P LHUKAM SELASA 9 JUNI 2015 9 JAKARTA (IM) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, rapat kerja dengan Komisi I DPR RI tidak membahas soal pergantian Panglima TNI. “Agendanya masih bicara PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT. DWI NAYIKA SOLUSINDO Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. DWI NAYIKA SOLUSINDO tanggal 06 Mei 2015, seluruh pemegang saham PT. DWI NAYIKA SOLUSINDO (“Perseroan”) telah mengambil keputusan untuk membubarkan Perseroan mulai tanggal 06 Mei 2015 dan mengangkat RODE AYU WAHYUNING PUTRI sebagai Likuidator. Para Kreditor dapat menyampaikan surat tagihan dengan melampirkan bukti dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada alamat di bawah ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RODE AYU WAHYUNING PUTRI (Likuidator) Karang Tengah Permai TW-3/42 RT. 002, RW. 013, Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten anggaran, yang diterima hingga saat ini, kemudian perkem banga n program kita seperti apa berapa persen. Ketiga mem bahas isu strategis ya. Oh enggak masuk (soal pergantian Panglima TNI). Itu ranahnya Presiden,” kata Moeldoko sebelum rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6). Dalam rapat kerja, Moeldoko mengatakan akan menyampaikan beberapa isu strategis yang terkait dengan situasi globa l, regional, nasional sekarang. “Termasuk di internal sendiri dengan bagaimana perkembanga n TNI sendiri,” ujarnya. Soal pergantian Panglima TNI yang dilakukan secara bergiliran dari TNI, Moeldoko tidak membantah hal tersebut. “Itu saya kira sudah dijawab oleh Pak Andi Widjojanto (Menteri Sekretaris Kabinet). Sesuai dengan politik keamanan negara, politik pertahanan. Itu domain penuh dan hak prerogatif presiden. Kalaupun nanti keterlibatan TNI dalam konteks itu, dalam bentuk saran masukan ke Presiden,” kata Moeldoko. Rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dilakukan secara tertutup. “Dilakukan tertutup saja,” kata Moeldoko ketika ditanyakan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Mendapat jawaban tersebut, Mahfuzd meminta media untuk meninggalkan ruang rapat.”Karena yang akan kita bicarakan hal-hal yang punya tingkat sensitif tinggi terkait program TNI dan anggaran, mohon izin, rapat ini kami lakukan tertutup,” demikian Mahfudz Siddiq.han
10 Publizr Home