SELASA 14 JULI 2015 Edisi No 378 12 HALAMAN Harga Rp 2.000 10 Temuan BPK: KPU tak Siap! B Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Diragukan Nasdem: Dua Skenario Partai yang Bermasalah Konsultasikan ke Presiden Jokowi adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai kekurangan dan memberikan sepuluh catatan atas ketidaksiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015. BPK memaparkan 10 catatan itu di hadapan pimpinan DPR, Senin (13/7/2015). Ketua BPK Harry Azhar Aziz menandaskan, “Pemeriksaan ini kami lakukan dari 8 Juni hingga 13 Juli kemarin.” Hadir dalam pemaparan itu, Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon ta BPK Achsanul Qosasi dan Agung Firman Sampurna, serta Sekjen BPK Hendar Ristriawan. BPK , kata Harry, telah menerima permintaan dari pimpinan DPR melalui surat Ketua DPR Nomor PW/0706/ DPR/RI/V/2015 tertanggal 21 Mei untuk melakukan pemeriksaan atas tahapan pilkada serentak. Lingkup pemeriksaan itu mencakup kesiapan penyediaan anggaran, sumber daya manusia, dan kesiapan lain pada KPU. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Badan Pengawas Pemilu, KPU kabupaten/kota, 269 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, serta Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan, “Atas dasar permintaan itu, kami kemudian melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).” Anggota BPK Agung Firman menyampaikan, kesepuluh temuan BPK tersebut Konsultasikan ke Presiden ATAS 10 TEMUAN dari laporan BPK, Ketua DPR Setya Novanto mengaku akan mengusulkan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Menurut dia, temuan BPK ini sangat serius untuk ditindaklanjuti. “Setelah kita mendengarkan, tentu saya mengusulkan kepada pemerintah rapat konsultasi dengan Presiden dan pimpinan DPR, dan tentu dengan unsur penyelenggara pemilu. Saya akan buat surat, karena ini sangat serius sekali sehingga harus ditindaklanjuti,” kata Novanto, usai pemaparan hasil audit BPK di Gedung DPR, Senayan,Jakarta, Senin (13/7). Hal.2 Polres Bangka Terbaik Hal.4 Penumpang Melonjak Hal.5 ISIS Menebar Racun Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman mengungkapkan, kekecewaannya atas hasil audit BPK. Menurutnya, lewat temuan BPK ini menjadi sebuah bukti bahwa Pemilu kada serentak memang belum siap. “Secara gamblang dan terang telah dijelaskan kepada kita khususnya 10 temuan yang diaudit itu. Dari 10 ini kami terus terang tidak ada yang puas memang “Bisa Meledak dan Bunuh-bunuhan” KORAN BABEL - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha meminta agar KPU berani tegas menentukan bahwa syarat pendaftaran partai politik dalam pilkada serentak harus berdasarkan kepengurusan tunggal. Oleh karena itu, KPU harus bersikap kubu mana yang sah menandatangani formulir pendaftaran. Putu di Jakarta kemarin mengatakan, “Hari ini belum ada yang diakui akan menjadi masalah, akan menjadi ancaman pilkada serentak. Saya yakin (dualisme kepengurusan) akan meledak di pilkada nanti. Di daerah bisa saling bunuh.” Ia mengatakan, memang tugas lembaga penyelenggara pemilu harus Awasi PNS yang Berpolitik Praktis! KORAN BABEL — Yuddy Chrisnandi,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan– RB) mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam politik praktis dengan mendukung calon kepala daerah tertentu. Hal tersebut, kata Yuddy, “Tolong kami diberi tahu agar kami bisa membina dan kami bisa mengingatkan, serta memastikan bahwa aparatur sipil negara betul-betul netral.” tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang melarang PNS mengikuti kampanye, terlibat mendukung salah satu calon, menjadi tim sukses calon, dan memenangkan atau menggagalkan atau menghalangi calon tertentu. Yuddy di Kupang, Minggu (12/7-2015) meminta, “Tolong kami diberi tahu agar kami bisa membina dan kami bisa mengingatkan, serta memastikan bahwa aparatur sipil negara betul-betul netral. Siapa pun yang menang, mereka tentu harus bekerja dengan baik, loyal terhadap pemerintah, dan melaksanakan tugas pelayanan publiknya dengan baik.” PNS tidak boleh terpengaruh dengan calon mana pun. Yuddy mengatakan, tugas PNS adalah kepamongprajaan, yakni mengabdi dan melayani masayarakat melalui tugas-tugasnya di pemerintahan. Yuddy memaparkan PNS sebagai aparatur pemerintah di dalam menghadapi proses pemilihan kepala daerah harus netral dan profesional. PNS tidak boleh berpihak kepada calon mana pun, tidak boleh memanfaatkan fasilitas kedinasan untuk kegiatan kampanye, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun untuk memenangkan calon mana pun. Namun, dia mengakui, yang sulit adalah pengawasan. Ia menambahkan, “Kalau aturannya sudah jelas, yakni ada UU Aparatur Sipil Negara, UU Otonomi Daerah, surat edaran MenPAN-RB tahun 2004 dan 2009, Peraturan Menpan- RB, lalu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin dan kode etik PNS itu sudah ada sanksinya. Namun, karena pilkada serentak lebih dari 250 daerah sehingga Lailatul Qadr yang Dirindukan SETIAP RAMADHAN tiba, senantiasa diperbincangkan tentang Lailatul Qadr. Malam kemuliaan yang selalu dirindukan dan diburu oleh setiap Muslim yang berpuasa di setiap tarikan napasnya. Namun, ketika mencari makna dan sosok yang pasti tentang malam al-Qadr itu, termasuk kapan ia hadir, semuanya menjadi ranah misteri: Wallahu ‘alam. Insan beriman hanya berusaha memahaminya di atas keyakinan yang utuh bahwa malam yang disebutkan itu hadir adanya. Allah pun melemparkan pertanyaan retoris sebagai wujud ketakverbalan mengenai kehadiran malam kemuliaan tersebut. Wama adraka ma lailat al-qadr? Tahukah kamu apa Lailatur Qadr itu? Dalam Alquran, surah Al-Qadr: 1-5, Allah hanya memberi isyarat makna, “Lailat al-Qadr bulan. Di dalamnya turun malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit fajar. Para mufasir banyak yang mengaitkan malam Al-Qadr sebagai “malam diturunkannya Alquran” itu dengan “malam penuh berkah” sebagaimana terkandung dalam surah Ad-Dukhan ayat 3-4. “Sesungguhnya, Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu ditetapkan segala urusan bijaksana.” Sayyid Qutb dengan indah menggoreskan tafsirnya mengenai malam al-Qadr itu. bersikap tegas. Menurutnya bagian dari tugas KPU mengambil risiko atas wewenang yang diberikan negara padanya. Putu memprediksi, “Saya yakin pilkada bukan hanya retak-retak, saya khawatir gelasnya bisa pecah. Sedangkan kita yang di sekitarnya akan luka-luka. Norma hukum salah yang digunakan KPU di ayat 2 dan 3. Mana yang di antara Partai Golkar yang sah hari ini, harus ada sikap dari KPU.” Seharusnya, kata Putu, KPU berani tentukan bahwa Golkar kubu Agung Laksono yang berhak menandatangani formulir pendaftaran calon kepala daerah. Ia menegaskan, “Konteks legal formal agung Laksono yang haPuasa Penuh Anak Nikita Dapat Hadiah PUASA RAMADHAN adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim yang sudah cukup dewasa, sedangkan mereka yang masih di bawah umur dibolehkan untuk tak melakukannya. Namun Nikita Mirzani tetap mengajarkan putri cantiknya, Laura Meizani Nasseru Asry yang berusia 8 tahun untuk ikut puasa secara penuh. Niki tampaknya ingin mengajarkan anaknya untuk membiasakan diri mengenal agama lebih dalam sejak usia COMIC 8 itu juga menjanjikan sebuah hadiah jika putri yang ia panggil Loli itu sukses Nikita Mirzani
1 Publizr