4 G VERNMENT RABU 10 JUNI 2015 PKWT Minta Dukungan Dewan Provinsi Seluruh Anggota DPRD Dinas Luar PKWT Disarankan Buat Surat ke Pimpinan Dewan KORAN BABEL -- Perjuangan tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Timah yang menuntut diangkat sebagai karyawan tetap terus berlanjut. Selasa (9/6) kemarin, puluhan tenaga kerja yang diputus kontrak oleh perusahaan BUMN itu mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Sayangnya tak satupun dari 45 anggota dewan berada di kantor. Hingga aspirasi pekerja hanya dijembatani pihak Sekretariat DPRD Babel, “Pimpinan dan anggota sedang kunjungan kerja ke luar daerah. Tapi kami berusaha untuk tidak mengecewakan para PKWT PT Timah yang sedang dirundung kesusahan. Kami fasilitasi dengan audiensi agar aspirasi ini bisa diteruskan ke pimpinan DPRD,” ujar Sekretaris DPRD Kepulauan Babel, Suharto. Audiensi berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel yang dipimpin Suharto dan didampingi Kasubbag Humas dan Protokol hadir juga pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kepulauan Babel. Berbagai curahan hati (curhat) PKWT disampaikan Okto Worang selaku perwakilan pekerja di audiensi. Okto mengatakan, kedatangan pihaknya untuk meminta dukungan anggota DPRD Babel selaku wakil rakyat. “Kami memaklumi ketidakhadiran anggota dewan dikarenakan kesibukannya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sekretariat DPRD yang memfasilitasi audiensi ini,” ujarnya sesuai audiensi. Pihaknya, kata Okto, menginginkan anggota dewan melalui komisi dapat mengundang petinggi PT Timah untuk dipertemukan dengan tenaga PKWT, “Dalam audiensi kami minta hal tersebut. Dan pihak sekretariat menyarankan kami untuk membuat surat permohonan untuk disampaikan ke pimpinan dewan,” ungkapnya seraya menuntut diangkatnya para tenaga PKWT menjadi karyawan sesuai tertera di surat perjanjian kerja (SPK). Diberitakan sebelumnya, ratusan karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bekerja di PT Timah Tbk, menggelar aksi damai di depan pintu masuk PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Senin (8/6) pagi. “Pimpinan dan anggota sedang kunjungan kerja ke luar daerah. Tapi kami berusaha untuk tidak mengecewakan para PKWT PT Timah yang sedang dirundung kesusahan. Kami fasilitasi dengan audiensi agar aspirasi ini bisa diteruskan ke pimpinan DPRD.” Saat tiba di depan PT Timah, mereka langsung membentangkan spanduk serta melakukan orasi. Setelah beberapa saat perwakilan karyawan PKWT diizinkan untuk bertemu dengan Perwakilan PT Timah Tbk dan menggelar pertemuan tertutup. Namun pertemuan dengan perwakilan PT Timah Tbk ternyata tidak membuahkan hasil. Bahkan perwakilan PT Timah Tbk tidak memberikan keputusan yang memuaskan sehingga karyawan PKWT mengancam akan menginap di depan Kantor PT Timah Tbk selama lima hari. PKWT, Perwakilan Karyawan Irfan membenarkan pertemuan dengan pihak PT Timah tidak membuahkan hasil. Mereka tidak bisa memutuskannya, sebab urusan pengangkatan karyawan adalah Direktur Utama PT Timah Sukrisno, “Hasilnya belum bisa diputuskan. Sebab semua ada di tangan Direktur Utama PT Timah Sukrisno,” ungkap Irfan, Senin kemarin. Lebih lanjut Irfan mengungkapkan dalam mediasi PT Timah yang diwakili Direktur SDM mengaku tetap akan mem-PHK 500 lebih PWKT mengingat kondisi perusahaan yang mengkhawatirkan saat ini sebagai akibat penjualan yang menurun, “Intinya mereka tetap mem-PHK kita, bukan untuk mengangkat kita sebagai karyawan,” tutur Irfan. Irfan bersama ratusan karyawan PWKT lainya akan tetap berada di depan kantor PT Timah Tbk sampai tuntutan mereka bertemu Direktur Utama PT Timah Sukrino terpenuhi. Intinya karyawan PWKT tersebut meminta diangkat menjadi karyawan tetap. “Kita akan dirikan tenda hingga Direktur Utama bertemu. Kami ingin dia menyetujui mengangkat PKWT sebagai karyawan bukan mem-PHK,” tegas Irfan. Sementara Sekretaris PT Timah Agung Nugroho yang diwakili Reni Hutagalung menyebutkan hasil pertemuan dengan PKWT ada dua poin yang disampaikan, “Dua hal yang disampaikan perwakilan karyawan PWKT yakni mengkaji kembali pemberhentian PKWT dan ingin bertemu dengan Direktur Utama PT Timah Sukrisno untuk diangkat menjadi karyawan,” kata Reni. Menurut Reni, karyawan PKWT tersebut tetap bertahan dan menginap selama lima hari di depan kantor hingga tuntutan mereka dipenuhi, “Mereka akan menginap selama lima hari sampai tuntutan terpenuhi,” ujar Reni. (jar) Komisi III Sidak KIP Greenland “Kita mempertanyakan soal perizinannya. Kita lihat kapal isap itu cukup besar, bukan ukuran mini. Jika KIP itu beroperasi maka akan merusak ekosistem di lokasi itu.” KORAN BABEL -- Komisi III DPRD Kota Pangkalpinang mendatangi Kapal Isap Produksi (KIP) yang bersandar kawasan belakang Perumahan Greenland Pangkalpinang, Selasa (8/6). Kedatangan tim yang dipimpin Ketua Komisi III, Achmad Subari untuk memastikan keberadaan KIP yang diduga akan beroperasi di kawasan terlarang, lantaran memanfaatkan kawasan ruang terbuka hijau Kota Pangkalpinang dan akan menghantam daerah aliran sungai (DAS) Jerambah Gantung Kerabut-Selindung. Namun sayangnya, ketika Komisi III datang, tak ada satupun yang dapat ditemui di lokasi, dengan keadaan KIP yang tidak beroperasi, “Kita mempertanyakan soal perizinannya. Kita lihat kapal isap itu cukup besar, bukan ukuran mini. Jika KIP itu beroperasi maka akan merusak ekosistem di lokasi itu,” paparnya. Komisi III akan mengambil tindakan tegas dengan keberadaan KIP tersebut, sebab kawasan itu merupakan kawasan hijau dan dan hutan konservasi. Kata pria yang akrab disapa Acu ini, Pihaknya berjanji akan memanggil pemilik KIP untuk dimintai penjelasan, “Kita akan panggil pemiliknya untuk menjelaskan. Untuk Pemkot, kita juga akan panggil Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tatakota, dan gasnya. Bappeda,” teLanjut Acu, kemungkinan keberadaan KIP itu bukan sekedar untuk penimbunan, namun akan menjadi perusak kawasan. Menurutnya, terlepas penambangan atau penimbunan, tetap saja akan merusak kawasan tersebut. Bahkan katanya, pihak Greenland jangan terkesan tidak perduli, meski bukan pemilik dari KIP, namun keberadaan KIP dalam kawasan Greenland. “Kita ingin tahu alasannya seperti apa. Kita undang semua pihak yang kompeten. Periode lalu sudah kita ingatkan kepada Greenland bahwa nol sampai 200 meter dari sungai adalah lahan konservasi. Jangan sampai KIP melanggar aturan,” cetusnya. Ia memaparkan, jika alasan KIP untuk penimbunan, maka penimbunan bisa dilakukan tanpa menggunakan KIP dengan mengambil timbunan dari luar, “Kalau beropasi akan merusak ekosistem yang ada, bakau, habitat kepiting dan sebagainya. Jangan dirusaklah dengan alasan apapun. Yang jelas dalam bulan ini akan kita selesaikan,” tukasnya. (to) Tarmizi Akui 50 Persen Alam Rusak KORAN BABEL -- Bupati Bangka Ir H Tarmizi Saat MM menyatakan kerusakan alam di Kabupaten Bangka sudah cukup parah, “Saat ini kita akui sekitar 50 persen alam di daerah ini sudah rusak, baik itu di bukit, sungai, hutan serta di sekitar fasilitas umum karena penambangan dan penebangan pohon secara liar. Dan di hari lingkungan hidup sedunia, yang sedang kita rayakan sekarang, Alhamdulilah, beberapa sekolah kita sudah memperoleh Adiwiyata sekolah hijau, Ir Dian Rosana Anggraini meraih piala Kalpataru. Kita juga memberikan penghargaan kepada para pahlawan pencinta lingkungan. Hal ini agar memotivasi masyarakat peduli keberadaan lingkungan,” ujar Bupati Bangka Ir H Tarmizi Saat MM kepada wartawan, Selasa (9/6). Bupati mengatakan, “Di lembaga pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi sejak dini kita tanaman mereka peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya berterima kasih, komunitas pencinta lingkungan di daerah ini, mereka sudah ikut serta membantu Pemda, melakukan penghijauan,” ucap Bupati. Bupati mengatakan, dirinya sudah mengintruksi kepada Kepala Dinas Kehutanan, untuk menjadikan hutan di kawasan Desa Dalil menjadi kebon raya, di kecamatan Mendo Barat, antara Petaling dan Kemuja menjadi Kelekak (hutan tanaman buah-red), seluas 2 hektar. “Peran serta seluruh elemen masyarakat bersama pemda untuk peduli lingkungan, sehingga daerah kita menjadi hijau kembali, untuk generasi yang akan datang,” kata Tarmizi. (ian) KPU Basel Sosialisasikan Tahapan Pemilukada “Harapan kita agar lebih paham tidak ada salah persepsi nantinya sehingga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat yang membuat keraguan dalam pelaksanaan Pemilukada di wilayah kita.” nantinya pedoman-pedoman mengenai teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat,” ungkap Komisioner KPU Basel, Amri kepada wartawan, Selasa (9/6) kemarin. Tujuan sosialisasi dijelasKORAN BABEL -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan menggelar sosialisasi tahapan dan teknis pelaksanaan Pemilukada Basel 2015, bertempat di Hotel Grand Marina Toboali kabupaten Basel, Selasa (9/6) kemarin. Sasaran sosialisasi adalah Partai Politik, Panwaslu, LSM/Ormas, dan Pemerintahan. Sejumlah Partai Politik (Parpol), LSM dan Ormas, pihak pemerintahan yang terkait Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Basel, Panwaslu, Kepolisian, TNIAD hadir dalam sosialisasi tahapan dan teknis pemilukada Basel. Bupati Basel Jamro H Jalil dan Kapolres Basel AKBP U. Zainuddin turut menghadiri dan membuka kegiatan mengenai pedoman teknis tata cara KPU kabupaten dan pembentukan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada yang diberikan oleh “Sekaligus pemuktahiran daftar pemilih untuk Pemilukada nantinya. Bagaimana kan Amri, agar pihak-pihak yang berkaitan dengan Pemilukada memahami pelaksanaan pemilukada, agar dalam pelaksanaan tidak terjadi pelanggaran. “Mensosialisasikan keputusan KPU, program dan jadwal penyelenggaraannya, tata kerja kita bagaimana, terutama PPK, PPS dan KPPS di wilayah-wilayah kabupaten Basel khususnya di desa-desa dan kecamatan,” terangnya. Pihaknya juga mengaku, kegiatan ini sekaligus untuk menjalin komunikasi agar apa saja yang masih belum diketahui oleh masyarakat, khususnya partai politik yang akan menjadi peserta dalam Pemilukada, sehingga dapat terjalin dengan pihak penyelenggara pesta demokrasi serentak tersebut. “Harapan kita agar lebih paham tidak ada salah persepsi nantinya sehingga menimbulkan gesekangesekan di masyarakat yang membuat keraguan dalam pelaksanaan Pemilukada di wilayah kita,” harap Amri. Selain itu, KPU Basel dalam waktu dekat akan siap melakukan bimbingan teknis serta sosialisasi PKPU kepada PPK dan PPS yang ada di kabupaten Basel jelang persiapan Pemilukada serentak pada bulan Desember 2015 mendatang. ”Yang pasti harus kita laksanakan. Untuk peserta kegiatan Bimtek akan ada 40 orang PPK di delapan kecamatan yang ada dan 159 PPS di 53 desa yang ada. Sementara untuk sosialisasi tahapan dan PKPU akan kita undang dari Partai Politik dan pihak pemerintahan,” pungkasnya. (ton)
5 Publizr Home