Connection SELASA 9 JUNI 2015 Direksi Sukrisno untuk diangkat menjadi karyawan,” kata Reni. Menurut Reni, karyawan PKWT tersebut tetap bertahan dan menginap selama lima hari di depan kantor hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Mereka akan menginap selama lima hari sampai tuntutan terpenuhi,” kata Reni. Masalah Internal Sementara itu Kadisnaker mengatakan, pihaknya tak bisa terlalu jauh masuk ke perusahaan. Apalagi setelah PT Timah melalui juru bicaranya menyebutkan akan menyelesaikan secara internal. “Saya belum bisa ngasih komentar apa-apa. Kita tunggu hasil kesepakatannya. Beberapa waktu lalu, Sekretaris 21 Tahun melalui media, yang mengatakan PT Timah akan mengalami kerugian tidak lah beralasan. “Bangkrut darimana? Stock banyak, mulai dari biji sampai balok. Tidak lah beralasan jika PT Timah merugi. Kalau rugi kenapa selama ini selalu melakukan perekrutan terhadap karyawan PKWT,” keluhnya berharap kepada PT Timah untuk bijak dalam mengambil keputusan. Suharto menegaskan akan mengambil jalur hukum jika memang PT Timah ngotot untuk memberhentikan Kekeliruan nya kasus hukum yang membuat teman-teman PLN dan pelaksana itu menjadi super hati-hati. Ada yang mengalami trauma, tidak salah apaapa tiba-tiba masuk penjara. Tentu saja kita berprasang Iskan sampai hukum memutuskan lain.” ka, kata Sudirman, dirinya tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah dengan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan dengan tegas dia mengharapkan para penegak hukum bisa membedakan mana orang yang melakukan kejahatan dan mana yang melakukan kekeliruan. Sudirman Said menegaskan, “Kita hormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Tapi saya ingin menyampaikan harapan, mudah-mudahan penegakan hukum kedepan bisa membedakan antara kejahatan dan kekeliruan.” Ia memaparkan, yang dimaksudkan kejahatan dan kekeliruan adalah orang yang melakukan kekeliruan belum tentu sebagai penjahat. Sudirman mendesak, “Yang dikejar itu mbok penjahat. Yang keliru itu kita lihat. Kalau keliru administrasi dan segala macam, masih banyak penjahat yang belum tersentuh hukum.” Pernyataan Sudirman ini tidak menjelaskan posisi yang mana? Melakukan kekeliruan atau kejahatan. Surat Terbuka lan Iskan yang diterima KORAN BABEL, Jumat (5/6 mengatakan, “Penetapan saya sebagai tersangka ini saya terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah ini saya akan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek-proyek gardu induk Syok Ruben sempat menitikkan air mata ketika mengeksekusi pemotongan tali pusar bayinya tersebut. Haru dan sedih bercampur menghingggapi Ruben Onsu. “Itu momen di mana saya meneteskan air mata. Baby-nya dibersihkan, langsung dikasih ke saya, ditaruh di dada saya. Selama 9 bulan saya gendong-gendong ibunya, eh sekarang anaknya ada di dada,” kata Ruben lebih lanjut. Putri pertama pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah tersebut Thalia Putri Onsu. Sang presenter tersebut juga membeberkan alasannya memberikan nama Thalia Putri Onsu kepada anak pertamanya. salinda, namanya Thalia. Kalau saya punya anak mau namanya Thalia,” kata Ruben. Selain kegemarannya me latin, pasangan ini juga memiliki alasan lain menamakan bay Thal, eh dia nendang. Ya sudah Thalia, anak ayah bunda paling cantik sejagat raya, dia nendang,” lanjut Ruben. Pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah sendiri menikah pada Oktober tahun 2013 silam, sang bayi sendiri baru lahir kedunia pada Jumat (5/6) silam.(kmps) Karena Kecelakaan Sementara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mah Menteri Badan Usaha Milik punya niat melakukan korupsi. Mahfud menyebut bahwa tersangka oleh Kejaksaan tersebut karena sudah lebih dari tiga tahun saya tidak mengikuti perkembangannya.” PLN itu juga mengungkapkan, “ Saya ambil tanggung jawab ini karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saya memang harus tanggung jawab atas semua proyek itu. Termasuk apa pun yang dilakukan anak buah. Semua KPA harus menandatangani surat pernyataan seperti itu dan kini saya harus ambil tanggung jawab itu.” yatakan desakan dan keluhan rakyat, “Saya juga banyak ditanya soal usulan-usulan saya untuk menerobos peraturan-peraturan yang berlaku. Saya jawab bahwa itu karena saya ingin semua proyek bisa berjalan. Saya kemukakan pada pemeriksa bahwa saya tidak tahan menghadapi keluhan rakyat atas kondisi listrik saat itu. Bahkan beberapa kali saya mengemukakan saya siap masuk penjara karena itu.” “Kini ternyata saya benar-benar jadi tersangka. Saya harus menerimanya. Hanya saya harus minta maaf kepada istri saya yang dulu melarang keras saya meneri PLN karena hidup kami sudah lebih dari cukup,” ungkap Mantan Menteri BUMN itu. Ia berharap, “Saya akan minta teman-teman direksi PLN untuk mengijinkan saya melihat dokumen-dokumen lama karena saya tidak punya satu pun dokumen PLN.” kecelakaan. kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dalam kapasitasn Utama PT PLN. Mahfud lalu menyebutkan empat motif orang melakukan korupsi, yakni karena kebutuhan, karena keserakahan, karena terjebak, dan karena kecelakaan. lan ini kecelakaan saja,” kata dia saat ditemui di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2015). Kendati demikian, Mahfud mengingatkan bahwa sedianya menjadi pelajaran bagi para pejabat negara. Setiap pejabat negara, kata dia, berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi, meskipun ia tidak berniat untuk melakukan korupsi. orangnya praktis, mantan wartawan. Mungkin bagi dia membuat keputusan itu dihayati seperti buat berita saja. Sehabis ditulis, lepas itu untuk masyarakat. Akan tetapi, pemerintahan tak bisa gitu ya. Membuat keputusan menyangkut uang itu diawasi terus. Karena harus diawasi terus, dia bekerjanya tidak sebagai pengawas, ya kena,” tutur Mahfud. Mahfud juga berharap pi proses hukumnya dengan baik. tersangka oleh Kejaksaan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN senilai Rp 1,06 triliun. Atas penetapan menyatakan akan mengambil tanggung jawab karena dirinya memiliki kuasa pengguna anggaran proyek yang dimulai pada 2011 itu. (bbs/kcm/ ags) karyawan PKWT. “Kita minta PT Timah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan kami yang sudah puluhan tahun yang jadi korban. Kalau memang mereka ngotot, kami akan tetap melawan melalui jalur hukum,” tukas Suharto. (jar) PT Timah sudah bilang bahwa masalah ini masalah intern dan akan diselesaikan secara intern pula. Jadi sementara itu belum ada laporan. Kita pun gak mau ikut campur tan tawan, Senin (8/6/2015). Setelah adanya pertemuan dan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan PKWT, yang kemarin melakukan aksi di PT Timah barulah pihaknya mendapat laporan tertulis dari PT Timah. “Setelah ini, PT Timah harus buat laporan tertulis pada kita; apakah sudah selesai masalahnya atau belum. yang melapor kalau mereka merasa gak selesai. Laporan itu akan kita tindaklanjuti. Baru nanti saya ngomong sesuai undang-undang, dan menyelesaikan persoalan ini sesuai aturan undang-un yang merugi atau bangkrut, but harus berdasarkan audit akuntan publik. Paling tidak melakukan audit terhadap keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir. “Begitu gagal mereka akan saya panggil. Kalau gagal karena colaps, harus dibuktikan oleh akuntan publik. Kalau pailit pengadilan yang memutuskan bukan PT Timah sendiri. Nanti baru kita lihat apa yang harus mereka selesaikan sesuai Undang-Un (jar) Oknum Petinggi Polres Basel Dituding Lakukan Pungli Rp 7.000/Kg dari Tambang Ilegal Desa Bencah KORAN BABEL -- Oknum petinggi di jajaran Polres Bangka Selatan dituding melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Gegas. Isu pungli itu beredar melalui pesan singkat atau SMS yang diterima sejumlah awak media di Bangka Selatan. Harian ini sendiri menerima SMS tersebut pada Rabu (4/6) sektiar pukul 15.55 WIB. “Mhon usut tuntas ksus pungli ti apung 7 rb per kilo di desa bencah yg dilkukn kpolres basel,kpolsek airgegas dn agt dewan,” demikian bunyi isi SMS pertama yang dikirim melalui nomor 087896244XXX. Namun saat dihubungi un formasi tersebut, nomor pengirim pesan tak bisa dihubungi. Pada pukul 16.41 WIB, haria ini kembali menerima pesan singkat dari nomor yang sama dengan isi “ Kami la buron dimnta 20 jt dr kapolres, tanyak kdes ken bpd,” Saat dihubungi lagi-lagi nomor itu tidak aktif. Hingga berita ini diturunkan belum informasi tersebut. harian ini membenarkan pihaknya juga mendapat SMS yang sama. “Saya juga mendengar kabar itu, tapi saya belum bisa komentar apa-apa karena apakah sekedar isu atau memang benar isu itu. Tapi tambang TI rajuk yang dimaksud itu memang ada, tapi kemarin sudah ditertibkan oleh aparat kepolisian,” Sementara itu Kapolres din membantah jika dirinya maupun Jajaran kepolisian Polres Basel telah melakukan Bencah, “ Tidak benar ,itu hanya isu saja,” kata AKBP Udin din pihaknya sudah melakukan lokasi tersebut yang merupakan IUP PT Timah Tbk. “Kemarin tambang TI rajuk di Nudur itu sudah kita tertibkan, tapi saat penertiban dan dua unit mesin TI kita amankan ke Polres Basel,” imbuh AKBP ertiban yang dilakukan Polres Basel tersebut tidak ada kaitan dengan kabar pungutan liar yang dituduhkan kepada Jajarannya, melainkan pihak kepolisian sudah mengimbau kepada penambang sebanyak dua kali untuk tidak lagi melaku di kolong eks PT Timah, Tbk kita tertibkan dan sudah kita imbau keras, karena masyrakat tetap menambang jadi kami lakukan penertiban lagi,” tukas (ton) BPK Babel Akui Khilaf LHP Beltim Diperbaiki KORAN BABEL -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lauan Bangka Belitung (Babel) mengakui kesalahan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tahun 2014. Hal itu disampaikan Rosalin wakil penanggungjawab yang juga selaku pengendali teknis BPK RI Perwakilan Belitung Timur (Beltim) Basuri T Purnama, Wakil Bupati Bel tim Tom Haryono, Inspektur Beltim dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Beltim di ruang rapat, Senin (8/6). “Kedatangan kami untuk menukar LHP yang menjadi kewajiban kami ketika terjadi kesalahan. Terus terang, kesalahan itu telah kami lakukan terutama pada bentuk narasi atau kata-kata. Kesalahan itu juga ada pada pencetakan laporan hasil pemeriksaaan. Kami akan menukar LHP-nya. Inilah yang dianggap krusial oleh pihak kantor (BPK) sehingga mengutus kami datang ke Beltim,” ujar Rosalin. Mendengar hal itu, Bupati Beltim Basuri mempertanyakan alasan terjadinya kesalahan tersebut. “Kami siap menerima apapun, namun kita ingin ada standar yang sama. Kalaupun laporan jelek, kita terima tapi kenapa bisa terjadi kesalahan Babel dan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan itu? kalau sudah begini, apa ada unsur ketidaksukaan atau ada unsur politik,” tanya Basuri. Rosalin menanggapi bahwa kesalahan tersebut adalah bentuk ketidaksengajaan pihaknya. “Ini kesalahan berjenjang dari atas sampai kebawah dan tidak profesional dalam arti memang ada kesalahan dalam pencetakan dan kami terburu-buru saat itu karena harus mengejar laporan dalam dua hari. Saya rasa ini khilafnya yang tidak disadari temanteman yang mengubahnya. Kami tidak akan mengelak, ya maaf salah karena ribetnya resume itu. Kalau unsur politis, 100 persen tidak ada, tidak ada keinginan untuk menjatuhkan Beltim,” ungkap Rosalin. Haryono mengatakan bahwa pihak legeslatif tidak mencampuri perihal tersebut, namun pihaknya mengingatkan BPK RI Perwakilan Babel untuk bekerja lebih hati-hati. campur terlalu jauh karena kami masih mempelajari dan membahasnya. BPK kan lembaga yang berkredibilitas tinggi untuk mengawasi keuangan negara, jadi apapun opininya dampaknya luarbiasa. Jadi ketelitian sangatlah penting, namun kenapa faktanya terjadi kesalahan. Ini ada apa atau apa adanya? Ini tahun politik,buk,” kata Tom. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa BPK RI Perwakilan Babel telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan Pemkab Beltim tahun 2014 yang memuat opini tidak wajar. (humas/*) Hukuman Anas Berlipat Ganda KORAN BABEL -- Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap mantan Ketua Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun. “Anas Urbaningrum bukan hanya menemui kegagalan, melainkan justru telah menjadi bumerang baginya, ketika majelis hakim agung di MA melipatgandakan hukuman yang harus dipikulnya menjadi 14 tahun pidana penjara,” ujar juru bicara MA, Suhadi, saat dikon Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda Tolak konsisten. Pemimpin itu kan memberi contoh,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2015). Fadli menilai, aturan mengenai gaya hidup sederhana ini sangat baik apabila diterapkan oleh semua penyelenggara negara. Namun, Fadli pesimistis para penyelenggara negara dapat mematuhi aturan itu jika Presiden saja melanggarnya. “Kalau buat aturan, tapi pemimpinnya yang melanggar, nanti tidak didengerin lagi,” ucap politisi Partai Gerindra ini. Terkait alasan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi yang menganggap pernikahan Gibran tak menyalahi surat edarannya karena melibatkan rakyat, menurut Fadli, tidak bisa diterima. “Mau rakyat atau siapapun sama saja. Kalau mau dibatasi, ya dibatasi. Jangan kita buat aturan tapi kita sendiri yang melanggar,” ujarnya. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sebelumnya menyatakan, ada ribuan orang yang diundang keluarga mempelai. Mereka tidak datang bersamaan, tetapi akan dibagi kedatangannya. “Sebanyak 4.000 (undangan) itu nanti dibagi. Undangan relawan dan warga Solo datang pada malam midodareni dan resepsi, lalu tamu yang sudah datang tidak bisa datang lagi ke resepsi,” kata Rudy. Acara dimulai tanggal 9 Juni dengan agenda lamaran. Pada tanggal 10 Juni malam, akan digelar acara midodareni di kediaman Presiden Jokowi di daerah Sumber. Kemudian, resepsi pada tanggal 11 Juni digelar di Gedung Graha Sabha Buana. Berdasarkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 yang dikutip dari situs Menpan-RB, seluruh penyelenggara negara diimbau membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal sebanyak 400 undangan. Jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang. Pejabat juga diminta tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Tolak Kado Pernikahan Presiden Joko Widodo menegaskan keluarganya tidak menerima kado dan sumbangan dalam bentuk apa pun pada pernikahan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, tercantum kita tidak menerima sumbangan dalam bentuk apa pun, kalau ada yang berikan sudah pasti ditolak,” kata Jokowi di sela santap siang bersama wartawan di Rumah Makan Medan Baru, Sunter, Jakarta Utara, Senin, 8 Juni 2015. langsungkan pernikahan setelah berpacaran selama lima tahun. Mereka bertemu perta mengikuti pemilihan Putra-Putri Solo. Saat itu Gibran menjadi salah satu juri dalam materi bahasa Inggris. Mereka kembali bertemu lagi di Singapura pada awal 2010. Sebagai penyandang gelar Putri Solo, mosikan pariwisata kota tersebut. yang diundang untuk pentas di Negeri Singa tersebut. Mereka berpentas dalam parade internasional yang digelar di sirkuit Formula 1 di Chingay, Singapura. Kebetulan, pada saat yang sama, Gibran tengah menempuh pendidikan di Singapura. Tak lama kemudian, mereka resmi berpacaran. (bbs) sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Suhadi mengatakan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara. “Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasinya, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun,” kata Suhadi. Majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik. Suhadi mengatakan, majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam secara pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Majelis pun menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.(kmps)
12 Publizr Home