ini sifatnya bukan bentuk THR, akan tetapi pembayaran upah pekerja yang dibayar di bawah minimum. Jaka juga mengatakan Posko KSPI telah menerima pengaduan dari para honorer Pemkab Bangka melalui pesan telepon seluler (sms) tentang indikasi pelanggaran yang dilakukan Pemkab Bangka. (ian)
12 Publizr Home